Percepat Reformasi Polri, Komisi Turun Langsung Libatkan Media dan Masyarakat Maluku
Sebagai bagian dari upaya mempercepat agenda reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menggelar public hearing bersama masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Maluku. Kegiatan yang akan berlangsung pada Jumat (12/12/2025) di Universitas Pattimura (UNPATTI) tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi, masukan, serta rekomendasi dari masyarakat sebagai landasan penyusunan kebijakan reformasi yang lebih responsif dan efektif.
Untuk mendukung upaya tersebut, Tim Sekretariat KPRP melakukan kegiatan pendahuluan berupa kunjungan ke sejumlah kantor media lokal di Kota Ambon, Maluku dan dinas pemerintahan terkait pada Kamis (11/12/2025). Kunjungan ini bertujuan memperkuat partisipasi publik dan meningkatkan kolaborasi dengan media lokal dan pemangku kepentingan informasi dalam mendiseminasikan program reformasi Polri. Institusi dan kantor media yang dikunjungi antara lain Kantor Berita Tribun Ambon, serta Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Maluku, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
Dalam kunjungan tersebut, anggota Sekretariat KPRP Akhmad Firmannamal menjelaskan bahwa public hearing atau audiensi hingga 10 Desember 2025 telah dilakukan sebanyak 16 kali yang dihadiri oleh 78 kelompok masyarakat seperti advokat, aktivis lingkungan, lembaga perempuan, anak, dan disabilitas, Kompolnas, Ombudsman RI, LPSK, pers dan media, hingga organisasi keagamaan di Jakarta.
“Kegiatan audiensi atau serap aspirasi tersebut saat ini masih terpusat di Jakarta. Untuk memperluas pelibatan masyarakat secara menyeluruh, KPRP berencana jemput bola atau turun langsung ke beberapa kota agar dapat mendengarkan aspirasi dan isu-isu yang berkembang di daerah untuk menjadi bahan masukan bagi Komisi dalam merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto,” ujar Firman.
Firman juga menyampaikan permohonan bantuan media lokal untuk berpartisipasi aktif dalam mendiseminasikan kegiatan public hearing ini. Keterbukaan dan kolaborasi dengan berbagai media diharapkan dapat menyebarkan informasi program kerja pemerintah kepada masyarakat secara lebih luas dan efektif.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Stasiun TVRI Maluku Fani Latupeirissa menyampaikan apresiasi dan menyambut baik ajakan untuk mendiseminasikan kegiatan public hearing di UNPATTI. Ia berharap kolaborasi ini menjadi langkah awal kerja sama intensif antara Stasiun TVRI Maluku dan pemerintah pusat.
“Kami menyambut baik pelibatan media seperti TVRI dalam mendukung kesuksesan program pemerintah. Terkait dengan kegiatan KPRP, kami akan turut melakukan peliputan dan penyebaran informasi dalam beragam segmen yang kami miliki saat ini,” ungkap Fani.
Dalam kesempatan terpisah, Manajer Tribun Ambon Fandi Wattimena menyambut baik langkah KPRP dalam upaya meningkatkan kinerja dan integritas kepolisian. Ia menilai keterlibatan media dalam proses reformasi Polri merupakan langkah strategis untuk memastikan transparansi sekaligus memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Fandi juga menyatakan komitmen Tribun Ambon untuk terus mendukung penyampaian informasi yang akurat dan konstruktif terkait proses reformasi tersebut.
“Fungsi kepolisian sangat krusial dalam menangani berbagai kasus konflik yang masih kerap terjadi di Ambon. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan komunikasi antara kepolisian, media, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas di daerah,” jelas Fandi.
Menutup rangkaian media visit di Kota Ambon, Tim Sekretariat KPRP menyambangi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Diskominfo Provinsi Maluku Melky Lohy menekankan langkah strategis komunikasi yang dapat dilakukan instansinya dalam membantu kelancaran proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik selama kegiatan KPRP berlangsung.
“Kami siap sedia mendukung penuh setiap langkah KPRP di wilayah kerja kami saat ini, serta berkomitmen menjadi jembatan komunikasi yang transparan dan efektif dengan media lokal, serta memastikan informasi reformasi Polri dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat Maluku,” ungkap Melky.
Kegiatan media visit di daerah ini merupakan salah satu langkah strategis KPRP untuk memastikan keterlibatan publik dan menyerap lebih banyak aspirasi masyarakat daerah dalam proses reformasi Polri. Kehadiran KPRP bukan sekadar formalitas dalam menindaklanjuti berbagai isu yang berkembang, melainkan wujud komitmen nyata untuk mendorong perbaikan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan media dan pemangku kepentingan lokal, KPRP berharap proses reformasi menjadi lebih inklusif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (WNS/NES - Humas Kemensetneg)