Keterangan Pers Presiden RI usai Rakor Bidang Kesehatan, Jakarta, 1 Agustus 2012

Rabu, 01 Agustus 2012
Di baca 1259 kali

KETERANGAN PERS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

USAI ACARA

RAPAT KOORDINASI BIDANG KESEHATAN

DI GEDUNG KEMENTERIAN KESEHATAN, JAKARTA

PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2012

 

 

 

 

Saudara-saudara,

Sebagaimana saya sampaikan dalam pengantar Rapat Koordinasi tadi, bahwa dalam Rakor yang kami selenggarakan hari ini untuk membahas upaya peningkatan pembangunan di bidang kesehatan.

Menteri Kesehatan telah melaporkan kebijakan dan program yang dijalankan dewasa ini, termasuk hasil yang dicapai, serta masalah yang harus diselesaikan. Dan kemudian, kita membahas semuanya dengan pendalaman pada hal-hal tertentu untuk memastikan agar upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesehatan rakyat kita di seluruh tanah air itu bisa berhasil lebih baik lagi di masa depan.

Pertama-tama, dilaporkan yang disebut dengan Peta Daerah Bermasalah Kesehatan (Peta DBK), dilihat provinsi demi provinsi dan kalau di-breakdown juga ketemu kabupaten dan kota. Di situ akan kelihatan daerah-daerah mana yang keadaan kesehatannya baik, kemudian daerah mana yang sedang katakanlah begitu, dan daerah mana yang rawan.

Ini penting, dan saya sudah meminta Menteri Kesehatan untuk di-update setiap saat dan ditembuskan kepada para pemimpin daerah, agar mengetahui kondisi dan situasi kesehatan di daerahnya. Dan manakala ternyata lebih rendah dari rata-rata nasional, bisa dilakukan upaya secara sungguh-sungguh untuk meningkatkannya. Dari kacamata pemerintah pusat juga penting untuk menetapkan prioritas, agenda, dan alokasi anggaran. Tentunya pemerintah akan mengalokasikan anggaran lebih bagi daerah yang memang rawan dari segi kesehatan ini.

Saudara-saudara,

Yang menjadi pembahasan yang cukup serius adalah upaya Indonesia untuk memenuhi sasaran MDGs. Sebagaimana Saudara ketahui, Millennium Development Goals yang menjadi sasaran dunia, agar bangsa-bangsa di seluruh dunia bisa meningkatkan derajat kesehatannya, itu akan jatuh tempo pada tahun 2015. Masih ada waktu 3 tahun bagi semua negara untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran itu bisa dicapai.

Tentu ada negara yang mengalami kesulitan untuk mencapai seluruh sasaran MDGs itu. Tetapi harapan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan harapan semua sebenarnya, sasaran-sasaran itu sebanyak mungkin bisa dicapai.

Indonesia memiliki keyakinan bahwa sasaran-sasaran itu bisa dicapai. Kalau ada yang masih kurang, kita masih punya waktu 3 tahun untuk meningkatkannya, untuk memperbaikinya, untuk apa namanya, ya melakukan kebijakan-kebijakan khusus dengan anggaran khusus untuk mencapai MDGs itu.

MDGs ini bukan hanya komitmen global, kita juga punya sasaran domestik, sasaran nasional yang harus kita capai. Di sini ada Utusan Presiden bidang MDGs, disamping Menteri Kesehatan, kita ingin betul-betul capai komitmen Indonesia untuk memenuhi MDGs itu.

Dilaporkan misalkan pengendalian penyakit menular, utamanya TB. Ini terus berlangsung. Dan saya juga sudah mendapat surat dari Sekjen PBB bahwa mereka juga mengucapkan terima kasih PBB, atas upaya keras kita karena hasilnya nyata. Ini akan kita tingkatkan terus sampai pada batas yang aman bagi kemungkinan masih berkembangnya penyakit TB.

