PENGARAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA

PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

 TAHUN ANGGARAN 2010

DI ISTANA NEGARA, JAKARTA

PADA TANGGAL 5 JANUARI 2010

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, para Pimpinan dan Anggota Lembaga-lembaga Negara, para Pimpinan Komisi, serta Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para Gubernur, serta Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Marilah kita bersama-sama sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA pada tahun 2010. Sebagaimana tahun sebelumnya, penyerahan DIPA kali ini juga dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2010 kepada Saudara semua dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga tahun ini, kita senantiasa diberi kekuatan, keteguhan, dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan amanat rakyat.

Saudara-saudara,

Bagi jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, tahun 2010 adalah tahun pertama untuk menjabarkan dan melaksanakan berbagai rencana strategis, rencana aksi, dan program-program pemerintah. Untuk mendukung program-program tersebut, pada kesempatan ini, saya telah menyerahkan secara langsung DIPA Tahun 2010.

Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada hari ini saya serahkan secara resmi DIPA kepada para Menteri, para Pimpinan Lembaga Pemerintah yang saya kuasakan sebagai Pengguna Anggaran. Saya juga menyerahkan DIPA kepada para Gubernur, yang saya beri kekuasaan untuk mengelola Keuangan Daerah. Kemudian, saya juga menyerahkan DIPA kepada Saudari Menteri Keuangan, selaku Bendahara Umum Negara. Penyerahan ini semua sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2010, baik di pusat maupun di daerah.

Dalam kesempatan kali ini, saya ingin kembali menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan secara umum, maupun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.  Untuk itu, saya mengajak para  Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri, serta para Gubernur, untuk meningkatkan pengelolaan anggaran negara dengan lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih berorientasi pada hasil. Insya Allah, dengan cara itu kita dapat menggunakan anggaran dengan lebih baik, lebih efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Melalui penyerahan DIPA hari ini, kita ingin rakyat mengetahui secara terbuka pelaksanaan anggaran dan program pembangunan tahun 2010 ini yang benar-benar telah siap untuk dijalankan. Kita juga ingin menunjukkan kepada publik tentang komitmen segenap jajaran pemerintah untuk melaksanakan amanat  Undang-Undang  No. 47 tahun 2009 tentang APBN 2010.

Hadirin yang saya muliakan,

Di tengah tantangan dan imbas krisis ekonomi global yang terjadi, alhamdulillah, dengan kerja keras dan berbagai upaya yang telah ditempuh, kita dapat mempertahankan kinerja perekonomian tahun 2009 jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja di banyak negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2009 diperkirakan berada di atas 4%, atau di peringkat ketiga tertinggi di negara kelompok G-20. Tingkat inflasi, alhamdulillah, hanya 2,78%, suatu angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Nilai tukar Rupiah ditutup pada tingkat Rp 9.400-an per-US$ pada akhir tahun 2009, atau terjadi penguatan sebesar 15%. Cadangan devisa telah terakumulasi di atas US$ 65 miliar, tingkat tertinggi yang pernah kita capai.

Kinerja APBN Perubahan tahun 2009 juga mencatat prestasi yang patut kita syukuri.  Defisit APBN Perubahan 2009 dapat diturunkan menjadi sekitar Rp 87 triliun atau 1,6% dari PDB, jauh lebih rendah dari sasaran awal yang berjumlah Rp 130 triliun atau 2,4% dari PDB. Pencapaian ini juga jauh lebih baik dari kinerja di banyak negara di dunia yang mengalami dampak krisis. Di banyak negara telah terjadi pembengkakan defisit anggaran mencapai 5-10% dari PDB, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Pendapatan negara tahun 2009 mencapai Rp 867 triliun, atau hanya 0,5% lebih rendah dari sasaran. Realisasi penerimaan perpajakan memang 1,7% lebih rendah dari sasaran. Namun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk PNBP kontribusi dari berbagai kementerian negara/lembaga mencapai Rp 225 triliun atau 3% di atas sasaran.

Realisasi belanja negara tahun 2009 mencapai Rp 954 triliun, atau 4,7% lebih rendah dari rencana. Dengan pengelolaan utang yang lebih baik dan dengan tingkat kepercayaan ekonomi yang makin tinggi akibat kebijakan penanganan krisis yang tepat dan cepat, di tahun 2009 kita dapat menghemat pembayaran bunga utang lebih dari Rp 15 triliun. Di samping itu, yang juga menggembirakan adalah tingkat pencapaian belanja kementerian negara/lembaga, termasuk belanja stimulus fiskal. Penyerapan belanja kementerian negara/lembaga mencapai sekitar 96%, persentase tertinggi yang pernah dicapai. Penyerapan belanja stimulus fiskal juga menggembirakan dengan pencapaian sekitar 94% dari sasaran. Di antara kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran terbesar, saya mencatat prestasi menggembirakan dalam penyerapan anggaran. Pertama, di Departemen Pekerjaan Umum mencapai 78%, Departemen Pendidikan mencapai 93%, Departemen Pertahanan mencapai 100%, Departemen Agama 92%, dan Kepolisian Negara RepubIik Indonesia dengan pencapaian hampir 100%.

Dengan kemampuan anggaran untuk membiayai defisit dan pengelolaan Surat Berharga Negara yang jauh lebih baik di akhir tahun 2009 kita mampu menghasilkan Surplus Anggaran atau SILPA sebesar Rp 38 triliun. Seperti kita ingat bahwa dalam APBN 2009, kita menggunakan SILPA tahun 2008, sebesar Rp 52 triliun. Prestasi kinerja APBN dalam dua tahun berturut-turut ini menjadi istimewa, Saudara-saudara, justru pada saat perekonomian kita menghadapi krisis global yang mengancam penerimaan negara. Di samping itu menjadi lebih istimewa lagi, SILPA tahun 2009 terjadi dengan penyerapan anggaran belanja kementerian negara/lembaga. Dengan demikian, fungsi APBN untuk melakukan stimulasi ekonomi tetap dapat berjalan, di satu sisi, sedangkan penerimaan negara tetap dapat diamankan, pada sisi yang lain. Dengan SILPA tersebut, kita akan memiliki keleluasaan anggaran untuk mengakselerasi program-program prioritas yang belum tersedia anggarannya pada tahun ini.

Hadirin yang saya hormati,

Keberhasilan kita di bidang ekonomi tentu juga menunjukkan keberhasilan kondisi lain,  seperti stabilitas politik, kondisi sosial masyarakat, kepastian hukum, serta sektor keamanan di seluruh tanah air. Kita telah melalui tahun 2009, yang disebut sebagai tahun politik dan tahun demokrasi, dengan segala dinamikanya. Dalam kondisi itu, biasanya membuat masyarakat kita, juga para pelaku dunia usaha khawatir jika perekonomian kita terganggu.  Alhamdulillah, kenyataannya, tidak.

Pemilu yang berlangsung dalam situasi krisis keuangan global, baik pemilu legislatif   maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tidak mengganggu perekonomian kita. Ekonomi tetap tumbuh positif, stabilitas politik terjamin, keamanan terjaga, dan pemilu berlangsung dengan aman dan damai. Ini sebuah prestasi demokrasi yang patut kita syukuri dan merupakan catatan tersendiri dalam sejarah kita. Oleh karena itu, kita harus terus bersyukur dan bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan apa yang telah kita capai ini, khususnya di bidang stabilitas politik dan keamanan.

Hadirin yang saya muliakan,

Sebagaimana kita ketahui bersama, APBN Tahun 2010 disusun dalam masa transisi pemerintahan. APBN Tahun 2010 dipersiapkan dan disetujui oleh Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu I bersama Dewan Perwakilan Rakyat masa bakti 2004-2009, dan diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 adalah Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat. Dari tema itu, prioritas pembangunan kita adalah, saya perlu mengingatkan kembali:

Pertama, Pemeliharaan kesejahteraan rakyat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial;      

Kedua, Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;           

Ketiga, Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional;

Keempat, Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; serta

Kelima, Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan penanganan perubahan iklim.

Dengan tema dan prioritas pembangunan nasional yang saya kemukakan tadi, kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2010, kita arahkan terutama untuk mendukung  kegiatan nasional dalam memacu pertumbuhan atau pro growth, menciptakan perluasan lapangan pekerjaan atau pro employment, serta pengurangan kemiskinan atau pro poor.

Sebagaimana telah saya sampaikan pada awal Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, kita telah menyusun program 100 hari, dengan 15 program pilihan sebagai prioritas.  Perlu saya tegaskan bahwa program 100 hari merupakan satu kesatuan dan berkesinambungan dengan program APBN 2010, bahkan dengan program lima tahun mendatang. Program 100 hari merupakan embrio dari program-program utama dalam APBN 2010. Sungguhpun program 100 hari ini penting, tentu tidak mungkin semua prioritas, agenda, dan sasaran pembangunan lima tahun ke depan, kita tuangkan dalam program 100 hari pertama. Di samping itu, saya perlu mengingatkan tentu tidak logis pula mengukur keberhasilan pemerintahan masa bakti 2009-2014 hanya dilihat dari program 100 hari yang dijalankan.

Saudara-saudara,

Dengan telah diserahkannya DIPA Tahun 2010 pada hari ini, sekali lagi saya minta  kepada seluruh jajaran pemerintahan agar segera melaksanakan Program Kerja Tahun 2010.  Dapat saya sampaikan bahwa berbagai peraturan mengenai pencairan dana, kebijakan pengadaan barang dan jasa telah tersedia. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun untuk menunda pelaksanaan anggaran.

Seluruh dana belanja kita dalam APBN tahun 2010 direncanakan berjumlah Rp 1.047,7 triliun atau 17,5% terhadap PDB. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 93,7 triliun atau sekitar 9,8% dari realisasi anggaran belanja pada APBN-P tahun 2009 yang sebesar Rp 954 triliun.

Dalam APBN Tahun 2010, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp 725,2 triliun atau 12,1% dari PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 79,8 triliun atau 12,4%, bila dibandingkan dengan realisasinya dalam APBN-P Tahun 2009 sebesar Rp 645,4 triliun. Belanja APBN yang makin besar tersebut harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dari jumlah anggaran belanja pemerintah pusat tersebut, sebesar Rp 340,1 triliun, atau 47%, dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga, dan Rp 385,1 triliun, atau 53%, untuk belanja non-kementerian dan lembaga.

Dari sejumlah Rp 340 triliun belanja kementerian dan lembaga tersebut, saya ingin memberikan penekanan kepada beberapa kementerian/lembaga yang mendapatkan DIPA yang nilainya besar. Pertama, Departemen Pendidikan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55,2 triliun, yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang lebih merata, peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non formal, serta peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik.

Kedua, Departemen Pertahanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42,3 triliun, yang diprioritaskan untuk peningkatan kemampuan pertahanan dan penguatan industri pertahanan, serta peningkatan kegiatan operasional, pemeliharaan dan pengadaan alutsista.

Ketiga, Departemen Pekerjaan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34,8 triliun, yang diprioritaskan untuk program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya, serta program pemberdayaan komunitas perumahan.

Keempat, Departemen Agama dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27,2 triliun, yang diprioritaskan antara lain untuk program peningkatan pelayanan kehidupan beragama, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan tinggi, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta program manajemen pelayanan pendidikan.

Kelima, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp 27,2 triliun, yang diprioritaskan antara lain pada program pengembangan SDM kepolisian, program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, program pemeliharaan Kamtibmas, serta program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Keenam, Departemen Kesehatan sebesar Rp 21,4 triliun, yang diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit, peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan, serta peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, dan pulau terluar.

Ketujuh, Departemen Perhubungan sebesar Rp 15,8 triliun, yang diprioritaskan untuk program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api, program pembangunan transportasi laut, program pembangunan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, program pembangunan transportasi udara, serta program restrukturisasi kelembagaan dan peraturan transportasi udara.

Saudara-saudara,

Kita juga telah meningkatkan anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai kita tingkatkan dari sekitar Rp 127 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 158,1 triliun. Dengan peningkatan anggaran itu, kita berharap kesejahteraan pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, serta para pensiunan terus meningkat. Besaran gaji aparatur negara akan terus diupayakan untuk dapat mencerminkan asas keadilan, kepatutan, dan sesuai dengan kemampuan anggaran. Di samping itu, kita terus melanjutkan reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana. Tahun ini reformasi birokrasi akan dipusatkan pada 13 kementerian dan lembaga, terutama yang terkait dengan penegakkan hukum dan tata kelola, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Hal ini sesuai dengan Program Pemerintah untuk memerangi mafia di bidang penegakkan hukum.

