Mensesneg Menerima Pengurus Yayasan Kesejahteraan Sekretariat Negara RI

 
bagikan berita ke :

Kamis, 10 April 2008
Di baca 1757 kali

Mensesneg Hatta Rajasa meminta agar kiprah Yayasan Kesejahteraan dalam mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan dan agar membantu menyediakan perumahan bagi Pegawai Sekretariat Negara dengan cara tidak memberatkan. Hal ini disampaikan oleh Mensesneg Hatta Rajasa setelah mendengarkan paparan oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Sekretariat Negara RI Periode 2007-2012 yang juga Kepala Biro Organisasi dan Humas, Deputi Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia Djadjuk Natsir, Rabu (9/4), di Gedung Utama Sekretariat Negara.

“Sudah seharusnya pada saat kita memiliki kewenangan, pikirkan orang yang tidak memiliki kewenangan,” ungkap Mensesneg dihadapan pengurus Yayasan Kesejahteraan. Untuk itu Yayasan Kesejahteraan dalam tujuannya meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Sekretariat Negara RI beserta keluarga pegawai diharapkan memperhatikan peningkatan kesejahteraan dan menyediakan perumahan murah. Mensesneg merasa prihatin dengan kesejahteraan pegawai negeri sipil khususnya dalam hal mendapatkan rumah murah

Menurutnya ada tiga hal yang memberatkan bagi PNS dan patut diperhatikan oleh Yayasan Kesejahteraan. Tiga hal tersebut adalah masalah pangan, transportasi, pendidikan dan kesehatan.

Terhadap masalah penyediaan perumahan bagi PNS, Yayasan Kesejahteraan yang telah berdiri sejak tahun 1977 ini , telah membangun rumah pegawai golongan I dan II di daerah Sunter dan Plumpang, Jakarta Utara sebanyak 1032 unit.

Dalam kesempatan ini Mensesneg ingin agar PNS di lingkungan Sekretariat Negara mudah mendapatkan rumah. Oleh karena itu Mensesneg Hatta Rajasa berharap agar Yayasan Kesejahteraan mendukung PNS di lingkungan Sekretariat Negara dalam upaya mencari perumahan dengan harga terjangkau, terutama untuk pensiunan yang masih belum memiliki rumah sendiri.

Mensesneg juga merasa sedih melihat masih banyak PNS yang menyisihkan 30% pendapatannya untuk transportasi dan makan. Bayangkan saja jika PNS tersebut rumahnya sangat jauh dari kantor, misalnya Bekasi, Karawang atau bahkan lebih jauh dari Karawang. “Mungkin ini disebabkan hanya perumahan di daerah tersebut yang bisa dibeli,” ujarnya.

 Maka dari itu Mensesneg minta agar Yayasan Kesejahteraan dalam memberikan bantuan pinjaman dana perumahan memprioritaskan pegawai yang belum memiliki rumah dengan cara tidak memberatkan.

Dalam hal peningkatan kesejahteraan dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan, Mensesneg menghimbau agar para pengurus menjalankan kepengurusan ini dengan berdasarkan undang-undang. Dan Mensesneg menegaskan walaupun pekerjaan sebagai pengurus yayasan bukanlah pekerjaan utama namun pengurus hendaknya tidak boleh asal-asalan dalam bekerja.

Yayasan Kesejahteraan berdiri pada 22 Agustus 1977 dengan lima orang pendiri yakni Sudharmono, S.H., Ismail Saleh, S.H., Ali Affandi, drs. Sumawan Tjokroprawiro dan Krishnamurti Samil. Sampai saat ini upaya yang telah dilaksanakan Yayasan Kesejahteraan antara lain memberikan beasiswa pendidikan bagi putra-putri pegawai Sekretariat Negara, pemberian dana subsidi makan siang pegawai Setneg, kegiatan sosial terutama peningkatan prasarana dan sarana lingkungan komplek Setneg dan pemberian bantuan korban banjir. 

Rapat antara Mensesneg Hatta Rajasa dan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Sekretariat Negara RI ini selain dihadiri oleh seluruh pengurus Yayasan Kesejahteraan Sekretariat Negara RI juga dihadiri oleh Sesmen Sesneg Rildo Ananda Anwar dan Deputi Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia Bambang Prajitno. (REDAKSI)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0