Pengantar Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas Bidang Polhukam, Jakarta, 25 Juli 2012

Rabu, 25 Juli 2012
Di baca 1474 kali

PENGANTAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA

RAPAT KABINET TERBATAS BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

PADA TANGGAL 25 JULI 2012

DI KEJAKSAAN AGUNG, JAKARTA

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Saudara Wakil Presiden dan para Peserta Rapat Koordinasi yang saya hormati,

 

Alhamdulillah, hari ini seraya kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan ini, bagi yang menjalankannya, kita juga bisa melaksanakan pertemuan untuk meningkatkan kinerja kita, mengemban tugas bangsa dan negara. Setiap bulan puasa, kita bertekad untuk tidak sedikitpun mengurangi intensitas dan produktivitas pekerjaan kita. Barangkali kegiatan-kegiatan fisik di lapangan bisa sedikit dikurangi, tetapi tidak berarti kita tidak menggunakan waktu yang baik ini, di bulan yang baik ini pula untuk sekali lagi meningkatkan kinerja kita semua.

 

Saudara-saudara, sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam Sidang Kabinet beberapa saat yang lalu, pada bulan Ramadhan kali ini saya beserta Wakil Presiden dan para Menteri terkait akan berkunjung ke sejumlah kementerian dan lembaga. Bisa yang menjadi tuan rumah kementerian atau lembaga itu secara tunggal, bisa lebih dari satu seperti halnya hari ini. Kunjungan saya ke Kejaksaan Agung ini membahas tiga portfolio yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pertanahan Nasional yang menurut pandangan saya ada kaitannya satu sama lain. Dan mengapa saya memilih untuk pertama kali berkunjung ke tiga instansi. Sebagaimana Saudara ketahui, meskipun saya tahu kita telah bekerja keras dan berupaya sekuat tenaga untuk menegakkan hukum di negeri tercinta ini, dan saya pun tahu Saudara-saudara di jajaran Kejaksaan dan Kepolisian juga melakukan berbagai reformasi peningkatan kinerja dan pembenahan di semua lini. Tetapi, kita harus jujur mengatakan bahwa penegakan hukum ini masih memiliki tantangan yang tidak ringan. Kita kerap mendengar rakyat kita sendiri, masyarakat kita yang juga belum puas benar dengan penegakan hukum yang dijalankan di negeri ini.

 

Sementara, kalau kita bandingkan katakanlah sepuluh tahun yang lalu, apalagi 13 tahun yang lalu ketika negara kita mengalami krisis, kalau dunia melihat Indonesia, ibarat rapor. Kalau ada 30 mata pelajaran, mata kuliah, itu hampir semuanya merah karena memang terjadi krisis luar biasa, multi dimensional, dengan demikian dunia mengatakan Indonesia negara yang dalam keadaan yang sulit. Ya seperti itulah yang sering disebut seperti negara gagal, failed state. Semuanya jatuh, ekonominya, politiknya sangat tidak stabil, kegaduhan sosial, segala macam, itulah. Tahun demi tahun, dengan pertolongan Tuhan dan kerja keras semua pihak di seluruh tanah air, semua pemimpin, kita mendapatkan kemajuan demi kemajuan. Sekarang, bagi yang jujur, bagi yang objektif kalau membaca bagaimana dunia melihat kita yang biru makin banyak dan terus bertambah banyak, rapornya maksudnya, sedangkan yang merah makin sedikit. Yang dianggap makin merah, terus terang, adalah penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan juga masih terjadi gangguan-gangguan Kamtibmas yang sifatnya horisontal, bukan kekerasan negara kepada rakyat tetapi konflik komunal secara horisontal.

 

Kita harus menerima apa yang dilihat oleh rakyat kita sendiri maupun oleh dunia. Oleh karena itu, dengan semangat yang membaja marilah kita terus berbenah diri. Bicara penegakan hukum, bicara pemberantasan korupsi, bicara penyelesaian tumpang tindih lahan yang dikelola oleh BPN, berbicara konflik horisontal, kekerasan, di antara komunal tentu bukan hanya tanggung jawab polisi, bukan hanya tanggung jawab Kejaksaan, dan bukan hanya tanggung jawab BPN. Katakanlah pemberantasan korupsi, pertama ya seluruh pejabat negara, bukan hanya pemerintah, ya harus mencegah melakukan korupsi. Lantas yang kedua, pada saat penyimpangan terjadi, pelaksanaannya pun, penegakan hukumnya pun harus berjalan dengan baik, profesional, adil. Ini juga bukan hanya melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan tapi juga pengadilan, juga Komisi Pemberantasan Korupsi, dunia kepengacaraan, dan semua pihak yang termasuk dalam justice system. Oleh karena itu, seraya kita mengakui masih besar dan banyak pekerjaan rumah kita untuk memberantas korupsi di negeri ini, saya berharap semua simpul bergerak, semua simpul bekerja untuk tetap tegas, tidak pandang bulu, siapa pun, dari partai politik mana pun, dari daerah mana pun, apa pun jabatannya. Kita harus tetap seperti itu. Kalau soal puas dan tidak puas, soal ini dan itu, nomor duakan. Yang penting kita semua tidak pernah kendor di dalam menegakkan hukum, di dalam memberantas korupsi.

