Presiden Jokowi Ingin Bulog Kembali Jadi Badan Penyangga Pangan

 
bagikan berita ke :

Selasa, 06 Januari 2015
Di baca 1339 kali

“Presiden menginginkan subsidi pupuk dan benih dihapus dan  dialihkan. Bulog yang mengatur harga eceran tertinggi untuk beras, jagung, kedele untuk  menjamin harga dan pasar bagi produksi petani,” kata Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Dr Aviliani, dalam keterangannya kepada  pers usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/1).

Menurut Aviliani, agar mampu menjalankan fungsinya menjaga stabilitas harga kebutuhan sehari-hari, pemerintah akan memperkuat Bulog.

Selama ini Bulog hanya menjaga cadangan beras pemerintah serta menyalurkan beras untuk kelompok rumah tangga miskin (raskin).

Perum BULOG, kata Aviliani,  berguna untuk mengontrol harga pangan dan menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri.

Dia mencontohkan, jika ada pangan impor yang masuk ke Indonesia, harganya harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Perum Bulog.

Aviliasi mengemukakan, Indonesia saat ini belum bisa menjadi pemimpin dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat kawasan Asia-Pasifik karena selama ini masih tergantung pada impor pangan dan belum bisa menjadi negara peng-ekspor. “Menjaga harga dalam negeri sendiri susah, apalagi untuk negara lain,” katanya.

BUMN Motor Pembangunan

Kepada Pengurus Pusat ISEI, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya untuk menjadikan BUMN sebagai motor pembangunan. Dalam upaya itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah sudah mengurangi deviden dan menambah penyertaan modal.

“Presiden akan mengubah peran BUMN menjadi lebih besar dengan memperbanyak fungsi komersial. Terutama di Indonesia Timur yang tidak ada swasta yang tertarik BUMN akan diandalkan,” kata Aviliani.

Pengurus Pusat ISEI yang menghadap Presiden Jokowi dipimpin oleh Ketua Harian Muliaman D Hadad. Kedatangan ISEI hari ini adalah menyampaikan rekomendasi sidang Pleno pada September tahun 2014.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Sekretaris Negara Pratikno. (sumber: www.setkab.go.id)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
2           1           1           0           0