Presiden Prabowo Tegaskan Disiplin Fiskal, Dorong Konsolidasi Pengadaan hingga Transformasi Kesehatan dan Pendidikan
Disiplin fiskal, konsolidasi pengadaan serta transformasi kesehatan dan pendidikan diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
"Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan," ujar Prabowo.
Kepala Negara menyoroti pola pengadaan barang yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga barang dengan spesifikasi sama dibeli dengan harga yang berbeda-beda dan melemahkan daya tawar pemerintah sebagai satu kesatuan.
Sebagai solusi, pemerintah akan mendorong konsolidasi pengadaan melalui katalog elektronik dan perencanaan berbasis data. Berdasarkan data LKPP, konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026.
"Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, itu setara 20 miliar dolar AS ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini ada di tangan kita," kata Prabowo.
Ia mencontohkan pengadaan Layar Pintar Interaktif (Interactive Flat Panel/IFP) yang sebelumnya dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harganya turun menjadi sekitar Rp26 juta per unit, sudah termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga ke wilayah terpencil.
Presiden Prabowo juga memaparkan sejumlah langkah besar transformasi Indonesia di bidang kesehatan dan pendidikan. Mulai 2027, pemerintah akan merenovasi 10 ribu puskesmas dengan alokasi sekitar Rp4 miliar per unit, dengan prioritas pada wilayah terluar dan tertinggal, serta merenovasi 514 laboratorium kesehatan masyarakat.
"Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup," tegasnya.
Pemerintah juga akan memperkuat lebih dari 440 RSUD guna menangani penyakit mematikan seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal, serta meningkatkan layanan ibu dan anak. Sebanyak 66 rumah sakit telah dibangun di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), dengan 20 di antaranya sudah beroperasi.
Indonesia masih kekurangan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten/kota. Pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis.
Prabowo menargetkan seluruh sekolah rusak selesai direnovasi paling lambat 2029, dengan percepatan pada periode 2027–2028. "Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun," ungkapnya.
Pemerintah juga menargetkan setiap sekolah memiliki empat ruang kelas berlayar pintar interaktif (IFP) pada akhir 2026, serta menegaskan kembali komitmen pendidikan gratis di sekolah negeri.
"Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan bersekolah di sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus memperjuangkan agar anak-anak kita bisa bersekolah secara gratis," pungkas Prabowo. (NVT, ART/Humas Kemensetneg)