Pengarahan Presiden RI kepada Peserta Rapim TNI-Polri, Jakarta, 20 Januari 2012

Jumat, 20 Januari 2012
Di baca 777 kali

PENGARAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPADA

PESERTA RAPAT PIMPINAN TNI DAN POLRI

DI AUDITORIUM STIK

TANGGAL 20 JANUARI 2012

 

 

Bismillahirrahmanirahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Yang saya hormati para Menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II,
Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Staf Angkatan, Para Pimpinan dan pejabat utama Jajaran TNI dan POLRI yang saya cintai dan saya banggakan,

Alhamdulillah , hari ini kita dapat kembali bertemu, bertatap muka, untuk bersama-sama mensinergikan langkah kita, upaya kita untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini.

Saya ingin memulai pengarahan saya ini dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Saudara semua, para pimpinan jajaran TNI dan POLRI, atas Dharma Bhakti dan kerja kerasnya di dalam menjalankan tugas negara, tugas yang Saudara emban.

Tidak sedikit apa yang telah Saudara lakukan di masa yang lalu, termasuk tahun lalu. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi saya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara. Biasanya untuk jajaran TNI dan POLRI, kalau ada kesalahan atau kekurangan itu segera mencuat dan beritanya beredar ke mana-mana. Tetapi kalau ada prestasi dan capaian-capaian baik, suka nyaris tak terdengar. Tapi, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin di Kemayoran, tidak perlu Saudara gundah. Itulah realitas yang kita hadapi.

Saya kira semua pihak merasakan bahwa di era demokrasi dan kebebasan yang sedang mencari kematangannya ini menuju mature and consolidated democracy, memang banyak hal masih bisa terjadi, termasuk yang sering kita rasakan miss informasi dan bahkan disinformasi. Semuanya harus bisa kita hadapi dan harus bisa kita lalui, yang penting marilah kita tetap fokus untuk menjalankan tugas kita. Sebagaimana yang diamanatkan oleh bangsa dan negara.

Saudara-Saudara,

Tentu Rapim ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan prestasi, dan semua tugas negara yang Saudara jalankan tentu diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, instruksi dan direktif saya yang saya sampaikan kemarin di Kemayoran, yang relevan dengan tugas pokok TNI dan POLRI, saya berharap dapat Saudara jalankan dengan baik.

Para peserta Rapim TNI dan POLRI yang saya cintai,

 

Ancaman dan jenis tugas TNI dan POLRI tujuh tahun terakhir ini sebenarnya dapat kita identifikasi dengan baik. Mengapa saya memilih kata-kata sejak tujuh tahun terakhir? Pertama, Aceh yang dulu berada dalam situasi konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun, alhamdulillah tahun 2005 telah dapat kita akhiri. Sementara itu konflik-konflik komunal berskala besar yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia antara lain, meskipun bukan hanya itu, di Maluku, Maluku Utara, dan Poso juga telah dapat kita atasi dan redakan.

Oleh karena itu, dengan membaiknya secara signifikan keamanan dalam negeri kita, namun kemudian kita menghadapi permasalahan dan tantangan baru di negeri ini, maka saya katakan tadi, kita sudah bisa mengidentifikasi tugas-tugas TNI yang paling mengemuka apa? Demikian juga tugas-tugas jajaran POLRI yang sangat penting juga apa?

Saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas-tugas TNI yang mengemuka sekarang ini adalah pengamanan dan penjagaan wilayah NKRI, penanganan bencana alam, bagian dari military operations other than work, peacekeeping missions, dan juga pelatihan bersama, combine exersice dengan negara-negara sahabat. Tentu saja ada pekerjaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan sebagainya. Sementara itu, tugas-tugas POLRI yang mengemuka tujuh tahun terakhir ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, public security dan public order.

Kita rasakan masih sering terjadi aksi-aksi yang anarkis, kekerasan komunal, yang itu tentu menjadi tugas POLRI utamanya untuk mengatasinya. Ditambah masih berkaitan dengan Kamtibmas, tugas-tugas POLRI yang tidak pernah berakhir untuk pengamanan kegiatan masyarakat di hari-hari besar seperti mudik lebaran, tahun baru, natal dan sebagainya. Termasuk yang terjadi tidak secara reguler seperti Sea Games dan juga pengamanan ASEAN Summit, East Asia Summit, tentunya bersama TNI.

Tugas yang mengemuka yang lain memberantas terorisme dan kejahatan narkoba. Memberantas kejahatan lain, termasuk korupsi perpajakan dan street crimes, itu yang jajaran POLRI hadapi dengan intensitas yang cukup tinggi. Saudara-Saudara, sesuai dengan semangat kita di tahun 2012 ini, saya berharap Rapim di awal tahun ini juga menjadi semangat dan tekad Saudara semua untuk meningkatkan prestasi dan kinerja Saudara. Saya ingin menunggu kabar gembira di awal tahun depan, bahwa tahun ini oleh jajaran TNI dan POLRI benar-benar digunakan sebagai tahun peningkatan prestasi dan kinerja.

Para peserta Rapim yang saya cintai, saya ingin mengajak Saudara untuk memahami dan kemudian tentu menjalankan dengan seksama perihal pembangunan kekuatan, modernisasi, dan peningkatan kemampuan jajaran TNI dan POLRI yang tengah kita laksanakan dewasa ini. Modernisasi dan pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia ini kita arahkan agar TNI kita makin mendekati postur minimum esential force yang telah kita tetapkan dalam kebijakan dan strategi pertahanan negara, baik itu untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara.

Tentu ini memerlukan anggaran yang besar, tetapi perlu kita lakukan, it is necessary, karena dua puluh tahun terakhir sesungguhnya kita tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan secara penuh. Itu bisa dijelaskan antara lain karena sepuluh tahun sejak terjadinya perubahan dramatis, 1998 begitu, sampai 2008, ekonomi kita yang berawal dari krisis, collapse, jatuh kemudian kita bangun kembali secara bertahap. Baru tahun-tahun terakhir inilah ekonomi kita tumbuh kuat sehingga memungkinkan dan mendapatkan justifikasinya untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi bagi pembangunan kekuatan di jajaran TNI dan juga jajaran POLRI.

