|
1 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
|
|
2 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
|
|
3 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN |
|
4 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001
TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA |
|
5 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001
TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
|
|
6 TAHUN 2002 |
HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
|
|
7 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001
TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
|
8 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001
TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN
|
|
9 TAHUN 2002 |
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI |
|
10 TAHUN 2002 |
PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL
KASUS THEYS HIYO ELUAY
|
|
11 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA
|
|
12 TAHUN 2002 |
TIM KERJA DALAM RANGKA
KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-JEPANG
|
|
13 TAHUN 2002 |
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI BANTEN,
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, DAN
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
|
|
14 TAHUN 2002 |
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN |
|
15 TAHUN 2002 |
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1997
TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN
DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
|
16 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN
MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION, SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2001
|
|
17 TAHUN 2002 |
BADAN NARKOTIKA NASIONAL |
|
18 TAHUN 2002 |
ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1985
TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN
|
|
19 TAHUN 2002 |
HARI TAHUN BARU IMLEK |
|
20 TAHUN 2002 |
PEMBENTUKAN TIM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL |