Presiden Prabowo Tegaskan BUMN Milik Rakyat, Restrukturisasi Dorong Efisiensi dan Kinerja

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) merupakan milik seluruh rakyat Indonesia dan harus dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Melalui restrukturisasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah bersama Danantara, jumlah BUMN tidak produktif terus dipangkas, biaya operasional berhasil dihemat, sementara kinerja dan kontribusi perusahaan negara menunjukkan peningkatan.

“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegas Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat (14/08/2026).

Presiden mengungkapkan bahwa pada saat Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk berbagai anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Menurut Presiden, jumlah tersebut terlalu besar dan di antaranya terdapat perusahaan yang tidak produktif sehingga perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh.

Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 menjadi paling banyak 300 perusahaan sehingga hanya BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi rakyat yang dipertahankan.

“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyebut perampingan tersebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun, antara lain dari biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas. Pemerintah menargetkan penghematan meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.

“Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” ungkap Kepala Negara.

Selain efisiensi, Presiden menyampaikan bahwa pembenahan BUMN mulai tercermin pada peningkatan kinerja perusahaan negara. Dalam enam bulan pertama 2026, keuntungan PT TIMAH mencapai Rp2,7 triliun atau sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih PT Semen Indonesia juga meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.

Perbaikan turut dilakukan terhadap Garuda Indonesia. Hingga Juni 2026, sebanyak 20 pesawat yang sebelumnya tidak beroperasi berhasil direaktivasi sehingga jumlah pesawat aktif menjadi 104 unit. Presiden berharap Garuda Indonesia dapat kembali mencatat keuntungan secara berkelanjutan pada awal 2027.

Di sisi tata kelola, Presiden menegaskan tidak akan menoleransi laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Pemerintah telah melakukan koreksi terhadap laporan sejumlah BUMN untuk memastikan setiap angka yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya tidak mau toleransi permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” tegas Presiden.

Setelah dilakukan pembenahan, keuntungan BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025 atau naik 75,3 persen. Sementara itu, dividen BUMN pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun. Jika dihitung setelah dikurangi penyertaan modal negara (PMN), kontribusi bersih BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025 dan diproyeksikan mencapai Rp200 triliun pada 2026 tanpa PMN.

“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” ujar Presiden seraya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran Danantara.

Presiden menambahkan bahwa peningkatan kinerja BUMN tersebut selanjutnya digunakan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi. Melalui Danantara, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah dilakukan groundbreaking sepanjang 2026, mencakup pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga smelter alumina menjadi aluminium yang diharapkan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja.

Pemerintah juga akan memperkuat strategi upstreaming dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan terbaik dunia untuk memperoleh teknologi, kekayaan intelektual, manajemen, pasar, serta pengalaman yang dibutuhkan guna memperkuat perekonomian nasional. (BPMI Setpres)