Matangkan Persiapan Fact Finding Mission, Kemensetneg Fasilitasi pertemuan OECD dengan K/L Anggota Bidang Regulatory Policy

 
bagikan berita ke :

Senin, 12 Oktober 2026
Di baca 227 kali

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menggelar rapat persiapan dan penjelasan menjelang Fact Finding Mission (FFM) OECD bidang Regulatory Policy di Ruang Aspirasi, Sayap Timur, Kemensetneg, Jakarta, Senin (12/10/2026). Rapat ini dihadiri oleh  Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, sebagai bagian dari rangkaian proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Dukungan Kabinet Setya Bhakti Parikesit menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD. Fokus pembahasan kali ini adalah kemajuan Indonesia dalam kebijakan regulasi.

"Jadi hari ini adalah bagian dari rangkaian proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Dan kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana progres dan proses kita dalam konteks regulatory policies," ujar Setya.


Dalam rangkaian kegiatan ini, tim OECD akan mengumpulkan fakta lapangan melalui wawancara untuk memverifikasi informasi yang sebelumnya disampaikan Indonesia dalam Accession Questionnaire. Pelaksanaan Fact-Finding Mission dilakukan melalui serangkaian wawancara dan diskusi dengan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait untuk mengklarifikasi informasi yang telah disampaikan Indonesia dan menggali praktik yang berlaku. Hasil kegiatan ini akan menjadi salah satu bahan bagi OECD dalam melakukan penilaian lebih lanjut serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat dalam rangka penyelarasan kebijakan Indonesia dengan standar OECD.

Setya Bhakti menambahkan, penilaian tim OECD akan mencakup seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, untuk melihat kesesuaiannya dengan standar OECD.

Sejumlah delapan topik akan menjadi bahan pembahasan dalam FFM, yaitu proses pembuatan kebijakan regulasi, pengawasan regulasi, kajian dampak regulasi, penyederhanaan administrasi, tata kelola regulasi yang adaptif, reviu ex post, konsultasi pemangku kepentingan, dan tata kelola regulasi internasional.



Topik-topik tersebut berkaitan dengan empat instrumen hukum OECD di bidang kebijakan regulasi. Instrumen tersebut adalah tentang Peningkatan Regulasi Pemerintah, tentang Kebijakan dan Tata Kelola Regulasi, tentang Tata Kelola Regulasi yang Adaptif guna Memanfaatkan Inovasi, dan tentang Kerja Sama Regulasi Internasional dalam Mengatasi Tantangan Global.

Menteri Sekretaris Negara bertindak sebagai penanggung jawab bidang, sedangkan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum menjadi koordinator. Anggotanya terdiri atas DPR (Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian), Kementerian Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional), Kementerian Dalam Negeri (Sekretariat Jenderal), serta Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Dukungan Kabinet Setneg.

Melalui rapat persiapan ini, pemerintah berharap dapat menyampaikan penjelasan yang utuh kepada para asesor OECD. Setya Bhakti menegaskan harapan agar proses pembuatan kebijakan dan regulasi di Indonesia dapat tergambar jelas dan terbukti sesuai standar OECD.



"Kita berharap dengan penjelasan yang kita sampaikan nanti kepada tim asesor dari OECD, kita bisa memberikan gambaran yang jelas bagaimana proses policy making dan regulatory making kita di Indonesia memang sudah sesuai dengan standar-standar OECD, sehingga mendapatkan respons positif dan dukungan yang baik bagi kita untuk menjadi anggota penuh OECD," ucap Setya. (Humas Kemensetneg)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0