Masalah gizi kurang atau gizi buruk juga menjadi atensi pembahasan kita, juga ada petanya. Saya mengingatkan Menteri Kesehatan, pengalaman yang dulu, ketika saya berkunjung ke daerah-daerah, daerah yang banyak kasus gizi kurang ini tidak selalu identik bahwa ekonomi di daerah itu jelek, tidak. Kadang-kadang masalah kesadaran, pengetahuan dan bimbingan dari daerah itu pada rumah tangga-rumah tangga tertentu, pada komunitas tertentu. Sehingga harus paralel, apa yang dilaksanakan oleh jajaran kesehatan dengan upaya daerah itu untuk benar-benar menyadarkan agar putra-putri keluarga kita mendapatkan asupan gizi yang cukup, tentu sejalan dengan kemampuan ekonominya.

Angka kematian bayi dan balita juga menjadi pembahasan dengan tekad untuk terus meningkatkan prestasi atau mengurangi angka kematian bayi dan balita, sama dengan tekad kita untuk terus mengurangi angka kematian ibu pada saat melahirkan. Itu semua adalah penting dalam upaya memenuhi MDGs, dan tentunya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, utamanya kesehatan masyarakat.

Saudara-saudara,

Kita juga melihat besaran dan implementasi dari Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK. Kita ketahui bahwa tahun ini saja, kita mengalokasikan 1,096 triliun pada 9.323 Puskesmas. Harapan kita dengan alokasi anggaran ini, Puskesmas makin berdaya. Ingat Puskesmas, sebagaimana pengantar saya tadi, tidak hanya mengobati mereka yang sakit, tapi melakukan berbagai upaya agar kesehatan masyarakat di desa, di kelurahan itu bisa terjaga dengan baik. Jadi mencegah sakit lebih murah, lebih baik, lebih tepat, dibandingkan mengobati yang sakit.

Kita akan evaluasi, dan kita pastikan harus efektif benar, mencapai sasarannya. Dan manakala itu, setelah kita evaluasi sebagai cara yang paling baik, maka kita bisa lanjutkan dan tingkatkan di masa yang akan datang.

Demikian juga jaminan persalinan yang juga kita jadikan policy dan program. Laporan dari depan itu memang sangat berguna, dan tentu kalau bisa kita jaga dan bahkan tingkatkan. Program ini akan benar-benar bisa mengurangi jumlah kematian ibu pada saat melahirkan.

Kita juga menyoroti upaya nasional untuk menanggulangi HIV/AIDS ya. Dan meskipun kita melakukan upaya yang sungguh-sungguh, baik secara domestik maupun kerja sama dengan lembaga-lembaga dunia, namun ini harus menjadi prioritas dan harus terus kita upayakan dengan sangat serius. Kasus AIDS menurun, tapi kasus HIV masih tinggi. Oleh karena itulah, perlu kita lanjutkan upaya yang sungguh-sungguh di masa depan.

Malaria. Kasus-kasus Malaria menurun. Ini harus kita jaga dan kita teruskan penurunannya. Dan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan untuk terus mengaktifkan Pos Malaria Desa dan juga Malaria Center yang ada di provinsi-provinsi yang rawan penyakit Malaria.

Saudara-saudara,

Itu semua adalah upaya penting, bukan hanya untuk mencapai MDGs, tetapi juga untuk terus meningkatkan kesehatan masyarakat kita dan tentunya, baik bagi generasi mendatang dan baik bagi bangsa ini untuk tetap menjaga kekuatan human capital, karena kesehatan faktor penting untuk mencapai sasaran itu.

Saudara-saudara,

Di bidang promosi, ulangi, di bidang pencegahan upaya promotif dan preventif, itu juga digarisbawahi tadi upaya serius dari jajaran kesehatan, baik pusat maupun daerah untuk melakukan penyuluhan, bimbingan, dan segala upaya untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada tingkat masyarakat kita.

Kita juga membahas sudah saatnya Indonesia menambah lagi rumah sakit-rumah sakit unggulan berkelas dunia, modern, yang bisa menjadi rujukan bagi saudara-saudara kita yang memerlukan di negeri sendiri. Terus terang saya tidak begitu gembira, kalau bangsa Indonesia, utamanya golongan mampu dan sangat mampu sedikit-sedikit berobat ke luar negeri, yang mendapat keuntungan negara sahabat, rumah sakit-rumah sakit di luar negeri. Dengan kita meningkatkan kualitas, kapasitas, dan modernitas rumah sakit-rumah sakit itu, tentu harapan kita, bangsa Indonesia bisa berobat di negerinya sendiri dan dilayani dengan baik, tidak kalah dengan manakala mereka harus berobat ke luar negeri. Dan bukan hanya swasta, tetapi harapan kita yang milik negara, milik pemerintah, juga ditingkatkan terus kualitasnya. Saya senang ada progress yang baik di sini.

Dulu terus terang pada periode saya pertama memimpin negara ini, menjalankan Pemerintahan 2004-2009, kita lebih mengutamakan pembangunan rumah sakit-rumah sakit yang di daerah, termasuk Puskesmas, Posyandu dan pelayanan yang dekat pada masyarakat apalagi daerah tertinggal. Kita jadikan prioritas. Kita alokasikan sumber daya yang tidak sedikit untuk meningkatkan fasilitas dan kemudahan itu.

Sementara hasilnya positif selama lima tahun, dan sekarang masih kita teruskan. Maka saatnya untuk juga di samping terus meningkatkan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, di daerah-daerah, kita juga memikirkan perlu dibangunnya rumah sakit-rumah sakit andalan dan unggulan di seluruh Indonesia, utamanya di kota-kota besar.

Saudara-saudara,

Tenaga kesehatan juga kita bahas. Saya tahu ada kekurangan dokter, utamanya dokter gigi. Saya juga sering berkunjung ke rumah sakit dan Puskesmas bahkan. Oleh karena itu, saya setuju dengan upaya percepatan pemenuhan tenaga kerja. Dan saya berharap Kementerian Kesehatan berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan. Karena pendidikan lebih banyak pada domain Mendikbud dengan anggaran yang besar. Kita berharap agar lulusan dari pendidikan nasional setiap tahunnya, itu juga sesuai dengan keperluan pasar tenaga kerja, dalam hal ini adalah diperlukannya dokter-dokter untuk bertugas di seluruh wilayah tanah air. Saya minta dibikin upaya percepatannya, timeline, dan sekaligus sinergi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Juga kita bahas perlunya untuk meningkatkan kemandirian bahan baku obat. Masih cukup banyak bahan baku yang kita impor dari negara-negara sahabat, meskipun sudah ada timeline pengurangan impor itu dan saya minta diteruskan. Ini jadikan juga prioritas. Dengan demikian, untuk melayani saudara-saudara kita yang jumlahnya lebih dari 240 juta, kita memiliki industri dan produksi dalam negeri yang lebih kuat dan mandiri. Ini juga strategis bagi pembangunan kesehatan di negara kita.

Kita juga membahas yang sering masuk surat kabar, masuk televisi, yaitu pangan jajanan anak sekolah. Ya ini sebetulnya harus kerja sama antara orang tua dengan sekolah untuk memengertikan, bahwa anak-anak juga diajari bagaimana untuk mengenali, apa namanya, pangan jajanan tadi yang sehat dan tidak sehat. Tapi belum tentu mereka juga punya pengetahuan tentang itu, maka pemerintah, sekolah dan jajaran Kementerian Kesehatan di seluruh daerah juga harus aktif untuk melakukan upaya menjamin keamanan atas pangan jajanan anak sekolah tersebut.

Saya tidak senang kalau mendengar berita, menerima SMS, membaca koran, ada kasus-kasus keracunan anak-anak sekolah kita. Tolong itu diberantas dan dicegah sebaik mungkin.

Juga didiskusikan tadi, bagaimana mengintegrasikan antara jamu atau obat-obatan tradisional dengan obat-obatan yang konvensional. Tidak perlu didikotomikan, tidak perlu apa namanya, dipertentangkanlah, karena kenyataannya saudara-saudara kita ada juga senang menggunakan jamu dalam penyembuhan penyakitnya ataupun menjaga staminanya. Yang penting diatur sinerginya, aturannya ada, normanya jelas. Dengan demikian, tidak ada ekses apa pun ketika masyarakat harus mengkonsumsi, baik obat-obatan konvensional maupun jamu dan obat tradisional.

Kita juga mendengarkan upaya sungguh-sungguh dari Kementerian Kesehatan masalah good governance. Penggunaan anggaran. Ini penting, penting karena terus terang Kementerian Kesehatan salah satu Kementerian yang rawan dalam penggunaan APBN. Banyak Kementerian di Indonesia, lembaga di Indonesia yang juga memiliki kerawanan yang serupa, yang paling baik sekarang mencegah, mencegah, mencegah, dan mencegah.

Kalau sudah terjadi penyimpangan, sudah ada korupsi, ada kerugian negara, tidak semudah itu kerugian itu dikembalikan. Yang kedua, banyak saudara-saudara kita yang harus menjalani proses hukum, karena khilaf atau salah sehingga dinyatakan bersalah secara hukum.

Saya juga menyerukan pada seluruh jajaran Kementerian dan lembaga pemerintahan, aktiflah mencegah, mencegah, dan mencegah terjadinya penyimpangan ini, jangan dibiarkan karena semua akan merugi. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh upaya menggunakan APBN ini dengan baik dan mencegah berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan.

 

Saudara-saudara,

Jamkesmas tadi juga kita bahas secara khusus belakangan, karena apa yang sering kita lihat di lapangan, ada yang bagus, ada yang bagus sekali, tapi juga ada yang perlu perbaikan. Saya sudah pesan langsung kepada Ibu Menkes, tolong sering dilihat Puskesmas, Posyandu, bantu yang bisa kita bantu, karena merekalah yang paling depan. Apalagi dengan filosofi baru, kita bukan menunggu orang sakit, kemudian kita obati, tapi kita cegah mereka sakit. Maka peran Puskemas sangat penting, dan bahkan harus menjemput bola. Ada istilah to reach the outreach, ulangi to reach the unreached, menjemputlah mereka-mereka yang tidak bisa datang ke Puskesmas begitu, atau tidak ada mobilitas atau kurang kesadaran, dijemput, untuk memastikan mereka bisa menjaga dan memelihara kesehatannya. Ini fungsi Puskesmas. Oleh karena itu, Bantuan Operasional Kesehatan, yang tadi itu harapan kita bisa digunakan dengan sebaik-baiknya.

Kita juga membahas urusan tempat tidur. Dilaporkan ada kekurangan di sana-sini. Saya berharap bisa dipenuhi dengan tahapan dan timeline yang pas.

Juga anggaran Kementerian Kesehatan dilaporkan peningkatan-peningkatannya dari tahun ke tahun secara nominal. Dan saya katakan tadi, anggaran akan diperlukan sesuai dengan kebutuhannya dan dalam batas kemampuan negara. Kemudian kalau ada kenaikan APBN seperti ini, maka kenaikan Kementerian-kementerian tidak otomatis sama, karena seperti belanja rutin, belanja pegawai itu, kita harapkan tidak membengkak. Kalau ada kelebihan dari revenue dan kemudian spending kita, pendapatan dan pembelanjaan negara, itu kita alirkan untuk membiayai seperti pembangunan infrastruktur, belanja modal dan kebutuhan lain yang selama ini jauh di bawah pembiayaan yang semestinya. Itu yang menjadi policy kita.

Dari anggaran Kementerian Kesehatan, itu memang pusat 11,6% sedangkan daerah 88,4%. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan anggaran ini betul-betul bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita.

Kita juga membahas persiapan implementasi BPJS. Langkah-langkah yang kita lakukan pada tingkat Menko Kesra, tingkat Menteri Kesehatan, dan menteri-menteri terkait menyangkut Jaminan Sosial Kesehatan juga tengah kita rancang dengan baik sesuai dengan amanah undang-undang dan sesuai pula dengan tahapan atau transisi untuk mencapai sasaran yang diamanahkan oleh undang-undang itu.

Keluarga Berencana juga kita bahas. Saya katakan tadi, ada yang berkata bahwa di era reformasi ini, Keluarga Berencana tidak relevan atau seolah tidak diperlukan lagi. Saya mengatakan pandangan itu salah, salah besar. Bagaimanapun, sampai kapan pun, harus ada family planning policy, kebijakan Keluarga Berencana.

Penduduk di muka bumi ini harus ada pengendalian yang baik, yang konstruktif, yang sehat. Saudara sudah mendengar berkali-kali dari saya, penduduk dunia sekarang lebih dari 7 miliar, 2045 diperkirakan akan menjadi 9 miliar, berarti memerlukan tambahan pangan 60-70% dan tambahan energi juga 60 sampai 70%. Itu baru pangan dan energi. Bagaimana pendidikan mereka, perumahan mereka, pekerjaan mereka, fasilitas publik dan sebagainya?

Oleh karena itu, meskipun kita tidak mengikuti policy yang sangat ketat seperti di Tiongkok. Tapi bagaimanapun, mari kita sukseskan program Keluarga Berencana ini dengan penuh kesadaran, dengan ketenggangrasaan kepada negara dan komunitas yang lain, agar tumbuh generasi sehat yang mendapatkan dukungan oleh negaranya, bahkan oleh buminya, kalau kita berpikir tentang dunia, sehingga mereka memiliki masa depan yang baik. Oleh karena itu, atensi dan kepedulian, serta keseriusan para pemimpin daerah di samping BKKBN, di samping Kementerian Kesehatan juga sangat diharapkan.

Saudara-saudara,

Menutup apa yang dilaporkan tadi, yaitu berkaitan dengan monitoring system. Monitoring system ini penting, Saudara-saudara. Kemarin di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga kita bahas, tadi juga kita bahas, Wapres juga melakukan penekanan-penekanan, Kepala UKP4 juga memberikan kontribusinya.

Begini, kita punya kebijakan dan program yang kita jalankan, berangkat dari visi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun. Kita mengalokasikan banyak sekali sumber daya, termasuk sumber finansial, baik dari APBN maupun APBD. Terhadap itu semua rakyat ingin nasib dan masa depan mereka makin baik, sehingga harus kita pastikan semua kebijakan, program, termasuk alokasi anggaran itu tepat pada sasarannya. Tidak ada penyimpangan, dan manakala ada hambatan segera dicarikan solusinya.

Oleh karena itu, mesti ada yang disebut monitoring, reporting and verification system, dipantau terus, dimonitor terus. Pusat memantau daerah. Daerah juga bisa memantau daerah bawahannya lagi, begitu. Pemantauan regional dan sektoral. Reporting, ada laporan berjenjang, ada laporan dari daerah, dari kementerian kepada Presiden misalnya, dan kemudian kita verifikasi betul tidak laporannya itu.

Dengan monitoring system yang bagus, monitoring, reporting and verification system dengan menggunakan Information Technology, IT, itu akan efektif dan akurat. Saya ingin segera dikukuhkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini pusat dan daerah. Dengan demikian, rakyat juga bisa mengikuti dan saya minta transparan, accessible. Bikin rakyat, bikin pers tahu, apa hasil monitoring, reporting and verification itu. Dengan demikian, di negeri ini semua pemimpin bertanggung jawab, semua pemimpin melaksanakan tugasnya dengan sangat serius, karena rakyat mengikutinya semua simpul pemerintahan di negeri ini.

Itulah hal-hal penting yang perlu saya sampaikan dalam jumpa pers ini. Meskipun tentu saja banyak lagi tadi yang kita bahas, baik pada saat rapat formal maupun ada sesi khusus saya tadi dengan Ibu Menteri Kesehatan dan beberapa Menteri bersama Wakil Presiden untuk lebih memberikan penekanan-penekanan yang diperlukan. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Saudara, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan.

Penanya 1

Selamat siang, Bapak Presiden. Saya Albert Pak, dari Indosiar. Ini terkait dengan kasus AIDS di tanah air, Pak. Merujuk data yang pernah di kemukakan oleh Prof. DR. Zubaeri, Guru Besar Penyakit Dalam, Universitas Indonesia menyebutkan bahwa kasus AIDS di tanah air ini diperkirakan 300 ribu dan baru 30 ribu yang mendapatkan antireprofiral. Bagaimana Pak penanganan AIDS di tanah air? Dan terkait dengan penggunaan kondom, karena tidak dipungkiri Bapak, sekelompok orang juga masih menolak adanya pembagian atau penggunaan kondom. Selanjutnya, Pak, ketelibatan institusi lain di luar Kementerian Kesehatan untuk penanganan AIDS ini. Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia

Baik. HIV/AIDS salah satu yang menjadi perhatian dunia dan perhatian kita, Indonesia. Kita menyadari bahwa ini masalah global, tetapi tanpa harus menunggu kerja sama global, kita melakukan segala sesuatu yang mesti kita lakukan.

 

Tadi dilaporkan kepada saya bahwa angka HIV itu masih relatif tinggi, sedangkan AIDS itu menurun. Sungguhpun demikian, ini masih harus sangat serius untuk terus menurunkannya atau menjaganya tidak meluas, tidak melebar, dan bahkan di masa mendatang lebih turun lagi. Benar bahwa untuk itu diperlukan anggaran. Anggaran ini kita sesuaikan dengan kebutuhan, dengan prioritas dan agenda dan tentu sekali lagi, dalam batas kemampuan negara.

Saya masih ingat di kementerian ini sekian tahun yang lalu, kita juga bicarakan, misalnya kebijakan dan program khusus beserta anggaran yang khusus untuk melawan HIV/AIDS di Papua. Itu juga masih relevan. Karena tidak hanya membaca statistik secara nasional, tapi lihat daerah-daerah mana yang rawan kasus-kasus HIV/AIDS ini. Dengan demikian, programnya khusus dan alokasi anggarannya juga lebih khusus.

Anggaran yang jelas banding dengan peningkatan penerimaan negara karena ekonomi kita alhamdulillah meningkat. Mudah-mudahan bisa kita jaga bersama-sama. Tentu lebih banyak lagi anggaran yang bisa kita alokasikan. Tentu semuanya harus kita hitung secara pasti.

Di bidang metodologi, silakan diajak bicara baik-baik masyarakat kita perlunya pencegahan. Karena kalau sudah terjangkit, maka sulit sekali menyembuhkannya, kita semua tahu. Ada tempat-tempat, ada profesi, ada komunitas yang memang rawan terjangkiti HIV/AIDS itu. Misalkan konsentrasi di tempat-tempat tertentu, sumber kegiatan ekonomi tertentu, contohnya tentu tidak semua ada area pertambangan, ada area perkebunan dan seperti-seperti itu, ternyata juga rawan untuk penularan HIV/AIDS.

Oleh karena itu, saya meminta kepada Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Menteri yang lain, bekerja sama dengan daerah, lakukanlah semua upaya untuk bisa mencegah dengan baik-baik. Saya tahu kadang-kadang ada isu yang sensitif dan yang kontroversial. Bicaralah baik-baik, jangan meramaikan isunya itu, tapi bagaimana semua bekerja sama, Pemerintah, non-Pemerintah, institusi mana pun, bahkan dalam negeri dan internasional untuk betul-betul bisa menyukseskan program pencegahan HIV/AIDS ini. Ini yang menjadi harapan saya dan langkah Pemerintah yang akan kita laksanakan di masa mendatang.

Penanya 2

Terima kasih, selamat siang. Saya Elly dari The Jakarta Post. Tadi Bapak Presiden mengatakan bahwa pemerintah ingin memberikan pelayanan kesehatan yang makin berkualitas, mudah dijangkau masyarakat, murah dan gratis bagi masyarakat miskin. Tetapi dari berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, masih kurangnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang belum terdistribusi dengan baik dan masih buruknya financial management di Kementerian Kesehatan, status keuangan WDP belum WTP. Kira-kira bagaimana janji pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas itu bisa terlaksana, bisa terwujud, harus dimulainya dari mana di tengah berbagai persoalan yang masih belum terselesaikan? Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia

Iya. Kita tidak memulai dari awal. Sejak tahun 2005, ketika saya memimpin negeri ini, ini sudah menjadi prioritas dari segi alokasi anggaran, dari segi kebijakan dan program betul-betul prioritas. Kalau objektif, banyak yang sudah kita lakukan selama 8 tahun ini. Tetapi saya tidak boleh menutup mata, memang masih banyak lagi yang harus kita perbaiki dan tingkatkan, termasuk yang disebutkan tadi peningkatan fasilitas. Saya sering mengunjungi terus terang di daerah-daerah sampai tingkat Puskesmas dan Posyandu, Pos KB.

Sudah banyak peningkatannya, tetapi untuk seluruh Indonesia memang diperlukan anggaran yang tidak sedikit dengan tahapan yang juga harus kita ikuti. Dari sisi itu, pemerintah akan konsisten untuk meneruskan anggaran, ulangi untuk meneruskan pembangunan fasilitas dengan anggaran yang diperlukan.

Kemudian, tadi poin yang kedua, berkaitan dengan di samping anggaran, manajemen keuangan sudah saya sebutkan tadi, ini salah satu yang rawan penyimpangan. Saya ingin tidak ada lagi kasus apa pun di kementerian ini atau tidak ada kasus apa pun yang berkaitan dengan sektor kesehatan, karena dengan sistem sekarang itu mudah dilacak dan diketahui. Dengan demikian, insya Allah apa yang tercantum dalam APBN dan APBD itu mengalir pula di lapangan dan bisa mencapai sasarannya.

Tentang tenaga kesehatan, betul, tadi sudah saya jelaskan, ada kekurangan dokter, utamanya dokter gigi. Dan saya minta percepatan, ada crash program, bekerja sama dengan universitas dan jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebarannya juga menjadi atensi saya. Ini perlu ada policy Ibu Menkes ya, bagi para dokter yang bertugas di daerah terpencil, di pulau terluar, di daerah tertinggal, jauh dari kemudahan, mestinya ada insentif karier, apa pun tetap adil, tapi menghitunglah jerih payah dan pengorbanan mereka. Jangan nanti sudah berkorban soal pendidikan, spesialisasi, karier yang lain lebih cepat mereka yang bertugas di daerah-daerah yang tidak sulit tantangan lingkungannya.

Saya kira dengan pedoman seperti itu, disamping penambahan kuantitas personil, tenaga medis dan kebijakan yang bagus, tentu akan menjadi insentif dan pada saatnya nanti bisa kita atasi dengan baik.

Penanya 3

Terima kasih. Selamat siang, Bapak Presiden. Saya Aby dari Harian Pos Kota. Pertanyaan saya soal BPJS. Tadi pada pengantar Rakor tadi, Bapak Presiden mengisyaratkan anggaran untuk BPJS sekitar 25 triliun minimal. Artinya, apakah ini usulan dari DJSN per orang 27 ribu? Jadi kalau dikalikan seluruh rakyat Indonesia sekitar 30 triliun. Apakah tadi yang isyarat dari Bapak Presiden, 25 triliun ini sudah mendekati usulan dari DJSN sekitar 30 triliun. Terima kasih, Pak.

Presiden Republik Indonesia

Baik. BPJS atau Jaminan Sosial Nasional, itu menjadi komitmen kita semua, semua, Pemerintah, DPR dan tentunya masyarakat luas. Oleh karena itulah, kalau selama ini kita membahas dengan baik, itu memikirkan, begitu ini kita berlakukan kebijakan sesuai dengan amanah undang-undang ini, maka segala sesuatunya diharapkan sudah siap untuk menjalankan amanah undang-undang itu. Kita pikirkan pula kemampuan anggaran negara untuk membiayainya.

Oleh karena itu, kalau kemarin ada proses yang katakanlah lebih panjang, begitu, semata-mata dengan komitmen yang sama, kita ingin memastikan bahwa sekali ini kita berlakukan tidak ada hambatan secara prinsip dalam implementasinya.

Oleh karena itu, saya dengan semangat itu ingin, setelah diberlakukan pada 1 Januari 2014, maka segala sesuatunya sudah kita siapkan. Saya tahu, karena ini memerlukan transisi, memerlukan, apa namanya, timeline, dan diharapkan antara 2014 sampai 2019 itu betul-betul sudah tercapai yang menjadi sasaran bersama kita.

Menteri Kesehatan melaporkan kepada saya beberapa hari yang lalu, kalau dihitung, maka alokasi untuk BPJS atau Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan itu bisa mencapai 25 triliun lebih, ya. Saya minta tadi dibahas juga skenario satu, dua, dan tiga preminya, kemudian kesiapan fasilitas untuk melayani kesehatan saudara-saudara kita dan kemudian kita olah nanti dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Saya ingin pada prinsipnya yang dialokasikan pemerintah itu betul-betul mencapai dan mengubah keadaan. Rakyat kita memiliki kepastian atas masa depannya, karena dia tahu, kalau sakit bisa berobat. Bagi yang mampu ya berobat dengan biaya sendiri, apalagi yang sangat mampu, yang tidak mampu inilah negara. Harapan kita itu. Dan mari kita realisasi dengan sungguh-sungguh tetap dengan memperhatikan kemampuan anggaran. Akan kita hitung ini tahun 2012, tahun depan 2013, kita cocokkan semuanya. Saya sudah memerintahkan Menteri terkait mulai dari Menko Kesra, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, duduk bersama, tentu dengan DPR nanti untuk betul-betul menjalankan amanah undang-undang.

Dua lima triliun lebih itu adalah angka yang dilaporkan kepada saya oleh Menteri Keuangan. Dan kemudahan sejauh mungkin, manakala kemampuan negara telah kita miliki, itu bisa kita wujudkan karena tujuannya jelas.

Penanya 4

Terima kasih, Pak Presiden. Saya Dewi Purnamasari dari Harian Umum Pelita. Saya akan bertanya sejauh mana nasib RPP Pengendalian Dampak Tembakau? Kapan kira-kira bisa disahkan? Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia

Baik. Yang saya ketahui RPP ini sudah pada tahapan final. Kalau final berarti sudah rampung pembahasannya antarkementerian dan biasanya dalam waktu dekat akan sampai ke saya. Dan setelah sampai ke saya, pasti segera saya tanda tangani dan diberlakukan.

Mengapa finalisasi ini diperlukan, Saudara-saudara? Karena harus dipastikan begitu Peraturan Pemerintah ini keluar tidak ada lagi yang bertentangan dengan pasal-pasal lain dari Peraturan Pemerintah yang lain apalagi Undang-undang. Saya tahu urgensinya. Oleh karena itu, masyarakat luas, saya mohon bersabar, ini sudah pada tahap final dan akan segera diberlakukan.

Memang ini salah satu RPP yang sering menjadi perhatian publik, dan sering menghiasi media massa kita, termasuk unjuk rasa-unjuk rasa. Banyak unjuk rasa yang karena tidak dipahami betul jiwa atau aturan yang ada dalam RPP itu, yang nanti akan menjadi Peraturan Pemerintah, seolah-olah akan mengorbankan petani tembakau dan seterusnya, dan seterusnya.

Kita hitung semua, kita pertimbangkan semuanya, tapi ada tujuan mulia untuk menyehatkan generasi muda kita. Kemudian tetap ada proteksi bagi rakyat kecil, seperti petani tembakau. Dengan demikian, itulah kandungan dari RPP yang insya Allah sebentar lagi akan kita terbitkan. Terima kasih.

Demikian, Saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya.

Selamat melanjutkan ibadah.

 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI