List of Keputusan Presiden
Ditemukan 1387 Produk Hukum

Number About
1 Tahun 1998 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO
1 Tahun 1999 PENUNDAAN PEMBERLAKUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
1 Tahun 2000 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION.
1 Tahun 2001 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS IN THE ASIA PACIFIC REGION (INFOFISH)
1 TAHUN 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
1 Tahun 2004 KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
1 Tahun 2004 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003
1 Tahun 2005 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA ASEAN, NEGARA-NEGARA LAIN, DAN ORGANISASI - ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
1 Tahun 2006 PEMBENTUKAN PENGADAILAN NEGERI PASAMAN BARAT, PENGADILAN NEGERI TEBO, PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR
1 Tahun 2007 Pembentukan Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 Hijriyah
1 TAHUN 2008 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1 Tahun 2009 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1 TAHUN 2011 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1 TAHUN 2012 KEANGGOTAAN PEMERINTAH INDONESIA PADA DEVELOPMENT CENTRE - ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT / DC-DECD)
1 TAHUN 2013 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEM ANALYSIS
1 TAHUN 2014 DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
1 Tahun 2015 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, KABUPATEN LEBAK, KABUPATEN REJANG LEBONG, KABUPATEN ASAHAN, KABUPATEN JAYAWIJAYA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, DAN KABUPATEN KAPUAS
1 TAHUN 2016 SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
1 TAHUN 2017 PEMBERIAN MANDAT KEPADA MENTERI SEKRETARIS NEGARA UNTUK MENERBITKAN SURAT KUASA KHUSUS ATAS NAMA PRESIDEN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG
2 Tahun 1998 PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OR THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

 

Halaman 1 dari 70

Pencarian Spesifik
Produk Hukum    Tahun