Sambutan Presiden RI pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran th 2011, 28-12-2010

Selasa, 28 Desember 2010
Di baca 906 kali

 

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
TAHUN ANGGARAN 2011
ISTANA NEGARA, 28 DESEMBER 2010

 

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 

Salam sejahtera bagi kita semua,

 

Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,

Yang saya hormati para pimpinan dan para anggota lembaga-lembaga negara,

Yang saya hormati Para Menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II,

 

Yang saya hormati para Gubernur/Kepala Daerah,

 

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

 

Mengawali pidato ini, marilah kita sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, kepada kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta.

 

Kita juga bersyukur hari ini, dapat bersama-sama mengikuti kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 kepada para pimpinan lembaga-lembaga negara, para Menteri, dan para Gubernur yang datang dari seluruh tanah air. Sebagaimana disampaikan oleh saudara Menteri Keuangan tadi, penyerahan DIPA kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, saya serahkan DIPA pada awal tahun berjalan, kali ini saya serahkan di akhir tahun 2010 sebelum tahun anggaran 2011 dimulai. Penyerahan DIPA di akhir tahun, saya maksudkan agar sejak hari pertama tahun 2011, seluruh satuan kerja dapat memulai kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

 

Selain itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa faktor ketepatan waktu sangat mutlak untuk kita perhatikan, agar tidak ada alasan bagi siapa saja, untuk tidak dapat menjalankan program pembangunan secara terencana dan terukur. Kita ingin Saudara-saudara, seluruh kegiatan dalam DIPA segera mulai dilaksanakan sejak awal tahun anggaran. Saya berharap sungguh dilaksanakan tepat waktu, dan dapat diselesaikan secara menyeluruh dan sempurna pada tahun anggaran itu juga jangan ada yang tidak rampung di tahun 2011 mendatang.

 

Hadirin yang saya hormati,

 

Penyerahan DIPA yang kita laksanakan pada hari ini merupakan komitmen pemerintah agar pembangunan berlangsung makin cepat, makin merata dan makin berkeadilan. Saya menaruh perhatian besar menyangkut anggaran ini, agar semua pejabat negara dapat melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran tahun 2011 nanti dengan lebih akuntabel, lebih profesional, lebih transparan, lebih efektif, dan berorientasi pada hasil, output dan outcome. Jadi result oriented, pada hasil.

 

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, saya akan menyerahkan dan sudah saya serahkan tadi, DIPA Tahun 2011 ini kepada para pimpinan lembaga dan para Menteri sebagai pengguna anggaran, begitu amanah undang-undang, serta kepada para Gubernur yang menerima pendelegasian kekuasaan saya sebagai pengelola keuangan di daerah.

 

Dalam satu tahun terakhir ini, alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi kita terus membaik. Sepanjang tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,0 persen atau lebih tinggi dari target APBN-P 2010 sebesar 5,8 persen. Berbagai lembaga ekonomi internasional juga memberikan penilaian positif atas kondisi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, diikuti juga dengan terkendalinya inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Kenaikan inflasi lebih dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi antara penawaran dan permintaan, supply and demand, nilai tukar atau kurs atau exchange rate, harga komoditas internasional, utamanya pangan dan ekspektasi pasar. Laju inflasi, juga sejalan dengan apresiasi nilai tukar rupiah, bukan depresiasi, tapi apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang dalam tahun 2010, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mencapai Rp 9.100/US$ atau lebih kuat dari target APBN-P 2010 sebesar Rp 9.200/US$.

 

Demikian pula dengan arus investasi yang masuk ke dalam negeri, baik secara langsung, yaitu Foreign Direct Investment atau FDI maupun investasi portfolio yang mencapai lebih dari US$22 miliar. Sampai dengan akhir November 2010, akumulasi cadangan devisa berada pada angka US$93 miliar dan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Dari sisi likuiditas, kondisi likuiditas perekonomian cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Saudara masih ingat, ketika krisis dunia mencapai puncaknya 2008-2009 terjadi kekeringan likuiditas di hampir seluruh negara di dunia. Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI hingga Triwulan III 2010 masih mencatat surplus, yang didukung oleh kinerja transaksi modal dan finansial seiring meningkatnya aliran modal kelompok investasi portofolio yang cukup tinggi.

 

Sementara itu, Saudara-saudara, dari sisi transaksi berjalan, kinerja ekspor menunjukkan prestasi yang sangat mengesankan. Data dari BPS, bulan Oktober 2010 lalu, ekspor kita mencapai rekor tertinggi, yaitu sebesar US$ 14,22 miliar. Berbagai kinerja makro ekonomi di tanah air selama setahun terakhir, diakui dan diapresiasi oleh komunitas internasional. Saya ingin menyebut satu, dua, tiga contoh saja. Kita mencermati majalah The Economist edisi bulan Desember 2010 pada artikel ataupun yang berjudul The World in 2011, menyatakan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru, new emerging economy, yang memiliki perspektif perekonomian yang baik, karena ada capaian, ada achievement yang baik di kala dunia mengalami krisis. Demikian pula majalah Foreign Policy edisi Desember 2010, mengangkat artiker bertajuk The Indonesian Tiger, yang mengulas tentang peluang Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia baru melengkapi, Brazil, India, Rusia, dan China dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Pada lingkup yang lebih luas, World Economic Forum telah meningkatkan peringkat daya saing kita, menjadi peringkat ke-44 di tahun 2010 atau kenaikan 10 tingkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan peringkat daya saing yang sangat signifikan itu, dipicu utamanya oleh kinerja makro ekonomi yang sangat mengesankan selama kurun waktu satu tahun terakhir.

 

Pada kesempatan yang baik ini, atas semua hasil dan capaian itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua komponen bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Ucapan terima kasih dan apresiasi secara khusus saya sampaikan kepada para Gubernur, para Bupati dan para Walikota, atas kerja keras dan kerja samanya dalam ikut meningkatkan iklim investasi yang baik dan berbagai upaya pembangunan ekonomi lainnya di daerah, yang telah ikut meningkatkan capaian makro ekonomi nasional. Namun di balik berbagai prestasi ekonomi yang terus membaik itu, saya mengajak kita semua bisa mewaspadai dan mencermati tantangan yang tidak ringan di depan kita. Kita harus tetap waspada terhadap dampak krisis keuangan di beberapa negara di Eropa. Kita ikuti masih belum berakhir krisis itu. Kemudian intervensi sejumlah bank sentral negara-negara maju untuk melemahkan mata uangnya, ini juga harus kita cermati.

 

Tingginya risiko overheating perekonomian di Tiongkok. Kalau ada masalah ekonomi di Tiongkok bisa dibayangkan dampaknya bagi negara lain, mengingat besarnya ekonomi negara itu dan interkoneksi, utamanya dalam perdagangan antara Tiongkok dengan negara-negara lain. Demikian juga dampak ekonomi dari memanasnya suhu politik di Semenanjung Korea serta berbagai peristiwa bencana alam dan perubahan iklim ekstrem yang terjadi di banyak negara. Luar biasa, musim dingin yang terjadi di Eropa dan di Amerika, kita ikuti. Australia yang mestinya musim panas, tidak diganjar oleh karakter musim dingin.

 

Demikian juga perubahan iklim yang ekstrem di banyak negara. Semua harus kita cermati, meskipun prospek kita bagus, tapi itu semua bisa menjadi tantangan atau permasalahan yang menghadang manakala kita tidak bisa mengantisipasi dan mengatasinya di tahun 2011 mendatang.

 

Hadirin sekalian yang saya hormati,

 

Di tahun 2011 mendatang, tema Rencana Kerja Pemerintah yang telah kita tetapkan adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan (growth with equity). Didukung Pemantapan Tata Kelola (good governance) dan Sinergi Pusat dan Daerah". Sinergi ini penting agar hasilnya betul-betul optimal. Melalui tema itu, kita telah menetapkan 11 prioritas yang harus kita capai pada tahun 2011 mendatang.

