Sambutan Presiden RI pada Musyawarah Nasional IX APINDO, di Jakarta, Tgl 8 April 2013

Senin, 08 April 2013
Di baca 839 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

MUSYAWARAH NASIONAL IX

ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA

DI HOTEL JS LUWANSA, JAKARTA

TANGGAL 8 APRIL 2013

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang Mulia para Duta Besar Negara-negara Sahabat,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,

Saudara Gubernur DKI Jakarta,

Saudara Ketua Umum APINDO beserta jajaran Pimpinan dan Kepengurusan APINDO, baik pusat maupun daerah,

Para Pimpinan Serikat Pekerja,

Hadirin sekalian yang saya cintai,

 

Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama menghadiri satu acara yang penting, yaitu Musyawarah Nasional IX Apindo, sekaligus kita berkumpul untuk menyatukan semangat, tekad, dan kebersamaan kita untuk terus menjaga dan mengembangkan perekonomian nasional, termasuk dunia usaha di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Apindo atas kerja kerasnya untuk mengembangkan dunia usaha selama ini. Dengan kerja keras Saudara, ekonomi kita terjaga, meskipun dunia sedang mengalami resesi yang berkepanjangan. Dengan ekonomi kita tetap tumbuh, dunia usaha terus berkembang, maka benar yang disampaikan Bung Sofjan Wanandi tadi, Saudara juga menyumbang pada penerimaan negara melalui pajak.

 

Saudara juga menciptakan lapangan pekerjaan, yang itu semuanya sangat memenuhi harapan dan keinginan rakyat Indonesia. Di kala kita mengalami krisis seperti tahun 2008-2009, Saudara juga bekerja bersama dengan pemerintah, siang dan malam, dan buahnya manis serta indah, ekonomi kita selamat, dan marilah, marilah kita pelihara dan kita jaga kebersamaan seperti itu.

 

Dan khusus dalam rangka musayawarah nasional ini, saya berharap munas ini berhasil dengan baik, bisa menetapkan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah Apindo ke depan, yang semuanya tentu amat penting bagi perekonomian dan dunia usaha kita.

 

Sebelum saya menyampaikan hal-hal penting, pada kesempatan yang baik ini, kalau kita mendengarkan pidato Bung Sofjan Wanandi tadi, ada dua komentar saya.

 

Yang pertama,  ini kepada para Duta Besar, pasti beliau bertanya, banyak masalah saja di Indonesia ini, kita bisa tumbuh di atas 6%. Artinya Apindo benar. Apalagi kalau kita beresi semua masalah itu, ekonomi kita akan tumbuh lebih kuat.

 

Para Dubes tidak perlu heran, saya beberapa kali berkunjung ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, bertemu dengan teman-teman saya, world leaders. Mereka bertanya, bagaimana Indonesia bisa bertahan ekonominya di kala dunia sedang susah, bahkan di atas 6%. Bahkan, sekarang, di antara anggota G-20, nomor dua setelah Tiongkok.

 

Maksud saya, teman-teman saya bertanya kepada kita, apa resepnya? Ternyata beliau, di Tanah Air saya hampir tiap hari dimarahi, termasuk hari ini oleh Apindo. Saya kira para Dubes punya memori seperti itu. 

 

Tapi yang kedua, tidak apa-apa Apindo, silakan menumpahkan segalanya karena saya tidak akan jadi capres lagi. Jadi, jawaban saya pasti asli. Kalau yang menjawab capres, dihitung untung-ruginya. Kalau saya, insya Allah, saya jawab apa adanya karena saya pikir jawaban saya nanti berangkat dari apa yang kita rasakan dan alami selama ini, 8,5 tahun, dan tentu saya pikir untuk kebaikan kita di masa mendatang. 

 

Itu dua komentar saya, Pak Sofjan, dan terima kasih atas semua kritik, komentar, dan tentunya rekomendasi-rekomendasinya.

 

Saudara-saudara,

 

Kalau kita simak apa yang disampaikan pimpinan Apindo tadi, dan tadi pagi saya sempat berkomunikasi dengan beberapa menteri, tolong berikan masukan kepada saya, apa yang menjadi concern dunia usaha, utamanya Apindo. Oleh karena itu, apa yang akan saya sampaikan ini, saya cocokkan dengan yang menjadi pikiran Apindo, dan tentunya apa yang mesti kita lakukan untuk kebaikan perekonomian kita masa kini dan masa depan. 

 

Kalau saya dengarkan yang disampaikan Pak Sofjan Wanandi tadi, ada dua. Apindo juga mengatakan bahwa ekonomi kita terjaga baik, momentum kita ada, potensinya masih ada, tetapi juga harus kita rawat baik-baik supaya tidak menurun di tahun-tahun mendatang. Jadi, itu positive view dari Apindo ketika memotret perekonomian kita. 

 

Tapi, Apindo juga jeli, dan tadi telah menyampaikan sejumlah hal. Ya, misalnya, situasi politik, sosial, keamanan, dan hukum yang ada di negara kita. Lantas, situasi perburuhan kita, termasuk persoalan upah minimum bagi pekerja. Lantas juga, kualitas dari tenaga kerja kita yang mestinya diharapkan memiliki skill yang tepat dan mata rantai antara lembaga pendidikan, pasar tenaga kerja, dan pemerintah sendiri, itu juga menjadi kepedulian, apa namanya, Apindo. Juga yang tidak kalah pentingnya, pandangan Apindo agar harga BBM ini disesuaikan, supaya subsidi kita tidak terlalu membengkak. Dengan demikian, makro-ekonomi kita dan fiskal kita tetap terjaga dengan baik, sehat, prudent, dan itu memberikan landasan bagi pelaksanaan dunia, kegiatan dunia usaha dan perekonomian kita.

 

Saya mengucapkan terima kasih atas semuanya itu, karena itu juga yang menjadi concern pemerintah. Itu pula yang pemerintah sedang terus mengatasi dan mencarikan solusinya secara tepat.

 

Saudara-saudara,

 

Saya ingin memulai dari bagaimana perekonomian kita ini bisa kita jaga dengan baik. Begini, Saudara-saudara, yang menjadi goal atau tujuan perekonomian ini, bukan hanya pertumbuhan, not only growth, meskipun pertumbuhan yang sangat penting. Kalau ekonomi tidak tumbuh, tidak mungkin pengangguran berkurang, tidak mungkin kemiskinan berkurang. Itu rumusnya. 

 

Tetapi, di samping pertumbuhan, berkaitan dengan apa yang terjadi di seluruh dunia saat ini, resesi global yang berkepanjangan, nampaknya setiap negara, setiap bangsa, harus bisa menjaga ketahanan ekonominya, economic resilience. Kalau hanya pertumbuhan, pertumbuhannya patah, kita tidak memiliki ketahanan menghadapi gonjang-ganjing perekonomian dunia, ekonomi kita bisa jatuh. Mari kita pakai, kita letakkan dalam satu nafas; pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi. 

 

Insya Allah, kita akan menjadi tuan rumah APEC di Bali. Tema besar APEC Summit yang akan kita laksanakan di Bali nanti juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi regional dan juga ketahanan ekonomi di jajaran APEC. Maka, mari ini kita pegang teguh ketika kita ingin mengatasi berbagai persoalan ekonomi, dan sekaligus kita ingin membangun ekonomi kita yang lebih baik di masa depan.

 

Tentu kalau kita bicara pertumbuhan, maka mari kita baca growth with equity. Rumusan G-20 adalah strong, balanced, and sustainable growth. Saya tambahkan lagi, Indonesia menambahkan strong, balanced, inclusive dan sustainable growth. Potensi kita masih besar. Betul kata Bung Sofjan Wanandi tadi. Momentum masih ada. Betul.

 

Dan bahkan sekarang ini, dunia mulai membicarakan kekuatan ekonomi Timur. Ada Tiongkok, ada India, ada negara-negara di kawasan yang lain, seperti Jepang, Korea Selatan, juga ada ASEAN. Bahkan kalau kita bicara the Greater East Asia, ada Selandia Baru dan ada Australia, semua yang sekarang menjadi arsitektur baru kerja sama kita, East Asia Summit. 

 

Banyak sekarang di Eropa yang menganut strategi dan policy, bukan hanya Look East Policy, tapi juga Go East Policy, dan sudah kita rasakan. Tahun lalu, tahun ini, jadwal kunjungan tamu negara ke Indonesia meningkat sangat tajam, dan ternyata tujuan besarnya adalah membangun kerja sama dan kemitraan baru dengan Indonesia, dengan titik berat kerja sama di bidang ekonomi.

 

Jadi, memang benar ada momentum, ada peluang, dan ada potensi. Dan, mari tidak kita sia-siakan potensi, peluang, dan momentum yang ada ini.

 

Saudara-saudara,

 

Tadi Bung Sofjan mengatakan, kalau semua itu kita beresi, tentu akan lebih baik. 100% saya setuju, dan itulah yang sedang kita lakukan bersama. Nanti saya respon one by one apa yang disampaikan tadi. 

 

Satu hal, saya mengingatkan, meskipun bukan Apindo yang bicara, saya mendengar masukan, pandangan, dan rekomendasi, "Pak SBY, ubah sajalah semua kebijakan ini. Ganti yang baru."Saya katakan begini-begini, "Kalau kebijakan dan langkah penyelamatan ekonomi yang kita jalankan sekarang ini terbukti ekonomi kita survived, tetap tumbuh, kenapa harus kita ubah semuanya?". Saya khawatir, kalau kita secara serampangan ganti dengan kebijakan dan cara-cara yang baru, ekonomi kita justru tidak survive sebagaimana nasib banyak negara yang ekonominya berjatuhan sekarang ini. Jadi, hati-hati, kalau kita ingin melakukan segala sesuatunya, apalagi kalau hanya mendengarkan ajaran dari guru-guru kita.

 

Tahun 1998, kita dikasih ajaran; lakukan begitu, jangan lakukan begini, termasuk IMF. Kita tidak bisa bertahan. Oleh karena itu, kebijakan yang kita tempuh sekarang ini, dan ternyata membawa kebaikan, harus kita jaga. Tetapi, potret-potret yang tidak baik tadi mari kita perbaiki bersama-sama.

 

Saudara-saudara,

 

Melihat ekonomi tentu tidak boleh kita dengan kacamata tunggal ekonomi itu sendiri. Pada tingkat saya, top decision maker and top policy maker di Indonesia ini, melihat persoalan nasional, selalu saya lihat secara utuh dan kontekstual. Misalnya, mata rantai antara kebijakan ekonomi, apa dampaknya pada keadaan sosial masyarakat, pada situasi politik, dan bahkan keamanan. Yang paling baik adalah economic policy, economic solution, mengatasi permasalahan ekonomi secara tepat, cespleng, tapi tidak menimbulkan dampak buruk bagi keadaan sosial, politik, dan keamanan di negara kita. Itulah bagian dari political economy yang senantiasa kami pertimbangkan dengan seksama sebelum mengambil kebijakan.

 

Saudara-saudara,

 

Saya ingin sekarang masuk kepada yang disampaikan Pak Sofjan Wanandi tadi, misalkan, masalah kepastian hukum dan keamanan. Begini, sikap dan pandangan saya sama. Saya sudah mengeluarkan instruksi tertulis dan lisan kepada pimpinan daerah, gubernur, bupati, walikota, kepada aparat keamanan dan aparat penegak hukum, pusat dan daerah, bahkan termasuk jajaran Komando Teritorial TNI.

 

Di berbagai sidang kabinet, sudah menjadi kebijakan kita untuk menjaga situasi sosial, situasi keamanan yang ada di negara kita. Jangan dibiarkan. Jangan dianggap itu bagian dari demokrasi. Bukan. Itu sifat buruk atau itu ekses dari demokrasi dan kebebasan. Kalau negara kita terus terguncang, politik tidak stabil, keamanan gonjang-ganjing, sosialnya pecah-belah, tidak mungkin ekonomi bisa dibangun, tidak mungkin dunia usaha bisa tumbuh.

 

Oleh karena itu, mari menjadi prioritas kita, pekerjaan rumah kita, semua aktif, hands-on, turun ke lapangan untuk memastikan bahwa politik, sosial, hukum, dan keamanan kita terjaga dengan baik.

