Jelang Keketuaan Indonesia G20 2022, Pemerintah Indonesia dan Perwakilan PBB di Indonesia Perkuat Koordinasi Kerja Sama pada Pleno IUNCF ke-6

Kamis, 25/11/2021 - Pemerintah Indonesia bersama dengan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia kembali menggelar pertemuan sidang pleno Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF). Rangkaian pertemuan IUNCF pada tahun 2021 dilaksanakan secara hybrid sesuai dengan protokol kesehatan. Sebagian peserta mengikuti acara secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan lainnya hadir di Hotel Westin, Jakarta,

Pada tahun ini, sidang pleno ke-6 IUNCF mengusung topik diskusi keketuaan Indonesia pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 2022 mendatang. Keketuaan Indonesia pada KTT G20 yang akan diselenggarakan dengan tema “Recover Together, Recover Stronger” tersebut selaras dengan fokus kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dan PBB pada periode 2020-2024.

Sidang pleno ke-6 IUNCF dibuka bersama oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Febrian Ruddyard dan United Nations Resident Coordinator (UNRC) untuk Indonesia, Valierie Julliand yang bertindak selaku ­co-chair. Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat perwakilan kementerian/lembaga terkait dan badan-badan PBB yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, kedua co-chair menekankan pentingnya upaya multilateral dan relevansi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pembangunan pascapandemi.

Sidang pleno IUNCF diawali dengan agenda penyampaian laporan dari masing-masing Working Group (WG), yaitu WG I on Information Sharing and Cooperation dan WG II on Administration. Sebagai informasi, WG I membahas mengenai pelaksanaan dan capaian program PBB di Indonesia sedangkan WG II membahas isu-isu mengenai koordinasi administratif dalam pelaksanaan program.

Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN), Kementerian Sekretariat Negara, yang diwakili oleh Arrya Tirto Sumarto selaku koordinator WG II on Administration berkesempatan menyampaikan empat topik diskusi pada pertemuan WG II on Administration. Topik pertama tentang update terbaru mengenai sistem pelayanan kepabeanan, kedua tentang update terbaru mengenai negosiasi Perjanjian Tuan Rumah/Host Country Agreement (HCA) serta inisiasi pembuatan pedoman naskah HCA, ketiga tentang update terbaru mengenai prosedur pelayanan Biro KTLN dan peraturan baru terkait prosedur administrasi, dan keempat tentang pelaksanaan program kerja sama teknik dalam kerangka United Nations Socio-Economic Framework (UN SERF).

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan diskusi tematik mengenai keketuaan Indonesia pada KTT G20. Turut mengisi diskusi tematik ini adalah Staf Khusus untuk Penguatan Program-Program Prioritas, Dian Triansyah Djani dan perwakilan PBB, Diandra Kanti Pratami, SDGs Coordination Officer yang masing-masing memberikan paparan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, perwakilan Badan PBB, serta institusi terkait lainnya pun turut aktif dalam diskusi interaktif ini.

Keketuaan Indonesia pada KTT G20 ini diharapkan akan menjadi sebuah momentum krusial dalam sejarah G20. Indonesia tengah berupaya mempromosikan kerja sama multilateral dan inklusivitas guna mendorong partisipasi berbagai pihak untuk bekerja sama membangun kembali dunia pascapandemi dan memastikan terciptanya akses yang adil kepada sumber daya dan layanan kesehatan. Selain itu, Indonesia juga mendorong inisiasi digitalisasi dan transisi energi yang dinilai penting mengingat dunia kini sedang menghadapi ancaman perubahan iklim.

Sejak upaya pembuatan vaksin Covid-19, Indonesia pun sering menyuarakan kesetaraan akses terhadap vaksin dan pendanaan pemulihan pascapandemi. Indonesia berkomitmen akan terus menyuarakan sejumlah kekhawatiran negara berkembang sehingga banyak negara menantikan inisiatif-inisiatif yang akan diambil oleh Indonesia.

PBB menyambut baik semangat yang diusung Indonesia dan mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap kerja sama multilateral. Pertukaran informasi dan keterbukaan akses terhadap pendanaan dan pengetahuan berperan sangat krusial dalam upaya pemulihan pascapandemi. Dukungan ini diwujudkan dengan keterlibatan badan PBB pada sherpa track working group dalam bentuk dukungan pendanaan dan dukungan substantif. PBB juga melihat keketuaan Indonesia sebagai momentum yang tepat untuk menggalakkan promosi SDGs.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri berharap kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Badan PBB dapat mendukung penyelenggaraan KTT G20. Keketuaan Indonesia pada G20 mendatang juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada upaya pemulihan ekonomi dan sosial pascapandemi, serta mengajak negara-negara untuk saling bekerja sama dalam mengakhiri pandemi. (Biro KTLN Kemensetneg-Humas Kemensetneg)