Sambutan Presiden RI pada Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2013, Jakarta, 10 Desember 2012

 
bagikan berita ke :

Senin, 10 Desember 2012
Di baca 728 kali

 

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

PENYERAHAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2013

DI ISTANA NEGARA, JAKARTA

TANGGAL 10 DESEMBER 2012

 


Sebelum saya menyampaikan sambutan pengarahan, saya meminta kepada Mendagri untuk menertibkan kehadiran pejabat dalam acara yang penting seperti ini. Kalau sakit bisa diterima, tetapi kalau ada acara di provinsinya, dan kemudian tidak datang, saya tidak bisa menerima.

 

Biasakan tertib kita, saling hormat-menghormati, saling sayang-menyayangi karena semua harus bertanggung jawab kepada rakyat. Ini urusan pembangunan, urusan anggaran. Sesuatu yang sangat penting.

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Saudara Wakil Presiden dan para Penyelenggara Negara yang saya cintai dan saya banggakan,

 

Saya mengawali sambutan singkat saya ini dengan terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan semua pihak yang telah mempersiapkan DIPA Tahun Anggaran 2013 yang baru saja secara simbolis saya serahkan.

 

Saya ingin menyampaikan ajakan saya kepada semua lembaga negara, sekaligus instruksi saya kepada jajaran pemerintahan berkaitan dengan penerimaan DIPA ini dan akan segera digunakannya anggaran, baik itu yang ada dalam APBN dan nantinya dalam APBD.

 

Pertama, setelah diterimanya DIPA Tahun Anggaran 2013 ini, saya berharap semuanya segera menindaklanjutinya dan menggunakan anggaran masing-masing sesuai dengan APBN dan APBD. Jangan ada kemandekan, tidak terlambat, dan justru lebih cepat.

 

Dua, gunakan anggaran secara tepat, transparan, dan akuntabel. Jangan ada penyimpangan. Ingat, Saudara-saudara, pembelanjaan pemerintah atau government spending adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi kita. Kalau tidak digunakan dengan baik, hampir pasti menghambat pertumbuhan perekonomian.

 

Oleh karena itu, sekali lagi, gunakan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lalai menggunakan anggaran ini sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat, berarti peningkatan kesejahteraan rakyat juga terganggu dan terhambat.

 

Dua itu saja instruksi saya. Dan, pada pertengahan Januari 2013 mendatang, insya Allah, kita akan bertemu sekali lagi dengan menghadirkan, di samping Gubernur, juga Bupati, dan Wali Kota, dan para pimpinan kementerian dan lembaga, semua pihak, penyelenggara negara dan pemerintahan, untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman kita tentang perencanaan dan penggunaan APBN terutama untuk mencegah terjadinya kesalahan dan sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan, termasuk korupsi. Acara itu juga penting agar kita semua terbebas dari keragu-raguan ataupun kemandekan dari penggunaan anggaran selama ini.

 

Tadi, di ruangan ini, dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, saya katakan tujuan yang kita miliki ada dua, tujuan kita kembar. Pertama, memang sistem yang ada di negeri kita ini harus makin bersih, korupsi harus bisa dicegah dan diberantas ke depan ini. Tetapi bukan hanya itu, kita juga harus bisa memastikan jalannya pemerintahan dan jalannya pembangunan tidak boleh terganggu. Kalau terganggu bermasalah bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dua-duanya harus kita letakkan dalam hubungan yang baik. Semua pihak harus menjadi bagian untuk mencapai tujuan kembar ini, termasuk para penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaaan, KPK, BPK, BPKP, MK, semua, dan tentunya jajaran kelembagaan negara dan pemerintahan.

 

Akhirnya, saya ingin menutup arahan saya ini, selamat bekerja, selamat bertugas, mari kita sukseskan RKP dan RKPD tahun 2013 serta APBN dan APBD tahun 2013. Saya ingin melihat pelaksanaannya nanti untuk bersama-sama kita pertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia.

 

Terima kasih,

 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI