Inpres Untuk Percepatan Pembangunan Papua dan Irjabar

 
bagikan berita ke :

Senin, 19 Februari 2007
Di baca 1057 kali

“Pertama akan saya jelaskan kebijakan kita di dalam upaya percepatan pembangunan baik di Papua, maupun di Irian Jaya Barat. Kita ketahui sebagaimana pula yang dikatakan para gubernur baik di Papua maupun di Irian Jaya Barat bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi Papua dan Irian Jaya Barat yang ditandai bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi itu, berjalan lambat.

"Hal itu disebabkan antara lain, pertama, otonomi khusus yang belum terimplementasi dengan baik. Kedua, kapasitas pemerintahan daerah yang mesti kita tingkatkan. Ketiga, infrastruktur yang jauh dari memadai dan kemudian investasi yang belum berkembang sebagaimana diharapkan, sehingga belum menggerakkan ekonomi lokal yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal pula, “ jelas Presiden, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Irian Jaya Barat Bram Utururi, dan Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang.

Presiden kemudian menjelaskan butir – butir kebijakan yang telah ditentukan untuk mengatasi kelambatan ini. "Yaitu pertama dalam kerangka otonomi khusus, dilakukan percepatan pembangunan di Papua dan Irian Jaya Barat, pelaksana utamanya adalah pemerintah daerah sendiri dengan konsultasi yang baik dengan Majelis Rakyat Papua maupun Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Sedangkan pemerintah pusat pada posisi mendukung dan membantu agar program – program ini dapat dilaksanakan dengan baik," jelas Presiden.

"Kedua, yaitu sasaran dari percepatan pembangunan ini pertama – tama adalah sasaran yang ditetapkan sendiri oleh Papua dan Irian Jaya Barat ditambah dengan beberapa sasaran khusus yang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setuju bahwa itu harus menjadi agenda dari percepatan pembangunan kita. Sasaran tambahan yang pertama itu adalah kecukupan pangan, karena kita tidak ingin sekarang dan ke depan ada kejadian kasus kekurangan gizi atau kekurangan pangan. Sasaran tambahan yang kedua yaitu pemberantasan penyakit menular harus dapat dilaksanakan secara efektif. Ketiga pendidikan dasar termasuk pendidikan ketrampilan. Hal ini penting, agar hasil didik betul – betul bisa segera bekerja. Keempat, infrastruktur perhubungan ini menjadi prioritas untuk kita lakukan percepatan pembangunannya, karena tanpa infrastruktur perhubungan ini maka ekonomi lokal tidak akan bergerak secara baik. Kelima atau terakhir, akan dilakukan pembangunan perkebunan sawit misalnya, perkebunan tebu atau padi, agar ekonomi bergerak, tetapi tetap memperhatikan tata ruang dan pelestarian lingkungan," jelasnya.

Presiden menekankan bahwa pemerintah daerah dalam menyusun program percepatan pembangunan ini bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Kecuali satu hal yaitu pembangunan infrastruktur perhubungan, dimana pemerintah pusat dan daerah bersama – sama menyusun program itu karena nanti dari segi pendanaan akan ada alokasi dana dari APBN, disamping yang ada di daerah sendiri untuk merealisasi infrastruktur tersebut. “ Ini disadari skalanya besar, dan ini sangat kunci di dalam pengembangan Papua dan Irian Jaya Barat. Oleh karena itu pemerintah pusat memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab politik dan tanggung jawab pembangunan untuk sharing dalam pendanaannya."

Presiden menjelaskan bahwa sumber pendanaan berasal dari APBD, kemudian ada scheme dari DAU, dana Otsus dan dana bagi hasil. Sedangkan kerangka waktu diharapkan 3-5 tahun percepatan ini menghasilkan hasil yang signifikan. “ Di samping itu, kita memberlakukan yang kita sebut dengan affirmative action bagi penduduk asli Papua dalam bidang pendidikan, pendidikan – pendidikan tertentu dan juga di dalam jabatan - jabatan tertentu di pemerintahan. Ini sekali lagi agar ada keterwakilan putra putri Papua ada dalam jajaran pemerintahan kita. Kemudian sebagaimana diharapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat membantu di dalam peningkatan kemampuan, capacity building bagi para pejabat – pejabat pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota," kata SBY.

Presiden menjelaskan bahwa proses capacity building ini akan dilakukan dengan berbagai metodologi. Misalnya on the job training di tempat – tempat lain, dan bentuk – bentuk yang cocok untuk mempercepat keterampilan pengetahuan dari pejabat pemerintahan daerah di Papua dan Irian Jaya Barat di waktu mendatang. �Semua itu akan kita tuangkan nanti dalam sebuah Inpres yang sekali lagi berangkat dari bawah dan dalam kerangka otonomi khusus dengan demikian fokusnya tentu yang melaksanakan para gubernur, para bupati dan walikota dan menteri - menteri terkait tidak akan banyak karena akan fokus pada wilayah teknis dan sektornya, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian , Mendiknas, Menteri Kesehatan, dan satu dua menteri lain yang relevan dengan kebijakan ini. Itulah yang pertama, kebijakan kita untuk percepatan pembangunan di papua dan irjabar, “ kata Presiden.

 

Sumber :
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/02/16/1577.html

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0