Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Rakernas Sosialisasi PNPM Mandir, 24 Maret 2010

Rabu, 24 Maret 2010
Di baca 1560 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DALAM RANGKA

SOSIALISASI PNPM MANDIRI PERDESAAN

TAHUN ANGGARAN 2010

PADA TANGGAL 24 MARET 2010

DI HOTEL SAHID JAYA, JAKARTA

 

 

Bismillahirrahmanirrahmanirahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Yang saya hormati para Menteri, para Gubernur, para Bupati dan Walikota, para unsur pimpinan DPR Daerah,

 

Hadirin peserta Rakernas yang saya cintai,

 

Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat menghadiri acara yang penting ini, yaitu Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan pada Tahun Anggaran 2010. Saya berharap agar Rakernas ini benar-benar bisa menyatukan pemahaman, langkah, dan tindakan, agar program PNPM Mandiri Perdesaan dapat kita laksanakan lebih baik lagi, tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

 

Saudara-saudara,

 

Saya mengawali sambutan saya ini dengan mengucapkan penghargaan kepada semua pihak, yang telah menunjukkan prestasi yang membanggakan. Dan oleh karena itu, negara, dalam hal ini pemerintah, memberikan tanda penghargaan kepada Saudara semua. Penghargaan ini lain, dibandingkan penghargaan-penghargaan yang lain, karena yang namanya prestasi untuk mengentaskan kemiskinan, prestasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu pahalanya besar. Dan, yang kedua, penghargaan seperti ini, juga mencerminkan kepemimpinan, mencerminkan tanggung jawab.

Oleh karena itu, setiap kita menyaksikan anugerah penghargaan kepada para pemimpin, apakah Bupati, Walikota, Gubernur, dan pemimpin-pemimpin yang lain, bagi saya itu adalah prestasi kepemimpinan, atau leadership, dan juga tanggung jawab. Sebab pemimpin itu dituntut pertama-tama memiliki tanggung jawab yang tinggi.

 

Para Gubernur, Bupati, dan Walikota yang hadir di ruangan ini, dalam kesempatan lain juga sering saya saksikan menerima penghargaan. Itu juga mencerminkan kepemimpinan dan tanggung jawab Saudara semua. Oleh karena itu, dengan rasa syukur, terimalah sekali lagi ucapan selamat, terima kasih, dan penghargaan dari saya yang setinggi-tingginya.

 

Masih berkaitan dengan penghargaan ini, tahun lalu saya dilapori oleh Menko Kesra waktu itu, ada sejumlah Kabupaten atau Kota yang tidak menjalankan program-program PNPM Mandiri. Saya tanyakan mengapa. Alasannya macam-macam; tidak tersedia dana pendamping, ada yang mengatakan daerah tidak diajak bicara, ada yang mengatakan, pokoknya tidak, begitu. Saya mengatakan mestinya rakyat harus tahu. Ada program, program kita, program negara, program pemerintah, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, kok pemimpinnya yang dipilih oleh rakyat itu, tidak setuju atau menolak. Saya berharap ke depan marilah kita jalankan dengan sepenuh hati. Kalau ada masalah, mari kita pecahkan bersama. Misalnya; dana APBD terbatas, sehingga tidak cukup dana pendamping. Semua bisa dibicarakan. Tetapi kalau sikap mentalnya sudah menolak, kasihan rakyatnya. Karena tidak mendapat kesempatan.

 

Yang kedua, kita menyaksikan tadi, pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Ini juga penting, karena kita terus menyempurnakan sistem pemerintahan kita, tatanan birokrasi kita. Agar makin ke depan pemerintahan itu makin efektif, dari tingkat nasional sampai tingkat desa. Oleh karena itu, alhamdulillah, setelah Peraturan Pemerintah kita keluarkan pada tahun 2007, hingga Maret tahun 2010 ini, tadi Pak Mendagri menyampaikan, sudah diangkat hampir 40 ribu dan masih ada empat ribu lainnya yang saya minta segera dituntaskan, dan diangkat pada tahun ini juga.

 

Sampaikan pada para Sekretaris Desa, para Gubernur, Bupati, dan Walikota, setelah diangkat menjadi Sekretaris Desa, tugas mereka harus semakin baik, melayani rakyat lebih baik lagi. Karena Sekretaris Desa, yang telah menjadi PNS, itu hakikatnya adalah abdi negara, abdi rakyat. Oleh karena itu, fokus pada pelaksanaan tugasnya, dan tidak perlu bermain politik, karena akan mengganggu tugas untuk melayani rakyat. Melayani rakyat tidak boleh dikaitkan dengan urusan politik, ikhlas, adil, siapapun diberikan pelayanan yang baik. Itu sumpah kita, sebagai abdi negara dan abdi rakyat.

 

Hadirin yang saya hormati,

 

Saya diberitahu tema dari Rakernas ini adalah "Bangga Membangun Desa." Kalau saya bukan hanya bangga, wajib membangun desa itu. Ini amanah dan ibadah. Saya dulu mendengar waktu kampanye Pilkada Jawa Tengah, Pak Bibit punya motto "mulih desa, mbangun desa." Jadi sebenarnya tugas kita semua benar-benar memajukan masyarakat perdesaan, mensejahterakan saudara-saudara kita yang tinggal dan hidup di desa. Ini berkaitan dengan pengurangan kemiskinan. 60 % lebih rakyat Indonesia yang masih miskin berada di desa. Sehingga, kalau percepatan pengurangan kemiskinan di perdesaan dapat kita lakukan dengan baik, maka secara nasional, angka kemiskinan juga akan berkurang. Oleh karena itu, saya senang bahwa fokus dari Rakernas kita ini adalah, sekali lagi, pembangunan perdesaan. Lebih khusus lagi bagaimana PNPM Mandiri Perdesaan ini kita jadikan salah satu arus utama, main stream, dalam pembangunan masyarakat di perdesaan.

 

Saudara-saudara,

 

Sejak kita canangkan PNPM Mandiri ini, saya ingat, saya canangkan di Palu, Sulawesi Tengah, pada tahun 2007, dan aktif atau efektif kita mulai 2008, 2009, dan sekarang tahun ketiga 2010, program ini berjalan baik, meskipun saya belum puas. Karena masih bisa kita bikin lebih baik lagi. Masih ada kekurangan di sana-sini, masih ada kelemahan pada segi-segi teknis, dan segi-segi implementasinya. Oleh karena itu, dengan keyakinan program ini program yang baik, mari terus kita tingkatkan implementasinya di masa depan. Hasilnya pun nyata. Banyak orang yang skeptis. Ini banyak sekali program pemerintah ini, di pusat, dan di daerah. Kemudian namanya pun sulit dihafal, singkatannya pun luar biasa, PNKT, PNPM, PN segala macam. Mungkin sulit kita untuk mengingat-ingat.

 

Dalam konteks seperti ini, saya pesan kepada Mendagri tadi, jelaskan kepada publik, yang namanya PNPM Mandiri itu sesungguhnya program seperti apa. Dan setelah dilaksanakan, hasilnya juga seperti apa. Penting. Kalau rakyat melihat belum cukup kalau hanya begitu, kita tingkatkan. Ini bagian dari transparansi. Oleh karena itu, saya tadi mengatakan senang, tetapi belum puas, karena ternyata hasil dari program kita yang kita jalankan dalam waktu tiga tahun terakhir ini, saya juga sering melihat langsung di daerah, di Kabupaten-kabupaten, ataupun di pinggir-pinggir perkotaan, hasilnya memang ada. Dikatakan, puluhan ribu proyek infrastruktur di perdesaan telah dibangun, apakah jalan-jalan perdesaan, jembatan-jembatan, irigasi, saluran air bersih yang sifatnya lokal, itu terbukti telah bisa dibangun, dan tentu dari kacamata rakyat, 230 juta saudara kita di seluruh tanah air, itu benar-benar berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya.

 

Meskipun secara nasional, pemerintah membangun infrastruktur dalam skala yang besar, dengan biaya yang besar pula, tetapi seringkali, tidak cukup menjamah pada infrastruktur dasar yang diperlukan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, apalagi di wilayah pedalaman. Oleh karena itu, program ini justru mengisi program-program nasional yang terus kita jalankan hingga saat ini. 18 juta tenaga kerja terserap, dalam kurun waktu tertentu. Itu juga tambahan penghasilan bagi mereka. Itu juga lapangan pekerjaan, situasional.

 

Dikatakan pula tadi kaum perempuan juga diajak untuk ikut merencanakan. Saya suka, karena pengalaman di negara-negara lain, partisipasi dan kontribusi kaum perempuan, ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik karena memang dirasakan oleh masyarakat itu, yang kaum perempuan, yang mengasuh putra-putrinya, tentu memiliki kepedulian yang tinggi. Pendek kata, apa yang telah Saudara-saudara jalankan di seluruh daerah, saya berharap bisa dilanjutkan dan ditingkatkan dengan koreksi dan penyempurnaan-penyempurnaan.

 

Saudara-saudara,

 

Saya tidak ingin masuk segi-segi operasional dan segi teknis, karena para Menteri dan para Gubernur, dan selanjutnya para Bupati dan para Walikota, tentu telah memahaminya, dan sekarang pun telah menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, Saudara-saudara, adalah satu dialog, sebenarnya, yang masih ada dalam masyarakat kita.

 

Saya rumuskan dalam tiga pertanyaan; "Mengapa PNPM Perdesaan itu penting?" Ini mengapa-nya, atau why. Yang kedua, "Mengapa program-program pro-rakyat juga penting?" Dan yang ketiga, "Mengapa penuntasan kemiskinan penting?" Mungkin Saudara bertanya mengapa tiga hal itu diangkat dalam sambutan Presiden di acara yang penting ini. Terus terang, ketika kita menggagas dan melancarkan program-program ini, waktu itu ada yang pro, ada yang kontra. Nanti saya jelaskan. Saya angkat dalam forum ini justru untuk menambah keyakinan Saudara, bahwa program-program itu memang kita perlukan.

 

Saya ingin memulai untuk menjawab mengapa-nya. Kalau kita sungguh memedomani, menghayati, dan mengamalkan Pancasila, sila kelima dengan jelas mengatakan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Keadilan Sosial, Social Justice, ini termasuk bagaimana negara melindungi, memperhatikan, dan memajukan kehidupan rakyat kita, terutama pada status atau posisi yang masih belum sejahtera.

 

Konstitusi kita, UUD 1945, banyak sekali pasal yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Aspek hak dasar rakyat yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, dari segi ideologi dan dasar negara, dan konstitusi, memang kita mendapatkan amanah untuk melaksanakan semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk program-program yang kita jalankan ini. Mengalir dari dasar negara Pancasila dan UUD 1945 itu, pemerintah, kita semua, telah memilih kebijakan pembangunan yang kita beri nama pembangunan untuk semua, keadilan untuk semua.

 

Saudara masih ingat strategi pembangunan ekonomi yang kita pilih, sebagai penyempurnaan dari Trilogi Pembangunan pada masa Orde Baru dulu. Saudara masih ingat, pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Kini, kita telah mengenalkan semacam trilogi baru sebagai penyempurnaan. Tidak mengganti, tetapi menyempurnakan, dari apa yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Yaitu tiga pilar pembangunan; pertama, ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan itu sendiri, yang kedua demokrasi, dan yang ketiga keadilan.

 

Koreksi kita pada masa Orde Baru, karena ruang untuk ekspresi demokrasi masih belum terbuka lebar, kita berujung pada krisis, meskipun pembangunan ekonomi sebelum krisis 1998 dulu berhasil. Oleh karena itulah, belajar dari apa yang kita lakukan di waktu yang lalu itulah, kita menyempurnakan trilogi ataupun pilar pembangunan nasional yang kita jalankan sekarang ini. Mengalir dari situ, strategi pembangunan ekonomi, Saudara sudah tahu, adalah pertumbuhan disertai pemerataan, growth with equity. Berkali-kali Saudara mendengar istilah pro growth untuk pertumbuhan, pro job untuk penciptaan lapangan pekerjaan, dan pro poor, membantu atau mengentaskan saudara-saudara kita yang masih miskin.

 

Aliran berikutnya lagi adalah pada segi implementasi. Tidak cukup namanya keadilan, pembangunan, itu hanya dalam retorika. Mudah diucapkan, tetapi tidak selalu diimplementasikan. Oleh karena itu, kita semua, pada tahun-tahun terakhir ini telah sungguh mengimplementasikan apa yang kita anggap tepat dalam pembangunan nasional ini. Bahwa masih ada kekurangan, masih ada pekerjaan rumah, mari kita perbaiki dan kita sempurnakan secara bersama.

 

Saudara-saudara,

 

Saya ingin mengingatkan saja, karena barangkali dua-tiga bulan terakhir ini, pemberitaan media dipenuhi oleh masalah Bank Century misalnya. Mungkin lupa, ada PNPM, ada program-program yang lain, meskipun di daerah, saya lihat, tetap menjalankan tugas-tugas dengan baik. Jadi saya berterimakasih kepada daerah.

 

Dulu, kita kenal bantuan langsung masyarakat. Negara memberikan bantuan langsung. Dengan bagian dari APBN, sekian puluh triliun. Pendidikan gratis bagi yang miskin, kesehatan gratis bagi yang miskin, beras bersubsidi untuk orang miskin, lantas BLT bersyarat, bantuan yang kena musibah bencana, bantuan lanjut usia, dan sebagainya. Itu kategori bantuan langsung, direct support, untuk tidak mengatakan cash transfer, langsung, uang negara berikan langsung. Yang sering kita ibaratkan ikan, bukan kail.

 

PNPM diibaratkan kail. Ada anggaran pemerintah, rencanakan sendiri, dari, oleh, untuk masyarakat, ada dana pendampingan, ada kontribusi masyarakat. Tujuannya adalah agar lebih berdaya lagi, tidak sekedar menerima bantuan langsung, dalam kategori yang pertama tadi. Diharapkan makin ke sana makin berdaya, maka dikasih lah kemudahan untuk permodalan, agar mereka bisa menjalankan usahanya sendiri-sendiri, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Itu adalah proses sesungguhnya dari bantuan langsung sampai dengan pemberdayaan.

 

Saudara-saudara,

 

Ada kritik, ini tumpang tindih, tidak sinkron, antar departemen ini dengan departemen yang lain, antara pusat dengan daerah. Saya terima kritik itu. Oleh karena itu, beberapa saat yang lalu, saya sudah mengeluarkan Peraturan Presiden, untuk satu koordinasi yang baik dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Pada tingkat pusat, saya tugasi Wakil Presiden, sebab kesra-nya juga ada, ekonominya juga ada, politik, hukum, dan keamanannya juga ada. Saya berharap di tingkat daerah juga dilakukan hal yang sama, koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi, supaya tidak masing-masing jalan sendiri-sendiri, akhirnya bisa tumpang tindih, bisa ada satu daerah yang luput dari program departemen manapun juga. Ini penyempurnaan, koreksi, dari apa yang telah kita lakukan selama ini.

 

Di samping itu, Saudara-saudara, kita juga Insya Allah di tahun-tahun mendatang lebih peduli lagi pada golongan lemah, termasuk anak-anak, termasuk golongan lanjut usia, dalam mendapatkan keadilan hukum misalnya, kehidupan sehari-harinya misalnya, dan aspek-aspek lain. Ini juga masih termasuk program pro rakyat yang sering kita sebut dengan keadilan untuk semua.

 

Saudara-saudara,

 

Saya ingin memberikan contoh saja. Rumah tangga, suami, istri, punya dua anak. Penghasilannya satu juta sebulan. Satu juta sebulan itu, kalau masih harus keluar untuk sekolah dua anaknya, kalau berobat harus mengambil dari situ juga kalau anaknya sakit, kalau mengurus, entah surat apapun mahal, di-ping-pong kesana kemari, kalau jalannya tidak ada, sehingga harus jalan kaki, tidak ada kemudahan transportasi, maka akan tekor. Bagaimana cukup satu juta banyak sekali spending-nya, pengeluarannya.

 

Tetapi, meskipun masih satu juta, dan kita berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan orang seorang, tetapi kalau diringankan pendidikan putra-putrinya, diringankan atau mungkin digratiskan untuk berobatnya, dan bantuan yang lain, termasuk beras tadi, termasuk BLT bersyarat tadi, pelayanan yang baik, infrastruktur yang baik, maka sesungguhnya, mungkin penghasilannya lebih dari satu juta. Memang tidak diterimakan, tetapi diganti dengan pelayanan, diganti dengan bantuan langsung dari negara, dan seterusnya.

 

Saya mohon pada Saudara-saudara semuanya, lihatlah rumah tangga demi rumah tangga. Sekali-kali para Bupati, Walikota, ajaklah dialog rumah tangga itu, "Bagaimana tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, dibandingkan tahun sebelumnya?" Apakah ada peningkatan kehidupannya, sarannya apa, harapannya apa, keluhannya apa, bisa didengar. Dengan demikian semua bicara pembangunan berorientasi pada rakyat, people-centered development, itu betul-betul nyata, betul-betul riil. Jangan hanya senang dengan statistik. Menurut data, Kabupaten kami tumbuh sekian persen, pengangguran turun sekian persen, inflasi turun sekian persen, dan ini dan ini.

 

Itu penting karena itu ilmiah, ini ukuran, bukan ngawur-ngawuran. Dan itu juga sebagai indikasi apakah terjadi kemajuan di daerah itu. Tetapi, sekali-sekali, sekali lagi, tolonglah datang ke rumah tangga-rumah tangga, ke sudut-sudut kampung, untuk memastikan bahwa data itu, statistik itu, persentase dan angka-angka itu, memang benar-benar mereka rasakan dalam peningkatan kehidupan sehari-harinya. Saya sungguh berharap seperti itu, dengan demikian Saudara, apakah sebagai Bupati-Walikota, dan lebih atas lagi Gubernur, sampai tingkat saya, bisa mengatakan bahwa "Alhamdulillah, inilah statistik kemajuan pembangunan di Indonesia, yang ketika kita cocokkan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita, itupun juga sesuai."

 

Saudara-saudara,

 

Saya menguraikan tadi, semuanya mulai dari Pancasila, konstitusi, kebijakan, strategi, sampai tingkat implementasinya, program. Oleh karena itu, tidak boleh ada di antara kita di ruangan ini, yang ragu-ragu untuk menjalankan program-program pro rakyat, yang saya berharap, justru panglimanya di sini adalah para Bupati dan para Walikota. Saya percayakan untuk dilaksanakan dengan baik.

 

Saudara-saudara,

 

Saya mengatakan tadi, ada diskursus. Diskursus itu sering disebut wacana. Wacana itu sebetulnya pro dan kontra. Dari kata-kata discourse. Dulu, waktu kita berikan gagasan pendidikan gratis bagi yang miskin, berobat gratis bagi yang miskin. Kalau harga BBM naik, kita berikan BLT, ada yang tidak setuju. Alasannya, rakyat akan menjadi manja. Komentar saya, mungkin akan manja, kalau kita bikin mereka tergantung, hanya dengan bantuan itu, mungkin. Bantuan ini kita berikan bagi mereka-mereka yang benar-benar memerlukan, mengalami kesulitan hidup yang luar biasa, kita bantu. Selebihnya makin berdaya, kita lepas bantuan itu, sehingga dia bisa mandiri. Namanya pun juga pemberdayaan masyarakat mandiri.

 

Ada yang mengatakan, dengan Rp. 70 trilliun, mungkin sekarang sudah mencapai Rp. 100 trilliun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kita keluarkan, belum anggaran daerah, APBD, itu kalau kita gunakan untuk belanja modal, membangun infrastruktur, dan lain-lain, pertumbuhan nasional akan lebih tinggi lagi, begitu teorinya. Dengan pertumbuhan lebih tinggi, nanti akan ada proses, akhirnya rakyat yang juga menikmatinya.

 

Saya harus menjawab, saya kurang percaya dengan teori itu. Kalau hanya pertumbuhan semata-mata, dengan harapan pertumbuhan itu didistribusikan secara adil dan merata kepada rakyat. Lebih baik ekonomi tumbuh, tetapi sejak awal, masyarakat juga menikmati kemajuan-kemajuan yang bisa kita capai. Kemudian ada yang mengatakan, "Mengapa pemerintah terlalu mengatur? Sudah serahkan saja kepada mekanisme ekonomi, serahkan saja kepada bagaimana rakyat." Saya juga kurang setuju kalau pemerintah tidak boleh ikut-ikutan. Bagi yang menganut paham Kapitalisme, ataupun Neoliberalisme, memang pemerintah itu diharapkan, sudahlah, jangan terlalu banyak ikut. Serahkan pada mekanisme pasar, mekanisme ekonomi.

 

Di negara berkembang, itu tidak jalan, bahkan salah. Oleh karena itu, tidak keliru kalau pemerintah, Para Bupati, Walikota, Gubernur, sampai pada tingkat saya, ikut mengintervensi dengan program-program yang memang sepatutnya dijalankan oleh pemerintah. Selebihnya, hukum ekonomi berjalan. Tetapi, kalau tidak, pemerintah tidak boleh sama sekali untuk ikut berperan, maka saya khawatir kesenjangan di negeri kita akan semakin menganga antara yang kaya dengan yang miskin.

 

Saudara-saudara,

 

Dan semuanya itu, sekali lagi memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tolong diingat, bantuan langsung itu adalah transisi, menuju ke pemberdayaan. Kalau itu yang kita pilih sebagai strategi, maka tidak perlu khawatir, siapapun, bahwa kita tidak mengeluarkan anggaran yang tidak semestinya, tetapi anggaran itu kita perlukan, agar betul-betul bisa mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat kita.

 

Terakhir Saudara-saudara, sebagai pencerahan, saya ingin memberikan pencerahan pada acara yang penting ini. Lantas bagaimana ke depan, sepuluh tahun mendatang, meskipun setiap pemimpin, apakah Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, bisa memperbaiki, bisa menyempurnakan apa yang kita laksanakan dewasa ini. Tidak perlu kecil hati, tidak perlu sakit hati, kalau misalkan Saudara selesai menjadi Gubernur, Gubernur yang baru melakukan perubahan-perubahan atau penyempurnaan koreksi. Itu bagus justru. Saya pun demikian, nanti Presiden pengganti saya kalau ingin mengembangkan strategi kebijakan yang baru, untuk kepentingan rakyat, itu hak beliau, dan kita tidak perlu "Loh, mengapa kok diubah?" Perubahan itu satu keniscayaan, dan perubahan ke arah yang lebih baik tentu menjadi harapan kita semua.

 

Tetapi, sekarang ini, saya memiliki pendirian, bahwa strategi pemberdayaan yang bisa kita lakukan, dan Saudara, bisa dicek pada tingkat implementasinya, Saudara bisa mengecek pada konstruksi APBN yang kita jalankan, apakah sesuai dengan ini atau tidak, dengan tujuan bahwa kalau kita yakin strategi yang kita tempuh ini benar, implementasinya akan lebih baik lagi. Yang saya maksudkan dengan strategi pemberdayaan, adalah satu; masyarakat bisa lebih berdaya, di seluruh Indonesia, apabila pendidikan untuk mereka kita tingkatkan. Anak-anak memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, maka itu modal pertama untuk dia bisa berdaya nantinya. Anggarannya 20 persen, itu klop. Dan mereka orang seorang, terutama anak-anak kita, dipersiapkan punya modal, pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerja.

 

Yang kedua; kesehatan. Kalau sejak awal kita perhatikan gizinya, sakit kita obati, maka jasmani yang baik, kesehatan yang baik, plus pendidikan tadi, maka mereka akan lebih memiliki modal yang lebih tinggi lagi. Kesehatan, pastikan Saudara-saudara, program dan anggaran kesehatan juga tidak terlalu rendah.

 

Yang ketiga; setelah pendidikan kita tingkatkan, kesehatan kita tingkatkan, marilah kita semua, bersama-sama dunia usaha, untuk terus membuka ruang untuk lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Agar manusia yang sudah dikasih pendidikan yang lebih baik, kesehatannya lebih baik, bisa bekerja. Kalau dia bekerja, dapat penghasilan. Kalau dapat penghasilan, pasti bisa meninggalkan status kemiskinan.

 

Kemudian yang keempat, ini plus-nya, mari kita dorong, jangan mengharapkan lapangan pekerjaan yang dikasih oleh pemerintah, misalkan pegawai negeri, ataupun hanya mengharapkan dari siapapun, tetapi 230 juta rakyat kita, yang selama ini saya lihat banyak sekali enterpreneurship, kewirausahaan, marilah kita dorong mereka itu untuk menciptakan pekerjaannya sendiri. Di sinilah bantuan modal, di sinilah bantuan-bantuan lain yang bisa diberikan oleh pemerintah, menjadi sangat penting. Usaha sendiri ini, bisa dagang, bisa bertani, bisa menangkap ikan, dan sebagainya.

Saudara-saudara,

 

Inilah road to empowerment. Mari kita jalankan. Kalau ini terwujud, Insya Allah dalam 10-20 tahun mendatang, maka barangkali sebagian dari kita sudah tiada, atau kalau masih ada, sudah masa senja sekali, kita akan menyaksikan bahwa rakyat Indonesia memang benar-benar lebih sejahtera, kemiskinan, dan pengangguran berkurang. Dan untuk memastikan strategi ini berjalan, catatannya sekali lagi, pendanaan dan anggaran sangat penting. Saya mohon kepada para pemimpin di daerah agar APBD yang betul-betul berkaitan langsung dengan bidang-bidang ini agar diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

 

Saudara-saudara,

 

Itulah pencerahan yang dapat saya sampaikan, sekaligus refleksi dari apa yang kita lakukan pada tahun-tahun terakhir ini. Dan marilah kita bertekad untuk berbuat lebih baik lagi, bagi rakyat yang sama-sama kita cintai. Dengan pesan dan harapan itu semua, Saudara-saudara, maka dengan terlebih dahulu memohon ridho Allah SWT, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat tahun 2010 dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian.

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

 

Biro Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan,

Sekretariat Negara RI