Pemerintah terus memperkuat strategi penanganan dampak El Niño dan musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia untuk menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Hingga 5 Agustus 2026, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan penanganan kekeringan pada 492 lokasi di seluruh Indonesia.
Dari 492 lokasi tersebut, sebanyak 105 lokasi merupakan area sawah seluas 22.210 hektare yang ditangani untuk menjaga produktivitas pertanian. Sementara itu, 387 lokasi merupakan kawasan permukiman untuk melayani kebutuhan air bersih bagi 155.228 jiwa. Dari keseluruhan lokasi, sebanyak 442 lokasi telah selesai ditangani dan 50 lokasi masih dalam proses.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, air merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan sehingga penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu.
“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody seperti dikutip dari laman Kementerian PU pada Jumat (07/08/2026).
Penanganan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah darurat, baik untuk sektor pertanian maupun permukiman. Di sektor pertanian, upaya meliputi pemompaan air dari sungai ke areal sawah, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder, perbaikan saluran tersier, pemasangan sandbag, optimasi saluran, serta pemasangan pipa pengaliran air.
Sementara pada sektor permukiman, penanganan difokuskan pada distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor, penyambungan jaringan pipa, serta kajian potensi sumber air. Pemerintah juga menyiagakan peralatan, pompa bergerak, armada tangki air, serta balai Kementerian PU di seluruh Indonesia untuk memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan lapangan.
Selain penanganan darurat, Kementerian PU juga terus melakukan pemantauan kondisi sumber daya air dan pengaturan operasi bendungan secara adaptif untuk menjaga ketersediaan air baku, irigasi, dan kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah juga memanfaatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada kondisi tertentu. Salah satunya dilaksanakan di Bendungan Jatiluhur pada 30 Juli 2026 sebagai langkah mitigasi tambahan untuk menjaga ketersediaan air di wilayah layanan bendungan. (Humas KemenPU/DND – Humas Kemensetneg)