Nomor : B-86/Sesmil/03/2010                                                                                       Jakarta, 3 Maret 2010

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Prosedur Pemberian Gelar,

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Kepada

Yth. Para Pejabat

(tersebut pada daftar lampiran)

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 1 Tahun 2005 dan Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara RI.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami beritahukan dengan hormat kepada para Sesjen/Sesmen/Ketua/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota, bahwa:

1. Dalam rangka penganugerahan Tanda Kehormatan RI pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2010 yang akan datang atau hari-hari besar nasional/ulang tahun instansi yang bersangkutan, mohon kepada Pimpinan Lembaga Tinggi Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk mengusulkan para calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, baik dari kalangan birokrat/pejabat maupun kalangan non-birokrat (tokoh masyarakat/ pengusaha), yang dinilai telah berjasa luar biasa atau berjasa besar atau berjasa kepada negara dan bangsa untuk bahan masukan bagi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:

i. Syarat Umum

(Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009)

1) WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;

2) Memiliki integritas moral dan keteladanan;

3) Berjasa terhadap bangsa dan negara;

4) Berkelakuan baik;

5) Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;

6) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

ii. Syarat Khusus dan mekanisme pengajuan usul:

1) Gelar

(Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009)

Diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:

a) Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;

b) Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;

c) Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;

d) Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;

e) Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

f) Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan /atau

g) Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Usulan Gelar berupa Pahlawan Nasional, disampaikan melalui Menteri Sosial.

2) Tanda Jasa

(Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009)

a) Medali Kepeloporan terdiri atas:

i) Berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan, perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau bidang lain;

ii) Berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau

iii) Berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan.

b) Medali Kejayaan yaitu berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, budaya, agama, dan/atau bidang lain.

c) Medali Perdamaian yaitu berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan perdamaian, diplomasi, persahabatan, dan persaudaraan.

Usulan Tanda Jasa Medali tersebut pada a), b) dan c), disampaikan melalui kementerian yang terkait bidang jasanya.

3) Tanda Kehormatan terdiri atas Bintang dan Satyalancana

a) Bintang

(Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009)

i) Bintang Republik Indonesia:

(1) Berjasa sangat luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan bangsa dan negara;

(2) Pengabdian dan pengorbanannya di berbagai bidang sangat berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau

(3) Darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

ii) Bintang Mahaputera:

(1) Berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara;

(2) Pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara; dan/atau

(3) Darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

iii) Bintang Jasa:

(1) Berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara;

(2) Pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara; dan/atau

(3) Darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

Usulan Tanda Kehormatan Bintang tersebut pada i) s.d. iii) disampaikan melalui kementerian yang terkait bidang jasanya.

iv) Bintang Kemanusiaan:

(1) Berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya nilai-nilai peri-kemanusiaan dan peri-keadilan bangsa dan negara;

(2) Pengabdian dan pengorbanannya di bidang hak asasi manusia (HAM), hukum, pelayanan publik, dan kemanusiaan berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau

(3) Darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

v) Bintang Penegak Demokrasi:

(1) Berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya prinsip kerakyatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pembangunan hukum nasional;

(2) Pengabdian dan pengorbanannya di bidang demokrasi, politik, dan legislasi berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau

(3) Darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

Usulan Tanda Kehormatan Bintang tersebut pada iv) dan v), disampaikan melalui Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.

vi) Bintang Budaya Parama Dharma:

(1) Berjasa besar dalam meningkatkan, memajukan dan membina kebudayaan bangsa dan negara;

(2) Pengabdian dan pengorbanannya di bidang kebudayaan, baik kesenian, nilai-nilai tradisional, dan kearifan lokal bermanfaat bagi bangsa dan negara; dan/atau

(3) Darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

Usulan Tanda Kehormatan Bintang tersebut, disampaikan melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

vii) Bintang Bhayangkara:

(1) Anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian;

(2) Tidak pernah cacat selama bertugas di kepolisian; atau

(3) WNI bukan anggota Polri yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan kepolisian.

Usulan Tanda Kehormatan Bintang tersebut, disampaikan melalui Kapolri.

viii) Bintang Gerilya:

Setiap WNI yang berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI dari agresi negara asing dengan cara bergerilya.

ix) Bintang Sakti:

(1) Anggota TNI yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer tanpa merugikan tugas pokoknya; atau

(2) WNI bukan anggota TNI yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer.

x) Bintang Dharma:

Anggota TNI atau WNI bukan anggota TNI yang menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI.

xi) Bintang Yudha Dharma:

(1) Anggota TNI yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI;

(2) Pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan atau TNI yang dalam tugasnya menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI dalam rangka perwujudan dan pembinaan untuk keutuhan dan kesempurnaan TNI; atau

(3) WNI bukan anggota TNI atau pegawai negeri sipil TNI yang berjasa besar dalam bidang pembangunan TNI dengan hasil yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI.

xii) Bintang Kartika Eka Pakçi:

(1) Anggota TNI Angkatan Darat yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat tanpa merugikan tugas pokoknya; atau

(2) WNI yang bukan anggota TNI Angkatan Darat yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat.

xiii) Bintang Jalasena:

(1) Anggota TNI Angkatan Laut yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut tanpa merugikan tugas pokoknya; atau

(2) WNI bukan anggota TNI Angkatan Laut yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut.

xiv) Bintang Swa Bhuwana Paksa:

(1) Anggota TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara tanpa merugikan tugas pokoknya; atau

(2) WNI bukan anggota TNI Angkatan Udara yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara.

Usulan Tanda Kehormatan Bintang tersebut pada viii) sampai dengan xiv), disampaikan melalui Menteri Pertahanan atas usul Panglima TNI.

b) Samkaryanugraha

(Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009)

i) Parasamya Purnakarya Nugraha:

Institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Usulan Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha tersebut, disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri.

ii) Nugraha Sakanti:

Kesatuan di lingkungan kepolisian yang telah berjasa di bidang tugas kepolisian yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Usulan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti tersebut, disampaikan melalui Kapolri.

iii) Samkaryanugraha:

Kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup negara dan bangsa.

Usulan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan atas usul Panglima TNI.

c) Satyalancana

i) Satyalancana Perintis Kemerdekaan:

(Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Menjadi pendiri atau pemimpin pergerakan yang mengakibatkan kesadaran kebangsaan dan/atau giat dan aktif bekerja ke arah itu dan karenanya mendapatkan hukuman dari Pemerintah kolonial atau terus- menerus menentang secara aktif penjajahan kolonial, satu sama lain dengan syarat kemudian tidak menentang Republik Indonesia.

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana tersebut disampaikan melalui Menteri Sosial.

ii) Satyalancana Pembangunan:

(Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Berjasa terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan sesuatu bidang tertentu pada khususnya.

iii) Satyalancana Wira Karya:

(Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Berjasa dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain.

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana tersebut pada ii) dan iii), disampaikan melalui kementerian yang terkait dengan satuan kerja dan/atau bidang jasanya.

catatan:

Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya hanya dapat dianugerahkan 1 (satu) kali pada satu bidang jasa tertentu kepada warga negara Indonesia (bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai prestasi/jasa dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun). Apabila minimal 2 tahun dinilai ada peningkatan setelah perbuatan jasanya dianugerahi tanda kehormatan tersebut, dapat diusulkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa oleh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara/Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang ada keterkaitannya dengan bidang jasanya.

iv) Satyalancana Kebaktian Sosial:

(Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang perikemanusiaan pada khususnya.

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana tersebut, disampaikan melalui Menteri Sosial.

v) Satyalancana Kebudayaan:

(Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Berjasa dalam bidang kebudayaan.

