Optimalkan Partisipasi Bermakna, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja Serap Aspirasi Serikat Buruh dan Pekerja di Semarang

 
bagikan berita ke :

Senin, 26 September 2022
Di baca 227 kali

Partisipasi masyarakat dalam proses penyempurnaan dan implementasi UU Cipta Kerja memiliki peran yang sangat penting dan strategis, melalui pemahaman yang sama akan pentingnya UU Cipta Kerja, diharapkan akan menjadi langkah besar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi,  melalui penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan investasi yang berkualitas, ditengah tantangan perlambatan ekonomi dunia saat ini.

 

Berbagai kegiatan guna menjaring pertisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) utamanya dalam mengakselerasi implementasi UU Cipta Kerja telah dan terus akan dilaksanakan, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk membangun optimisme bersama. Selain itu, berbagai diskusi dijalankan untuk menampung aspirasi, maupun mengenali masalah yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang itu sehingga dapat dirumuskan solusinya.

 

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja adalah melalui kegiatan serap aspirasi publik khususnya pada klaster ketenagakerjaan yang diadakan pada hari Senin (26/9) di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan diselenggarakan atas Kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah yang baik dalam melakukan dialog dan diskusi yang konstruktif yang dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagaimana disampaikan oleh Eddy Priyono, Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dalam sambutan pembukanya mewakili Pimpinan Satgas.

 

Lebih lanjut Eddy menyampaikan bahwa salah satu arah pembangunan dalam RPJMN adalah bagaimana reformasi regulasi dijalankan yang salah satunya melalui pendekatan Omnibus Law dalam penyusunan UU Cipta Kerja.

 

Omnibus Law menjadi sesuatu yang baru untuk menyelesaikan tantangan reformasi regulasi saat ini, dengan melakukan sinkronisasi regulasi agar tidak tumpang tindih, dalam aturan tersebut buruh dan pengusaha bukanlah pihak yang selalu bertentangan. sebagian besar kepentingan antara buruh dan pengusaha juga sama. Kalau tidak ada buruh, pengusaha tidak bisa berusaha dan sebaliknya. Kita ingin melihat ini sebagai sebuah keseimbangan,” tutur Eddy yang juga merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden.

 

Tujuan utama dibentuknya UU Cipta Kerja ini adalah bagiamana mengakselerasi penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, pemerintah secara normatif harus berdiri di semua kelompok. Oleh sebab itu, pemerintah ingin ada keseimbangan antara pekerja dan pengusaha, sambung Eddy.