Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (KPRP) terus mengakselerasi pembaruan institusi Polri, termasuk transformasi sistem penegakan hukum yang lebih akuntabel serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap layanan kepolisian yang profesional, transparan, dan responsif.
Sebagai wujud komitmen menghadirkan meaningful participation dalam setiap proses perumusan kebijakan, komisi membuka ruang dialog dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum. Melalui forum audiensi yang diselenggarakan pada Selasa (9/11) di Ruang Aspirasi Kementerian Sekretariat Negara, komisi menghimpun berbagai masukan konstruktif yang diharapkan memperkuat arah reformasi Polri secara lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis aspirasi publik.
Foto: Humas Kemensetneg