 

Saya juga sering mengatakan keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada Kepolisian dan Kejaksaan, tapi semua community yang berada dalam justice system itu. Itu perihal penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi. Yang lain, masalah pertanahan yang menjadi persoalan pelik dan hampir tiap minggu saya mendapatkan aduan, baik SMS maupun surat adalah tumpang tindih lahan, sengketa hukum atas lahan, tanah. Akibatnya, sering terjadi pula benturan di lapangan. Oleh karena itu, agar tugas polisi tidak berlipat ganda maka sejak awal dari hulunya harus diluruskan dengan segala upaya. Ini juga aspek penegakan hukum. Konsultasi, koordinasi, sinergi antara Badan Pertanahan Nasional dengan yang lain-lain juga harus dilaksanakan dengan baik.

 

Sementara, isu lain yang kerap diangkat adalah, dalam berbagai kesempatan juga saya sampaikan, apa namanya ketika terjadi kekerasan horisontal, bentrokan di lapangan. Dalam beberapa kasus, Kepolisian oleh rakyat dilihat kurang cepat dan tidak tuntas. Meskipun barangkali itu pada keadaan atau kasus-kasus tertentu, tapi biasanya digeneralisasi, disimpulkan bahwa tidak cepat dan tidak tuntas. Akibatnya negara, Kepolisian, dituduh melakukan pembiaran. Saya ingatkan berkali-kali, jawab, bahwa tidak ada pembiaran apa pun tetapi konsekuensinya segala sesuatunya harus pertama-tama diantisipasi dengan baik. Kemudian manakala tetap ada kejadian direspon dan ditangani sampai tuntas. Berbicara kekerasan horisontal ini pun bukan hanya tugas Kepolisian. Di negeri ini semua ada pemimpinnya, mulai dari Presiden sampai Camat, sampai Kepala Desa. Apabila di sebuah Kabupaten X atau di Kota Z, sudah ada tanda-tanda ketegangan di antara komunitas yang berbeda agama, berbeda etnis, berbeda apa pun, maka tentunya semua pihak segera melakukan langkah-langkah mencegah untuk terjadinya kekerasan dan bentrokan. Kalau itu dilakukan insya Allah akan lebih banyak lagi yang bisa dicegah aksi-aksi kekerasan seperti itu. Tetapi kalau semuanya business as usual, lalai, tidak peduli, toh ada Kepolisian, jadi betul. Ini menunjukkan bahwa semua harus bertanggung jawab di negeri ini karena sekali lagi, negara kita sudah dibagi habis dalam provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, atau kelurahan. Tidak ada alasan ada masalah tidak ditangani sejak dini, secepat-cepatnya.

 

Saudara-saudara,

 

Saya mengatakan di bulan suci Ramadhan ini semua yang dirasakan oleh rakyat, tentu dengan harapan yang baik, yang masih mereka merasa belum puas, ataupun kritik dari luar negeri dengan lapang dada harus kita terima dengan semangat dan tekad untuk memperbaikinya. Meskipun banyak juga prestasi, capaian yang telah Saudara capai. Tapi biasanya yang baik-baik itu tidak disebarluaskan, yang jelek-jelek itulah yang disebarluaskan. Kalau, terus terang, dari luar negeri, itu objektif dan jujur karena tidak punya kepentingan politik apa pun. Kalau kita jelek dikatakan jelek. Kita baik dikatakan baik. Ada yang jelek, ada yang baik, ya begitu. Mungkin di negeri kita, ya semua yang dilaksanakan pemerintah jelek dan gagal, begitu. Nomor duakan itu, yang penting bismillah, kita jalankan semuanya sekuat tenaga karena toh pada saatnya rakyat yang akan menilai, bukan hanya sejumlah pengamat, bukan hanya sejumlah analis, sejumlah politisi tetapi akhirnya seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita tetap berpikir seperti itu, yang penting jangan kendor, jangan lalai, jangan permisif, dan jangan tidak adil. Keadilan sangat penting di negeri kita ini.

 

Saudara-saudara,

 

Itulah yang ingin saya sampaikan dan setelah ini saya beri kesempatan pada Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPN, untuk menyampaikan laporan singkatnya. Saya tidak ingin melebar ke sana ke mari, tetapi untuk tahun 2012 ini apa prioritasnya, apa yang telah dicapai, kalau ada hambatan bagaimana solusinya, sekaligus tolong ke depan seperti apa. Kalau menyangkut sumber daya atau anggaran sampaikan kepada saya karena anggaran negara ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bersusah payah ketika ekonomi dunia seperti ini, ekonomi kita alhamdulillah tumbuh, penerimaan negara tumbuh, pembelanjaan negara juga tumbuh. Oleh karena itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Setelah kita rencanakan, harapan saya juga mengalir, jangan sampai ada hambatan di sana-sini. Apakah hambatan di Kementerian Keuangan, ataupun hambatan di DPR, karena itu akan mengganggu semuanya apa yang sudah kita rencanakan dengan baik.

 

Demikian pengantar saya, Saudara-saudara, dan setelah ini saya persilakan nanti Jaksa Agung.  Kepada insan pers, nanti di akhir Rapat Koordinasi kita ini akan ada press conference. Dengan demikian, kami akan melanjutkan pertemuan ini. Terima kasih.