 

Saya tadi, melalui Mensesneg, berkomunikasi dengan Kapolri, "Masih ada tidak tindakan-tindakan yang tidak patut, yang terjadi di awal tahun lalu, unjuk rasa yang anarkis, sweeping, disegel, dan ini-dan itu?". Dilaporkan kepada saya, itu sudah bisa dihentikan dan dicegah. Kalau memang iya, jangan sampai terjadi lagi ada sweeping, ada penyegelan, ada pemaksaan. Pekerja sedang aktif bekerja, dipaksa untuk unjuk rasa. Yang tidak mau, disegel. Ini cara-cara apa ini? Tidak mungkin dibenarkan. Negara hukum negara kita ini dan, aparat keamanan, pimpinan daerah, bupati, walikota, ikut bertanggung jawab. Jangan abstain. Para gubernur, bupati, walikota ketika berkampanye sanggup menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, tegaknya hukum. Tentu setelah terpilih, juga harus menjalankan apa yang telah dikampanyekan dulu. Itu yang harus kita lakukan di seluruh Tanah Air.

 

Saudara-saudara,

 

Ada isu yang sensitif, yaitu kenaikan upah minimum, upah pekerja, atau upah buruh. Meskipun sensitif, tidak boleh kita tidak mengelolanya dengan baik. Saya ingin sampaikan pada forum yang bagus ini, dan sikap saya tetap konsisten, apakah saya bicara di depan pengusaha, apakah saya bicara di depan serikat pekerja, apakah saya bicara di depan DPR RI, siapa pun, tidak berubah sikap dan kebijakan saya. 

 

Sikap dan kebijakan itu adalah, pertama, memang upah buruh yang terlalu rendah tentu tidak adil, tidak tepat. Apalagi kalau buruh melihat bisnisnya tumbuh dengan baik, ekonominya juga berkembang sangat pesat, lantas mereka tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau buruh dianggap sebagai faktor produksi, saya tidak setuju. Itu yang pertama.

 

Tetapi yang kedua, kenaikan upah buruh harus berada dalam batas kemampuan perusahaan atau dunia usaha. Kalau tidak, perusahaannya bangkrut. Kalau bangkrut, pasti ada PHK. Kalau PHK, yang menderita juga pekerja. Pegang yang kedua itu. Yang benar-benar tidak mampu, UMKM atau perusahaan yang sangat padat tenaga kerja, carikan solusinya. Pemerintah, para menteri, bicara baik-baik, bagaimana membantu mengatasi perusahaan-perusahaan yang memang tidak mampu untuk memberikan upah yang diharapkan. Itu yang kedua. 

 

Nah, yang ketiga, manakala kesejahteraan dan upah tenaga kerja telah ditingkatkan. Ini kalau ada pimpinan serikat pekerja, tolong sampaikan juga kepada saudara-saudara saya, para buruh, maka mereka juga harus memiliki produktivitas yang tinggi, berdisiplin, dan tidak melakukan langkah-langkah yang mengganggu, langkah-langkah yang kontraproduktif, langkah-langkah yang membikin perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik.

 

Kalau tiga hal itu dijaga dengan baik, pasti ada solusi. Saya minta Pak Sofjan, sebelum 1 Mei, bertemulah kembali. Para Menteri, lakukan fasilitasi, tripartit. Agar bisa bergerak kembali, pedomani tiga hal ini: baik untuk buruh, baik untuk pengusaha, baik untuk negara. 

 

Jangan dikaitkan dengan politik. Biasanya, mendekati pemilu, banyak sekali elemen-elemen politik yang seolah-olah mendukung atas satu komponen, satu isu, tapi itu menjadi bom waktu. Janganlah. Saya ingatkan kolega-kolega saya, para politisi, janganlah mendorong-dorong sesuatu yang akan menjadi bom waktu. Harus rasional, harus jernih. Populisme yang membabi buta tidak baik. Keberpihakan pada kaum lemah, ya, tapi dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang cerdas dan membawa kebaikan bagi semua.

 

Saya mendengar akan ada relokasi perusahaan, hijrah ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, dan lain-lain. Saya minta dilihat secara seksama. Yang menyebabkan apakah karena faktor upah minimum yang di luar kemampuan mereka, atau masih ada pungutan yang berlebihan sehingga overhead cost perusahaan itu menjadi lebih tinggi dan tidak cukup sehat untuk mengembangkan usahanya. Saya minta para gubernur, bupati, dan walikota peduli melihat.

 

Kita ingin perusahaan membayar pajak. Kita ingin perusahaan memberikan upah buruh yang makin baik. Jangan diperas-peras, jangan ada pungli yang mengakibatkan overhead cost-nya tinggi sekali. Bicaralah. Negara kita negara hukum. Kalau keterlaluan, berikan informasinya kepada kami, kepada saya. Kita tertibkan bareng-bareng.

