Sambutan Presiden RI - Penyerahan DIPA 2017 dan Anugerah Danarakca 2016, Jakarta, 7 Desember 2016

 
bagikan berita ke :

Rabu, 07 Desember 2016
Di baca 795 kali

SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENYERAHAN DIPA 2017 DAN ANUGERAH DANARAKCA

2016 BAGI DAERAH BERKINERJA BAIK

ISTANA NEGARA, JAKARTA

7 DESEMBER 2016

 

 

 

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

 

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia,

Yang saya hormati para Pimpinan, Ketua Lembaga Negara,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja,

Yang saya hormati para Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Lembaga Pemerintahan Nonkementrian,

Hadirin dan Tamu Undangan yang berbahagia,

 

Tadi sudah diserahkan DIPA untuk 87 kementerian/lembaga dengan nilai Rp 763,6 triliun, serta DIPA transfer daerah dan Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp 764,9 triliun.

 

Pertama, saya ingin menekankan kembali bahwa dengan APBN 2017 yang mencapai 2.080,5 triliun kita harus semakin fokus dalam bekerja. APBN harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum perkembangan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global. Tapi jangan terpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan melambatnya ekonomi global, karena ini bisa menciptakan kita kadang-kadang khawatir, kadang-kadang takut, kadang-kadang pesimis.

 

Yang kita inginkan adalah sekarang ini bekerja dengan rasa optimisme yang tinggi, dan juga lebih fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta menekan pengangguran. Dan dengan bekerja lebih fokus, maka saya berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5%, tingkat pengangguran menjadi 5,6%, serta Gini Ratio kesenjangan dapat ditekan jadi 0,39.

 

Kedua, anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa 2017 mencapai Rp 764,3 triliun. Dana Alokasi Umum dan Dana Desa pada tahun APBN 2017 mengalami peningkatan. Sedangkan DAK kita terus reformulasi dan lakukan penguatan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan arti penting daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan serta kesenjangan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu-membahu, bersinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan ke depan. Sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran, dari daerah, dan dari desa.

 

Yang ketiga, saya minta kepada para menteri, kepala lembaga pemerintahan, seluruh gubernur, bupati/wali kota agar bergerak lebih cepat. Pada tahun 2016, kita telah mulai tradisi baru dengan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang dimulai pada kuartal keempat sebelum tahun anggaran berjalan.

 

Untuk APBN 2017 ini, saya juga minta seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus mulai pralelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan ke 4 ini, di triwulan ke 4 2016 agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017.

 

Kepada para gubernur, saya minta segera menyampaikan DIPA pada satuan kerja perangkat daerah masing-masing, dan melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.

 

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan bahwa peran APBN terhadap PDB tidak lebih dari 20%. Untuk itu, dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta karena, sekali lagi, tidak lebih dari 20% untuk menggerakkan roda ekonomi nasional maupun roda ekonomi di daerah.

 

Peran swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas dan inovasi.

 

Saya tadi menyinggung sedikit mengenai yang disampaikan Menteri Keuangan, mengenai SPJ. Saya tahu semua gubernur, semua kementerian/lembaga, semua bupati/wali kota, semua kepala dinas, semua yang berkaitan dengan proyek itu pusing dengan yang namanya SPJ.

 

Saya sudah perintahkan kepada Menteri Keuangan agar mulai 2017 tidak ada laporan lagi yang sampai rangkap 16, rangkap 44, enggak ada. Energi kita habis ngurus SPJ. Saya sudah perintahkan maksimal 2 udah, dari 44 jadi 2, dari 16 jadi 2.

 

SPJ itu apa toh? Bapak-Ibu tahu SPJ itu apa? Bukan surat perjalanan dinas loh ya. Sekarang sudah pindah menjadi surat pertanggungjawaban.

 

Saya enggak ngerti. Setiap saya ke daerah, tanya ke, “PPL di sawah kok gak ada?” Jawabannya selalu, “Pak, ngelembur, Pak, kita.” Tapi ngelembur SPJ. Bukan lembur memberikan sosialisasi mengenai benih, mengenai pupuk kepada petani, tapi ngurus SPJ.

 

Guru, kepala sekolah juga sama, ngelembur sampai malam-malam. Ini apa-apaan? Ngelembur sampai malam-malam. Saya pikir ngurus kegiatan belajar mengajar (KBM). Tapi sama ngurusnya: SPJ.

 

Di PU, juga sama sampai malam-malam. Saya pikir ngurus proyek atau perencanaan proyek. Di lapangan, pengawasan proyek juga tidak banyak. Jawabannya: karena sampai malam-malam juga hanya ngurus SPJ.

 

Setelah saya suruh telusuri Bu Menteri Keuangan, ternyata misalnya perintah dari pusat itu misalnya ini 2 laporan, nanti di bawahnya perintah ke bawahnya 4 laporan, ke bawahnya lagi perintah lagi menjadi 8, ke bawahnya lagi perintah 16 laporan karena ketakutan semuanya.

 

Menurut saya, yang paling penting 2 cukuplah. Yang paling penting, bagaimana mudah untuk dikontrol. Yang paling penting, bagaimana mudah untuk dicek. Jangan laporan bertumpuk-tumpuk, tapi korupsi juga masih banyak. Untuk apa?!

 

Jadi, enggak ada korelasi laporan yang bertumpuk-tumpuk itu, korupsinya jadi kurang, enggak ada. Asal manajemen kontrolnya baik, saya kira penyelewengan, penyimpangan itu akan berkurang.

 

Dan saat itu juga, untuk melanjutkan terus upaya menghilangkan berbagai hambatan yang mampu mendongkrak kemudahan berusaha, terutama daerah, ini keluhan masih di daerah. Di pusat, masih ada beberapa. Tapi di daerah masih banyak mengenai kemudahan berusaha.

 

Di BKPM, Bapak-Ibu bisa cek sekarang. Yang dulu 6 bulan, 8 bulan, setahun, sekarang hanya 3 jam. Itu untuk 8 izin. Saya kira daerah juga harus melakukan hal yang sama.

 

Sekali lagi, APBN itu, APBD itu hanya 20% dalam pergerakan ekonomi kita. 80% itu ada di investasi swasta yang menggerakkan ekonomi kita. Sekali lagi, agar terus diupayakan menghilangkan berbagai hambatan yang mampu mendongkrak peringkat ease of doing business, kemudahan berusaha di negara kita dan meningkatkan daya saing kita.

 

Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan Danarakca dan penerima dana insentif daerah. Saya kira insentif daerah ini juga sekarang gede sekali.

 

Ada yang tadi disampaikan Bu Menteri, dapat 65 miliar, besar. Dulu, 10 tahun yang lalu, pertama saya dapat hanya 10 miliar. Itu pun bisa jadi tiga pasar. Kalau 65 miliar, berarti bisa jadi 15 pasar mungkin.

 

Dan saya harapkan penghargaan ini bukan hanya bisa menjadi motivasi bagi penerima, tapi juga menjadikan inspirasi bagi daerah-daerah yang lain untuk ikut berprestasi.

 

Dan saya yakin, rakyat sedang menunggu manfaat dari APBN, manfaat dari APBD pada peningkatan kinerja pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan rakyat kita.

 

Terima kasih. Saya tutup.

 

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

*****

Biro Pers, Media dan Informasi

Sekretariat Presiden