Senin, 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia. Tak hanya meningkatkan akses pendidikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa kehadiran sekolah ini merupakan langkah berani sekaligus bagian dari strategi besar pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan.
“Kita juga harus berpikir berani dan berpikir out of the box untuk memutus rantai kemiskinan. Kita tidak bisa menunggu, oleh karena itulah kita memberanikan diri untuk kita mewujudkan sekolah rakyat ini,” ujar Mensesneg usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi, yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/01/2026).
Sejak beroperasi secara bertahap mulai Juli 2025 lalu, sebanyak 166 sekolah rakyat mampu memberikan akses pendidikan bagi 15.954 siswa yang berasal dari keluarga yang berada di desil 1 dan desil 2 Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah rakyat ini memang khusus diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang berada di level yang paling membutuhkan atau paling sulit secara ekonomi. Lima belas ribu siswa, baik dari usia SD, SMP, maupun SMA yang telah mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, hingga tahun 2029 pemerintah menargetkan untuk dapat mengoperasikan sebanyak 500 sekolah rakyat dengan target 1.000 siswa di setiap sekolahnya.
“Kita di tahun ini akan membangun di 104 titik sekolah rakyat yang ideal. Mohon doa restunya supaya proses pembangunan lancar dan akan menambah, menampung lebih banyak lagi adik-adik kita yang bisa mengenyam pendidikan,” kata Mensesneg.
Lebih lanjut Mensesneg juga menyampaikan sejumlah inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di tanah, di antaranya renovasi sekolah, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan interactive flat panel (IFP) untuk pembelajaran digital.
“Inilah tujuan bernegara bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat kita, terutama dalam hal kesempatan mengakses pendidikan. Jadi ekonomi kita benahi, pangan kita amankan, dan pendidikan menjadi salah satu kuncinya untuk kebangkitan kita menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Mensesneg. (DND/UN-Humas Kemensetneg)