ACARA LAPORAN MENTERI KEUANGAN DAN SIDANG KABINET TERBATAS BIDANG KEUANGAN DI DEPARTEMEN KEUANGAN
KETERANGAN PERS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
ACARA LAPORAN MENTERI KEUANGAN
DAN SIDANG KABINET TERBATAS BIDANG KEUANGAN
DI DEPARTEMEN KEUANGAN
TANGGAL 21 FEBRUARI 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
ACARA LAPORAN MENTERI KEUANGAN
DAN SIDANG KABINET TERBATAS BIDANG KEUANGAN
DI DEPARTEMEN KEUANGAN
TANGGAL 21 FEBRUARI 2008
Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarrakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Saudara-saudara,
Hari ini saya beserta Wapres dan para menteri terkait kembali berkunjung ke Departemen Keuangan untuk menerima laporan dari Menteri Keuangan menyangkut kinerja dan berbagai aspek yang dikelola oleh Departemen Keuangan. Sekaligus dengan sidang kabinet terbatas bidang keuangan untuk merespon berbagai gejolak ekonomi yang terjadi dewasa ini, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional, untuk menemukan solusi dan kebijakan yang tepat.
Oleh karena itu, sidang kabinet terbatas di Departemen Keuangan kali ini, pertama-tama membahas tentang gejolak, dinamika, dan perkembangan ekonomi global yang memiliki dampak yang nyata pada ekonomi nasional kita. Kita ketahui dan berkali-kali saya sampaikan bahwa gejolak ekonomi global sekarang ini antara lain dipicu dan disebabkan oleh permasalahan keuangan global yang dipicu oleh kredit macet perumahan di Amerika Serikat.
Yang kedua, oleh tingginya harga minyak mentah dunia dan juga oleh inflasi atas beberapa komoditas pangan yang tentu berdampak pada ekonomi bangsa-bangsa di dunia ini. Bagi Indonesia, gejolak dan perkembangan itu memiliki kaitan atau dampak pada ekspor kita di tahun 2008 dan 2009 mendatang.
Yang ketiga, inflasi terhadap komoditas pangan tertentu. Akibat kenaikan harga minyak, maka subsidi juga mengalami pembengkakan yang tentunya memerlukan solusi dan kebijakan untuk menyelamatkan APBN kita. Juga perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBN tahun 2008 ini, karena asumsi berubah maka perlu dilaksanakan adjusment, agar APBN tetap credible dan dapat membiayai belanja negara kita.
Dan dampak yang terakhir, ada keperluan kita untuk mengamankan, menyelamatkan, pertumbuhan yang kita harapkan terjadi tahun ini semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tentu saja akibat situasi pasar pada tingkat global tentu ada pengaruhnya terhadap ekspor kita. Dalam kaitan itulah maka kita juga melihat secara tajam policy response seperti apa untuk mempertahankan pertumbuhan yang telah kita tetapkan.
Saudara-saudara,
Dalam kaitan itu semua maka, yang kita bahas secara mendalam tadi, untuk terus kita kelola dengan baik adalah pengelolaan APBN, terutama pada tahun 2008 ini. Kita pastikan bahwa bagaimanapun APBN pertama-tama harus bisa ikut menstimulasi pertumbuhan, APBN harus bisa membiayai tugas-tugas umum pemerintah, bahkan negara, dan APBN juga harus bisa mengalokasikan dana yang cukup untuk pengurangan kemiskinan atau yang kita sebut social safety net pada masyarakat kita. Oleh karena itulah, maka optimasi, efisiensi anggaran mesti kita lakukan pada tahun 2008 ini dan bila pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai penjuru, telah dan akan terus membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dapat dihasilkan APBNP tahun 2008 ini yang tepat, kredibel dan bisa, di satu sisi melanjutkan pembangunan, di sisi yang lain mengatasi masalah yang kita hadapi.
Yang kedua, kita juga memberikan atensi kepada pengelolaan pajak atau sektor perpajakan kita. Kita senang, nanti Menteri Keuangan bisa menjelaskan pada saatnya, pertumbuhan pajak kita pada tahun 2007, dan harapan pertumbuhan pada tahun 2008 ini, baik prosentase maupun nominalnya. Tentu kebijakan perpajakan harus sedemikian rupa, di satu sisi penerimaan negara dari pajak harus tetap aman, harapan kita makin meningkat karena saya yakin masih ada wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya, juga bisa memberikan insentif fiskal yang tepat yang akhirnya bisa lebih menggerakkan perekonomian kita pada cabang-cabang sektor riil tertentu, atau pada solusi-solusi tertentu sebagaimana, contohnya ketika kami menetapkan kebijakan stabilisasi harga pangan yang lalu.
Saudara-saudara,
Yang berikutnya adalah bea dan cukai. Kita ingin ini juga dikelola dengan efektif dan efisien, harus ada kemudahan-kemudahan, dengan demikian bisa memberikan benefit untuk penerimaan negara kita.
Masalah keempat yang kita bahas adalah desentralisasi fiskal. Ini sangat-sangat penting. Kita sudah punya frame work, kita sudah punya policy, rasionya, pusat dan daerah. Yang ingin kita tekankan adalah ketepatan penggunaan anggaran itu, termasuk ketepatan bagaimana diintegrasikan dalam APBD yang mereka kembangkan, akuntabilitasnya, dan memastikan delivery-nya tepat waktu. Karena juga sangat penting apa yang dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Saudara-saudara,
Kita juga membahas, yang kelima, masalah social safety net. Terus terang, tentu ada dampak dari kenaikan harga pangan global, ada dampak dari tingginya harga minyak yang akhirnya membikin transportasi menjadi mahal, terutama impor. Dalam kaitan inilah, dalam masa transisi, adalah kewajiban pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan akibat kenaikan harga pangan tersebut. Nah ini kita pastikan bahwa ada alokasi anggaran untuk itu, baik berupa instrumen fiskal, maupun subsidi yang kita berikan terhadap komoditas pangan untuk menurunkan, dan akhirnya menstabilkan.
Saudara-saudara,
Isu keenam yang kita bahas secara seksama untuk dilanjutkan terus adalah pengelolaan barang milik negara. Kita ketahui bahwa di waktu yang lalu barangkali cara-cara kita mengelola barang milik negara ini belum baik benar, tetapi yang penting sekarang ke depan harus ketemu sistem, ketemu perangkat, mekanisme bagaimana ini dapat kita pelihara, kita kelola dengan benar. Sengketa atau masalah kepemilikan terhadap aset negara, misalnya, harus terus kita carikan solusinya. Demikian juga yayasan-yayasan yang dianggap milik negara tentu harus kita tetapkan statusnya dan kemudian aset yang dimiliki oleh negara. Ini juga berkaitan dengan pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK, yang saudara kenal dengan status disclaimer, harus rampung, harus ketemu semua ini, kalau tidak maka akan ada selalu kekurangan di dalam pertanggungjawaban keuangan, sehingga menyebabkan status disclaimer pada beberapa kementrian dan lembaga pemerintahan.
Saudara-saudara,
Kita juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan hutang, debt management. Bersyukur kita bahwa rasio hutang terhadap PBB makin turun. Harapan kita tahun ini menuju ke 33% dari masa krisis yang sangat tinggi, dari 2004 yang masih 56%. Itupun juga mengarah kepada komponen hutang asing yang jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban hutang dalam negeri. Ini semua akan membuat lebih kuatnya, lebih sehatnya APBN kita. Oleh karena itu kita juga menggarisbawahi pentingnya terus melakukan pengelolaan hutang dengan sebaik-baiknya menuju kepada rasio yang paling baik sehingga tidak membebani APBN kita, tidak membebani anak cucu kita di dalam mengelola negara ini.
Yang lain, isu yang ketujuh adalah pelayanan publik. Saya memberikan apresiasi kepada jajaran Departemen Keuangan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Bagi Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai, dan lembaga-lembaga lain sehingga rakyat kita sangat terbantu, dunia usaha juga sangat terbantu, makin efisien, makin cepat, makin baik, makin mudah, maka akan lebih mendorong lagi kebangkitan sektor riil dan pergerakan dunia usaha kita.
Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah apa yang dilakukan oleh Departemen Keuangan yang saya berikan apresiasi tadi adalah adanya semacam situation room yang terus memantau perkembangan dinamika perekonomian sedunia, termasuk yang ada di kawasan, dan termasuk yang ada di dalam negeri kita. Ini sangat penting agar kita bisa mengantisipasi lebih baik, sehingga kita bisa merespon setiap gejolak, setiap permasalahan yang muncul. Dan saya berharap ini menjadi bagian dari sistem kita, satu sistem yang menggunakan IT, real time, sehingga sangat berguna bagi para policy makers maupun system makers di negera ini.
Itulah sembilan isu utama yang tadi menjadi bahasan kita dan ke depan dengan semua yang kita kelola ini, kita ingin pengelolaan keuangan negara lebih baik, pengelolaan APBN juga lebih baik, kemudian negara mendapatkan sumber-sumber penerimaannya yang lebih baik lagi. Dengan demikian baik untuk melanjutkan pembangunannya tentu makin ke depan makin memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Saudara-saudara,
Itulah hal-hal yang bersifat macro policy, dan tentunya detail, angka, Saudara bisa menanyakan kepada Menteri Keuangan. Apakah hari ini atau dalam kesempatan yang lain. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada Saudara, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan.
Wartawan :
Terima kasih, Pak. Joko dari Radio Smart FM. Yang ingin saya tanyakan, Pak, saat ini harga minyak dunia sudah mencapai US$ 100 per barel, bahwa kita ketahui, tentu ini akan membebani APBN kita. Dengan asumsi seperti ini, apakah pemerintah akan berniat untuk mempercepat proses kompensasi elpiji tersebut atau memilih untuk menaikkan harga BBM di dalam negeri? Terus dengan adanya kenaikan tersebut, seberapa besar beban yang ditanggung pemerintah? Terima kasih, Pak.
Presiden :
Baik. Harga minyak yang kembali menembus 100 US dolar, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah perminyakan dunia, dan juga di negara kita, tentu meniscayakan pemerintah bersama DPR untuk meninjau kembali dan meng-update APBN yang sudah ada. Defisit, tentunya harus kita sesuaikan. Subsidi, kalau kita biarkan tanpa solusi yang lain akan sangat besar, bisa mencapai 250 trilliun dari anggaran yang kurang dari 900 triliun. Tentunya sangat tidak sehat. Oleh karena itu solusi kita pilih beberapa instrumen, untuk penghematan, misalnya, mengurangi volume BBM yang dikonsumsi di dalam negeri. Kemudian kita juga benar akan terus mempercepat konversi penggunaan minyak tanah ke elpiji mengingat minyak tanah menerima subsidi yang paling tinggi, 1 liter sekarang enam sampai tujuh ribu rupiah subsidi dikeluarkan oleh pemerintah. Bayangkan kalau dikalikan 9 juta kilo liter pemakaian dalam setahun akan sangat tinggi sekali. Kita lakukan beberapa adjusment di situ, di samping tentunya mesti ada efisiensi yang dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Jadi solusi kita garap secara komprehensif agar selamat APBN kita 2008 ini mengingat tingginya harga minyak pada tingkat global. Dan tentu apa yang sedang dirumuskan antara Pemerintah dengan DPR akan terus kita tindak lanjuti menyangkut pertumbuhan, harga minyak, lifting minyak, inflasi, suku bungan SBI dan komponen-komponen lain yang tentunya menjadi landasan dari APBN kita.
