Dalam rangka melanjutkan serangkaian kegiatan penyerapan aspirasi terkait percepatan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) secara berkelanjutan terus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap transformasi Polri melalui public hearing yang digelar di berbagai daerah. Salah satunya, public hearing yang melibatkan perwakilan berbagai elemen masyarakat Bali di Universitas Udayana, Bali, pada Jumat (19/12/2025).
Membuka sesi audiensi, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mohammad Mahfud MD, menyampaikan bahwa dalam rangkaian penyerapan aspirasi yang telah dilaksanakan, KPRP telah bertemu dengan lebih dari 87 kelompok masyarakat di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa penyerapan aspirasi di daerah adalah langkah penting untuk mengumpulkan beragam masukan dalam upaya memperbaiki institusi kepolisian, khususnya guna mengembalikan peran Polri agar selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional.
“Kami berharap dapat memperoleh aspirasi dan masukan dari bapak-bapak sekalian, baik untuk memperbaiki, menguatkan, maupun mempertahankan berbagai hal positif yang telah berjalan dengan baik,” ungkap Mahfud.
Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana dalam sambutannya selaku tuan rumah menilai bahwa kegiatan penyerapan aspirasi tersebut merupakan langkah strategis sekaligus memiliki arti penting dalam mendorong reformasi di tubuh Polri. Melalui kesempatan tersebut, ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan reformasi Polri agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
“Mengingat kedudukan dan peran Polri yang sangat vital dalam menjaga stabilitas dan ketertiban nasional, maka reformasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan,” ujar Sudarsana.
Dukungan terhadap percepatan reformasi polri juga disampaikan oleh Kapolda Bali Daniel Adityajaya. Ia menegaskan bahwa melalui berbagai program dan inovasi, Polda Bali turut memberikan dukungan penuh terhadap upaya percepatan reformasi Polri agar semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Polda Bali turut mendukung percepatan Reformasi Polri melalui pelaksanaan berbagai program yang saat ini sedang dijalankan dan terus dievaluasi secara berkelanjutan,” tegas Daniel.
Melalui kesempatan ini, perwakilan dari Majelis Desa Adat Bali I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, menyampaikan apresiasinya atas koordinasi yang selama ini terjalin antara Majelis Desa Adat dan Kepolisian Bali. Ia mengungkapkan bahwa Majelis Desa Adat kerap bekerja sama dengan Polda maupun Polresta yang secara aktif ikut serta membantu penanganan berbagai persoalan dan kasus di masyarakat.
“Kami memandang bahwa yang perlu disampaikan tidak hanya hal-hal yang bersifat kritis, tetapi juga praktik-praktik baik yang telah berjalan. Keberadaan dan peran Polri sangat kami butuhkan. Oleh karena itu, reformasi Polri perlu terus dilakukan agar institusi kepolisian semakin kuat, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat,” ungkap Rai.
Hadir pula dalam forum penyerapan aspirasi ini, tokoh masyarakat Bali sekaligus mantan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika. Dalam kesempatan itu, Mangku Pastika menyampaikan pandangannya bahwa salah satu aspek yang perlu dibenahi dalam tubuh Polri saat ini adalah mekanisme rekrutmen anggota kepolisian. Menurutnya, batasan tingkat pendidikan calon anggota Polri idealnya berada pada jenjang sarjana. Hal tersebut dinilai penting karena lulusan sarjana umumnya memiliki tingkat kedewasaan dan kematangan berpikir yang lebih baik dibandingkan lulusan sekolah menengah atas (SMA).
“Saat ini terdapat banyak lulusan S1 yang belum terserap dunia kerja, sementara secara kedewasaan dan kematangan berpikir, lulusan sarjana dinilai lebih siap. Selain itu, masa pendidikan di akademi yang relatif singkat, yakni sekitar satu tahun, menuntut calon anggota yang telah memiliki dasar pengetahuan, kedewasaan, dan kapasitas intelektual yang memadai,” ujar Mangku Pastika.
Menambahkan pandangan Mangku Pastika terkait rekrutmen Polri, akademisi I Gede Yusa turut menyampaikan usulannya agar KPRP memberikan perhatian khusus terhadap proses rekrutmen kepolisian serta memperkuat sistem pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Terlepas dari hal tersebut, Yusa menyampaikan apresiasinya terhadap Kepolisian Daerah Bali yang dinilai telah memperhatikan dan mengakomodasi kearifan budaya lokal dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Pelibatan masyarakat lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat dan dikembangkan.” ungkap Yusa.
Apresiasi terhadap kinerja positif Polri juga disampaikan oleh perwakilan mahasiswa yang hadir, salah satunya I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa. Selain menyampaikan apresiasi, Oka juga memberikan sejumlah masukan konstruktif sebagai bahan perbaikan Polri ke depan.
“Hal-hal terkait keterbukaan informasi dan digitalisasi tersebut perlu dimaksimalkan tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga secara nasional, agar masyarakat dapat mengetahui dan memantau kinerja kepolisian secara lebih terbuka.” ucap Oka.
Muhammad Sukedi, perwakilan dari kelompok profesi di Bali, turut menyampaikan pandangannya, khususnya mengenai aspek kesejahteraan anggota kepolisian. Ia menilai bahwa peningkatan kesejahteraan personel Polri perlu menjadi perhatian serius seiring dengan tingginya tuntutan dan ekspektasi masyarakat.
“Gaji Polri saat ini dinilai masih relatif kecil dibandingkan dengan tuntutan dan ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi,” ungkap Sukedi.
Akademisi dari Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa (IGB) Denpasar, I Nyoman Alit Putrawan, menekankan bahwa komitmen Polri kepada negara tidak hanya terbatas pada sumpah jabatan, tetapi juga merupakan ikrar moral untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Ia berharap upaya reformasi Polri mampu mengembalikan peran institusi kepolisian agar semakin profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Reformasi Polri diharapkan mampu mengembalikan institusi kepolisian ke jalan yang benar, yakni sebagai penjaga keamanan, keadilan, dan keharmonisan bagi seluruh masyarakat,” ucap Sugriwa.
Akademisi Universitas Udayana Ida Bagus Surya Dharma Jaya menilai bahwa berbagai masukan yang disampaikan oleh perwakilan kelompok masyarakat merupakan kontribusi penting dalam mendorong percepatan reformasi Polri. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah kekhawatiran yang berkembang di masyarakat terhadap institusi Polri berangkat dari pengalaman serta praktik yang terjadi di lapangan.
“Isu-isu tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan ketimpangan, baik dalam penegakan hukum maupun dalam hubungan dan kewenangan antar instansi,” tegas Surya.
Menanggapi berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut, anggota KPRP Mohammad Mahfud MD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi ini tidak bersifat seremonial semata, karena seluruh masukan yang dihimpun akan diolah dan disusun menjadi rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Hasil dari proses tersebut juga akan disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
“Reformasi ini tidak hanya terbatas pada Polri, melainkan Polri harus menjadi contoh bagi institusi lain agar proses perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujar Mahfud. (WNS - Humas Kemensetneg)