Soal Raskin, Presiden Jokowi: Beras Harus Sampai ke Yang Berhak dan Perbaiki Distribusinya
Menjelaskan lebih
lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penyaluran beras raskin
merupakan bagian dari program perlindungan sosial, program beras raskin
juga memiliki banyak fungsi. Fungsi tersebut, lanjut Presiden Jokowi,
diantaranya mampu menstabilkan harga dan mendukung ketersediaan stok
bulog dengan harga yang bisa dijangkau rakyat.
Presiden Jokowi juga menerima laporan tentang permasalahan raskin terutama seputar disturibusi penyaluran beras raskin dan pagu anggaran yang tidak cukup untuk rumah tangga sasaran (RTS). “Ini karena data penerima raskin tidak sinkron, sehingga mekanisme penyaluran tidak berjalan dengan baikâ€, tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menegaskan perlunya evaluasi mengenai mekanisme distribusi beras raskin agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyalurannya. “Sistem yang sudah berjalan saat ini tetap bisa diteruskan dengan beberapa perbaikan validasi data penerima RTS. Kualitasnya beras juga ahrus dijaga agar layak dikonsumsiâ€, ujar Presiden Jokowi. Selain itu, dirinya juga meminta harus ada pemantauan dan evaluasi program raskin secara reguler.
Dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi juga menaruh perhatian khusus terhadap masalah kerawanan pangan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun masalah disana sudah ditangani, namun pemberitaan tentang kerentanan pangan di NTT masih terus santer diberitakan. “Ini perlu di cek ke pemerintah daerahâ€, tegas Presiden Jokowi.
Program penyaluran beras raskin sudah dimulai sejak tahun 1998. Pada 2002 Raskin diperluas fungsinya sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat, bukan sekadar jaring pengaman sosial (social safety net).
Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko PMK Puan Maharani, Seskab Andi Widjajanto, Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Mentan Amran Sulaiman, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Wamenkeu Mardiasmo. (Humas Kemensetneg)
Presiden Jokowi juga menerima laporan tentang permasalahan raskin terutama seputar disturibusi penyaluran beras raskin dan pagu anggaran yang tidak cukup untuk rumah tangga sasaran (RTS). “Ini karena data penerima raskin tidak sinkron, sehingga mekanisme penyaluran tidak berjalan dengan baikâ€, tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menegaskan perlunya evaluasi mengenai mekanisme distribusi beras raskin agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyalurannya. “Sistem yang sudah berjalan saat ini tetap bisa diteruskan dengan beberapa perbaikan validasi data penerima RTS. Kualitasnya beras juga ahrus dijaga agar layak dikonsumsiâ€, ujar Presiden Jokowi. Selain itu, dirinya juga meminta harus ada pemantauan dan evaluasi program raskin secara reguler.
Dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi juga menaruh perhatian khusus terhadap masalah kerawanan pangan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun masalah disana sudah ditangani, namun pemberitaan tentang kerentanan pangan di NTT masih terus santer diberitakan. “Ini perlu di cek ke pemerintah daerahâ€, tegas Presiden Jokowi.
Program penyaluran beras raskin sudah dimulai sejak tahun 1998. Pada 2002 Raskin diperluas fungsinya sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat, bukan sekadar jaring pengaman sosial (social safety net).
Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko PMK Puan Maharani, Seskab Andi Widjajanto, Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Mentan Amran Sulaiman, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Wamenkeu Mardiasmo. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?