Presiden Intruksikan Kepala Daerah Tepati Janji Kampanye

 
bagikan berita ke :

Kamis, 21 Februari 2008
Di baca 836 kali

 

"Jangan sewaktu pilkada mereka mengkampanyekan biaya kesehatan murah, biaya pendidikan murah. Tetapi setelah terpilih mengabaikan itu semua, dalam kesempatan ini sekaligus saya instruksikan kepada kepala daerah memenuhi janjinya," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers, seusai memimpin Rapat Terbatas (ratas) Kabinet, di Departemen Kesehatan, Jakarta, Rabu (20/2).

 

Presiden meminta, agar calon kepala daerah hati-hati dalam memilih tema dalam kampanye. Karena masalah tema dan janji kampenya dalam pilkada kerap masyarakat menagihnya ke pemerintah pusat.

 

"Saya dan Pak Wapres serta menteri terkait yang ditagih oleh masyarakat mengenai itu. Jadi hati-hati dalam tema kampanye pilkada," pesan Presiden sembari menoleh ke arah Wapres Jusuf Kalla yang berdiri disampingnya.

Selain Menkes Siti Fadilah Supari, ratas dihadiri antara lain Menko Perekonomian Boediono, Menkokesra Aburizal bakrie, Mendiknas Bambang Sudibyo, MenPan Taufik Efendi.

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Yudhoyono meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program Asuransi Kesehatan Rakyat Miskin (Askeskin). Agar bisa secara obyektif diketahui apakah benar telah terjadi penggelembungan jumlah tagihan dari PT Askes ke Depkes.

"Audit menyeluruh perlu dilakukan karena ada masalah dalam program tersebut," kata Presiden.

 

Presiden menginginkan program yang ditujukan untuk kebaikan masyarakat itu, ditingkat lapangan juga dilaksanakan dengan baik. Presiden tidak akan terburu-buru menyatakan terjadi penyimpangan di lapangan sebelum ada hasil audit.

 

Diakui Presiden, untuk sebuah program yang baru berjalan 3 tahun adalah wajar bila terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Maka berdasarkan hasil audit itu pula bisa dirumuskan apa langkah sinergi mekanisme dan perbaikan di masa mendatang sesuai kemampuan negara.

"Saya tidak mau buru-buru katakan ada penggelembungan. Biar audit memutuskan secara obyektif. Kenapa belum dibayar. Kalau memang betul ada penyimpangan, tentu mendapat sanksi. Tapi kalau masalahnya karena belum cukup tahu, ya kita bikin cukup," kata Yudhoyono.

 

 

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0