Website Resmi - Official Website Sekretariat Negara Republik Indonesia
Jumat, 30 Juli 2010
Anda Pengunjung Ke : 7814090
Informasi Kegiatan
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Foto/Poster Resmi Presiden RI dan Wakil Presiden RI (Copyright 2009 : Biro Pers dan Media/Rumga-Pres RI). Bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada seluruh Kantor Pemerintah (Kantor Menko, Departemen, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN dan Kantor Perwakilan RI) yang memerlukan foto/poster tersebut dapat mengambil langsung dengan membawa surat permohonan ke Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan Sekretariat Negara RI, Jl. Veteran 16 Jakarta 10110, Telepon 021-3860189.
Kementerian Sekretariat Negara meraih juara III Profil Lembaga Cetak untuk kategori Kementerian/Lembaga Negara dalam acara Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (28/7).
”Saudara-saudara sebagai staf Sekretariat Negara yang melayani Presiden dan Wakil Presiden hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung tugas dan fungsi kalian. Dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, Sekretariat Negara turut serta dari tahap penyiapan sampai penyelesaiannya. Idealnya, suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan tidak diajukan gugatan judicial review oleh masyarakat baik sebagian maupun keseluruhan dari materi peraturan perundang-undangan tersebut.”, pesan Suripto, S.H.,M.H., Kepala Pusdiklat Sekretariat Negara saat pembukaan pelatihan Legal Drafting Angkatan ke-3 (26/7).
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (29/7) pukul 14.00 WIB, memimpin Rapat Paipurna Kabinet di Kantor Presiden. Rapat kabinet kali ini membahas dua hal penting, pertama, persiapan Raker di Istana Bogor pada 5-6 Agustus mendatang dimana akan membahas tentang APBN, APBD, dan kebijakan ekonomi makro. Kedua, aspek pembangunan di daerah yang memiliki kaitan dengan pembangunan ekonomi, terutama perkembangan investasi, infrastruktur, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Jakarta: Perlu ada pembenahan secara riil tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun pemimpin daerah dipilih langsung, mereka tetap berada dalam organisasi pemerintahan, dan Presiden adalah pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini pada bagian lain pengantarnya dalam Rapat Kabinet di Kantor Presiden, Kamis (29/7) siang
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (29/7) pukul 14.00 WIB, memimpin Rapat Paipurna Kabinet di Kantor Presiden. Rapat kabinet kali ini membahas dua hal penting, pertama, persiapan Raker di Istana Bogor pada 5-6 Agustus mendatang dimana akan membahas tentang APBN, APBD, dan kebijakan ekonomi makro. Kedua, aspek pembangunan di daerah yang memiliki kaitan dengan pembangunan ekonomi, terutama perkembangan investasi, infrastruktur, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Tentang : PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS
BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Tentang : PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL
SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN
PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)