Oleh karena itu, kembali kepada modernisasi dan pembangunan kekuatan jajaran TNI, dengan sekian lama kita tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan, maka harus kita percepat pada tahun-tahun terakhir ini. Kita menyaksikan bahkan kemampuan pertahanan kita, kemampuan perang kita tertinggal dengan negara-negara sahabat, negara-negara tetangga. Oleh karena itulah, lima tahun sekarang ini, dan khususnya tiga tahun terakhir ini, kita lakukan percepatan dalam modernisasi dan pembangunan kekuatan itu. Dan ini, tentu kita mendapatkan justifikasi moral karena ekonomi kita tumbuh dengan baik dan lebih banyak lagi anggaran yang tersedia untuk melakukan pembangunan kekuatan setelah negara, pemerintah memikirkan prioritas-prioritas yang lain, utamanya peningkatan kesejahteraan rakyat kita.

Kita memang memerlukan kekuatan yang cukup, minimum essential dan tangguh, untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan teritorial kita. Terhadap ini, kepada para pimpinan TNI saya berharap untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh modernisasi dan pembangunan kekuatan ini, laksanakan perencanaan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik pula. Gunakan anggaran yang dialokasikan kepada negara, yang jumlahnya cukup besar dengan tepat dan cegah terjadinya penyimpangan.

Sementara itu, modernisasi dan peningkatan kemampuan di jajaran POLRI juga kita lakukan. Saya sudah berbicara panjang lebar kemarin di Mabes POLRI tentang kebijakan dan program kita untuk meningkatkan kemampuan POLRI tiga tahun mendatang. Ini kita lakukan agar POLRI semakin cakap dan berkemampuan untuk menjalankan tugas di era demokrasi dengan segala karakteristiknya dan juga menjalankan tugas di era percepatan pembangunan di seluruh tanah air, yang selalu menimbulkan implikasi-implikasi tertentu.

Anggaran yang diperlukan juga tidak sedikit. Oleh karena itu, bikin prioritas yang baik, termasuk konsep yang jelas dan benar menyangkut penambahan personil, yang sudah saya setujui kemarin untuk kita tingkatkan sekian banyak personil dalam tiga tahun ini, agar sekali lagi POLRI bisa memiliki kemampuan yang diharapkan. Kalau memang yang diperlukan adalah tugas-tugas pemeliharaan Kamtibmas, tambahan personil itu diarahkan untuk menutup kekurangan di situ. Jangan disebar ke sana kemari, yang akhirnya tetap kita tidak bisa mengatasi sesuatu yang memang sekarang ini di luar kemampuan POLRI, misalnya dari segi personil.

Policy -nya harus tepat, dengan demikian ada maximum impact dari apa yang kita lakukan tiga tahun mendatang. Sementara itu, pengalaman menunjukkan kepemimpinan para komandan di lapangan, utamanya dalam mengatasi kerusuhan dan huru hara. Itu memiliki peran yang sentral, bagus kepemimpinan, yang ada di depan mengatasi huru-hara, kerusuhan dan aksi-aksi anarkis, hasilnya akan baik. Sebaliknya, kalau tidak bagus maka kegagalan menghantui pelaksanaan tugas Saudara.

Oleh karena itu, pastikan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan mereka tepat dan baik. Ingat instruksi saya dalam penanganan kerusuhan dan huru hara, cegahlah jatuhnya korban jiwa, satu orang pun harus dicegah. Di situ prasyarat yang diperlukan dengan kemampuannya, kerusuhan dihentikan dan memang berhenti tetapi tidak terjadi jatuhnya korban jiwa. Saya yakin itu bisa dilaksanakan, sebagaimana yang juga dilaksanakan oleh kepolisian di negara sahabat. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa. Saya berbicara seperti ini juga punya pengalaman di waktu yang lalu ketika waktu itu memang TNI dan POLRI mengemban tugas bersama-sama dalam mengatasi kerusuhan dan huru hara. Maka, perwira-perwira yang di depan bertekad untuk tugas dapat dilaksanakan tetapi tidak perlu terjadi atau jatuh korban jiwa. Saya berikan atensi ini untuk diimplementasikan oleh jajaran kepolisian.

Saudara-Saudara,

Instruksi dan direktif khusus saya kepada baik TNI dan POLRI pada kesempatan yang baik ini adalah pertama-tama untuk jajaran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Saya berharap seluruh satuan yang mengemban tugas itu menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan ROE dengan sebaik-baiknya Standard Operating Procedures, Protap Operasi, Rules of Engagement, aturan pelibatan. Itu berlaku di negara manapun, tentara-tentara yang profesional. Pahami hukum internasional termasuk sebagaimana saya yang katakan kemarin di Kemayoran bahwa di lingkungan Asia Tenggara, dimotori oleh ASEAN dan dicetuskan di Bali pada tahun 1976, kita memiliki treaty of amity and cooperations. Intinya adalah kalau ada persengketaan di wilayah ini, termasuk melibatkan negara-negara ASEAN, kita wajib untuk menyelesaikan secara damai, tidak harus mengangkat senjata kemudian terjadi perang terbuka.

Itulah ide dasar ASEAN pada tahun 1967 ketika Asia Tenggara terpecah dan berada dalam suasana permusuhan satu sama lain. Teks ini juga diakses, didukung oleh negara-negara lain jadi bukan hanya ASEAN. Sementara itu ASEAN juga sudah punya piagam baru, New ASEAN Charter, yang juga menggarisbawahi teks ini. Oleh karena itu, kita harus memahami dan menjalankannya. Penggunaan kekuatan militer di lapangan, kalau harus terjadi pertempuran itu harus lebih pada self defence, dibenarkan, apalagi menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah kita.

Jika situasi benar-benar serius pasti saya, sebagai Panglima tertinggi, sebagai Presiden yang mendapatkan kewenangan konstitusional dan kewenangan Undang-Undang, akan segera mengambil keputusan dan mengeluarkan instruksi kepada Saudara. Tidak perlu khawatir kalau memang keadaannya serius, jabarkan dan laksanakan apa yang saya instruksikan ini dalam embanan tugas-tugas di lapangan.

Sementara tugas POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik, usahakan pencegahan secara maksimal terhadap kemungkinan terjadinya aksi-aksi anarkis, kekerasan maupun konflik komunal, cegah dan cegah. Di Bogor saya sudah mengeluarkan arahan untuk bersama-sama para Gubernur, Bupati dan Walikota, dan komponen lain termasuk komando teritorial TNI, POLRI harus menjadi bagian dalam upaya pencegahan terjadinya aksi-aksi kekerasan dan anarki itu. Jika sudah dicegah, diupayakan pencegahannya, tetap terjadi kekerasan dan kerusuhan itu, maka jajaran POLRI perlu melakukan tindakan yang cepat, tepat, tegas, jangan ragu-ragu, dan tuntas sesuai dengan aturan hukum, prosedur operasi tetap, dan juga aturan pelibatan SOP dan ROE.

 

Cegah tindakan yang eksesif atau melebihi kepatutannya, sehingga berpotensi melanggar hukum dan HAM. Setelah itu, Saudara-saudara, jika memang terjadi pelanggaran hukum dari mereka yang merusak, yang melakukan aksi kekerasan, yang main hakim sendiri, maka lanjutkanlah proses hukum itu kepada mereka yang melakukan kejahatan. Jangan dianggap selesai, itu kewajiban kita, kewajiban negara. Jangan sampai ada kesan di masyarakat POLRI melaksanakan pembiaran, bahkan yang dituduh pun Negara, negara melakukan pembiaran, barangkali karena satu dua kasus yang tidak cepat tidak tepat tidak tuntas.

 

Memang di negeri ini lagi-lagi di era demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan yang sedang mencari bentuk kematangannya, suka ada yang latah, sedikit-sedikit negara dituduh melakukan pembiaran, betulkah? Kalau namanya pembiaran itu memang dibiarkan, tidak peduli, barangkali kebijakannya pun mengarah ke situ, termasuk POLRI nya dan dalam keadaan ekstrim termasuk tentaranya. Kalau memang dibiarkan tidak peduli jatuh korban jiwa, tidak perlu. Rusak negaranya, penghancuran di sana sini, memang itu berat, negara dituduh melakukan pembiaran atau yang disebut dengan violence by commision, itu tentu tidak.  Sungguh pun demikian kalau kurang cepat, kurang tepat, dan tidak tuntas bisa saja ada orang bicara, ah kok dibiarkan, berarti POLRI melakukan pembiaran, negara juga dianggap demikian.

 

Adapula, lagi-lagi dalam era kebebasan sekarang ini, yang dengan mudah menuduh telah terjadi pelanggaran HAM berat, sedikit-sedikit pelanggaran HAM berat, gross violations of human right, benarkah ? Mari kita bicara. Kalau kita memahami hukum-hukum internasional, hukum-hukum nasional apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat di seluruh dunia ini, maka ada dua yang disebut pelanggaran HAM berat, yaitu genocide, dan crimes against humanity. Itu ada aturan-aturanya, ada ketentuannya, ada kriterianya. Sebagaimana yang terjadi di banyak negara.

 

Saya pernah bertugas di Bosnia, di Herzegovina memang ada pelanggaran HAM berat di sana. Kita pernah mendengar di Kamboja era dulu, pernah mendengar di Afrika dan di tempat-tempat yang lain. Baik itu genocide maupun crimes against humanity, dengan korban yang besar, berada di mana-mana, justru yang melakukan negara dan seterusnya. Oleh karena itu, meskipun jauh dari yang di sebut dengan pelanggaran HAM berat, tetaplah kita mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas.

Masih berkaitan dengan itu, kepada jajaran POLRI utamanya, agar dilakukan komunikasi dan public relations yang efektif dalam banyak kejadian, karena saya mengikuti, termasuk menerima SMS dari berbagai unsur masyarakat. Kadang-kadang masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang gamblang, mungkin juga Saudara sudah menjelaskan media tidak selalu memuat seluruhnya. Ulangi lagi, ulangi lagi dengan berbagai cara, sehingga masyarakat gamblang tidak bingung dan tidak bercuriga. Kalau ada pengaduan atau statement terbuka, misalnya telah terjadi tindak kejahatan di daerah X, maka berikan respon yang baik, terima aduan itu dan tindak lanjuti, lakukan investigasi, benar atau tidak benar. Kalau memang masih terjadi, segera atasi, kalau sudah lewat, lakukan investigasi. Itu penting untuk memberikan keyakinan pada mayarakat kita tidak ada yang dibiarkan kejahatan di negeri ini.

Tetapi jika aduan dan statement yang sering terbuka diliput oleh media massa itu tidak mengandung kebenaran, apalagi penuh dengan rekayasa, jangan dibiarkan. Lakukan penjelasan yang benar agar masyarakat juga tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Meskipun kita ini hidup di era demokrasi dan kebebasan, tidak berarti tidak ada aturan dan etika. Negara kita bukan rimba raya. Kalau ada anggota POLRI dan prajurit TNI melanggar hukum dan HAM, berikan tindakan, jangan dilindungi. Karena kalau dilindungi dianggap itu sebagai kebenaran dan bisa terjadi lagi terjadi lagi. Tetapi kalau mereka bertindak profesional dan benar, tetapi dituduh dihadapan publik sebagai telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM, bela mereka. Jangan mereka merasa tidak diayomi oleh para pemimpinnya. Ini penting, Saudara-Saudara, yang salah kita tindak yang benar kita berikan apresiasi dan kita katakan itu benar.

Khusus untuk penugasan TNI dan POLRI di Papua, saya sudah menjelaskan beberapa kali. Saya ulangi lagi pada kesempatan yang baik ini, bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI ini harus kita tegakkan. Tidak ada alternatif lain, hukum dan Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua dan di Aceh dan di mana pun harus kita jaga. Kedua hal itu agar dilaksanakan secara profesional dan proporsional, bisa, dan cegah tindakan yang melebihi kepatutannya. Tindakan yang profesional dan proporsional dan tidak melebihi kepatutan ini, mungkin Saudara pun sudah berkali-kali menyampaikan, tetapi bukan hanya dibicarakan, dijadikan statement, tetapi tugas Saudara harus senantiasa mengingatkan, menjelaskan lagi, memasukkan dalam pendidikan, dalam pelatihan dan pembinaan satuan. Sehingga prajurit POLRI dan TNI yang mejalankan tugas keamanan, POLRI Kamtibmas, TNI barangkali tugas-tugas untuk menghadapi insurgency berintensitas tinggi, itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ini tugas para pemimpin mulai dari Panglima TNI dan Kapolri, Saudara semua, sampai para Komandan yang ada di depan, yang ada di lapangan. Jangan seperti dulu yang sering dijadikan seloroh. Mulai dari Presiden sukseskan Pemilu sampai kepala desa sukseskan Pemilu. Jangan seperti itu, harus betul prajurit yang paling depan, anggota POLRI yang paling depan mengerti, mana yang profesional dan proporsional sesuai dengan SOP dan ROE, mana yang keluar dari itu.

Memang akhir-akhir ini ada perhatian kalangan di dalam negeri maupun di luar negeri tentang Papua. Saya telah menyampaikan dengan tegas kepada siapapun tentang kebijakan kita menyangkut Papua, termasuk kolega-kolega saya para pemimpin dunia. Inti dari kebijakan dasar kita menyangkut Papua, Saudara harus memahami dan bisa menjelaskan kepada siapapun, kita telah mengubah sebenarnya, yang semula itu security approach telah kita ubah menjadi prosperity approach, dan itu bukan hanya lips service tapi kita jalankan melalui kebijakan, program, bahkan alokasi dan distribusi anggaran untuk Papua, dan itu besar.

Saudara barangkali pernah dengar anggaran pembangunan per kepala untuk provinsi Papua adalah yang tertinggi di Indonesia. Saya katakan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa dan pemimpin dunia, kami ingin sungguh-sungguh untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan Saudara-saudara kami yang ada di Papua. Tetapi kenyataannya, di Papua masih ada aksi-aksi politik dan aksi bersenjata dari elemen separatis.

Dunia juga harus tahu masih ada elemen-elemen separatisme baik yang bergerak secara politik maupun dengan gerakan bersenjata. Itulah sebabnya TNI dan POLRI mengemban tugas di sana, bukan tanpa alasan, bukan tanpa justifikasi. Itupun dalam jumlah yang relatif kecil, dan TNI kita tidak melakukan operasi ofensif, pertempuran-pertempuran besar di Papua. Bandingkan, Saudara-saudara, dengan kehadiran pasukan koalisi, misalnya di Irak, di Afganistan, di Libya dan di tempat-tempat lain. Dari segi besarnya, kekuatannya, aksi-aksi militernya, tidak, kalau mereka menggelar kekuatan militer di negara lain, kita menugasi TNI dan POLRI di negerinya sendiri.

Papua adalah bagian sah, bagian integral dari negara kita. Tidak masuk akal jika ada NGO pihak manapun yang mengatakan seolah-olah kita dilarang, untuk menegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua. Yang penting, Saudara-saudara, sekali lagi dan harus bisa diyakinkan sampai tingkat yang paling depan dan yang paling bawah untuk menjalankan tugas dengan benar tanpa melanggar hukum dan HAM dan tidak pula melakukan tindakan-tindakan yang eksesif. Dari kacamata negara dan pemerintah yang saya pimpin sekarang ini, kita akan terus melakukan percepatan, peningkatan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan serta keadilan bagi Saudara-saudara kita yang ada di Papua. Programnya banyak, kebijakannya nyata, anggarannya jelas, bahkan kita telah menyusun sebuah lembaga untuk memastikan semuanya terjadi di Papua.

Di Papua terus terang ada masalah-masalah internal, masalah lokal. Ini juga sering tidak dilihat oleh dunia. Oleh karena itu, dengan niat dan semangat yang baik kita juga mengatasi persoalan internal dan lokal, manajemen, kepemimpinan, alokasi anggaran, banyak sekali yang harus kita tata dengan baik. Dan semangat kita, baik pimpinan di Papua maupun kami semua, ingin menata semuanya itu, sehingga tidak terjadi ekses dan rakyat yang ada di sana menjadi atau merasa tidak mendapatkan kesejahteraan yang meraka harapkan, padahal kebijakannya dan anggarannya, program-programnya pun nyata. Itu yang harus saya sampaikan khusus untuk TNI ketika mengemban tugas mengamankan kedaulatan negara dan integritas wilayah, terutama yang berkaitan dengan batas wilayah dengan negara-negara tetangga.

 

Untuk POLRI yang berkaitan dengan tugas menjaga Kamtibmas, utamanya menghadapi kerusuhan dan huru-hara. Dan yang tadi yang terakhir menyangkut TNI dan POLRI dalam mengemban tugas di Papua. Memang ada yang berkomentar, "Apa Presiden harus bicara sampai masalah-masalah yang taktis dan teknis seperti itu?" Harus. Kalau ada terjadi sesuatu yang dilakukan oleh Brigadir atau prajurit di Papua, di manapun, dan dalam era informasi sampai dengan cepat di New York PBB, di Jenewa PBB, dan di manapun yang ditanya adalah Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya punya tugas, punya kewajiban untuk memastikan sistem yang ada di negeri ini berjalan baik, pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan juga baik, begitu.

Kemarin, Saudara mengikuti ada East Asia Summit, ada ASEAN Summit, ada perbincangan-perbincangan saya dengan sejumlah world leaders yang menyangkut hal-hal seperti ini. Meskipun mereka trust kita, percaya kita menghormati demokrasi, menghormati hak asasi manusia, melakukan reformasi, dan seterusnya. Dan mereka memberikan apresiasi yang tinggi, tetapi karena NGO mereka, karena pers mereka, kongres mereka, mengangkat isu-isu yang begini, tentu mereka menanyakan kepada saya, dan telah saya jawab dengan gamblang dan tegas, apa yang menjadi kebijakan kita.

Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Para Jenderal, Laksamana, dan Marsekal, laksanakan tugas dengan baik. Sampaikan salam saya kepada prajurit dan keluarganya. Kami Pemerintah akan terus berbuat untuk TNI dan POLRI termasuk keluarga-keluarga prajurit. Mari kita satukan tekad, semangat, dan langkah kita untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih baik, yang menjadi cita-cita kita bersama. Sekian selamat bertugas.

 

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI

PENGARAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPADA

PESERTA RAPAT PIMPINAN TNI DAN POLRI

DI AUDITORIUM STIK

TANGGAL 20 JANUARI 2012

 

 

Bismillahirrahmanirahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Yang saya hormati para Menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II,
Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Staf Angkatan, Para Pimpinan dan pejabat utama Jajaran TNI dan POLRI yang saya cintai dan saya banggakan,

Alhamdulillah , hari ini kita dapat kembali bertemu, bertatap muka, untuk bersama-sama mensinergikan langkah kita, upaya kita untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini.

Saya ingin memulai pengarahan saya ini dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Saudara semua, para pimpinan jajaran TNI dan POLRI, atas Dharma Bhakti dan kerja kerasnya di dalam menjalankan tugas negara, tugas yang Saudara emban.

Tidak sedikit apa yang telah Saudara lakukan di masa yang lalu, termasuk tahun lalu. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi saya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara. Biasanya untuk jajaran TNI dan POLRI, kalau ada kesalahan atau kekurangan itu segera mencuat dan beritanya beredar ke mana-mana. Tetapi kalau ada prestasi dan capaian-capaian baik, suka nyaris tak terdengar. Tapi, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin di Kemayoran, tidak perlu Saudara gundah. Itulah realitas yang kita hadapi.

Saya kira semua pihak merasakan bahwa di era demokrasi dan kebebasan yang sedang mencari kematangannya ini menuju mature and consolidated democracy, memang banyak hal masih bisa terjadi, termasuk yang sering kita rasakan miss informasi dan bahkan disinformasi. Semuanya harus bisa kita hadapi dan harus bisa kita lalui, yang penting marilah kita tetap fokus untuk menjalankan tugas kita. Sebagaimana yang diamanatkan oleh bangsa dan negara.

Saudara-Saudara,

Tentu Rapim ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan prestasi, dan semua tugas negara yang Saudara jalankan tentu diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, instruksi dan direktif saya yang saya sampaikan kemarin di Kemayoran, yang relevan dengan tugas pokok TNI dan POLRI, saya berharap dapat Saudara jalankan dengan baik.

Para peserta Rapim TNI dan POLRI yang saya cintai,

 

Ancaman dan jenis tugas TNI dan POLRI tujuh tahun terakhir ini sebenarnya dapat kita identifikasi dengan baik. Mengapa saya memilih kata-kata sejak tujuh tahun terakhir? Pertama, Aceh yang dulu berada dalam situasi konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun, alhamdulillah tahun 2005 telah dapat kita akhiri. Sementara itu konflik-konflik komunal berskala besar yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia antara lain, meskipun bukan hanya itu, di Maluku, Maluku Utara, dan Poso juga telah dapat kita atasi dan redakan.

Oleh karena itu, dengan membaiknya secara signifikan keamanan dalam negeri kita, namun kemudian kita menghadapi permasalahan dan tantangan baru di negeri ini, maka saya katakan tadi, kita sudah bisa mengidentifikasi tugas-tugas TNI yang paling mengemuka apa? Demikian juga tugas-tugas jajaran POLRI yang sangat penting juga apa?

Saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas-tugas TNI yang mengemuka sekarang ini adalah pengamanan dan penjagaan wilayah NKRI, penanganan bencana alam, bagian dari military operations other than work, peacekeeping missions, dan juga pelatihan bersama, combine exersice dengan negara-negara sahabat. Tentu saja ada pekerjaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan sebagainya. Sementara itu, tugas-tugas POLRI yang mengemuka tujuh tahun terakhir ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, public security dan public order.

Kita rasakan masih sering terjadi aksi-aksi yang anarkis, kekerasan komunal, yang itu tentu menjadi tugas POLRI utamanya untuk mengatasinya. Ditambah masih berkaitan dengan Kamtibmas, tugas-tugas POLRI yang tidak pernah berakhir untuk pengamanan kegiatan masyarakat di hari-hari besar seperti mudik lebaran, tahun baru, natal dan sebagainya. Termasuk yang terjadi tidak secara reguler seperti Sea Games dan juga pengamanan ASEAN Summit, East Asia Summit, tentunya bersama TNI.

Tugas yang mengemuka yang lain memberantas terorisme dan kejahatan narkoba. Memberantas kejahatan lain, termasuk korupsi perpajakan dan street crimes, itu yang jajaran POLRI hadapi dengan intensitas yang cukup tinggi. Saudara-Saudara, sesuai dengan semangat kita di tahun 2012 ini, saya berharap Rapim di awal tahun ini juga menjadi semangat dan tekad Saudara semua untuk meningkatkan prestasi dan kinerja Saudara. Saya ingin menunggu kabar gembira di awal tahun depan, bahwa tahun ini oleh jajaran TNI dan POLRI benar-benar digunakan sebagai tahun peningkatan prestasi dan kinerja.

Para peserta Rapim yang saya cintai, saya ingin mengajak Saudara untuk memahami dan kemudian tentu menjalankan dengan seksama perihal pembangunan kekuatan, modernisasi, dan peningkatan kemampuan jajaran TNI dan POLRI yang tengah kita laksanakan dewasa ini. Modernisasi dan pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia ini kita arahkan agar TNI kita makin mendekati postur minimum esential force yang telah kita tetapkan dalam kebijakan dan strategi pertahanan negara, baik itu untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara.

Tentu ini memerlukan anggaran yang besar, tetapi perlu kita lakukan, it is necessary, karena dua puluh tahun terakhir sesungguhnya kita tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan secara penuh. Itu bisa dijelaskan antara lain karena sepuluh tahun sejak terjadinya perubahan dramatis, 1998 begitu, sampai 2008, ekonomi kita yang berawal dari krisis, collapse, jatuh kemudian kita bangun kembali secara bertahap. Baru tahun-tahun terakhir inilah ekonomi kita tumbuh kuat sehingga memungkinkan dan mendapatkan justifikasinya untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi bagi pembangunan kekuatan di jajaran TNI dan juga jajaran POLRI.