Wartawan :
Selamat siang Bapak Presiden, Bapak Menteri yang lainnya. Bapak tadi menyinggung bahwa APBN ini adalah salah satu tonggak untuk menstimulir pertumbuhan kita. Jadi kuncinya adalah APBN. Nah, tapi kenyataannya, baru dua bulan lewat, APBN kita ternyata dalam tanda petik jebol. Ini jelas membutuhkan pengelolaan yang ekstra-ekstra cermat bagi pemerintah. Kenyataannya ada beberapa penyesuaian yang sekarang juga sudah harus dilakukan penyesuaian kembali karena tiba-tiba harga minyak naik. Juga beberapa kebijakan yang kemarin sudah sempat dilontarkan dalam sidang kabinet, ada sekitar sembilan langkah pengamanan. Tampaknya itupun harus ditinjau kembali karena, contoh saja, smart card yang akan diterapkan ternyata juga, Presiden menyatakan kemarin, jangan terburu-buru. Itupun juga harus melakukan penghitungan kembali. Belum lagi hasil BPK yang menyatakan disclaimer, tentu Presiden harus juga memberikan tekanan kepada departemen, khususnya departemen yang besar itu, yang menerima anggaran besar untuk tidak disclaimer, misalkan tahun ini. Sehingga tidak mempengaruhi laporan keseluruhan.
Itu semua jelas mengisyaratkan bahwa memang APBN menjadi sumber utama. Pertanyaannya Pak Presiden, kira-kira apa tekanan yang Presiden berikan untuk pengelolaan APBN ini agar APBN kita ini benar-benar bisa visible dan reasonable, terutama mengantisipasi terhadap penyimpangan-penyimpangan terutama disclaimer. Dan satu lagi, Bapak Presiden, bukan hanya soal keuangan yang penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi juga ini listrik yang tiba-tiba harus mengalami defisit sampai satu, seribu lebih kwh. Barangkali Presiden mempunyai arahan yang tepat untuk PLN seperti apa mengantisipasi defisit ini agar APBN kita tetap terkelola dengan baik. Terima kasih.
Presiden :
Baik. Ada dua isu, yang pertama adalah tentang APBN tahun berjalan, tahun 2008, yang kedua permasalahan listrik. Saya katakan APBN tidak boleh dikatakan jebol, APBN kita masih ada dengan penyesuaian yang sekarang sedang kita lakukan dengan DPR-RI. Harapan kita tetap bisa melakukan pembiayaan terhadap keperluan negara, pembangunan, maupun tugas-tugas rutin. Itulah sebabnya ketika ada peningkatan subsidi maka harus ada penyesuaian dari segi defisit, penghematan dan komponen-komponen lain, yang saya katakan tadi, mengait pada persoalan berikutnya lagi. Apa yang perlu ditekankan, ya kita tekankan bahwa bagaimanapun APBN harus bisa memberikan stimulasi pertumbuhan, kemudian membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan juga alokasi untuk social safety net. Itu yang realistik dan itu yang kita jadikan kerangka dari APBN yang kita revisi. APBN bukan satu-satunya komponen kebutuhan, ada yang namanya konsumsi, yang alhamdulillah, dua tahun terakhir trennya membaik. Kontribusi konsumsi masyarakat, private consumption, kepada pertumbuhan kita meningkat dengan baik. Ada lagi komponen investasi, meskipun investasi ini harus kita pacu, dan ada komponen ekspor. Ekspor kita cukup baik karena menyumbang 47 persen dari growth tahun lalu. Tahun ini tentu ada lebih, ada tantangan karena adanya resesi di berbagai dunia, maka kita harus bekerja keras lagi mempertahankan, menyelamatkan ekspor itu dan baru memang APBN. Itulah sebabnya meskipun kita harus melaksanakan efisiensi, optimasi, pengencangan ikat pinggang, tetapi kita pastikan bahwa porsi untuk infrastructure building yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan harus berjalan. Dengan demikian tetap ada komponen stimulasi pertumbuhan itu. Oleh karena itu APBN bukan satu-satunya, government spending bukan satu-satunya, semuanya harus kita sentuh agar mengamankan pertumbuhan. Harapan kita 6,4% katakanlah tahun ini bisa kita capai.
Yang kedua, listrik. Sebagaimana saya sampaikan di banyak kesempatan. Dibandingkan dengan kebutuhan yang berubah dengan cepat tiap tahunnya, maka kemampuan listrik kita, sumber daya kita kurang. Kurang. Kita sadar karena sekian tahun tidak cukup menambah dengan baik sementara demand naiknya luar biasa, maka ada program-program khusus sebagaimana menambah 10.000 mega watt listrik kita dalam waktu satu, dua, tiga, empat tahun mendatang ini. Sementara itu kita mengetahui juga bahwa tidak boleh sumber-sumber listrik kita, pembangkit listrik kita hanya mengandalkan satu jenis bahan bakar pemasok. Oleh karena itu harus ada kombinasi, harus ada cadangan, harus ada sistem bagaimana antara bahan bakar minyak, batu bara, maupun gas. Kita akan masuk ke situ. Dengan demikian harapan kita menghadapi apapun pembangkit listrik kita lebih reliable, lebih tahan terhadap berbagai persoalan. Tapi satu hal, bagaimanapun harus kita tambah listrik kita secara nyata di seluruh Indonesia. Dengan demikian tidak akan ada mismatch yang terlalu besar antara supply dengan demand di bidang tenaga listrik.
Wartawan :
Selamat siang, Pak. Saya Jonathan dari the Financial Times. Kemarin ada demo dari pedagang daging, dan kelihatannya masalah harga pangan masih cukup serius dan mungkin setiap hari lebih serius lagi. Apakah kabinet membahas masalah ini dan the spesific details untuk mengurangi harga pangan atau masih policy-policy seperti diumumkan bulan lalu.
Presiden :
Ya, Saudara, saya kira sudah mendengar bahwa bulan lalu sudah kami tetapkan paket stabilisasi harga pangan pokok. Kita harus jalankan. Memang ada yang sudah berjalan, tetapi ada yang belum berjalan karena menunggu selesainya APBNP. Ada komponen subsidi yang kita ambil dari situ, baik untuk menstabilkan atau menurunkan harga minyak tanah, menurunkan, menstabilkan harga kedelai dan juga, ulang, bukan minyak tanah, minyak goreng, saya ulangi, minyak goreng dan kemudian kedelai. Tapi sudah ada yang kita jalankan, pengurangan dan pembebasan pajak. Oleh karena itu, itu harus kita jalankan dulu.
Dengan demikian harapan kita terhadap gejolak pangan ini ada bantuan untuk meringankan beban masyarakat kita. Daging, memang ini kita sadari, ada kenaikan biaya impor daging, kenaikan biaya transportasi dan kebanyakan Indonesia mengimpor daging dari Australia, maka tentunya ada cost yang harus kita tanggung. Kita merumuskan solusinya sekarang ini, antara Departemen Perdagangan, pihak importir, ataupun solusi lain yang bisa kita ambil. Daging naik ini adalah daging impor, dan bisa dijelaskan mengapanya atau kenaikan itu disebabkan oleh apa. Ya saya katakan tadi, itulah salah satu gejolak atau permasalahan global, inflasi pangan sedunia, yang bagaimanapun memerlukan solusi kita. Kepada rakyat saya minta pengertiannya, karena masih ada, ya, statement-statement dari beberapa elite seolah-olah ini persoalan lokal, persoalan Indonesia. Bukan. Jelas ada mata rantai dari beberapa kenaikan komoditas pangan, tetapi tentu kami bertanggung jawab, kami mencari solusi, dan itulah yang kami laksanakan sebagai pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi sekarang ini. Kami sangat serius mengelola permasalahan kenaikan harga pangan akibat gejolak pangan dunia itu. Dan saya yakin akan ada solusi yang baik untuk akhirnya bisa menstabilkan harga pangan tersebut.
Terima kasih.
Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarrakaatuh.
Biro Naskah dan Penerjemahan
Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan
Sekretariat Negara RI