Kolaborasi Program Kerjasama Kehumasan, Kemensetneg Gandeng Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
Pemerintah terus mendorong berbagai strategi kolaboratif dengan sejumlah institusi sebagai langkah penting dalam meningkatkan komunikasi publik. Dengan semangat keterbukaan, seluruh pihak diajak untuk bergandengan tangan agar tiap institusi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut tercermin melalui kunjungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ke Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) pada Selasa (18/11/2025).
Dalam sambutannya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Eddy Cahyono Sugiarto, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus langkah awal dalam melihat potensi kerja sama ke depan. Ia menegaskan bahwa Kemensetneg memiliki peran strategis yang memastikan kelancaran seluruh agenda Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri Sekretaris Negara. Oleh karena itu, kolaborasi ini dipandang sebagai bentuk kerja sama multi-stakeholder yang selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Asta Cita untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul, yang tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
“Pertemuan ini kami pandang sangat penting karena membuka peluang sinergi yang memberikan manfaat nyata. Maka dari itu, kebutuhan akan tata kelola komunikasi publik yang profesional tidak bisa ditawar. Kami melihat UKRI memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis. Kolaborasi seperti ini bukan hanya soal kerja sama formal, tetapi tentang bagaimana perguruan tinggi dapat terlibat secara langsung dalam membangun kualitas komunikasi publik yang berdampak sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat agenda pemerintahan ke depan,” ujar Eddy.
Eddy menambahkan bahwa bentuk kolaborasi ke depan akan dirancang secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, mencakup dukungan teknis, administratif, hingga substantif yang saling menguntungkan. Ia juga menekankan adanya peluang untuk memperluas program kunjungan multi-stakeholder yang selama ini rutin dilaksanakan, termasuk fasilitasi bagi universitas dari berbagai daerah untuk melakukan kunjungan pembelajaran ke Kementerian Sekretariat Negara.
“Inisiatif seperti ini penting untuk membuka wawasan dan memberikan pengalaman langsung mengenai bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan. Kami siap membuka ruang lebih luas agar UKRI dan institusi lainnya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Biro Kerja Sama Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Irman Hariman, menyampaikan bahwa kedatangan Kemensetneg merupakan langkah awal dari rangkaian diskusi yang diharapkan terus berlanjut. Ia menegaskan bahwa UKRI membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk meningkatkan kompetensi dan nilai institusi, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“UKRI saat ini memiliki 15 program studi aktif. Harapannya, kolaborasi ini dapat melahirkan gagasan-gagasan luar biasa yang menjadi keunggulan UKRI ke depan. Inti dari kerja sama ini adalah melaksanakan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan hal tersebut membutuhkan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan elemen komunitas lainnya,” ungkap Irman.
Menambahkan substansi yang sebelumnya dibahas, Pranata Humas Ahli Madya Kemensetneg, Faisal Fahmi menjelaskan bahwa Kemensetneg selalu menjadi institusi yang terbuka bagi kampus yang ingin melakukan benchmarking, termasuk bagi para mahasiswa yang ingin memahami secara langsung bagaimana komunikasi publik di lingkungan Presiden dan Wakil Presiden dijalankan. Menurutnya, program seperti Setneg Mantul Goes to Campus dapat menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam memperluas literasi terkait komunikasi publik yang lebih komprehensif.
“Untuk bidang teknis, fokus Presiden saat ini berada pada penguatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Pada dasarnya, kerja sama ini dapat dikembangkan melalui tiga pilar utama Setneg: hubungan kelembagaan, dukungan Presiden terhadap seluruh pemangku kepentingan, dan keterbukaan pada berbagai bentuk kolaborasi. Karenanya, bila ada rencana kerja sama, kami sangat terbuka untuk mendiskusikannya lebih lanjut,” jelas Faisal.
Sementara itu, Kepala Sekretariat UKRI Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, Gita Eka Sila menjelaskan bahwa kehumasan UKRI masih perlu belajar dan menggali beragam kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia memaparkan beragam tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh UKRI dengan harapan Kemensetneg dapat menjadi mitra dalam proses penguatan dan pengembangan kehumasan dimaksud.
“Karena itu, kami sangat membutuhkan kolaborasi untuk melakukan benchmarking agar UKRI dapat terus memperbaiki sistem kehumasan dan kesekretariatan secara menyeluruh. Pembenahan ini bukan hanya mendukung proses rebranding institusi, tetapi juga memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ungkap Gita.
Dalam forum tersebut, hadir juga jajaran dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, yang turut memberikan berbagai saran dan masukan guna memperkuat arah kerja sama demi mewujudkan pendidikan yang berdampak, meliputi kesempatan magang, keterlibatan UKRI dalam kerja sama internasional, dan penguatan kolaborasi antara UKRI, Kemensetneg, serta instansi pemerintah lainnya.
Direktur Kerja Sama UKRI, Suryaman, menegaskan bahwa kerja sama dengan Kemensetneg tidak seharusnya berhenti pada satu pertemuan saja. Ia memandang bahwa kolaborasi yang dibangun harus berlanjut dalam bentuk program yang terencana, terukur, dan berkesinambungan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dengan landasan yang kuat tersebut, kerja sama diharapkan mampu menghasilkan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh dunia pendidikan.
“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada satu pertemuan saja, tetapi dapat berkembang menjadi kolaborasi jangka panjang yang memiliki agenda rutin dan terukur. Untuk memastikan kesinambungan tersebut, diperlukan kerangka kolaborasi yang jelas, memuat ruang lingkup serta arah langkah yang selaras dengan kebijakan Presiden, termasuk Astacita, sehingga hasilnya benar-benar dapat memberi dampak nyata bagi dunia pendidikan,” ujar Suryaman.
Menambahkan perspektif lain, Dekan Fakultas Pertanian UKRI, M. Arief A. Bisma, menegaskan bahwa penguatan fungsi kehumasan tidak cukup berhenti pada tataran konsep, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret yang disertai pendampingan berkelanjutan.
“Tata kelola humas perlu disusun secara lebih rapi, profesional, dan terukur. Karena itu, diperlukan langkah nyata untuk memperkuat fungsi kehumasan, terutama melalui dukungan dari Kemensetneg. Dengan adanya kolaborasi tersebut, UKRI akan mampu membangun sistem kehumasan yang lebih solid sehingga pada akhirnya memperkuat citra institusi dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Arief.
Pertemuan antara Kemensetneg dan UKRI ini menegaskan pentingnya membangun kolaborasi strategis yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan. Melalui pertukaran perspektif yang konstruktif, kedua pihak sepakat bahwa peningkatan tata kelola humas, pengembangan program kunjungan multi-stakeholder, serta penyusunan kerangka kerjasama jangka panjang merupakan langkah yang diperlukan untuk mendukung visi Presiden dalam mempersiapkan generasi muda yang unggul. Dengan komitmen bersama untuk mendorong profesionalisme, kerja sama ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan ekosistem komunikasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan institusi pendidikan. (ANA – Humas Kemensetneg)