Dari sisi belanja barang, langkah-langkah efisiensi dan penghematan harus terus kita lakukan dengan rasional dan penuh kesungguhan. Penghematan dapat kita lakukan antara lain dengan mengefisienkan penggunaan daya dan jasa, seperti listrik, telepon dan air, serta melaksanakan perjalanan dinas dan rapat-rapat dinas secara selektif.

Arah dan alokasi belanja modal, kita tajamkan sesuai prioritas, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan. Kita bersyukur, Saudara-saudara, penyerapan belanja modal dalam tahun 2009 jauh lebih maksimal dan ke depan harus terus kita tingkatkan.

Hadirin yang saya muliakan,

Tahun ini anggaran transfer ke daerah, dalam bentuk dana perimbangan  serta  dana otonomi khusus dan penyesuaian, terus bertambah besar. Total dana perimbangan mencapai Rp 306 triliun, sementara dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp 16,4 triliun. Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil sebesar Rp 81,4 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar  Rp 203,5 triliun, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 21,1 triliun.

Mengingat besarnya dana APBN yang mengalir ke daerah, saya minta dengan sungguh-sungguh agar Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran itu dengan patut dan tepat. Jangan terjadi pemborosan apalagi penyimpangan dan penyalahgunaan. Saya yakin Saudara semua setuju bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah komitmen kita semua.  Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dapat kita pertanggungjawabkan penggunaannya.  Terus terang saya masih merasa prihatin bahwa hingga hari ini masih ada kasus-kasus penyimpangan APBN, terutama di tingkat daerah.

Walaupun demikian, saya juga ingin mengingatkan kepada para penegak hukum dan aparatur pengawasan, baik di pusat maupun di daerah, agar tidak mempermainkan hukum untuk tujuan selain menegakkan hukum. Ingat, di tangan penegak hukum yang korup, apa yang bengkok dapat menjadi lurus, dan apa yang lurus dapat menjadi bengkok. Saya ingin agar praktek mafia hukum dan sebangsanya dapat benar-benar dihentikan.

Saudara-saudara,

Dengan prestasi ekonomi dan fiskal di tahun 2009 serta optimisme kita memasuki tahun 2010, mari kita berbuat lebih baik lagi untuk rakyat kita. Tahun ini, pemerintah telah mencanangkan sasaran pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%, inflasi 5%, tingkat kemiskinan 13%, dan pengangguran 8%. Dengan kerja keras kita semua, insya Allah sasaran itu dapat kita capai. Namun demikian, hendaknya kita harus tetap waspada dan melakukan antisipasi terhadap berbagai risiko yang menghadang, seperti pembalikan arus modal global, kenaikan harga minyak mentah dan komoditas primer, serta timbulnya berbagai macam bencana alam, El Nino dan perubahan iklim. Kesemua hal tersebut membutuhkan perhatian, kehati-hatian, ketepatan perhitungan, dan pengelolaan kebijakan dan anggaran yang cermat, tepat dan efisien untuk memitigasinya. Situasi perekonomian dunia belum pulih benar. Oleh karena itu, kita harus tetap berjaga-jaga, seraya mengelola perekonomian kita sendiri dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya, kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, serta para Gubernur yang datang dari seluruh tanah air, marilah kita bekerja dan melangkah bersama, serta berupaya sekuat tenaga untuk tetap fokus menyelesaikan program-program yang telah  kita rencanakan. Mari kita selesaikan program 100 hari dan program satu tahun ke depan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kita dapat menuntaskan agenda pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Saya meminta apa yang saya kemukakan tadi, dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan guna perbaikan pelaksanaan pembangunan nasional dalam tahun 2010.

Kepada para Pimpinan dan Anggota Lembaga-lembaga Negara, saya juga mengharapkan dukungan dan pengawasan dalam pelaksanaan program-program pemerintahan di tahun 2010 ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Biro Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan,

Sekretariat Negara RI