Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penertiban konsesi sumber daya alam (SDA) yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Menurut Kepala Negara, pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan izin dan memastikan pihak tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola SDA secara optimal.
“Kalau kita bicara pemerintah kita, kita harus tahu tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” tegas Presiden dalam sambutannya di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
Untuk memastikan pemanfaatan kekayaan alam berjalan optimal, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengambil tindakan tegas terhadap konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata. Presiden menekankan bahwa izin konsesi yang tidak dikerjakan selama lebih dari dua tahun harus dicabut.
“Kita hormati siapapun. Saya berkali-kali menyampaikan, bangsa Indonesia ini dasarnya adalah bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang suka dengan tamu. Dasar kita begitu, tapi kadang-kadang keramahan kita, kebaikan kita, kadang-kadang menjadi naif,” ucapnya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah penertiban tersebut dilandasi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kekayaan nasional dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Kepala Negara, besarnya potensi ekonomi dan SDA Indonesia harus diiringi dengan keberanian untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” tutur Presiden. (BPMI Setpres)