Jaring Aspirasi Kelompok Masyarakat Sipil Di Surabaya, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja Gelar Kegiatan Serap Aspirasi Publik

 
bagikan berita ke :

Rabu, 29 Juni 2022
Di baca 122 kali

Partisipasi masyarakat sipil dalam proses penyempurnaan dan akselerasi implementasi UU Cipta Kerja memiliki peran yang sangat penting dan strategis, melalui pemahaman yang sama akan pentingnya UU Cipta Kerja, diharapkan akan menjadi langkah besar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggimelalui penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan investasi yang berkualitas, ditengah tantangan perlambatan ekonomi dunia saat ini.

 

Berbagai kegiatan mengakselerasi implementasi UU Cipta Kerja telah dan terus akan dilaksanakan, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk membangun optimisme bersama. Selain itu, berbagai diskusi dijalankan untuk menyampaikan saran, maupun mengenali masalah yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang itu sehingga dapat dirumuskan solusinya.

 

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja adalah melalui kegiatan serap aspirasi publik yang diadakan pada Rabu (29/6) di DoubleTree Hotel by Hilton, Surabaya.

 

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh 47 orang dari berbagai kolompok masyarakat sipil, yaitu Aliansi Kepala Desa Provinsi Jawa Timur, Perkumpulan UMKM Surabaya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, penggiat seni, serta organisasi mahasiswa di Provinsi Jawa Timur, permasalahan integrasi aturan, sistem pelayanan izin berusaha, dan Peran UMKM dalam implementasi UU Cipta Kerja menjadi pokok pembahasan.

 

Membuka acara, Dimas Oky Nugroho, Ketua Pokja (Kelompok Kerja) Strategi Sosialisasi UU Cipta Kerja menyampaikan tugas-tugas dari Pokja Strategi Sosialisasi yang salah satunya adalah mengintegrasikan substansi-substansi UU Cipta Kerja, termasuk di dalamnya menerima masukan dari masyarakat.

 

 

“Kami bergerak dalam mendengar masukan dari masyarakat, khususnya berbagai pihak yang terlibat dan berkaitan, serta menjadi stakeholders dari UU Cipta Kerja,” ujar Dimas.

 

Melanjutkan sambutannya, lebih lanjut Dimas menyampaikan bahwa peran satgas ini menjadi semakin strategis pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang salah satu perannya adalah untuk mendengarkan masukan dari para stakeholders.

 

“Mulai dari masyarakat sipil, serikat pekerja, penggiat UMKM dan ekonomi kreatif, teman-teman mahasiswa, lalu juga dari industri kreatif dan teman-teman budayawan yang mana sudut pandangnya menjadi luas, untuk mengoptimalkan kemanfaatan UU ini terhadap masyarakat,” ujar Dimas.

 

Disisi lain, Dimas juga menyampaikan keseriusan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kelas dan memperluas jaringan UMKM, sebagai ujung tombak ketahanan ekonomi nasional ditengah badai perlambatan ekomoni dunia saat ini.

 

Melanjutkan kegiatan, Arif Budisusilo, Anggota Pokja Strategi Sosialisasi UUCK menyampaikan bahwa saat proses penyusunan Rancangan UU Cipta Kerja begitu kompleks untuk menggabungkan banyaknya aturan yang tumpang tindih.