Investasi Triwulan II 2026 Capai Rp511,8 Triliun, Pemerintah Terus Jaga Iklim Investasi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa realisasi investasi pada triwulan II tahun 2026 mencapai Rp511,8 triliun. Capaian tersebut tumbuh 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan setara dengan 25,1 persen dari total target investasi nasional tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Rosan dalam keterangan persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/07/2026), usai melaporkan capaian realisasi investasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Rosan, komitmen jangka panjang para investor terhadap Indonesia tetap kuat, terutama dari sejumlah negara mitra utama.
“Kalau kita lihat long term commitment-nya ini, terutama memang dari China, Jepang, sebenarnya negara-negara lainnya itu seperti Korea juga itu masih sangat kuat,” ujar Rosan.
Rosan menuturkan, para investor melihat bahwa investasi di Indonesia terus berkembang dengan baik dan memberikan imbal hasil positif. Pemerintah, lanjutnya, juga terus menjaga dan meningkatkan iklim investasi melalui kebijakan yang memberikan kepastian bagi dunia usaha.
“Kita juga selalu menjaga dan meningkatkan iklim, terutama iklim investasi dengan kebijakan-kebijakan yang makin baik, dan ini juga direspons positif oleh para investor, terutama juga dengan adanya peraturan pemerintah yang lebih memberikan kepastian atau certainty dari terutama segi perizinan dan juga license dan permit,” lanjutnya.
Pada triwulan II 2026, realisasi investasi sebesar Rp511,8 triliun tersebut menyerap 742.293 tenaga kerja atau meningkat 5,1 persen. Dari sisi sumber investasi, komposisi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) relatif seimbang, yakni PMDN sebesar 49,6 persen dan PMA sebesar 50,4 persen.
Dari sisi sebaran wilayah, Rosan menyampaikan bahwa kontribusi investasi di Jawa dan luar Jawa juga relatif berimbang. Pemerintah berharap pemerataan tersebut dapat terus berkembang sehingga potensi-potensi investasi di berbagai daerah dapat semakin tergarap.
“Kontribusinya, Jawa-luar Jawa kelihatannya hampir sama. Kalau kita lihat di triwulan kedua ini, walaupun luar Jawa masih meningkat lebih sedikit. Dan kita harapkan pemerataan ini juga makin terus berkembang untuk melihat potensi-potensi lainnya,” ujarnya.
Rosan menjelaskan bahwa dari sisi PMA, Maluku Utara mencatat peningkatan yang cukup tajam dan menempati posisi pertama pada triwulan II 2026. Maluku Utara mencatat realisasi PMA sebesar Rp39,5 triliun, diikuti DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur.
Sementara itu, dari sisi PMDN, DKI Jakarta masih menjadi yang terbesar dengan nilai investasi Rp58,6 triliun, disusul Jawa Barat sebesar Rp26,9 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp26,8 triliun. Adapun lima besar subsektor realisasi investasi pada triwulan II 2026 dipimpin oleh industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatan sebesar Rp81 triliun atau 15,8 persen.
Selanjutnya, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi mencapai Rp57,3 triliun; pertambangan sebesar Rp53,1 triliun; jasa lainnya sebesar 9,7 persen; serta perdagangan dan reparasi sebesar Rp40,8 triliun.
Rosan juga menyampaikan adanya pergeseran negara asal investasi pada triwulan II 2026. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia pada kuartal tersebut.
“Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, China investasinya lebih agresif melalui Hong Kong, sehingga tempat pertama dari investasi di kuartal kedua ini ditempatkan oleh Hong Kong dengan 5 miliar, Singapura 4,2 miliar, Tiongkok 1,7 miliar, Jepang 0,9 miliar, dan Malaysia 0,7 miliar,” jelas Rosan.
Capaian tersebut mempertegas bahwa Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan. Dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, serta pemerataan investasi ke berbagai daerah, pemerintah optimistis investasi akan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. (BPMI Setpres)