Kemensetneg berbagi Transformasi Kehumasan Dalam Mendukung Asta Cita Secara virtual dalam Program Pelatihan Kejaksaan Agung RI
Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk menghadapi tantangan ini serta meningkatkan efektivitas komunikasi dan keprotokolan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berbagi transformasi kehumasan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah secara virtual dalam program kunjungan secara daring bertajuk Pelatihan Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan yang digelar oleh Kejaksaan Agung RI pada Selasa (25/2).
Kunjungan virtual ini diikuti oleh lebih dari 30 peserta dari unsur Kejaksaan Agung RI perwakilan dari seluruh Indonesia. Kegiatan dibuka dengan pemaparan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, yang menyoroti transformasi digital dalam kehumasan serta peran strategisnya dalam mendukung Program Asta Cita.
Dalam paparannya, Eddy menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat. Jika sebelumnya birokrasi sering dianggap sebagai proses yang panjang dan berbelit, kini inovasi digital memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
"Era digital telah menghadirkan berbagai kanal komunikasi baru yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. media sosial, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta sistem informasi berbasis data menjadi elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan aspirasi masyarakat terserap dengan baik," jelas Eddy.
Lebih lanjut, Eddy memaparkan berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh Biro Humas Kemensetneg dalam mendukung program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
"Sebagai bagian dari Government Public Relations, Humas Kemensetneg tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat. Keterlibatan publik menjadi faktor kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif," tambahnya.
Sesi diskusi yang berlangsung setelah pemaparan materi menjadi salah satu momen paling menarik dalam pelatihan ini. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan berbagi pengalaman mengenai tantangan yang mereka hadapi di lapangan.
Salah satu peserta dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menanyakan bagaimana strategi terbaik dalam membangun kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital yang sering kali bercampur dengan hoaks dan disinformasi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Eddy menekankan pentingnya konsistensi dalam penyampaian pesan dan kecepatan dalam menangkal berita bohong.
"Kecepatan menjadi kunci utama. Ketika ada informasi yang salah, kita harus segera memberikan klarifikasi yang jelas dan berbasis fakta. Selain itu, membangun narasi positif yang kredibel akan membantu menciptakan persepsi yang baik di masyarakat," jawab Eddy.
Peserta lain dari Kejaksaan Negeri Medan berbagi pengalaman tentang kesulitan dalam mengelola media sosial institusi, terutama dalam menghadapi komentar negatif dan kritik publik.
Menanggapi hal ini, Eddy menyarankan agar humas pemerintah tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi satu arah, tetapi juga aktif dalam merespons publik secara bijak.
"Tugas humas bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun dialog. Kita perlu memastikan bahwa masyarakat merasa didengar, bukan sekadar diberi informasi," tegasnya.
Sesi berikutnya dipandu oleh Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Faisal Fahmi, yang membahas peran media sosial dalam membentuk opini publik serta strategi komunikasi digital yang efektif.
"Media sosial saat ini menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang, terutama generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa beradaptasi dengan gaya komunikasi yang lebih dinamis, transparan, dan berbasis data," ungkap Faisal.
Dalam sesi ini, beberapa peserta menyampaikan kekhawatiran mereka terkait tantangan literasi digital di masyarakat. Salah satu peserta dari Kejaksaan Tinggi Kaltara mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang mudah percaya pada berita hoaks, sehingga sulit untuk menyampaikan informasi yang benar secara efektif.
Faisal merespons dengan menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, media, serta komunitas digital.
"Literasi digital harus menjadi bagian dari strategi komunikasi kita. Pemerintah harus terus melakukan edukasi, memberikan klarifikasi yang cepat, serta menggandeng komunitas digital dan media massa untuk menyebarluaskan informasi yang akurat," jelas Faisal.
Selain itu, Faisal menekankan bahwa storytelling yang kuat juga menjadi kunci dalam menyampaikan pesan kepada publik.
"Masyarakat lebih tertarik dengan cerita yang relevan dan memiliki kedekatan emosional. Oleh karena itu, strategi komunikasi pemerintah harus berorientasi pada narasi yang menginspirasi dan mudah dipahami," tambahnya.
Pelatihan yang berlangsung selama beberapa jam ini berjalan dengan sangat interaktif. Peserta aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta berbagi pengalaman terkait praktik kehumasan di instansi masing-masing. Semangat dan keterlibatan peserta menunjukkan betapa pentingnya penguatan kapasitas di bidang kehumasan dan keprotokolan, terutama dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital.
Di akhir sesi, beberapa peserta menyampaikan apresiasi terhadap materi yang diberikan. Salah satu peserta dari Kejaksaan Negeri Makassar mengungkapkan bahwa pelatihan ini memberikan banyak wawasan baru yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
"Pelatihan ini sangat bermanfaat, terutama dalam memahami bagaimana strategi komunikasi digital yang efektif. Kami berharap ke depannya ada lebih banyak pelatihan seperti ini agar kami dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan di bidang kehumasan," ujarnya.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan wawasan yang diperoleh untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan pelayanan publik di instansi masing-masing. Transformasi digital dalam kehumasan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. (Humas Kemensetneg)