Oleh karena itu, kembali kepada modernisasi dan pembangunan kekuatan jajaran TNI, dengan sekian lama kita tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan, maka harus kita percepat pada tahun-tahun terakhir ini. Kita menyaksikan bahkan kemampuan pertahanan kita, kemampuan perang kita tertinggal dengan negara-negara sahabat, negara-negara tetangga. Oleh karena itulah, lima tahun sekarang ini, dan khususnya tiga tahun terakhir ini, kita lakukan percepatan dalam modernisasi dan pembangunan kekuatan itu. Dan ini, tentu kita mendapatkan justifikasi moral karena ekonomi kita tumbuh dengan baik dan lebih banyak lagi anggaran yang tersedia untuk melakukan pembangunan kekuatan setelah negara, pemerintah memikirkan prioritas-prioritas yang lain, utamanya peningkatan kesejahteraan rakyat kita.

Kita memang memerlukan kekuatan yang cukup, minimum essential dan tangguh, untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan teritorial kita. Terhadap ini, kepada para pimpinan TNI saya berharap untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh modernisasi dan pembangunan kekuatan ini, laksanakan perencanaan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik pula. Gunakan anggaran yang dialokasikan kepada negara, yang jumlahnya cukup besar dengan tepat dan cegah terjadinya penyimpangan.

Sementara itu, modernisasi dan peningkatan kemampuan di jajaran POLRI juga kita lakukan. Saya sudah berbicara panjang lebar kemarin di Mabes POLRI tentang kebijakan dan program kita untuk meningkatkan kemampuan POLRI tiga tahun mendatang. Ini kita lakukan agar POLRI semakin cakap dan berkemampuan untuk menjalankan tugas di era demokrasi dengan segala karakteristiknya dan juga menjalankan tugas di era percepatan pembangunan di seluruh tanah air, yang selalu menimbulkan implikasi-implikasi tertentu.

Anggaran yang diperlukan juga tidak sedikit. Oleh karena itu, bikin prioritas yang baik, termasuk konsep yang jelas dan benar menyangkut penambahan personil, yang sudah saya setujui kemarin untuk kita tingkatkan sekian banyak personil dalam tiga tahun ini, agar sekali lagi POLRI bisa memiliki kemampuan yang diharapkan. Kalau memang yang diperlukan adalah tugas-tugas pemeliharaan Kamtibmas, tambahan personil itu diarahkan untuk menutup kekurangan di situ. Jangan disebar ke sana kemari, yang akhirnya tetap kita tidak bisa mengatasi sesuatu yang memang sekarang ini di luar kemampuan POLRI, misalnya dari segi personil.

Policy -nya harus tepat, dengan demikian ada maximum impact dari apa yang kita lakukan tiga tahun mendatang. Sementara itu, pengalaman menunjukkan kepemimpinan para komandan di lapangan, utamanya dalam mengatasi kerusuhan dan huru hara. Itu memiliki peran yang sentral, bagus kepemimpinan, yang ada di depan mengatasi huru-hara, kerusuhan dan aksi-aksi anarkis, hasilnya akan baik. Sebaliknya, kalau tidak bagus maka kegagalan menghantui pelaksanaan tugas Saudara.

Oleh karena itu, pastikan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan mereka tepat dan baik. Ingat instruksi saya dalam penanganan kerusuhan dan huru hara, cegahlah jatuhnya korban jiwa, satu orang pun harus dicegah. Di situ prasyarat yang diperlukan dengan kemampuannya, kerusuhan dihentikan dan memang berhenti tetapi tidak terjadi jatuhnya korban jiwa. Saya yakin itu bisa dilaksanakan, sebagaimana yang juga dilaksanakan oleh kepolisian di negara sahabat. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa. Saya berbicara seperti ini juga punya pengalaman di waktu yang lalu ketika waktu itu memang TNI dan POLRI mengemban tugas bersama-sama dalam mengatasi kerusuhan dan huru hara. Maka, perwira-perwira yang di depan bertekad untuk tugas dapat dilaksanakan tetapi tidak perlu terjadi atau jatuh korban jiwa. Saya berikan atensi ini untuk diimplementasikan oleh jajaran kepolisian.

Saudara-Saudara,

Instruksi dan direktif khusus saya kepada baik TNI dan POLRI pada kesempatan yang baik ini adalah pertama-tama untuk jajaran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Saya berharap seluruh satuan yang mengemban tugas itu menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan ROE dengan sebaik-baiknya Standard Operating Procedures, Protap Operasi, Rules of Engagement, aturan pelibatan. Itu berlaku di negara manapun, tentara-tentara yang profesional. Pahami hukum internasional termasuk sebagaimana saya yang katakan kemarin di Kemayoran bahwa di lingkungan Asia Tenggara, dimotori oleh ASEAN dan dicetuskan di Bali pada tahun 1976, kita memiliki treaty of amity and cooperations. Intinya adalah kalau ada persengketaan di wilayah ini, termasuk melibatkan negara-negara ASEAN, kita wajib untuk menyelesaikan secara damai, tidak harus mengangkat senjata kemudian terjadi perang terbuka.

Itulah ide dasar ASEAN pada tahun 1967 ketika Asia Tenggara terpecah dan berada dalam suasana permusuhan satu sama lain. Teks ini juga diakses, didukung oleh negara-negara lain jadi bukan hanya ASEAN. Sementara itu ASEAN juga sudah punya piagam baru, New ASEAN Charter, yang juga menggarisbawahi teks ini. Oleh karena itu, kita harus memahami dan menjalankannya. Penggunaan kekuatan militer di lapangan, kalau harus terjadi pertempuran itu harus lebih pada self defence, dibenarkan, apalagi menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah kita.

Jika situasi benar-benar serius pasti saya, sebagai Panglima tertinggi, sebagai Presiden yang mendapatkan kewenangan konstitusional dan kewenangan Undang-Undang, akan segera mengambil keputusan dan mengeluarkan instruksi kepada Saudara. Tidak perlu khawatir kalau memang keadaannya serius, jabarkan dan laksanakan apa yang saya instruksikan ini dalam embanan tugas-tugas di lapangan.

