Sambutan Presiden RI - Penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis, Gunung Kidul, 10 Oktober 2016

SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENYERAHAN 2.580 SERTIFIKAT TANAH PROGRAM STRATEGIS 2016

GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

10 OKTOBER 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Selamat sore,

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja,

Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

Yang saya hormati Ibu Bupati Gunung Kidul,

Bapak, Ibu, Hadirin, Undangan yang berbahagia,

Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) ini sudah berjalan 35 tahun. Dan sampai sekarang, belum beres-beres juga urusan sertifikat.

Ngurus sertifikat masih lama, bener ndak? Ngurus sertifikat masih berbeli-belit, bener ndak?

Ini yang akan kita selesaikan. Ini yang akan kita benahi. Ini yang kita akan perbaiki, sehingga masyarakat nanti akan terjamin hak-hak kepemilikannya dan penguasaan rakyat atas tanah.

Saya sudah berikan target ke Pak Menteri BPN yang baru, Pak Sofyan Djalil. Tahun depan minimal 5 juta, 2017. Tahun 2018 minimal 7 juta. Tahun depannya lagi 9 juta.

Saya hitung betul, sehingga waktu saya diundang untuk hadir di Gunung Kidul ini, saya tidak mau simbolis. Hanya tadi berapa? 11? Ndak. Yang lain juga harus kelihatan bahwa betul-betul ada program pemberian sertifikat pada hari ini.

Oleh sebab itu, yang pegang sertifikat hari ini saya minta coba ditunjukkan. Ada 2.580-an kira-kira.

Sebentar. Jangan diturunkan dulu. Baru saya hitung. Sebentar. Baru saya hitung, bener tidak.

Jangan hanya simbolis yang 11 tadi. Ya kira-kira mungkin 2.580 bener udah.

Biasanya, kalau simbolis, itu ya yang 11 saja. Yang lain tidak. Saya betul-betul ingin pasti bahwa yang diberikan 2.580. Yang betul itu.

Ada yang dari Yogya. Ada yang dari Gunung Kidul. Ada yang dari Sleman. Ada yang dari Bantul. Ada yang dari Kulon Progo. Kepastian-kepastian seperti ini yang akan terus saya dorong, saya kejar.

Dan hati-hati. Saya kira di sini banyak pejabat-pejabat BPN, baik yang di provinsi maupun yang di kabupaten dan kota. Hati-hati mulai sekarang ini. Saya sudah peringatkan dulu ya. Hati-hati mulai hari ini.

Akan saya pantau, akan saya kontrol, akan saya cek di setiap kantor dengan cara saya.

Jangan lagi ada yang berbelit-belit. Yang gampang dimudahkan. Yang mudah dicepetkan. Jangan diruwet-ruwetkan. Apalagi pake minta-minta pungutan, pungli.

Hati-hati. Saya ingatkan lagi. Hati-hati. Saya sudah ngomong seperti ini. Jangan ada yang berani coba-coba. Silakan kalau berani coba-coba.

Pak Menterinya ini udah lurus, udah bagus. Tapi, kalau di bawahnya tidak mendukung, hati-hati. Saya ingatkan lagi. Hati-hati.

Dulu juga sudah saya ingatkan, misalnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Sudah saya ingatkan.

Bulan yang lalu, saya ingatkan lagi di Pelabuhan Belawan. Hati-hati.

Tapi saya lihat, masih ada yang pungli. Ya sudah, ditangkap dua orang yang pungli.

Mata saya ada di mana-mana. Mata saya memang hanya dua.

Tapi intelijen ada di mana-mana. Kalau saya sudah perintah diawasi, pasti saya awasi.

Saya ingin sertifikat ini mempermudah rakyat. Ada kepastian.

Saya ingin prosesnya dibuat lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat, dan tidak ada pungutan sehingga lebih murah.

Saya ngalami sendiri ngurus sertifikat tanah, pernah mengalami sendiri. Geleng-geleng saya ngurus.

Dan saya tidak mau kejadian. Karena saya sudah diberi amanah oleh rakyat, saya tidak mau lagi kejadian, apa yang dulu saya alami sekarang dialami oleh masyarakat, oleh rakyat kita. Enggak mau.

Jangan sampai rakyat kecil dipersulit. Kemudian yang gede-gede lebih cepet, lebih mudah. Balik-balik seperti itu.

Sekali lagi hati-hati. Kalau sudah ada yang ngomong, “Betul, betul, betul,” berarti ya betul. Semua warga harus mendapatkan pelayanan dengan standar yang sama, dengan kualitas yang sama.

*****

Biro Pers, Media dan Informasi

Sekretariat Presiden