Komisi Nasional Disabilitas

UU Nomor 8 Tahun 2016

: 

1. KND dibentuk dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2. Tugas:  melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 
3. Fungsi: 
   a.    penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; 
   b.    pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; 
   c.    advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan 
   d.    pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait. 
4. Sumber pendanaan:
   a.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
   b.    anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 
   c.    sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
5. KND harus sudah dibentuk paling lama 3 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.