 

      Kesebelas prioritas itu adalah:

 

Kesebelas prioritas pembangunan 2011 itu, sesungguhnya merupakan pelaksanaan program pemerintah yang saudara sudah kenal semua, yaitu pro- growth ,pro-job, pro-poor, dan pro-environment.

 

Hadirin yang saya hormati,

 

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 mendatang, kita telah memiliki APBN Tahun 2011. Ada rencana, ada sasaran, ada tool, ada sumber daya untuk mencapai sasaran itu. Sumber daya yang kita miliki, tool yang kita miliki, means yang kita miliki APBN 2011 yang DIPA-nya saya serahkan tadi. Sesuai dengan kesepakatan pemerintah dengan DPR, APBN 2011 secara garis besar terdiri dari pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.104,9 triliun atau meningkat sebesar 11,3 persen.

 

Anggaran Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp1.229,6 triliun atau meningkat sebesar 9,2 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Dan defisit anggaran, saya menggarisbawahi kata-kata defisit, karena banyak negara sekarang mengalami krisis gara-gara defisitnya terlalu besar, defisit perdagangan, defisit anggaran, dan sebagainya. Defisit anggaran kita, kita proyeksikan sebesar Rp124,66 triliun atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto, sehat.

 

Banyak negara defisitnya sekarang 6, 7, 8 persen dan lebih tinggi lagi, unhealthy, tidak sehat, berbahaya negara seperti itu. Defisit anggaran itu akan kita biayai utamanya dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, dan sumber luar negeri sebagai pelengkap. Untuk mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), kita kedepankan pembiayaan APBN yang menerapkan prinsip pengelolaan anggaran negara yang sehat dan penuh kehati-hatian (prudent). Prudent tidak sama dengan konservatif. Prudent diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran kita, kebijakan kita tepat, menjaga stabilitas, tapi juga membuka ruang bagi sebuah pertumbuhan.

 

Dari sisi pendapatan, Saudara-saudara, penerimaan perpajakan diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp 850,3 triliun atau 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Dengan jumlah sebesar itu, rasio perpajakan terhadap PDB atau tax ratio tahun depan diperkirakan akan menjadi 12,1 persen. Jumlah itu telah memperhitungkan dialihkannya BPHTB ke daerah mulai tahun 2011, dan juga rencana pengalihan PBB menjadi pajak daerah bagi daerah yang sudah siap melaksanakannya, paling lambat mulai tahun 2011.

 

Pengalihan sebagian sumber penerimaan perpajakan ke daerah yang telah berjalan, berlangsung tahun-tahun terakhir ini, tentu saja menjadikan kapasitas fiskal kita menjadi lebih terbatas. Para Gubernur, Bupati dan Walikota harus mengetahui konsekuensi ini, makin banyak kita alirkan ke daerah, maka yang diatur di tingkat pusat menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, kita imbangi dengan terus menggali dan memperluas sumber-sumber pendapatan negara, revenue kita, baik pajak maupun penerimaan bukan pajak.

 

Saya berbincang-bincang dengan pimpinan BPK, suatu saat kita harus audit sisi penerimaan, sisi pendapatan. Dengan demikian, kita pastikan potensi penerimaan negara itu, ya itu juga yang masuk ke negara. Demikian pula, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD terus kita tingkatkan. Saya berharap Saudara bisa meningkatkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi ingat dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif untuk investasi bagi pengembangan perekonomian daerah. Kalau salah, para Gubernur, Bupati, Walikota membikin perda, maunya lebih banyak PAD, yang terjadi pertumbuhan ekonomi tidak optimal, akhirnya yang diterima justru lebih sedikit. Pandai-pandai menghitung kepentingan-kepentingan semua itu. Adapun sumber pendapatan negara lainnya yang diharapkan dapat menopang APBN 2011 adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp250,9 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp3,7 triliun.

 

Hadirin sekalian,

 

Dari keseluruhan Anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.229,6 triliun tadi, sebesar Rp432,8 triliun kita alokasikan untuk membiayai belanja kementerian dan lembaga, kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga-lembaga negara yang non pemerintah. Rp 403.8 triliun untuk belanja non kementerian dan lembaga, termasuk subsidi, bunga utang dan belanja lain-lain, serta sebesar Rp392,98 triliun untuk transfer ke daerah.

 

Anggaran pendidikan kita alokasikan sebesar Rp248,97 triliun atau 20,2 persen dari total anggaran belanja negara. Anggaran pendidikan itu kita bagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp89,74 triliun yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, sudah diterima tadi oleh Pak Nuh dan Pak Suryadharma Ali. Dana pengembangan pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan sebesar Rp1 triliun, serta alokasi transfer ke daerah, yaitu Rp158,2 triliun atau 63 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan kita.

 

Alokasi transfer ke daerah memiliki porsi terbesar dan disalurkan melalui alokasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Pendidikan, Bagian Anggaran Pendidikan pada Dana Alokasi Umum dan sebagainya. Anggaran pendidikan yang besar adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah, komitmen kita semua, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan tentunya Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memenuhi amanat konstitusi.

 

 

Dalam tahun 2011, anggaran untuk subsidi kita rencanakan mencapai Rp187,6 triliun. Jumlah yang tidak sedikit. Saya minta perhatian kita makin ke depan, kita harus punya struktur dan komposisi anggaran yang tepat, termasuk subsidi itu yang tepat berapa, yang pas berapa, baik untuk rakyat, tapi juga baik untuk pertumbuhan perekonomian kita. Subsidi itu kita tujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi, berupa BBM, gas dan listrik dialokasikan Rp136,6 triliun. Subsidi juga kita sediakan bagi sektor pertanian yang mencakup subsidi pangan sebesar Rp15,3 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp16,4 triliun, dan subsidi benih sebesar Rp0,1 triliun.

 

Pada tahun 2011 mendatang, pengelolaan dan pemanfaatan APBN kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,4 persen dan menjaga laju inflasi sebesar 5,3 persen. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar itu, kita dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ditandai, ini sasaran kita, dengan berkurangnya tingkat kemiskinan menjadi 11,5 sampai 12,5 persen, dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 7 persen dari 7,14 persen pada tahun 2010. Kita ingin pengangguran kita nantinya di bawah 6 persen, meskipun di negara lain, negara maju pun ada yang 10 persen, 11 persen, tapi mari kita berjuang sangat keras untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan pengangguran hingga di bawah 6 persen nantinya.

 

Sejalan dengan upaya pencapaian target-target yang saya kemukakan tadi, kita segera terapkan Penganggaran Berbasis Kinerja, tadi Menteri Keuangan sudah menyampaikan atau Performance Based Budgeting. Melalui penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, kita titik beratkan kesesuaian antara input, output, dan outcome dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan misi dan visi kementerian dan lembaga. Jangan kita hanya melihat inputnya saja dan tidak peduli yang dihasilkan apa. Mari kita ubah paradigma kita. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan langkah penting dan berarti dalam sistem keuangan di negara kita. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja ini memberikan konsekuensi bahwa setiap Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran harus mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakannya sesuai indikator kinerja yang terukur dan sudah disepakati.

 

Singkatnya begini Saudara-saudara, jangan cukup puas dapat anggaran sekian, selesai pada akhir tahun dan tidak ada apa-apanya, enggak ada korupsi, enggak ada penyimpangan. Tapi ingat, kalau sasaran tidak dicapai, berarti kita tidak berorientasi pada output dan pada outcome. Tidak cukup hanya bahwa itu, tidak ada penyimpangan, tidak ada pemborosan, tapi sudah teken kontrak, anggaran segitu, harus mencapai sasaran yang telah kita tetapkan.

 

Hadirin sekalian yang saya hormati.

 

Dalam pemanfaatan anggaran 2011 dengan penerapan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan. Saya tujukan utamanya kepada jajaran pemerintah tentunya, instruksi saya kepada para Menteri dan anggota kabinet, para gubernur, para pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian, dan sekaligus harapan saya kepada para kolega, pimpinan lembaga negara, baik yang hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak hadir. Pertama, mari kita ubah pola pikir atau mindset pelaksanaan anggaran dari input base menjadi output and outcome base budgeting. Hentikan pengelolaan anggaran berpola business as usual. Sebagaimana saya nyatakan, yang penting ngalir sajalah, selesai, terima lagi anggaran tahun depan, ngalir lagi, bukan begitu. Manfaatkan anggaran secara lebih inovatif, kreatif, dan penuh inisiatif.

 

Saya suka sekali banyak Gubernur, banyak Bupati dan Walikota yang inovatif mencari akal apa saja yang bisa meningkatkan ekonomi di daerahnya untuk rakyatnya. Saya suka itu. Demikian juga para menteri dan pejabat lembaga negara yang lain. Saya kurang suka kalau ada pejabat negara yang asal-asalan atau business as usual tadi. Sehingga dengan kreativitas, inovasi, serta inisiatif yang baik, mampu mencapai target kinerja dengan tentunya penggunaan anggaran sehemat mungkin. Lakukan penghematan terhadap kegiatan berupa perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, dan kegiatan operasional dan non-operasional lain yang memungkinkan.

 

Saya masih melihat banyak yang boros, tidak hemat. Kalau ada fasilitas negara dan pemerintah gunakan itu. Saya sudah menginstruksikan dan Saudara melihat beberapa kali saya ke daerah, kalau ada yang dimiliki negara, pemerintah, pemerintah daerah atau BUMN, saya gunakan itu, untuk penghematan, kecuali kalau tidak ada ya kita menggunakan yang sifatnya komersial. Saya masih melihat rapat yang bisa dilaksanakan di sebuah gedung pemerintah, dilakukan di hotel, hotelnya pun bukan di Jakarta, di Bandung, di Jawa Tengah, padahal orangnya dari Jakarta semua, hanya sedikit yang dari Jawa Tengah, dari Bandung. Banyak yang bisa kita hemat, Saudara-saudara. Ya senyum, karena masih terjadi itu. Remunerasi telah kita berikan. Insya Allah, gaji Saudara sejalan dengan peningkatan anggaran akan disesuaikan, ditingkatkan. Oleh karena itu, berhematlah pada sisi yang lain.

 

Kedua, kepada para menteri, ketua lembaga agar segera menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi program pembangunan. Susun rencana penarikan dana yang diperlukan tentunya untuk melaksanakan kegiatan. Segera sampaikan rencana penarikan dana itu kepada Menteri Keuangan agar dapat disediakan dana sesuai rencana penarikan dana masing-masing kementerian/lembaga. Jangan telat menyampaikan ke Menteri Keuangan, jajaran Menteri Keuangan jangan lambat menyalurkannya, timbal-balik.

 

Tingkatkan efisiensi dan cegah pemborosan anggaran, utamanya untuk kegiatan yang dibiayai dari dinas pinjaman luar negeri. Banyak yang menganggap KE itu hibah, bukan. KE itu pinjaman, makin ke depan harus makin kecil KE itu, kalau perlu tidak ada. Jadi apalagi diboros-boroskan. Hayati konsep time value of money. Maksudnya, pastikan tidak ada dana yang terlalu lama mengendap dan tidak dipergunakan, karena diendapkan itu bukan tanpa biaya, itu akan memperbesar biaya penyediaan yang harus dikeluarkan.

 

Ketiga, dalam proses pengadaan barang dan jasa, lakukanlah pelelangan lebih awal, yaitu pada akhir tahun anggaran berjalan secara transparan. Lakukan proses pelelangan sesuai ketentuan. Mari kita pastikan pelaksanaan anggaran pada tahun 2011 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dari segi tata kelola keuangan negara.

 

Begini, bulan Oktober, ini Pak Marzuki Alie di sini, biasanya sudah diketok palu itu. inilah yang disetujui oleh DPR yang diajukan pemerintah, ada proses, sampai dengan DIPA tertib seperti sekarang ini. Sebenarnya di situ sudah bisa dimulai persiapan untuk lelang, tender, sehingga efektifnya begitu DIPA diteken efektif. Jadi bukan DIPA diteken, baru mulai ke sana, ke mari, telat. Apa akibatnya? Akan saya jelaskan nanti. Keterlambatan saudara-saudara, itu menyumbang pertumbuhan yang lebih rendah, jadi dapat dosa, kalau terlambat kita mencairkan anggaran semua itu. Saya jelaskan nanti.

 

Keempat, perbaiki kendala administratif, prosedural, dan birokrasi. Kedepankan pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Cegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tingkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Segera tunjuk pejabat perbendaharaan, yang kompeten dan berkualitas. Ini saya tidak tahu BPK di sini, ada KPK di sini? Ada beliau, bapak. Pak Busyo Muqoddas di sini, Jaksa Agung ada di sini, Kepolisian ada di sini, para Irjen. Banyak dulu yang takut ketika ditunjuk menjadi pejabat perbendarahaan, takut ini salah, itu salah, dipanggil KPK, panggil Jaksa, panggil Polisi.

 

Pastikan mereka itu diberi tuntunan, bimbingan, supaya enggak ragu-ragu, enggak boleh berhenti pembangunan karena takut. Jadi bimbinglah, jangan dijebak sampai salah. Bimbing, dicegah. Dibimbing, dicegah untuk menyimpang, untuk korupsi. Kalau sudah terlanjur korupsi, "Pak, uang itu sudah ke mana-mana, mengembalikan tidak mudah, proses hukumnya bisa panjang dan seterusnya." Ayo kita bersama-sama mencegah terjadinya korupsi. Tunjuk orang yang kompeten, dibimbing. Pastikan program-program pemerintah dapat berjalan dengan segera dan rakyat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

 

Kelima, tindaklanjuti temuan-temuan dari BPK dan aparat pengawasan internal pemerintah. Kembangkan manajemen risiko di setiap unit kementerian dan lembaga. Perbaiki business process. Tingkatkan pengawasan internal, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

 

Keenam, untuk kegiatan berupa pekerjaan infrastruktur, ini Menteri PU dan menteri terkait, termasuk para gubernur, laksanakan secara koordinatif, tidak tumpang tindih, dan lebih awal. Berikan prioritas pada kualitas. Rencanakan waktu pelaksanaan yang lebih baik dan dapat dilaksanakan sepanjang tahun.

 

Ketujuh, untuk kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama. Saya berpesan agar kementerian dan lembaga bersama-sama gubernur dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan sehingga efektivitas kegiatan itu dapat dicapai. Penyakitnya adalah pak gubernur dengan jajarannya merencanakan X, kemudian barangkali jalur vertikal merencanakan Z, itu harus sinkron. Di situ rujukannya gubernur, yang punya provinsi gubernur, planning¬-nya gubernur, klopkanlah. Tidak boleh antara regional dan sektoral berbeda-beda, akhirnya seperti dulu. Seperti dulu, sana, tahun ini apa namanya membikin perumahan provinsi, pusatnya, listriknya tahun depan misalkan. Gali kabel listrik tahun ini, tahun depan telepon dan seterusnya. Jadi enggak pernah pas masyarakat itu. Tolong sinkronisasikan antara pembangunan regional dan pembangunan sektoral.

 

Kedelapan, kepada para gubernur, saya berpesan agar segera menyerahkan DIPA kepada Satker Perangkat Daerah pada wilayah masing-masing sebelum akhir tahun anggaran 2010. Jangan terlalu lama di Jakarta, segera kembali supaya bisa menyerahkan kepada para bupati, walikota. Tingkatkan pula koordinasi dengan para bupati, walikota guna memperbaiki kualitas pengelolaan APBD, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban. Berikan perhatian, ini penting para gubernur, pada perbaikan Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar makin kondusif dalam meningkatkan laju investasi dan makin ramah bagi investor. Pedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Investor itu harus diundang, dikasih fasilitas. Dia mau datang, mau diundang, kalau urusannya beres, perdanya baik, daerahnya aman, dan seterusnya. Begitu tumbuh investasi itu, lapangan pekerjaan tumbuh. Rakyat saudara menjadi kurang miskin. Jadi jangan dimusuhi dunia usaha, investor bisnis itu kawan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.

 

Perhatikan prinsip perpajakan yang baik, yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, kegiatan ekspor impor, dan tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian. Lakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk bersama-sama mengarahkan pungutan dan perpajakan agar dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatkan pelayanan publik dan merangsang kegiatan ekonomi di daerah.

 

Saya sering mendapatkan keluhan investor. Kadang-kadang tidak bisa dihitung, aturannya X, begitu masuk ke daerah nanti ada pungutan lagi, ada ini, ada itu, sehingga cikar kanan. Kalau orang mau invest, harus ada return. Kan investment, bagaimana mungkin kalau enggak bisa dihitung. Mari kita bekerja sama, pusat dan daerah memastikan semua certain, ada kepastian apa yang harus dipenuhi oleh para investor kita.

 

Hadirin sekalian yang saya hormati,

 

Saya ingin menambahkan satu, dua hal sebelum mengakhiri pidato ini. Terima kasih atas kesabarannya, karena ini penting sekali. Begini, semua ingin growth atau pertumbuhan kita naik, insya Allah menuju ke 7 persen, bahkan 7 persen lebih, semua ingin. Tetapi growth itu tentu disertai dengan pemerataan, itu keadilan sosial, itu Pancasila, tidak bisa hanya pertumbuhan setinggi-tingginya, tidak peduli, misalkan kesenjangan sosial juga melebar, tidak boleh, tapi harus tumbuh ekonomi kita.

 

Ekonomi tumbuh, saya sudah menjelaskan berkali-kali, kalau konsumsi masyarakat itu juga kuat, daya belinya makin baik. Yang kedua, investasi meningkat dengan baik. Kemudian neto atau selisih ekspor dengan impor kita pada angka yang baik dan pembelanjaan pemerintah, government expenditure, government spending. Kalau yang sudah dialokasikan untuk belanja modal, untuk komponen pertumbuhan terlambat atau tidak digunakan secara optimal atau ada penyimpangan, maka kontribusi government spending pada total growth itu kecil. 1.200 triliun, saudara-saudara, tidak, bukan main-main, besar itu. Mari kita gunakan dengan baik.

 

Saya tidak suka terlambat, terlambat, terlambat. Tahun depan Menteri Keuangan, sudah diketahui siapa yang terlambat, kementerian apa, provinsi mana, kabupaten mana, kota mana, supaya jelas rakyat itu siapa yang sungguh bisa memenuhi tugas dan kewajibannya, siapa yang lalai. Harus belajar bertanggung jawab semua, kepada rakyatnya. Penyerapan jangan terlambat. Permudah proses mekanisme administrasi. Ini timbal balik antara daerah sama pusat. Yang kedua, saya sudah sampaikan, penerimaan negara harus makin tinggi. Mari kita hitung, apakah sudah oke seribu triliun ya penerimaan kita. Kalau sudah begitu atau ada yang bocor, atau ada yang kurang optimal dan seterusnya.

 

Kemudian saya minta atensi, masih saya dengar ada mark up dalam pengadaan barang. Keppres, Perpres sudah kita sederhanakan agar makin cepat. Tapi kalau budaya mark up masih ada di negeri ini, negara sangat dirugikan. Saya akan melihat langsung yang sudah saya mulai, kemarin saya petani itu untuk kemungkinan terjadinya mark up, mark up kejahatan, pelanggaran hukum. Pelakunya akan mendapatkan sanksi yang semestinya. Jangan mark up-lah.

 

Kemudian yang terakhir, untuk kita semua sekali lagi, mari kita berkolaborasi pusat dan daerah, termasuk penegak hukum agar iklim takut menggunakan anggaran ini bisa kita sudahi. Merugi, enggak bergerak nanti, tidak boleh takut. Oleh karena itulah, kewajiban kita memberikan penyuluhan, penjelasan, asistensi agar tidak salah dan akhirnya bermasalah.

 

Saudara-saudara,

 

Itulah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan marilah kita sama-sama bertanggung jawab kepada negara, kepada rakyat, kepada konstitusi, kepada sejarah, dan kepada masa depan dengan cara mengelola anggaran ini dengan sebaik-baiknya.

 

Selamat bertugas, saudara-saudara. Semoga sukses.

 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.