 

Tidak adil kalau, apa namanya, overhead cost-nya berlebih-lebihan karena pungutan-pungutan yang tidak resmi seperti itu, sementara kita minta untuk memberikan upah buruh yang tentunya makin tinggi. Hilangkan overhead cost seperti itu sehingga perusahaan punya kemampuan untuk memberikan upah yang makin baik bagi buruh kita.

 

Urusan skill tenaga kerja, Pak Sofyan dan para Pimpinan Apindo. Yah, ini mestinya tidak boleh terjadi. Anggaran pendidikan sudah tinggi sekali, 300 triliun, besar sekali. Oleh karena itu, ya, bikinlah mata rantai yang baik, sinergi yang baik antara apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dengan keperluan tenaga kerja.

 

Gubernur juga harus aktif. Kalau yang diperlukan skill X, jangan lembaga pendidikan memproduksi skill A yang tidak ada kaitannya. Di satu sisi, banyak pengangguran, di sisi lain, kurang tenaga kerja. Kita juga mengembangkan berbagai pendidikan politeknik, balai latihan kerja. Tolong dihidupkan kembali. Tolonglah semua memberikan atensi untuk menyiapkan sumber daya manusia, human capital, yang makin baik.

 

Kita punya demographic dividend besar sekali, young and productive work force. Tetapi kalau skill-nya tidak kita berikan, akan menjadi beban. Kalau kita berikan, akan menjadi solusi bagi perekonomian kita. Saya sudah menyampaikan kepada menteri terkait untuk betul-betul melakukan segala sesuatunya mulai sekarang, jangan tunggu-tunggu lagi. Dengan demikian, ada insentif, ada kontribusi kita untuk pengembangan dunia usaha dan perekonomian kita.

 

Masalah subsidi BBM, masalah kenaikan harga BBM, pemerintah sekarang ini sedang bekerja, sedang memfinalkan apa yang harus pemerintah lakukan. Mari kita lihat duduk persoalannya secara jernih. Goal kita, tujuan kita ini adalah menurunkan subsidi. Solusinya antara lain dengan menaikkan harga BBM. Nah pilihannya sekarang, apakah harga BBM dinaikkan dan berlaku bagi semua, pukul rata, atau kenaikan harga BBM itu berlaku bagi mereka yang tidak patut mendapatkan subsidi, misalnya yang kaya dan yang mampu. 

 

Poin saya adalah orang miskin harus dilindungi, tapi makro-ekonomi kita dan fiskal kita sehat, subsidi menjadi adil dan tepat sasaran. Oleh karena itulah, sekarang pada tahap pematangan, KEN memberikan pandangan, pemerintah sendiri sedang mengolah, dunia usaha silakan ikut memberikan pandangan. Yang jelas menjadi prioritas kami tahun ini dan tahun depan, fiskal harus makin sehat, terjaga. Dengan demikian, bangunan ekonomi nasional juga terjaga dengan baik.

 

Saudara-saudara,

 

Kalau BBM naik, inflasi akan naik. Kalau inflasi naik, kemiskinan akan meningkat. Saya punya pengalaman tiga kali menaikkan harga BBM, tahun 2005 dua kali, tahun 2008, sekali. Harga-harga melambung dan cukup tinggi. Sudah kita hitung. Perusahaan itu atau industri itu berapa persen cost of production dari komponen BBM. Dengan BBM naik sekian ribu, mestinya harga jual satuan barang atau jasa itu naiknya juga segitu. Ternyata, jauh lebih tinggi dibandingkan hitung-hitungan komponen BBM yang naik. Ini fakta, sehingga tahun 2005 kemiskinan kita naik 3%-4%. Untuk menurunkannya kembali, diperlukan waktu tiga-empat tahun. Saya ingin menjelaskan, potret kehidupan kita atau dampak dari kenaikan BBM. 

 

Tetapi ketika BBM kita turunkan tiga kali tahun 2008, dari Rp 6.000 pertama- tama menjadi Rp 5.500, turunkan lagi menjadi Rp 5.000, turunkan lagi menjadi Rp 4.500, mestinya harga-harga tidak turun, itu tidak terjadi. Jadi, elastisitas harga barang dan jasa terhadap harga BBM itu rendah sekali, hampir tidak ada. Saya perintahkan waktu itu, "Oke, BUMN, turunkan harga angkutan. Mari kita menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita, menyatukan komitmen kita. Dengan demikian, ekonomi terjaga, bisnis bagus, tapi rakyat juga kita perhatikan supaya tidak mengalami kesulitan yang tidak perlu." 

