Menanggapi perkembangan situasi akhir-akhir ini yang diangkat oleh media pers, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menggelar konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/2). Hal-hal yang diangkat adalah seputar demo 28 Januari lalu, pagar istana yang dikabarkan memakan biaya hingga 22,5 milyar, rencana pembelian pesawat kepresidenan dan mobil mewah bagi pejabat negara. 

Sudi Silalahi sangat menyesalkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso tentang Presiden mengeluh kepada rakyat. Menurutnya, pernyataan itu tidak pada konteksnya. Saat itu, Presiden tengah memberikan pengarahan kepada para peserta pokja dan sama sekali tidak ada keluhan di dalamnya.  

“Pada waktu memberikan pengarahan kepada pokja tentang penegakan hukum dan demokrasi, Presiden menyinggung tentang demo-demo belakangan ini apakah masih dalam norma ataukah masih wajar, atau sudah di luar batas kepatutan atau ada pelanggaran hukum. Silahkan dibahas dengan baik, jangan nanti akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Itu konteksnya. Tidak ada sama sekali Presiden mengeluh kepada pokja-pokja itu. Jadi sekali lagi, tegas saya katakan kita sangat sesalkan dengan pernyataan itu,” papar Mensesneg.    

Kepolisian sendiri telah menyatakan bahwa demo 28 Januari lalu telah melanggar Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dibawanya seekor kerbau di tengah-tengah demo juga dapat menimbulkan resiko hewan itu tiba-tiba mengamuk dan melukai orang. 

Mensesneg Sudi Silalahi juga menanggapi komentar Syafi’i Ma’arif berkenaan dengan pembelian mobil mewah bagi pejabat negara seharga 1.2 milyar dan pembuatan pagar istana seharga 22,5 milyar yang dapat menimbulkan kemarahan rakyat.

“Mobil itu dirancang jauh sebelum Kabinet Indonesia Bersatu II dilantik dengan niat siapapun yang menang pemilu, siapapun yang menjadi Presiden, kabinet masa itu tidak disalahkan. Kendaraan yang disarankan adalah satu tingkat di atas camry. Ternyata harganya hanya 487 juta. Adapun yang mahal adalah karena pajaknya. Pajak itu akan kembali kepada negara,” ungkapnya.
  
Soal pagar istana, Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan harganya tidak mencapai 22,5 milyar. “Setelah kita cek ternyata total semua hanya 14 milyar itu pun untuk pagar istana kepresidenan dan wakil presiden yang total panjangnya 3 km kurang sedikit dan total itu bukan hanya untuk pagar, namun juga untuk sistem keamanan, CCTV, sistem-sistem pendukung lainnya,” papar Mensesneg.

Sudi Silalahi mengakui ide sistem keamanan ini datang dari Pasukan Pengamanan Presiden karena ancaman terhadap keselamatan Presiden sangat nyata dengan bukti-bukti yang terungkap antara lain, pada medio 2009 adanya latihan menembak dengan menggunakan gambar Presiden SBY sebagai sasaran tembak.  

“Keamanan Presiden, siapapun presidennya, menjadi prioritas. Jadi bukan karena Pak SBY tapi terlebih karena ancaman. Ke depan, paling tidak ancaman-ancaman terhadap Presiden dapat kita antisipasi.”

Ide mengenai pembelian pesawat kepresidenan, menurut Sudi Silalahi, datang dari DPR. Sudi Silalahi mengungkapkan apa yang disarankan DPR sangat tepat. Setalah dilakukan perhitungan, negara malah akan diuntungkan hingga 100 milyar dengan membeli pesawat ketimbang menyewa seperti yang dilakukan selama ini.

“Untuk 1 tahun, alokasi sewa pesawat bagi Presiden dan Wakil Presiden jumlahnya mencapai 180 miliar. Jadi kalau lima tahun, kira-kira bisa mencapai 900 miliar. Sedangkan, jika kita beli, harga eksaknya 800 miliar, jadi selisihnya 100 miliar sendiri. Padahal kalau kita menyewa, sudah rugi 900 miliar, pesawat tidak kita miliki,” papar Mensesneg.

Keuntungan yang lain, siapapun yang akan menjadi Presiden nanti akan dapat menggunakan pesawat tersebut. Selain itu, perjalanan udara Presiden dan Wakil Presiden tidak akan mengganggu kepentingan masyarakat dengan merubah ataupun mengganggu jadwal penerbangan Garuda seperti selama ini.

Jenis pesawat kepresidenan yang akan dibeli direncanakan adalah Boeing tipe 737-800 sebanyak 1 buah dan diperkirakan realisasi pengadaan pembelian pesawat tersebut paling cepat pada tahun 2011. (humas)