Komite Perdagangan Nasional

UU Nomor 7 Tahun 2014

: 

1. Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan yang diketuai oleh menteri.
2. Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur:
   a.    Pemerintah;
   b.    lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan anti dumping dan tindakan imbalan;
   c.    lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan;
   d.    lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai pelindungan konsumen;
   e.    Pelaku Usaha atau asosiasi usaha di bidang Perdagangan; dan
   f.    akademisi atau pakar di bidang Perdagangan.
3. Komite Perdagangan Nasional bertugas:
   a.    memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan;
   b.    memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan Perdagangan;
   c.    memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan anti dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan Perdagangan;
   d.    memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri;
   e.    membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan di negara mitra dagang;
   f.    memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional;
   g.    membantu Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; dan
   h.    tugas lain yang dianggap perlu. 
4. Biaya bersumber dari APBN. 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.