Sementara tugas POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik, usahakan pencegahan secara maksimal terhadap kemungkinan terjadinya aksi-aksi anarkis, kekerasan maupun konflik komunal, cegah dan cegah. Di Bogor saya sudah mengeluarkan arahan untuk bersama-sama para Gubernur, Bupati dan Walikota, dan komponen lain termasuk komando teritorial TNI, POLRI harus menjadi bagian dalam upaya pencegahan terjadinya aksi-aksi kekerasan dan anarki itu. Jika sudah dicegah, diupayakan pencegahannya, tetap terjadi kekerasan dan kerusuhan itu, maka jajaran POLRI perlu melakukan tindakan yang cepat, tepat, tegas, jangan ragu-ragu, dan tuntas sesuai dengan aturan hukum, prosedur operasi tetap, dan juga aturan pelibatan SOP dan ROE.

 

Cegah tindakan yang eksesif atau melebihi kepatutannya, sehingga berpotensi melanggar hukum dan HAM. Setelah itu, Saudara-saudara, jika memang terjadi pelanggaran hukum dari mereka yang merusak, yang melakukan aksi kekerasan, yang main hakim sendiri, maka lanjutkanlah proses hukum itu kepada mereka yang melakukan kejahatan. Jangan dianggap selesai, itu kewajiban kita, kewajiban negara. Jangan sampai ada kesan di masyarakat POLRI melaksanakan pembiaran, bahkan yang dituduh pun Negara, negara melakukan pembiaran, barangkali karena satu dua kasus yang tidak cepat tidak tepat tidak tuntas.

 

Memang di negeri ini lagi-lagi di era demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan yang sedang mencari bentuk kematangannya, suka ada yang latah, sedikit-sedikit negara dituduh melakukan pembiaran, betulkah? Kalau namanya pembiaran itu memang dibiarkan, tidak peduli, barangkali kebijakannya pun mengarah ke situ, termasuk POLRI nya dan dalam keadaan ekstrim termasuk tentaranya. Kalau memang dibiarkan tidak peduli jatuh korban jiwa, tidak perlu. Rusak negaranya, penghancuran di sana sini, memang itu berat, negara dituduh melakukan pembiaran atau yang disebut dengan violence by commision, itu tentu tidak.  Sungguh pun demikian kalau kurang cepat, kurang tepat, dan tidak tuntas bisa saja ada orang bicara, ah kok dibiarkan, berarti POLRI melakukan pembiaran, negara juga dianggap demikian.

 

Adapula, lagi-lagi dalam era kebebasan sekarang ini, yang dengan mudah menuduh telah terjadi pelanggaran HAM berat, sedikit-sedikit pelanggaran HAM berat, gross violations of human right, benarkah ? Mari kita bicara. Kalau kita memahami hukum-hukum internasional, hukum-hukum nasional apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat di seluruh dunia ini, maka ada dua yang disebut pelanggaran HAM berat, yaitu genocide, dan crimes against humanity. Itu ada aturan-aturanya, ada ketentuannya, ada kriterianya. Sebagaimana yang terjadi di banyak negara.

 

Saya pernah bertugas di Bosnia, di Herzegovina memang ada pelanggaran HAM berat di sana. Kita pernah mendengar di Kamboja era dulu, pernah mendengar di Afrika dan di tempat-tempat yang lain. Baik itu genocide maupun crimes against humanity, dengan korban yang besar, berada di mana-mana, justru yang melakukan negara dan seterusnya. Oleh karena itu, meskipun jauh dari yang di sebut dengan pelanggaran HAM berat, tetaplah kita mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas.

Masih berkaitan dengan itu, kepada jajaran POLRI utamanya, agar dilakukan komunikasi dan public relations yang efektif dalam banyak kejadian, karena saya mengikuti, termasuk menerima SMS dari berbagai unsur masyarakat. Kadang-kadang masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang gamblang, mungkin juga Saudara sudah menjelaskan media tidak selalu memuat seluruhnya. Ulangi lagi, ulangi lagi dengan berbagai cara, sehingga masyarakat gamblang tidak bingung dan tidak bercuriga. Kalau ada pengaduan atau statement terbuka, misalnya telah terjadi tindak kejahatan di daerah X, maka berikan respon yang baik, terima aduan itu dan tindak lanjuti, lakukan investigasi, benar atau tidak benar. Kalau memang masih terjadi, segera atasi, kalau sudah lewat, lakukan investigasi. Itu penting untuk memberikan keyakinan pada mayarakat kita tidak ada yang dibiarkan kejahatan di negeri ini.

Tetapi jika aduan dan statement yang sering terbuka diliput oleh media massa itu tidak mengandung kebenaran, apalagi penuh dengan rekayasa, jangan dibiarkan. Lakukan penjelasan yang benar agar masyarakat juga tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Meskipun kita ini hidup di era demokrasi dan kebebasan, tidak berarti tidak ada aturan dan etika. Negara kita bukan rimba raya. Kalau ada anggota POLRI dan prajurit TNI melanggar hukum dan HAM, berikan tindakan, jangan dilindungi. Karena kalau dilindungi dianggap itu sebagai kebenaran dan bisa terjadi lagi terjadi lagi. Tetapi kalau mereka bertindak profesional dan benar, tetapi dituduh dihadapan publik sebagai telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM, bela mereka. Jangan mereka merasa tidak diayomi oleh para pemimpinnya. Ini penting, Saudara-Saudara, yang salah kita tindak yang benar kita berikan apresiasi dan kita katakan itu benar.

Khusus untuk penugasan TNI dan POLRI di Papua, saya sudah menjelaskan beberapa kali. Saya ulangi lagi pada kesempatan yang baik ini, bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI ini harus kita tegakkan. Tidak ada alternatif lain, hukum dan Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua dan di Aceh dan di mana pun harus kita jaga. Kedua hal itu agar dilaksanakan secara profesional dan proporsional, bisa, dan cegah tindakan yang melebihi kepatutannya. Tindakan yang profesional dan proporsional dan tidak melebihi kepatutan ini, mungkin Saudara pun sudah berkali-kali menyampaikan, tetapi bukan hanya dibicarakan, dijadikan statement, tetapi tugas Saudara harus senantiasa mengingatkan, menjelaskan lagi, memasukkan dalam pendidikan, dalam pelatihan dan pembinaan satuan. Sehingga prajurit POLRI dan TNI yang mejalankan tugas keamanan, POLRI Kamtibmas, TNI barangkali tugas-tugas untuk menghadapi insurgency berintensitas tinggi, itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ini tugas para pemimpin mulai dari Panglima TNI dan Kapolri, Saudara semua, sampai para Komandan yang ada di depan, yang ada di lapangan. Jangan seperti dulu yang sering dijadikan seloroh. Mulai dari Presiden sukseskan Pemilu sampai kepala desa sukseskan Pemilu. Jangan seperti itu, harus betul prajurit yang paling depan, anggota POLRI yang paling depan mengerti, mana yang profesional dan proporsional sesuai dengan SOP dan ROE, mana yang keluar dari itu.

Memang akhir-akhir ini ada perhatian kalangan di dalam negeri maupun di luar negeri tentang Papua. Saya telah menyampaikan dengan tegas kepada siapapun tentang kebijakan kita menyangkut Papua, termasuk kolega-kolega saya para pemimpin dunia. Inti dari kebijakan dasar kita menyangkut Papua, Saudara harus memahami dan bisa menjelaskan kepada siapapun, kita telah mengubah sebenarnya, yang semula itu security approach telah kita ubah menjadi prosperity approach, dan itu bukan hanya lips service tapi kita jalankan melalui kebijakan, program, bahkan alokasi dan distribusi anggaran untuk Papua, dan itu besar.

Saudara barangkali pernah dengar anggaran pembangunan per kepala untuk provinsi Papua adalah yang tertinggi di Indonesia. Saya katakan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa dan pemimpin dunia, kami ingin sungguh-sungguh untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan Saudara-saudara kami yang ada di Papua. Tetapi kenyataannya, di Papua masih ada aksi-aksi politik dan aksi bersenjata dari elemen separatis.

Dunia juga harus tahu masih ada elemen-elemen separatisme baik yang bergerak secara politik maupun dengan gerakan bersenjata. Itulah sebabnya TNI dan POLRI mengemban tugas di sana, bukan tanpa alasan, bukan tanpa justifikasi. Itupun dalam jumlah yang relatif kecil, dan TNI kita tidak melakukan operasi ofensif, pertempuran-pertempuran besar di Papua. Bandingkan, Saudara-saudara, dengan kehadiran pasukan koalisi, misalnya di Irak, di Afganistan, di Libya dan di tempat-tempat lain. Dari segi besarnya, kekuatannya, aksi-aksi militernya, tidak, kalau mereka menggelar kekuatan militer di negara lain, kita menugasi TNI dan POLRI di negerinya sendiri.

Papua adalah bagian sah, bagian integral dari negara kita. Tidak masuk akal jika ada NGO pihak manapun yang mengatakan seolah-olah kita dilarang, untuk menegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua. Yang penting, Saudara-saudara, sekali lagi dan harus bisa diyakinkan sampai tingkat yang paling depan dan yang paling bawah untuk menjalankan tugas dengan benar tanpa melanggar hukum dan HAM dan tidak pula melakukan tindakan-tindakan yang eksesif. Dari kacamata negara dan pemerintah yang saya pimpin sekarang ini, kita akan terus melakukan percepatan, peningkatan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan serta keadilan bagi Saudara-saudara kita yang ada di Papua. Programnya banyak, kebijakannya nyata, anggarannya jelas, bahkan kita telah menyusun sebuah lembaga untuk memastikan semuanya terjadi di Papua.

Di Papua terus terang ada masalah-masalah internal, masalah lokal. Ini juga sering tidak dilihat oleh dunia. Oleh karena itu, dengan niat dan semangat yang baik kita juga mengatasi persoalan internal dan lokal, manajemen, kepemimpinan, alokasi anggaran, banyak sekali yang harus kita tata dengan baik. Dan semangat kita, baik pimpinan di Papua maupun kami semua, ingin menata semuanya itu, sehingga tidak terjadi ekses dan rakyat yang ada di sana menjadi atau merasa tidak mendapatkan kesejahteraan yang meraka harapkan, padahal kebijakannya dan anggarannya, program-programnya pun nyata. Itu yang harus saya sampaikan khusus untuk TNI ketika mengemban tugas mengamankan kedaulatan negara dan integritas wilayah, terutama yang berkaitan dengan batas wilayah dengan negara-negara tetangga.

 

Untuk POLRI yang berkaitan dengan tugas menjaga Kamtibmas, utamanya menghadapi kerusuhan dan huru-hara. Dan yang tadi yang terakhir menyangkut TNI dan POLRI dalam mengemban tugas di Papua. Memang ada yang berkomentar, "Apa Presiden harus bicara sampai masalah-masalah yang taktis dan teknis seperti itu?" Harus. Kalau ada terjadi sesuatu yang dilakukan oleh Brigadir atau prajurit di Papua, di manapun, dan dalam era informasi sampai dengan cepat di New York PBB, di Jenewa PBB, dan di manapun yang ditanya adalah Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya punya tugas, punya kewajiban untuk memastikan sistem yang ada di negeri ini berjalan baik, pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan juga baik, begitu.

Kemarin, Saudara mengikuti ada East Asia Summit, ada ASEAN Summit, ada perbincangan-perbincangan saya dengan sejumlah world leaders yang menyangkut hal-hal seperti ini. Meskipun mereka trust kita, percaya kita menghormati demokrasi, menghormati hak asasi manusia, melakukan reformasi, dan seterusnya. Dan mereka memberikan apresiasi yang tinggi, tetapi karena NGO mereka, karena pers mereka, kongres mereka, mengangkat isu-isu yang begini, tentu mereka menanyakan kepada saya, dan telah saya jawab dengan gamblang dan tegas, apa yang menjadi kebijakan kita.

Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Para Jenderal, Laksamana, dan Marsekal, laksanakan tugas dengan baik. Sampaikan salam saya kepada prajurit dan keluarganya. Kami Pemerintah akan terus berbuat untuk TNI dan POLRI termasuk keluarga-keluarga prajurit. Mari kita satukan tekad, semangat, dan langkah kita untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih baik, yang menjadi cita-cita kita bersama. Sekian selamat bertugas.

 

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI