Presiden Prabowo Instruksikan Menteri Rosan Paparkan Fakta Meningkatnya Kepercayaan Global terhadap Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani untuk menyampaikan berbagai data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia secara terbuka kepada publik.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (14/05/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadahlia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Seskab menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.
Berdasarkan laporan tersebut, terdapat fakta dan data yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.
“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Seskab.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Kepala Negara menilai publik perlu memperoleh gambaran yang utuh dan berbasis fakta mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan.
“Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” pungkasnya. (BPMI Setpres)