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana tersebut, disampaikan melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

vi) Satyalancana Pendidikan:

(Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Pendidik dan tenaga kependidikan baik pada jalur formal maupun non formal yang melaksanakan tugas:

(1) paling singkat 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara tidak terus-menerus, atau gugur/tewas di daerah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial;

(2) paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau selama 6 (enam) tahun secara tidak terus-menerus di daerah terpencil dan/atau daerah terbelakang;

(3) paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus atau selama 8 (delapan) tahun secara tidak terus- menerus, di daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain; atau

(4) paling singkat 8 (delapan) tahun secara terus-menerus dan berprestasi luar biasa di bidang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang diakui oleh masyarakat, pemerintah, badan/lembaga baik nasional maupun internasional.

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana tersebut, disampaikan melalui Menteri Pendidikan Nasional.

vii) Satyalancana Karya Satya:

(Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan:

(1) dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;

(2) penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;

(3) penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana tersebut, disampaikan melalui kementerian yang terkait dengan satuan kerja dan/atau bidang jasanya.

catatan:

Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri

viii) Satyalancana Dharma Olahraga:

(Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

(1) olahragawan perorangan/beregu yang telah berprestasi meraih medali dalam Olimpiade (Olympic Game) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus; atau

(2) pelatih yang telah melahirkan olahragawan berprestasi meraih medali dalam Olimpiade (Olympic Game) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus.

ix) Satyalancana Dharma Pemuda:

(Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Pemuda yang:

(1) berprestasi berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun dan menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau telah menunjukkan jasa yang sangat besar dalam peningkatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan; atau

(2) pernah mendapat penghargaan atas prestasinya minimal pada tingkat nasional.

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana tersebut pada viii) dan ix), disampaikan melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

x) Satyalancana Kepariwisataan:

(Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Berjasa besar atau berprestasi luar biasa dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret lebih dari 5 (lima) tahun secara terus-menerus.

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana tersebut, disampaikan melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

xi) Satyalancana Karya Bakti Praja Nugraha:

(Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Berjasa besar atau berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana tersebut, disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri.

xii) Satyalancana Pengabdian:

(Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Anggota Polri yang dalam melaksanakan tugas pokok dengan menunjukkan etika profesi secara terus-menerus selama 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun, 24 (dua puluh empat) tahun, atau 32 (tiga puluh dua) tahun sehingga dapat dijadikan teladan bagi anggota Polri yang lain.

xiii) Satyalancana Bhakti Pendidikan:

(Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

(1) Anggota Polri yang menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Lembaga Pendidikan Kepolisian yang bertugas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus;

(2) Anggota Polri yang ditugaskan untuk menjadi tenaga pendidik di luar Lembaga Pendidikan Kepolisian paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus; atau

(3) WNI bukan anggota Polri dan WNA yang oleh karena keahliannya menjadi tenaga pendidik dan/atau kerjasama di bidang ilmu kepolisian paling singkat 1 (satu) tahun secara terus-menerus atau 2 (dua) tahun secara tidak terus-menerus.

xiv) Satyalancana Jana Utama:

(Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

(1) Anggota Polri yang dalam waktu paling singkat 8 (delapan) tahun telah melaksanakan tugas pokok dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menunjukkan etika profesi dan kinerja yang baik serta berdampak bagi kemajuan organisasi Polri; atau

(2) WNI bukan anggota Polri yang aktif turut serta membantu Polri di segala bidang dalam menjalankan fungsi kepolisian yang berdampak bagi kemajuan organisasi Polri.

xv) Satyalancana Ksatria Bhayangkara:

(Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Anggota Polri yang berjasa dalam melaksanakan tugas Kepolisian baik bidang operasional maupun bidang pembinaan dan memenuhi syarat-syarat profesionalisme dan etika profesi yang berdampak terhadap kemajuan Polri.

xvi) Satyalancana Karya Bhakti:

(Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

(1) Anggota Polri yang aktif turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan karya nyata dan patut dikenang yang berdampak pada kemajuan dan pembangunan Polri; atau

(2) WNI bukan anggota Polri dan WNA yang aktif turut serta dalam membantu tugas-tugas Kepolisian di segala bidang yang menghasilkan karya nyata dan patut dikenang untuk kemajuan dan pembangunan Polri.

xvii) Satyalancana Operasi Kepolisian:

(Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Anggota Polri yang telah melaksanakan tugas:

(1) pengungkapan kasus menonjol yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendapat perhatian dunia internasional; atau

(2) gugur, tewas, dan/atau cacat permanen dalam melaksanakan tugas operasi kepolisian.

xviii) Satyalancana Bhakti Buana:

(Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Anggota Polri yang telah melaksanakan tugas kepolisian internasional di luar negeri dengan menunjukkan disiplin dan tanggung jawab, dengan ketentuan:

(1) paling singkat 2 (dua) bulan secara terus-menerus atau 6 (enam) bulan secara tidak terus-menerus dalam penugasan misi perdamaian;

(2) paling singkat 2 (dua) tahun yang melaksanakan penugasan misi Kepolisian; atau

(3) gugur/meninggal dunia di luar negeri bukan karena akibat tindakan sendiri.

xix) Satyalancana Bhakti Nusa:

(Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Anggota Polri yang telah melaksanakan tugas pokok di perbatasan dan/atau daerah terpencil wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun secara terus-menerus atau 2 (dua) tahun secara tidak terus-menerus, dengan menunjukkan etika profesi.

xx) Satyalancana Bhakti Purna:

(Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Anggota Polri yang telah mendarmabaktikan diri, dengan ketentuan:

(1) telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pengabdian 32 (tiga puluh dua) tahun; atau

(2) telah melaksanakan tugas secara terus-menerus paling singkat 32 (tiga puluh dua) tahun dengan menunjukkan etika profesi.

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana tersebut pada xii) s.d. xx), disampaikan melalui Kapolri.

xxi) Satyalancana Bhakti:

(Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

(1) Prajurit TNI yang telah berjasa luar biasa menjadi pembela bangsa dan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan tugas militer sehingga mendapat luka-luka sebagai akibat langsung tindakan musuh dan di luar kesalahannya yang memerlukan perawatan kedokteran; atau

(2) WNI bukan prajurit TNI yang bertugas operasi bersama-sama TNI dan memenuhi kriteria.

xxii) Satyalancana Teladan:

(Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

(1) Berjasa dalam usaha menjadi pembela bangsa dan kedaulatan negara dalam waktu perang dan operasi militer paling singkat 1 (satu) tahun secara terus- menerus, ataudi luar keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus menjalankan tugas sehingga menjadi teladan dalam memelihara sifat-sifat keprajuritan bagi prajurit lain

(2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Teladan dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali.

xxiii) Satyalancana Kesetiaan:

(Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Prajurit TNI yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa dan negara, dengan ketentuan:

(1) telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun, 24 (dua puluh empat) tahun, atau 32 (tiga puluh dua) tahun penuh secara terus-menerus; dan

(2) setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat.

xxiv) Satyalancana Santi Dharma:

(Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

(1) Prajurit TNI yang telah selesai melaksanakan tugas internasional sebagai kontingen Garuda atau military observer;

(2) Anggota TNI yang dalam melaksanakan tugas menunjukkan disiplin, taat pada pimpinan serta berkelakuan baik dan dalam jangka waktu mana:

(a) ditempatkan dalam tugas luar negeri mulai misi/kontingen Garuda/military observer yang bersangkutan sampai ditariknya kembali ke Indonesia;

(b) selama 2 (dua) bulan secara terus-menerus dalam penugasan luar negeri dalam misi/kontingen Garuda/military observer; atau

(c) gugur/meninggal dunia bukan karena akibat tindakan sendiri dalam pelaksanaan tugas internasional di luar negeri dalam misi/kontingen Garuda/military observer;

(3) WNI bukan prajurit TNI yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada point xxiv) angka (1) dan (2).

xxv) Satyalancana Dwidya Sistha:

(Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

(1) Prajurit TNI dan WNI bukan prajurit TNI berjasa di dalam kemajuan dan pertumbuhan TNI yang karena jabatannya selaku guru/instruktur pada lembaga pendidikan TNI telah menunjukkan kesetiaannya, prestasi kerja, serta berkelakuan baik paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus atau 3 (tiga) angkatan secara terus-menerus atau berjumlah 4 (empat) angkatan secara tidak terus-menerus;

(2) WNA yang pernah menjadi guru/instruktur di lingkungan TNI dan dinyatakan berjasa di bidang pendidikan, pertumbuhan dan pembinaan TNI; atau

(3) Prajurit TNI yang bertugas pada lembaga-lembaga pendidikan/dinas/ satuan yang fungsinya menyelenggarakan pendidikan.

xxvi) Satyalancana Dharma Nusa:

(Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS yang berjasa di dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, serta WNI lainnya yang telah berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:

(1) paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus;

(2) paling singkat 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus-menerus; atau

(3) gugur/tewas akibat penugasannya

xxvii) Satyalancana Dharma Bantala:

(Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Prajurit TNI Angkatan Darat yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Darat secara paripurna dengan ketentuan:

(1) telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun;

(2) bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau

(3) gugur/tewas.

xxviii) Satyalancana Dharma Samudra:

(Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Prajurit TNI Angkatan Laut yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Laut secara paripurna dengan ketentuan:

(1) telah memiliki Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun;

(2) bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau

(3) gugur/tewas.

xxix) Satyalancana Dharma Dirgantara:

(Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Prajurit TNI Angkatan Udara yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Udara secara paripurna dengan ketentuan:

(1) telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun;

(2) bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau

(3) gugur/tewas.

xxx) Satyalancana Wira Nusa:

(Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

(1) Prajurit TNI yang telah bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus atau 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus-menerus dalam 1 (satu) kali penugasan.

(2) Satyalancana Wira Nusa dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

xxxi) Satyalancana Wira Dharma:

(Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

(1) Prajurit TNI yang telah bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus atau 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus-menerus dalam 1 (satu) kali penugasan.

(2) Satyalancana Wira Dharma dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali

xxxii) Satyalancana Wira Siaga:

(Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Prajurit TNI yang telah bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ketentuan:

(1) Perwira Tinggi paling singkat 1 (satu) tahun;

(2) Perwira Menengah/Perwira Pertama paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus; atau

(3) Bintara/Tamtama paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau 4 (empat) tahun secara tidak terus- menerus.

xxxiii) Satyalancana Ksatria Yudha:

(Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010)

Prajurit TNI yang telah:

(1) menunjukkan pengabdian, kecakapan, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas khusus di kesatuan khusus selama paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus; atau

(2) berjasa luar biasa dalam melaksanakan tugas khusus pada kesatuan khusus, baik latihan-latihan maupun tugas khusus beresiko tinggi yang dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, kecacatan fisik, ataupun kematian

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana tersebut pada xxi) s.d. xxxiii), disampaikan melalui Menteri Pertahanan atas usul Panglima TNI.

b. Tata cara pengajuan usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009)

i. Usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

ii. Usulan diajukan oleh perseorangan, lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat.

iii. Berkas usulan harus dilengkapi:

1) Riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan; dan

2) Surat rekomendasi dari menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota di tempat calon penerima dan pengusul Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

iv. Usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional, diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepada menteri yang membidangi urusan sosial; yang selanjutnya oleh menteri yang bersangkutan mengajukan permohonan usul pemberian Gelar Pahlawan Nasional tersebut kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

v. Usulan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan, diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepada menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait; yang selanjutnya oleh menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait mengajukan permohonan usul pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan tersebut kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

c. Tata cara pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009)

i. Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

ii. Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan dapat dilakukan pada hari besar nasional atau pada hari ulang tahun masing-masing lembaga tinggi negara, kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian.

iii. Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan disematkan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk.

d. Guna kelengkapan bahan sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diperlukan kelengkapan administrasi berkas usulan Tanda Kehormatan:

i. Surat usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut ditandatangani oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diajukan secara selektif dan setelah melalui pengkajian/penelitian Tim Penghargaan Kementerian/ Instansi yang bersangkutan.

ii. Untuk usulan berupa:

1) Gelar Pahlawan Nasional;

2) Tanda Jasa:

Medali Kepeloporan; Medali Kejayaan; dan Medali Perdamaian;

3) Tanda Kehormatan Bintang:

Bintang Republik Indonesia; Bintang Mahaputera; Bintang Jasa; Bintang Kemanusiaan; Bintang Penegak Demokrasi; dan Bintang Budaya Parama Dharma;

4) Tanda Kehormatan Satyalancana:

Satyalancana Pembangunan; Satyalancana Wira Karya; Satyalancana Kebaktian Sosial; Satyalancana Kebudayaan; Satyalancana Pendidikan; Satyalancana Kepariwisataan; dan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha;

dilengkapi Buku Profil yang memuat riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan/institusi pemerintah/organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

iii. Untuk usulan Satyalancana Karya Satya, dilampiri:

1) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai calon PNS dan Pegawai Negeri Sipil bagi karyawan yang alih status kepegawaian;

2) Surat Keputusan Pangkat dan Jabatan terakhir;

3) Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat Sedang dan Berat dari Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;

4) Foto copy Piagam Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, Dua Puluh Tahun, atau Satyalancana Karya Satya bentuk lama, apabila telah memilikinya;

5) CD atau Flash Disk berisi file Lampiran surat usulan yang menggunakan format Microsoft Word;

Apabila kelengkapan administrasi usulan tidak sesuai butir (i) s.d. (iii), maka usulan akan diproses setelah kelengkapan dimaksud kami terima.

2. Sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, bahwa setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan, namun sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya. Sehubungan hal tersebut, apabila pimpinan instansi akan memberikan penghormatan dan penghargaan bagi penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan di lingkungan instansinya, mohon dapat diatur melalui peraturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan alokasi anggaran instansi yang terkait.

3. Sehubungan sampai saat ini masih belum ada keseragaman dalam pemakaian atribut Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan bagi masyarakat dan/atau Pegawai Negeri Sipil, maka bersama ini disampaikan tata cara pemakaian atribut tanda kehormatan pada Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Dinas Harian (PDH), untuk dijadikan pedoman sebagai berikut:

a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan tanda kehormatan Medali Kecil (miniatur), digunakan pada upacara-upacara dalam memperingati hari-hari besar nasional dan menghormati peristiwa penting sebagai berikut:

i. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.

ii. Hari Pahlawan tanggal 10 November.

iii. Upacara penganugerahan Tanda Kehormatan.

b. Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan tanda kehormatan berbentuk Pita Harian yang ditempat pada dada kiri 1 cm diatas saku dan disusun berjajar dari kanan ke kiri. Pemakaian PDH digunakan saat melakukan tugas sehari-hari dan saat dalam upacara/kegiatan tertentu.

c. Tanda Kehormatan Bintang dipakai berdasarkan urutan derajat atau tingkatannya.

d. Tanda Jasa Medali dipakai di bawah Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera, sejajar dengan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Parama Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Sakti, dan Bintang Dharma.

e. Tanda Kehormatan Satyalancana dipakai di bawah Tanda Kehormatan Bintang dan Tanda Jasa Medali.

4. Guna tercapainya ketepatan waktu dalam pemrosesan usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka diperlukan adanya ketentuan dalam pengusulan, yaitu:

a. Surat usul ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan ketentuan:

i. Untuk penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan jenis Bintang dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, usulan sudah kami terima paling lambat tanggal 15 Juni 2010. Apabila usulan dimaksud belum kami terima sampai batas waktu yang telah ditentukan, akan diproses pada tahun berikutnya.

ii. Untuk penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan jenis Bintang dalam rangka Hari Pahlawan, usulan sudah kami terima paling lambat awal bulan Agustus.

b. Pelaksanaan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan jenis Bintang, bagi calon penerima yang:

i. Masih hidup akan dilaksanakan pada bulan Agustus dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

ii. Telah meninggal dunia akan dilaksanakan pada bulan November dalam rangkaian acara Hari Pahlawan.

c. Untuk penganugerahan Tanda Kehormatan jenis Satyalancana dalam rangka hari besar lain atau ulang tahun instansi, usulan sudah kami terima paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diacarakan.

5. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Militer

selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

Laksda TNI Ir. Sudirman, S.E., M.AP.