Perkuat Terwujudnya ‘Diplomasi Tangan di Atas’, Kemensetneg Gelar Peluncuran Laporan Tahunan KSS

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menggelar Peluncuran Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia 2018 dan Diskusi Publik Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional di Hotel Sheraton Bandung, pada Rabu (27/11).

Acara ini dibuka dengan sambutan Syarif Alatas selaku Direktur Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri, sekaligus Ketua Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia (Tim Kornas KSS).

“Indonesia meyakini bahwa pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) akan memberikan solusi dan alternatif kebijakan dalam kontribusi upaya pencapaian target Agenda Sustainable Development Goals (SDGs)” ujar Syarif.

Syarif pun menerangkan bahwa program KSS adalah kontribusi nyata Pemerintah Indonesia untuk membantu negara-negara berkembang lainnya dalam mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebagai negara berpenghasilan menengah (middle income country), Indonesia berkewajiban membantu negara-negara berkembang lainnya dengan berbagai pengalaman, keahlian teknis, dan praktek terbaik kepada negara-negara berkembang lainnya (sharing experience and technical expertise). Pelaksanaan KSS merupakan jembatan bagi Indonesia sekaligus perwujudan Goal SDGs: Partnership for the Goals

Selanjutnya, Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN) Kemensetneg, Nanik Purwanti, dalam pidatonya menjelaskan bahwa Laporan Tahunan merupakan sarana untuk mencatat dan mendokumentasikan capaian pelaksanaan program KSS Indonesia dari tahun ke tahun.

“Laporan Tahunan KSS diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintahan, Akademisi, NGO, sektor privat, maupun mitra pembangunan dalam memetakan potensi kerja sama di masa mendatang” jelas Nanik.

Nanik pun menambahkan bahwa di tahun 2018, Indonesia telah memberikan pelatihan capacity building bagi 1,313 orang peserta dari 72 negara melalui 59 program. Di samping itu, Indonesia juga telah memberikan beasiswa kepada 963 orang dari seluruh dunia baik pendidikan degree, maupun non-degree.

Program-program tersebut merupakan perwujudan dari istilah "diplomasi tangan di atas" yang pernah dikemukakan oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi publik mengenai Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) oleh Kristiyanto selaku Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Interregional dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. LDKPI telah diresmikan oleh Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tanggal 18 Oktober 2019.

Kristiyanto menerangkan bahwa LDKPI akan menjadi institusi yang mengelola dana abadi KSS Indonesia. Dana tersebut diproyeksikan mencapai Rp 10 triliun, melalui investasi bertahap hingga tahun 2024. Hasil investasi dana abadi tersebut inilah yang kemudian akan digunakan sebagai pembiayaan program-program KSS Indonesia.

“Upaya ini merupakan inovasi yang dilakukan Tim Kornas agar pelaksanaan KSS tidak membebani APBN. LDKPI ini merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, yang diharapkan menjadi embrio kelahiran Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang independen pada tahun 2028” tandas Kristiyanto. (ABS, SNR/10 - Humas Kemensetneg)