hut_ri_65.png
  Informasi Kegiatan
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Foto/Poster Resmi Presiden RI dan Wakil Presiden RI (Copyright 2009 : Biro Pers dan Media/Rumga-Pres RI). Bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada seluruh Kantor Pemerintah (Kantor Menko, Departemen, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN dan Kantor Perwakilan RI) yang memerlukan foto/poster tersebut dapat mengambil langsung dengan membawa surat permohonan ke Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan Sekretariat Negara RI, Jl. Veteran 16 Jakarta 10110, Telepon 021-3860189.
 
mediacomindo
MENU UTAMA
Standar Pelayanan Setneg
Prosedur Tetap
Pengumuman CPNS Setneg
Pengumuman CPNS Setkab
Informasi Tanda Kehormatan
Indonesia South South Technical Cooperation
Kerjasama Teknik Luar Negeri
Informasi Beasiswa
Jurnal Negarawan
Berita Foto
Pengaduan Masyarakat
Pengumuman
Webmail SETNEG
Koperasi SETNEG
Link
    www.indonesia.go.id
    www.wapresri.go.id
    www.setkab.go.id
    www.wantimpres.go.id
Hubungi Kami

SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Veteran No 17 - 18
Jakarta 10110
Alamat e-mail ini telah dilindungi dari tindakan spam bots, Anda butuh Javascript dan diaktifkan untuk melihatnya

Daftar Peraturan Pemerintah All 2002
Ditemukan 60 Produk Hukum

Nomor Tentang
1 TAHUN 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA SENSOR FILM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2 TAHUN 2002 TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
3 TAHUN 2002 KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
4 TAHUN 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
5 TAHUN 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
6 TAHUN 2002 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
7 TAHUN 2002 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
8 TAHUN 2002 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KUTAI MENJADI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
9 TAHUN 2002 PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) TELEVISI REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
10 TAHUN 2002 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
11 TAHUN 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
12 TAHUN 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
13 TAHUN 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
14 TAHUN 2002 KARANTINA TUMBUHAN
15 TAHUN 2002 KARANTINA IKAN
16 TAHUN 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
18 TAHUN 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
19 TAHUN 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
20 TAHUN 2002 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
21 TAHUN 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2002

 

Halaman 1 dari 3

Pencarian Spesifik
Produk Hukum    Tahun