Sambutan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, 1 November 2010

Senin, 01 November 2010
Di baca 776 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

SIDANG KABINET PARIPURNA

DI KANTOR PRESIDEN JAKARTA

TANGGAL 1 NOVEMBER 2010

 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim,

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati,

 

Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,

 

Para peserta Sidang Kabinet Paripurna, yang saya cintai,

 

Alhamdulillah, hari ini kita kembali menghadiri Sidang Kabinet Paripurna. Sebelum saya sampaikan pengantar, baik yang berkaitan langsung dengan agenda sidang, maupun yang tidak langsung, saya ingin menyampaikan berita aktual atau breaking news, yang Saudara juga sudah mengetahui sebenarnya, yaitu pertama tentang meletusnya kembali Gunung Merapi.

 

Segera setelah saya mendengar ada letusan baru, saya langsung berkomunikasi melalui telepon, baik dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Gubernur Jawa Tengah. Kedua Gubernur tersebut sedang memimpin dan mengelola langkah-langkah tanggap darurat, utamanya menghadapi letusan baru dari Gunung Merapi tersebut.

 

Saya instruksikan, di samping apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Derah, baik DIY maupun Jawa Tengah, untuk berupaya sekuat tenaga menyelamatkan jiwa saudara-saudara kita yang berada di sekitar Gunung Merapi tersebut. Dengan segala upaya harus dilakukan dan sekaligus saya minta pengertian, kesadaran, dan kerja sama, dari masyarakat, dari saudara-saudara kita untuk benar-benar mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah demi keselamatan mereka semua.

 

Berkaitan dengan itu, insya Allah, meskipun sistem sudah berjalan dan meskipun Saudara Wakil Presiden juga sudah meninjau baik ke DIY maupun ke Jawa Tengah, besok, sekitar pukul 14.00 saya akan meninjau ke depan, setelah rangkaian acara kunjungan Perdana Menteri Australia selesai. Saya gembira atas pengertian tamu negara kita, Perdana Menteri Australia, yang semula ada acara state dinner, atas permintaan saya, mengingat situasi di Indonesia, baik di Mentawai maupun di Jawa Tengah dan DIY, maka state dinner tersebut ditiadakan.

 

Dengan demikian, setelah selesai acara, saya segera bisa berangkat ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Memang beredar rumor dan ramalan, banyak sekali. Saudara juga menerima melalui sms, banyak sekali. Termasuk yang aneh-aneh terhadap bersamaannya bencana, baik di Mentawai maupun di sekitar Gunung Merapi tersebut. Saya mengajak, kita utamanya jajaran kabinet, jajaran pemerintah, untuk melihat semua itu dari kacamata keimanan dan kacamata keilmuan, kita harus kembali ke situ.

 

Dengan jernih kita berpikir dan kemudian bertindak, tetapi semua saya berharap siaga, dan manakala harus mengambil tindakan, dapat kita lakukan secara cepat dan tepat. Kita memang harus mengubah cara pandang tentang kebencanaan di negeri ini, yang intinya negara kita memang rawan dengan bencana alam, utamanya gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

 

Kalau kita sadar itulah geografi kita, yang dilingkupi oleh lempeng-lempeng tektonik, maka kita harus bisa hidup dalam keadaan seperti ini, dan kita harus bisa melakukan apa saja untuk survival kita semua menghadapi bencana-bencana itu.

 

Breaking news yang ke dua, sebagaimana Saudara ketahui, kita kehilangan salah satu pejuang Hak Asasi Manusia, pejuang demokrasi, dengan meninggalnya Saudara Asmara Nababan, meskipun saya sudah mengeluarkan statement di Ha Noi, segera setelah saya mendengar berita itu, saya mendengar bahwa siang ini jenazah beliau tiba di tanah air, dan atas nama negara, atas nama pemerintah dan selaku pribadi, saya sekali lagi mengucapkan belasungkawa dan duka cita kepada keluarga, semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

 

Saya pribadi mengenal Pak Asmara Nababan pada saat awal-awal reformasi dan kemudian periode setelah itu, dan sejarah mencatat bahwa beliau memang salah satu pejuang gigih untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi di negeri kita ini.

 

Saudara-saudara,

 

Saya akan menyampaikan agenda sidang kita ini, semuanya berkitan dengan langkah-langkah pengelolaan bencana alam, termasuk bagaimana kita menghadapi bencana serupa yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu, ada tiga butir yang mesti kita bahas secara mendalam pada sidang hari ini.

 

Pertama saya ingin mendengar nanti, dari Menko Kesra, Kepala BNPB, dan pejabat terkait, tentang kegiatan tanggap darurat yang sedang kita laksanakan sekarang ini, baik untuk Mentawai, untuk Gunung Merapi, maupun untuk Wasior, Papua Barat. Mari kita lakukan evaluasi, meskipun sedang kita lakukan untuk bisa dilakukan perbaikan dan koreksi.

 

Yang kedua, saya juga ingin mendapatkan penjelasan yang sifatnya langkah antisipasi, kemungkinan terjadinya bencana alam di masa depan, baik itu yang bisa dilihat dari aktivitas beberapa gunung berapi, maupun sejumlah prediksi ilimiah tentang kemungkinan bisa terjadi lagi gempa atau tsunami di gugus Kepuluauan Mentawai, misalnya. Mari kita bahas secara ilimiah, secara scientific, dengan demikian kita tidak terdadak, dan kita, baik secara nasional maupun daerah demi daerah bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Tentu ahli geologi, vulkanologi bisa menjelaskan ini semua.

 

Yang ketiga, masih berkaitan dengan agenda utama tadi adalah, sebagaimana yang saya sampaikan di Mentawai kemarin, nampaknya perlu kita tetapkan kebijakan dan regulasi lanjutan dari apa yang sudah ada dalam Undang-Undang kita untuk menghadapi bencana di masa depan, utamanya mengurangi korban jiwa, utamanya lagi terhadap bencana tsunami. Tiga hal itulah menjadi agenda utama dalam Sidang Kabinet Paripurna kita.

 

Sebelum ke situ, sebagaimana saya sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan dua hal yang juga tidak kalah pentingnya, meskipun tidak terkait dengan agenda persidangan kita. Pertama adalah tentang tugas Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk tahun 2011.

 

Sebagaimana Saudara ketahui, kemarin saya bersama delegasi menghadiri ASEAN Summit dan East Asia Summit. Meskipun dari rencana tiga hari saya berada di Ha Noi, dalam rangkaian sidang atau pertemuan puncak itu, saya hanya bisa menghadiri satu hari, yaitu hari terakhir, karena sekaligus penyerahan jabatan Chairman atau Ketua dari Vietnam kepada Indonesia.

 

Banyak yang mesti kita lakukan, sebagai Chairman ASEAN untuk tahun 2011 mendatang. Karena tema besar ASEAN ke depan adalah, setelah berbenah diri untuk membangun ASEAN Community, maka ke depan ASEAN harus bisa menghubungkan, to connect, kepada the community of nations secara keseluruhan.

 

Dengan globalisasi, dengan terintegrasinya perekonomian global, misalnya, maka agenda strategis ke depan adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan komunitas besar yang lain, seperti Uni Eropa dan komunitas regional yang lain. Untuk itu, pada saatnya nanti akan kita lakukan sidang kabinet tersendiri untuk memastikan kita bisa mengemban tugas di kawasan ini dengan baik.

 

Yang ke dua, masih merupakan pengantar yang tidak terkait langsung dengan agenda persidangan, adalah mengait kepada insiden atau kasus yang terjadi beberapa saat di Papua yang melibatkan seorang Perwira Pertama TNI beserta sejumlah anggotanya yang diduga melakukan tindakan kekerasan kepada sejumlah warga yang juga diduga sebetulnya, ada kaitannya dengan gerakan separatis di Papua.

 

Ini menjadi topik pemberitaan di berbagai media internasional dan oleh karena itu, kita memang harus melakukan langkah-langkah yang semestinya, bukan karena ditekan oleh siapapun tetapi karena memang kita harus melakukan langkah seperti itu. Pada tanggal 22 Oktober, hampir 10 hari yang lalu, saya sudah mengeluarkan instruksi kepada pejabat terkait, termasuk Panglima TNI dan Menteri Pertahanan, saya berharap instruksi itu dijalankan.

 

Ketika Saudara menjalankan instruksi itu, bikin semuanya berlangsung secara transparan dan akuntabel, dan mesti dilakukan percepatan, jangan business as usual. Kalau memang setelah penyidikan rampung, saya mendapat penjelasan dari Pimpinan TNI Angkatan Darat bahwa penyidikan sudah rampung, dengan demikian sesungguhnya sudah bisa diproses sesuai dengan mekanisme yang ada.

 

Kalau memang itu merupakan kejahatan, pengadilan militer jawabannya. Kalau itu pelanggaran disiplin, hukum disiplin yang harus dijatuhkan. Saya tadi siang mendapatkan penjelasan dalam waktu dekat akan digelar pengadilan itu, silahkan digelar dengan baik, secara profesional.

 

Pengadilan harus adil, sanksinya sesuai dengan tingkat dan jenis kesalahannya. Tidak boleh ada tekanan darimana pun terhadap pengadilan itu. Tidak boleh ada istilah korban mengorbankan, keadilan sangat penting. Ingat Anggota TNI di Papua itu mengemban tugas negara, keberadaan mereka sah, meskipun diharapkan dalam mengemban tugas negara juga harus mentaati hukum dan disiplin militer.

 

Saudara-saudara,

 

Sebenarnya sejak tahun 2005 kita telah mengubah kebijakan dasar kita untuk Papua, yang tadinya lebih pada pendekatan keamanan kita ubah pendekatan kesejahteraan. Tanpa meninggalkan kewajiban untuk menegakkan kedaulatan, hukum, dan keamanan di wilayah itu.

 

Sejak itu hampir tidak terjadi tindakan-tindakan yang represif yang melanggar hukum. Namun faktanya, ini sering tidak dimengerti oleh dunia, ada gerakan separatisme di Papua, apakah secara politik, ataupun bersenjata meskipun elemen-elemen yang kecil. Dengan demikian, sah Indonesia untuk menegakkan NKRI, termasuk penugasan prajaurit kita untuk menjaga kedaulatan itu.

 

Insiden itu jelas bukan policy kita, bukan policy negara, bukan policy pemerintah. Dan hal seperti ini juga terjadi di banyak negara, dilakukan oleh banyak tentara, termasuk kalau kita ikuti sering terjadi di Afghanistan dan Irak. Namun, bagaimanapun kita buktikan itu bukan policy negara, ada kesalahan kita berikan sanksi, tidak ada istilah impunitas, kekebalan, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

 

Dan saya berharap kepada Pimpinan TNI reformasi yang telah berjalan dengan baik jangan terganggu oleh satu dua insiden, satu dua kasus, oleh karena itu tuntaskan penyelesaian kasus itu. Tiga hari yang lalu, saya membaca pemberitaan di media massa, termasuk di Kompas, judulnya "Australia diminta untuk menekan Indonesia". Artinya, Australia diminta menekan Indonesia agar melakukan investigasi.

 

Saya katakan, tidak perlu menekan-nekan Indonesia. Indonesia telah melaksanakan investigasi, bahkan sudah siap untuk sebuah pengadilan militer atau apapun forum itu untuk menegakkan keadilan dan disiplin. Jadi, kita akan jalankan kewajiban kita, tidak boleh dan tidak perlu ada penekanan dari manapun, negara manapun, NGO manapun. Dan pesan saya, TNI segera jalankan, Kementerian Pertahanan, segera jalankan apa yang mesti kita jalankan. Itulah dua hal penting yang tidak terkait langsung dengan agenda persidangan yang perlu saya sampaikan dalam sidang kabinet ini.

 

Saudara-saudara,

 

Mari sekarang kita satukan perhatian kita pada permasalahan bencana yang terjadi di negeri kita. Tadi saya katakan tiga hal, satu evaluasi tanggap darurat, yang kedua adalah apa yang bisa terjadi dalam waktu dekat mendatang, dan yang ketiga, dalam jangka panjang, in the long run, seperti apa kebijakan dasar, regulasi, termasuk langkah-langkah kongkrit yang dilaksanakan di wilayah-wilayah yang rawan bencana di seluruh Indonesia.

 

Setelah pengantar saya nanti, saya minta sekali lagi tolong di update, apa yang sedang kita lakukan, termasuk apa yang dilakukan oleh Pemda, para Gubernur, para Bupati, para Walikota. Mengapa? Waktu tsunami di Aceh, Pemerintah Daerah lumpuh, lumpuh total, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Sekarang ini tidak ada yang lumpuh.  Provinsinya, kabupatennya, semua masih ada. Oleh karena itu, tentu realistisnya yang harus kita gunakan, di samping yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

 

Kecepatan tindak memang sangat penting Saudara-saudara. Contoh, ketika saya dan Wapres bertemu di Padang pada tanggal 27 malam hari. Meskipun semua langkah tanggap darurat sedang dilakukan, tolong dipahami cuaca, dan medan, komunikasi yang tidak selalu mudah di gugus Kepulauan Mentawai. Tetapi waktu itu kita tengarai bahwa kalau tidak kita lakukan terobosan, mungkin ada keterlambatan logistik.

 

Oleh karena itulah saya dan Wapres, dan beberapa Saudara, mengambil keputusan malam hari itu, dan saya instruksikan agar dilakukan air drops untuk logistik. Malam kita keluarkan perintah, pagi bisa dilakukan. Saya senang, saya mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI, bahwa militer kita, Angkatan Udara kita, Prajurit kita, bisa menerjunkan, baik dengan Cassa, maupun dengan Hercules 130, termasuk free fall-nya, dan semua masuk ke sasaran.

 

 

Model itu tolong digunakan di waktu yang akan datang. Tidak boleh logistik tidak tembus. Kalau tidak bisa lewat laut, lewat udara, secepat-cepatnya, terutama untuk penanganan yang luka, dan kemudian juga untuk makanan, air bersih, dan sebagainya.

 

Saya menggarisbawahi kecepatan evakuasi, termasuk evakuasi aeromedis, gunakan helikopter yang ada untuk diprioritaskan mengangkut yang luka, supaya bisa kita selamatkan. Saya berharap  Saudara dan kita semua bisa memedomani bahwa dalam tanggap darurat itu, yang diutamakan justru yang luka. Yang wafat, tentu dimakamkan dengan baik jenazahnya. Tetapi yang luka inilah, yang harus kita segera lakukan pengobatan, perawatan, untuk mencegah bertambahnya korban jiwa.

 

Saya dilapori oleh Gubernur Sumbar, oleh Bupati Mentawai, biasa, ketika sedang menangani masalah-masalah itu ada kritik, ada kecaman, ada komentar, saya minta jangan risau dengan itu semua. Kita pengalaman, sejak tsunami, begitu ada bencana yang pasti muncul komentar, dan media massa juga mengangkat itu. Terlambat lah, tidak siap, bantuan minim, dan sebagainya.

 

Anggaplah itu cambuk, selau ada seperti itu, bahkan ketika banyak pihak yang membantu langsung yang terkena musibah itu, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengecam juga masih terus, barangkali lupa untuk ikut membantu. Oleh karena itu, teruslah, teruslah apa yang dilakukan dengan sekuat tenaga dilakukan.

 

Namun, saya juga berharap, sebagaimana harapan publik, harapan rakyat, harapan pers, barangkali, ya semua bertanggung jawab dan segera turun ke lapangan, jangan ada gap antara yang bisa dilakukan dengan yang tidak dilakukan.

 

Saudara-saudara,

 

Itu masalah tanggap darurat. Itu periode yang sangat menentukan. Yang ke dua, nanti, ini ada Pak Rono, di sini ada Ibu Sri Woro di sini. Saya membaca, saya mengikuti berita, aktivitas di Gunung Papandayan terjadi, di Gunung Dempo terjadi, di Anak Krakatau terjadi, begitu. Tolong dilaporkan nanti sejauh mana, dan tentunya untuk tidak membikin panik tetapi semua bersiap diri, termasuk pemerintah daerah.

 

Ada juga, ramalan ilmiah, tinggal menunggu waktu, beberapa rangkaian pulau, mulai dari Simeulue, Nias, Mentawai sendiri, Enggano, dan sebagainya, paralel dengan lempeng tektonik yang membentang di sebelah barat Pulau Sumatera. Siberut disebut-sebut, misalkan, bakal terjadi gempa, kita tidak tahu kapan, berapa besar, ada tsunami atau tidak. Kalau itu ilmiah, tentu patut kita pelajari. Kalau tahayul, kita tinggalkan, nanti malah tidak bisa berpikir dan bekerja kita. Tetapi kalau scientific predictions kita patut untuk menyimak dan mempelajarinya.

 

Kemudian yang ke tiga, ini saya minta atensi Saudara-saudara para Menteri terkait. Kita sudah kerap kali menangani masalah seperti ini. Kita sudah berusaha untuk mencegah korban. Kita sudah menginstruksikan semua jajaran pemerintah, pemerintah daerah, termasuk Bupati, Camat, Kepala Desa, untuk melakukan latihan, pemberian tanda apa pun supaya kalau ada tsunami, ada gempa, kita bisa mengurangi jumlah korban. Namun, ternyata masih terus terjadi.

 

Oleh karena itu, saya, sebagaimana yang saya sampaikan di Mentawai kemarin, berpendirian harus segera kita bikin kebijakan dan regulasi baru atau tambahan yang betul-betul kita bisa mengurangi jumlah korban yang terjadi manakala bencana itu datang.

 

Kita harus memikirkan infrastruktur, memikirkan rumah, tempat mata pencaharian penduduk manakala harus melakukan relokasi di desa-desa yang sangat dekat sama pantai. Seperti yang saya lihat di Pulau Pagai Selatan kemarin, atau di Simeulue, atau di Nias, beberapa saat yang lalu. Karena hanya 10 meter, 20 meter dari garis pantai. Tentu tidak mungkin kita pertahankan, sangat berbahaya. Oleh karena itulah, ada kebijakan, regulasi, apakah Undang-Undang, kalau perlu, untuk menata semuanya itu demi keselamatan mereka. Kita pikirkan dan kita lakukan.

 

Yang ke dua, latihan menghadapi tsunami. Nampaknya saya masih melihat ini on and off, kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Ini harus sering dilakukan. Latihannya sejak BMKG mengeluarkan atau mendiseminasikan berita reaksi dari Pemda seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai yang paling depan.

 

Negara lain juga begitu. Di Amerika Serikat itu namanya latihan menghadapi Tornado sangat sering. Di Jepang, dan di tempat-tempat yang lain. Mari kita menuju ke situ, bahkan mungkin di desa-desa sepanjang pantai Barat Sumatera, gugusan pulau mulai dari Simeulue, Nias tadi, Mentawai, sampai Enggano itu sudah ada panah-panah yang permanen ke arah mana kalau harus lari ketika ada gempa ataupun ada tsunami.

 

Di Gunung Merapi sudah tahu, mana radius sekian kilo yang tidak boleh dihuni ketika keadaannya menjadi awas atau waspada, demikian radius berikutnya lagi. Itu bisa dipakai patok permanen, jarak 500 meter, dengan demikian apakah yang ke arah Jogja maupun ke arah Jawa Tengah, penduduk selalu tahu di mana kira-kira tiga kilometer itu, radius lima kilo meter itu, di mana?

 

Dengan demikian ketika ada perubahan status mudah untuk truk yang akan mengangkut mereka, penduduk sekitar itu bahwa sudah tidak aman, dan seterusnya. Kejadian yang kemarin sangat memperihatinkan. Karena sebenarnya kalau kesadaran penduduk, kerja sama kita baik antara pemerintah dan masyarakat, itu bisa kita cegah dan kita kurangi.

 

Yang lain, ketersediaan stok tenda, stok rumah knock-down, barak knock-down, karena hunian sementara akan terus kita bangun, kita baru membangun di Wasior, harus membangun lagi di Mentawai, mungkin membangun di tempat yang lain yang kita tidak tahu, oleh karena itu, di tingkat BNPB harus ada stok yang cukup, rumah ataupun barak yang knock-down, termasuk tenda-tenda.

 

 

BNPB sendiri, Wapres, Saudara-saudara, nampaknya perlu kita perkuat. Kepala BNPB menurut Undang-Undang setingkat Menteri. Jadi Pak Syamsul Maarif punya ototritas sebagai pejabat setingkat Menteri untuk melakukan langkah-langkah yang cepat menerobos dari birokrasi dan koordinasi yang suka panjang dan suka meleset, baik pusat dengan daerah atau di daerah sendiri antar-instansi satu dengan instansi lain.

 

BNPB harus memiliki readiness yang tinggi, bukan hanya readiness petugasnya tetapi juga alat komunikasinya, pesawat angkut, kita perlu memikirkan Helikopter. Mari kita programkan untuk membeli Helikopter dari PT. DI, Bell 412 saya kira sudah cukup bagus dan sudah terbukti baik dan efektif di lapangan, dan seterusnya.

 

Saya ingin begitu bencana tidak harus koordinasi pada tingkat Menko Kesra, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, ESDM, ya BNPB ini lah. Akan terjadi bencana terus di negeri kita. Kita tidak tahu. Justru itu ujung tombak kita untuk secepat-cepatnya, rapid deployment, itu yang kita harapkan.

 

Saya minta apa yang saya sampaikan ini segera diwujudkan dan saya tidak tahu 2011 sudah mulai dianggarkan, apakah APBN-P nanti, Pak Agus, coba dipikirkan, ini yang jelas-jelas di-manage ini. Saya juga berpikir dengan peristiwa di lereng Gunung Merapi. Demi keselamatan warga, pemerintah atau negara itu punya hak untuk memaksa, memaksa dalam arti tinggalkan tempat ini.

 

Dengan kendaraan sudah disiapkan, sudah disiapkan penampungannya, dan sebagainya, karena sangat-sangat berbahaya. Kalau hanya dihimbau, dan cepat datang itu awan panas, kita salah. Harus dipaksa, ada otoritas negara untuk memaksa, memaksa baik ini, demi keselamatan mereka. Mari kita, ini untuk jangka menengah, jangka panjang.

 

Satu lagi masalah lumpur Sidoarjo. Menteri PU di mana sekarang? Menteri PU di sini, ESDM? Ini sudah berjalan berapa tahun, empat tahun? Ok. Empat tahun yang kita lakukan adalah mencegah terjadinya dampak baru, luapan baru, begitu. Yang kita perlukan adalah solusi permanen. APBN keluar terus setiap tahun, meskipun dari pihak Lapindo juga mesti memenuhi kewajibannya, tetapi kita perlu solusi yang permanen.

 

Sekali lagi, ajak perguruan tinggi, geologist, ahli vulkanologi, engineers, dan bekerjasamalah dengan negara-negara sahabat yang memiliki expertise yang lebih untuk memastikan sebenarnya seperti apa di bawah permukaan dari luapan lumpur itu, seperti apa? Apa masih ada peluang untuk cure dari semburan itu atau tidak, kalau tidak seperti apa solusinya?

 

Dengan demikian, kalau toh ada investasi atau penggunaan anggaran yang relatif agak besar tetapi itu akan menyelesaikan masalah secara permanen, itu bisa menenangkan semua pihak. Terutama saudara-saudara kita yang ada di sekitar luapan lumpur di Sidoarjo itu. Jadi saya ingin satu studi tuntas, konklusi dan rekomendasi mau kita apakan.

 

Dengan demikian yang kita lakukan ya atas dasar kesimpulan ilmiah dan kemudian kita hitung berapa cost­-nya tetapi sekaligus in the long run apa manfaatnya manakala bisa kita selesaikan secara tuntas.

 

Itulah Saudara-saudara yang mesti kita lakukan, dan khusus menghadapi atau melaksanakan tindakan menghadapi tsunami misalnya yang tadi itu, akan saya keluarkan Inpres tersendiri, persiapkan Inpresnya, para Menteri terkait, yang akan dipedomani oleh para Gubernur, Bupati, Walikota, dan kita sendiri.

 

Itulah pengantar saya, agak panjang sedikit, tetapi perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini dan setelah ini saya persilahkan Menko Kesra dengan jajaran melakukan update terutama hal-hal yang menonjol yang memerlukan juga kontribusi dari semua jajaran pemerintahan. Kita break dahulu dan nanti setelah itu kita mulai presentasi Menko Kesra.

 

Terima kasih.