Pengantar Presiden RI - Rapat Paripurna Kabinet Kerja Tentang Evaluasi..., Jakarta, 7 Desember 2016

 
bagikan berita ke :

Rabu, 07 Desember 2016
Di baca 759 kali

PENGANTAR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
RAPAT PARIPURNA KABINET KERJA TENTANG EVALUASI
UJIAN NASIONAL, REVISI PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, INVESTASI, INKLUSI KEUANGAN, VOCATIONAL SCHOOL DAN VOCATIONAL TRAINING, PARIWISATA, INFRASTRUKTUR,
SERTA INEFISIENSI BIROKRASI
KANTOR PRESIDEN, JAKARTA
7 DESEMBER 2016
Dalam Rapat Paripurna Kabinet Kerja pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama nanti akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai evaluasi Ujian Nasional. Tapi, sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan beberapa hal, dan nanti juga dilanjutkan dengan mengenai revisi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Kepala LKPP.

Sebelum dua hal tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, yang berkaitan dengan investasi. Sekali lagi, dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi memegang peran yang sangat penting sekali bagi pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh kementerian yang berkaitan dengan investasi, betul-betul berikan perhatian yang khusus mengenai investasi ini. Saya ingin agar 2017 realisasi investasi itu betul-betul memberikan peningkatan capital inflow, betul-betul memberikan peningkatan arus modal dan arus uang masuk ke negara kita sehingga pertumbuhan ekonomi itu betul-betul konkret dan bisa kita lihat di tahun 2017.

Saya kira target investasi di 2017 sudah saya sampaikan, Rp 670 triliun. Dan berikutnya tahun depannya, tahun 2018, kira-kira Rp 840 triliun. Ini betul-betul seluruh kementerian agar memberikan dukungan.

Di Kementerian ESDM, terutama investasi-investasi yang besar di Kementerian ESDM, dorong agar segera terealisasi. Yang berkaitan dengan minyak dan gas, yang berkaitan dengan listrik, dorong agar realisasi itu betul-betul secepat-cepatnya ada. Jangan yang diceritakan kepada saya hanya PPA, PPA, PPA. Target kita kan bukan PPA-nya, melainkan realisasi, ada financial closing, kemudian ada arus uang masuk, kemudian realisasi di lapangan ada, kemudian rekruimen tenaga kerja juga berjalan. Itulah goal yang kita inginkan.

Kalau arus investasi, arus uang masuk bisa betul-betul konkret, saya kira angka target pertumbuhan 5,1 bisa kita lampaui. Saya yakin sekali, bisa.

Tapi sekali lagi, agar seluruh kementerian, baik yang berkaitan dengan tadi, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, mengenai investasi di bidang pariwisata, semuanya aktif. Investasi di bidang pertanian, investasi di bidang kerja sama, misalnya BUMN, investasi di bidang industri, semuanya, investasi di bidang infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, airport, semuanya, saya kira betul-betul semua menteri harus memperhatikan ini agar segera ada realisasi yang konkret.

Yang kedua, yang berkaitan dengan inklusi keuangan (financial inclusion). Saya minta agar ini betul-betul digenjot agar tabungan kita bisa meningkat tajam, dan dikoordinasi oleh Menko Perekonomian dan juga Menko PMK karena menyangkut misalnya pelajar, misalnya nelayan, misalnya petani. Dorong mereka semua agar bisa masuk ke sistem keuangan kita, bisa masuk ke banking system kita, sehingga tabungan nasional kita bergerak naik sesuai target yang kita inginkan.

Yang ketiga, yang berkaitan dengan vocational school dan vocational training agar besar-besaran. Saya jangan diceritain kalau hanya 1.000, 2.000, atau 10.000. Yang kita  butuhkan ini jutaan.

Jadi, Kementerian Dikti, Kementerian Dikbud, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, semuanya saya minta untuk bekerja sama, mendorong agar swasta juga ikut bergerak dalam bidang ini, terutama yang vocational training, sehingga muncul lembaga-lembaga vocational training di daerah dari swasta. Itulah yang kita inginkan. Kalau hanya kita saja, apalagi hanya BLK, enggak mungkinlah kita bisa menciptakan training secara besar-besaran.

Saya kira yang paling penting adalah membuat kebijakan, membuat regulasi, agar swasta berbondong-bondong masuk ke sini. Saya tahu, BUMN juga punya kemampuan karena sudah memiliki, seperti yang saya lihat, kayak Pelindo itu memiliki, tapi juga tidak dalam jumlah yang banyak. Yang kita butuhkan ini jumlah yang banyak, yang jutaan sehingga, mendorong swasta untuk masuk ke bidang ini, yang diperlukan adalah regulasinya.

Yang keempat, yang berkaitan dengan pariwisata. Ini akan menggerakkan ekonomi. Dan saya lihat, target yang diberikan oleh Menteri Pariwisata di 2017 cukup menjanjikan, 15 juta turis. Saya kira sebuah target yang tidak kecil, tetapi sudah ditargetkan oleh Menteri Pariwisata.

Saya kira semua kementerian saya harapkan dukungannya terhadap program ini, baik di Kementerian Perhubungan. Misalnya airlines yang menyangkut masalah wisata ini, jangan ada yang dipersulit. Semuanya didorong, semuanya dibantu agar hal yang berkaitan dengan pariwisata ini betul-betul bisa kita lakukan.

Kemudian infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata, baik yang berupa airport, yang berupa jalan, yang berupa fasilitas-fasilitas pariwisata yang lainnya, ini juga agar bisa disegerakan, agar 10 destinasi baru wisata kita ini betul-betul siap untuk menerima turis dari luar maupun dari dalam negeri.

Yang kelima, yang berkaitan dengan infrastruktur. Di lapangan saya lihat persoalan-persoalan yang ada tidak banyak. Saya kira silakan dilanjutkan terus agar infrastruktur ini bisa dipercepat, dan nantinya akan berdampak pada biaya logistik dan biaya transportasi yang lebih murah.

Yang terakhir, yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi. Saya minta di Kemenpan, di Kementerian Keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi ini betul-betul diperhatikan. Dan saya minta ada sebuah perombakan yang memberikan terobosan, sehingga ini bisa kita buat dengan membuat regulasi-regulasi yang baru, yang pada intinya semua yang berkaitan dengan birokrasi kita ini menjadi efisien, menjadi efektif.

Kemudian saya persilakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan mengenai Ujian Nasional. Saya persilakan.

(Acara dilanjutkan secara tertutup)

*****
Biro Pers, Media dan Informasi
Sekretariat Presiden