hut_ri_65c.png
  Informasi Kegiatan
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Foto/Poster Resmi Presiden RI dan Wakil Presiden RI (Copyright 2009 : Biro Pers dan Media/Rumga-Pres RI). Bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada seluruh Kantor Pemerintah (Kantor Menko, Departemen, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN dan Kantor Perwakilan RI) yang memerlukan foto/poster tersebut dapat mengambil langsung dengan membawa surat permohonan ke Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan Sekretariat Negara RI, Jl. Veteran 16 Jakarta 10110, Telepon 021-3860189.
 
mediacomindo
MENU UTAMA
Standar Pelayanan Setneg
Prosedur Tetap
Pengumuman CPNS Setneg
Pengumuman CPNS Setkab
Informasi Tanda Kehormatan
Indonesia South South Technical Cooperation
Kerjasama Teknik Luar Negeri
Informasi Beasiswa
Jurnal Negarawan
Berita Foto
Pengaduan Masyarakat
Pengumuman
Webmail SETNEG
Koperasi SETNEG
Link
    www.indonesia.go.id
    www.wapresri.go.id
    www.setkab.go.id
    www.wantimpres.go.id
Hubungi Kami

SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Veteran No 17 - 18
Jakarta 10110
Alamat e-mail ini telah dilindungi dari tindakan spam bots, Anda butuh Javascript dan diaktifkan untuk melihatnya

Daftar Undang-Undang
Ditemukan 379 Produk Hukum

Nomor Tentang
1 Tahun 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
1 TAHUN 2000 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR ( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)
1 TAHUN 2001 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)
1 TAHUN 2002 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
1 TAHUN 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA
1 TAHUN 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA
1 Tahun 2005 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
1 TAHUN 2006 BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
1 TAHUN 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
1 TAHUN 2008 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958)
1 TAHUN 2009 PENERBANGAN
1 TAHUN 2010 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
2 Tahun 1999 Partai Politik
2 TAHUN 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
2 TAHUN 2001 PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
2 TAHUN 2002 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2 TAHUN 2003 PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2 TAHUN 2004 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
2 Tahun 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
2 TAHUN 2006 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

 

Halaman 1 dari 19

Pencarian Spesifik
Produk Hukum    Tahun