 

Dan begini, ini kesempatan yang baik, Pers juga ada di sini, kalau setelah kita hitung dengan seksama suatu saat harga BBM harus kita naikkan, dan rakyat yang tidak mampu, kaum miskin terpukul akibat itu, maka adilnya mereka harus mendapatkan kompensasi, mendapatkan bantuan. Dan bagi saya, memberikan kompensasi kepada rakyat miskin manakala BBM naik itu harga mati. 

 

Oleh karena itu, kalau ada penolakan mungkin dari parlemen, takut ini, apa namanya, dikaitkan dengan pemilu tahun 2014, maka marilah kita bicara. Tidak fair dan tidak adil policy yang kita bikin ini supaya fiskal kita bagus, tapi yang menderita kaum miskin. Mari kita bikin fiskalnya bagus, orang miskin tidak menderita. Saya harus sampaikan terus terang. 

 

Bahkan, begini. Ini seloroh saya, seloroh ya. Kalau takut, "Wah, ini kalau ada kompensasi, zaman saya dengan Pak Jusuf Kalla dulu namanya BLT, ini pasti untuk menguntungkan partai politik tertentu". Begini saja, ketika kita memberikan kompensasi kepada orang miskin, semua bendera partai tolong dikibarkan di situ, bahwa ini kehendak kita semua, kehendak politik nasional, kehendak pemerintah, kehendak parlemen. 

 

Dan kalau semua sepakat BBM harus dinaikkan, pilihannya sedang kita godok ini, dan ternyata nanti kita jalankan terjadi gelombang penolakan ini-itu, jangan balik kanan yang mengusulkan tadi, apalagi yang paling keras menentang. Bulan lalu ngomong apa, sekarang ngomong seperti apa, begitu. Ayo kita belajar untuk, apa namanya, menjalankan politik yang baik. 

 

Saudara tahu bahwa, pemerintah tahu sebenarnya, APBN dan fiskal kita harus baik, harus kita sehatkan. Dengan catatan, sekali lagi, tidak memberikan dampak yang tidak baik bagi kaum miskin. Penghematan anggaran, kalau bisa kita hemat subsidinya, Pak Sofjan, bukan hanya untuk infrastruktur. Tidak semua rakyat miskin menikmati infrastruktur. Di samping infrastruktur, juga untuk penanggulangan kemiskinan. Infrastruktur ini sebenarnya, APBN kita enggak cukup kalau semuanya ke infrastruktur. 

 

Oleh karena itulah, BUMN sekarang masuk. Saya mengundang swasta, saya minta, Menteri Keuangan ada di sini? Tidak ada? Ok, ini penting ini. Kalau kita mengundang dunia usaha untuk berinvestasi, supaya return-nya kena, keluarkan policy yang bagus, insentif yang wajar. Jangan kita nggak mampu membiayai, infrastrukturnya diperlukan, tapi pemerintah tidak mau mengeluarkan apa pun. Nggak baik, enggak tepat. Marilah kita duduk bersama, mana yang kewajiban pemerintah dengan kemampuan yang ada, mana yang kita berharap BUMN dan swasta, dan seperti apa policy yang diperlukan. Kita bisa bicara di situ.

 

Bapak-Ibu, Saudara-saudara yang saya cintai, 

 

Dua bagian terakhir dari sambutan saya, meskipun banyak masalah yang belum beres, bottlenecking, yang tidak bergerak, yang menghambat, tetapi tidak semuanya suram di negeri ini. Marilah kita tetap optimis untuk terus menjalani kehidupan ini dan membangun perekonomian serta dunia usaha. 

 

Satu, kalau semua itu kita beresi, saya katakan tadi, Pak Sofjan juga begitu, investasi dan FDI akan tumbuh baik. Saya setuju, benar, tetapi sebenarnya investasi kita tidak buruk. Investasi kita tumbuh dengan baik. Mengapa ekonomi terjaga 6,2%, sebelumnya 6,3%, sebelumnya 6,5%, para Duta Besar? Ekspor memang drop, tapi investasi up. Konsumsi rumah tangga kita jaga. Government spending juga kita jaga. Oleh karena itu, jangan terlalu pesimis seolah-olah tidak ada investasi dan FDI, meskipun benar, kalau kita bikin beres, lebih tumbuh lagi.

 

Yang kedua, besaran APBN kita ini makin menggembirakan. Bapak-Ibu tahu, tahun 2004 dulu, 430 triliun. Tahun ini, setara dengan 1.700 triliun. Tahun depan, akan mencapai-ini proyeksi kita-1.900 triliun. Kami akan jaga supaya government spending, government expenditure itu menyumbang pertumbuhan, karena tahu ekspor sedang susah. Jadi, andalan kita investasi, government expenditure, dan juga household consumptions. 

 

Itulah kenapa program-program penanggulangan kemiskinan harus jalan, supaya rumah tangga kita bisa membeli. Jika dia bisa membeli, perusahaan tidak bangkrut. Apa artinya industri memproduksi barang dan jasa besar-besaran nggak ada yang beli?! Itulah sebabnya daya beli kita jaga, termasuk bantuan kepada kaum miskin agar dia beli. Ini yang kita sebut dengan keep-buying strategy yang kita jalankan sejak tahun 2008 yang lalu. 

 

Yang ketiga, pemerintah juga serius untuk terus membangun infrastruktur. Jadi, kami tdak tinggal diam, Saudara-saudara, MP3EI terus berjalan, groundbreaking kita laksanakan di mana-mana, BUMN jadi pelopor. Swasta kami undang, jangan hanya wait and see, ayo bersama-sama untuk membangun infrastruktur.

 

Yang keempat, pemerintah juga terus memperbaiki sistem dan praktik logistik nasional, dengan harapan makin efisien dan makin kompetitif. National single window kita tetapkan, pelayanan kepabeanan dan kepelabuhan kita tingkatkan. Saya baru berkunjung ke Priok. Harus meningkat service-nya. Pelayanan terpadu satu pintu sudah berkembang di mana-mana. Cek apakah daerah masih belum ada yang melakukan itu, berarti tidak probisnis. Kalau tidak probisnis, tidak prorakyat, itu saja.

 

Pengembangan UMKM kita jalankan, pengembangan kewirausahaan kita galakkan, saya aktif di situ, kemudian insentif fiskal, ini juga menjadi policy kita, tolong berikan masukan kalau ternyata ada yang belum sesuai, dan pengurangan jenis dan tingkat pungutan pemerintah. Ini kita kurangi, bahkan hilangkan yang akan menjadi distorsi dari dunia usaha kita.

 

Saudara-saudara,

 

Berikan pengawasan kepada kami, pada pemerintah. Berikan rekomendasi kepada kami, terutama para menteri terkait dan juga para pimpinan daerah yang day-to-day menangani permasalahan ini.

 

Karena kita menjadi anggota G-20, yang nomor 5, Saudara-saudara, kita menjadi anggota APEC, ASEAN, East Asia Summit, dan lain-lain. Kita juga akan terus aktif untuk memperjuangkan kepentingan kita, kepentingan ekonomi kita, kepentingan dunia usaha kita. Antara lain, kami melawan hambatan non-tarif yang sering dipaksakan oleh negara-negara tertentu. Kami tidak hanya menginginkan trade atau free trade, tapi juga fair trade. Kami juga mendorong investasi di Indonesia. Isu label lingkungan tidak boleh dibuat-buat hanya untuk menghambat produk-produk Indonesia.

 

Saya sendiri juga ikut memperjuangkan perusahan-perusahaan berbendera Merah Putih. Misalnya, kita sedang berkompetisi untuk telekomunikasi di Myanmar. Saya ikut langsung memberikan rekomendasi kepada Presiden Thein Sein, agar Merah Putih mendapatkan porsi yang baik. Saya berbicara dengan, sekarang sudah ganti, dulu Premier Jiabao dari Tiongkok berkaitan dengan usaha kita, burung walet dan juga perbankan, yang mestinya juga mendapatkan tempat di Tiongkok. Kemarin di Afrika, saya berbicara dengan beberapa Presiden, "Tolong, Indonesia mendapatkan perlakuan yang baik," karena mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan serta bergeraknya dunia usaha. Itu tugas kami, tugas pemerintah untuk Saudara, untuk Indonesia, dan tentunya untuk rakyat kita.

 

Yang terakhir, yang terakhir, ini pesanan Pak Sofjan Wanandi, masalah politik. Politik ini, Pak Sofjan, tidak bisa dikontrol oleh Presiden. Sistemnya sudah berubah. Dulu otoritarian, kekuasaan Presiden sangat besar, tatanan politik bisa melakukan banyak hal, yang itu sudah berubah total. Presiden menjadi salah satu saja dari pelaku politik di negeri ini, dengan otoritas atau power yang dirampingkan dan makin kecil sekarang ini.

 

Oleh karena itu, kalau saya menyampaikan ini, sekaligus saya mengajak kepada lembaga-lembaga politik di Indonesia, para tokoh-tokoh politik, termasuk lembaga negara, MPR, DPR, DPD, lantas juga partai-partai politik, tokoh-tokoh politik, semua, dengarkan, apa namanya, aspirasi Apindo. Dunia usaha menginginkan politik kita ini stabil supaya ekonomi bergerak dan bisnis juga tumbuh dengan baik.

Saudara sudah tahu, tapi saya ulangi lagi, supaya didengar oleh politisi yang lain. Ekonomi dan dunia usaha akan tumbuh dan berkembang jika ada stabilitas politik, ada stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban publik terjaga, kepatuhan pada hukum, termasuk konstitusi, juga dijalankan. Itu syarat, dan ini milik rakyat Indonesia. Mereka patuh, bagus. Mereka melanggar, tidak bagus.

 

Kita ingat situasi dan kinerja ekonomi Indonesia dulu, pascakrisis 1998. Memori kita masih ada. Tahun 2000, ulangi, tahun 1999 sampai tahun 2004, sekitar 4,5 tahun saya menjadi menteri, utamanya Menko Polkam waktu itu, sebelum menjadi Presiden. Saya kalau ketemu investor, termasuk investor asing, dunia usaha, keluhannya banyak sekali. Berderet-deret keluhannya itu, utamanya dulu politik, hukum, dan keamanan. Nah sekarang, memang sudah jauh berkurang, sudah jauh berkurang sehingga tentunya ini baik untuk kita semua. Tetapi, jangan sampai mundur kembali, jangan sampai keluhannya banyak lagi.

 

Akhir-akhir ini, ada pemikiran politik yang aneh dan yang akan menggoncangkan stabilitas politik. Saya imbau, ini sudah pemilu. Tokoh politik yang ingin jadi pemimpin ikutlah pemilu, terbuka. Rakyat akan memilihnya kalau memang cocok di hati rakyat. Setelah itu, pimpinlah negara ini, pimpinlah rakyat kita. Jalannya ada. Demokrasi memungkinkan. Tidak ada pemimpin yang berkuasa selamanya, sesuai dengan aturan konstitusi. Nah kalau ini dijaga dengan baik, percayalah, stabilitas politik akan terjaga. 

 

Dan harapan saya, 1,5 tahun, marilah kita tingkatkan kebersamaan kita, rakyat, politisi, berikan peluang dan ruang bagi pemerintah untuk bekerja dan bekerja, menuntaskan tugas kami untuk semuanya, termasuk untuk mengembangkan dunia usaha. Itulah seruan seorang Presiden di wilayah politik yang menjadi milik semua, bukan milik satu-dua elemen di negeri ini.

 

Saudara-saudara,

 

Itulah pesan, harapan, dan ajakan saya. Dan sekali lagi, besar keinginan kita semua agar Apindo terus berjaya, bisnis terus tumbuh. Yang disampaikan oleh Pak Sofjan tadi didengar oleh para menteri. Di sini, ada Menko Polhukam, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Jaksa Agung, ada semua di sini yang punya domain untuk mengelola situasi politik, hukum, dan keamanan. Dan juga para menteri jajaran perekonomian, kalau menyangkut policy, menyangkut insentif, menyangkut yang lain-lain, tolong direspons dengan baik. Menteri Tenaga Kerja ada di sini, menyangkut kebijakan tentang perburuhan. Saya kira hampir semua ada di sini kecuali Menteri Keuangan. Nanti Menko Perekonomian sampaikan supaya clear-kan semuanya.

 

Baiklah, tugas saya sudah selesai.

 

Akhirnya, Saudara-saudara, dengan terlebih dahulu memohon rida Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia IX dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih.

 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

  

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI