Sambutan Presiden RI pada Rakernas Persatuan Perusahaan RealEstat Indonesia, Jakarta, 5 Des 2012

Rabu, 05 Desember 2012
Di baca 716 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA RAPAT KERJA NASIONAL

PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA 2012

DI HOTEL PULLMAN CENTRAL PARK,  JAKARTA SELATAN

TANGGAL 5 DESEMBER 2012

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Yang saya hormati, para Menteri, Mantan Menteri, dan para Anggota DPR RI,

Yang saya hormati, Saudara Gubernur DKI Jakarta,

Yang saya hormati, Ketua Umum DPP REI beserta Jajaran Kepemimpinan dan Kepengurusan REI baik pada Tingkat Pusat maupun pada Tingkat Daerah,

Para Pimpinan di Dunia Usaha dan para Pengembang sekalian,

Hadirin yang saya hormati,

 

Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama menyatukan langkah dan tekad kita untuk menyukseskan pembangunan di sektor perumahan, sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan selamat melaksanakan Rakernas, semoga REI semakin sukses sebagai organisasi profesi dan juga semakin berkontribusi  pada pembangunan sektor perumahan.

 

Saudara-saudara,

 

Saya tadi menyimak pidato Ketua Umum REI dan pidato Menteri Perumahan Rakyat. Oleh karena itu, saya ingin mengucapakan terima kasih atas upaya dan kontribusinya, baik itu REI dengan jajarannya serta Kementerian Perumahan Rakyat, untuk benar-benar menyukseskan pembangunan di sektor perumahan. Tadi Ketua Umum REI menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada saya dan pemerintah, tentu apa yang Bapak sampaikan itu menjadi tugas dan kewajiban saya. Apalagi rumah sama-sama kita ketahui adalah salah satu dari basic human needs kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu menjadi amanah konstitusi dan menjadi tugas serta kewajiban kita semua, makin ke depan harapan dan kebutuhan rakyat kita atas rumah dan hunian yang layak harus dapat kita penuhi.

 

Saudara-saudara,

 

Tadi juga disebutkan bahwa REI berterima kasih kepada pemerintah karena dinilai pro-  bisnis. Ini ada ceritanya ini, beberapa tahun yang lalu ada yang berkomentar seorang anggota parlemen yang mengomentari statement saya. Statement saya itu, waktu itu adalah pembangunan ekonomi yang kita lakukan ini mengacu pada strategi tiga jalur, waktu itu masih tiga jalur, triple track strategy, yaitu pro-pertumbuhan, pro-lapangan pekerjaan, dan pro-pengurangan kemiskinan. Kemudian Saudara tahu sejarahnya setelah kita menjadi tuan rumah Konferensi PBB, tentang perubahan iklim, kita tambahkan satu lagi menjadi four track strategy, pro-growth, pro-job, pro-poor, and pro-environment economic development strategy.

 

Nah, oleh karena itu, pemerintah juga harus pro-bisnis, harus pro-bisnis. Tadi itu, saya dikritik "Salah, Presiden kok pro-bisnis, Presiden harusnya pro-rakyat." Nah, nah ini persoalannya ini. Jadi dikira bisnis itu bukan rakyat, REI bukan rakyat, investor bukan rakyat, begitu. Mengapa? Saya memang pro-bisnis dan pro-investasi.

 

Saudara-saudara,

 

Negara ini memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kuat, strong and sustainable growth. Mengapa? Kalau ekonomi tumbuh, tercipta lapangan pekerjaan. Itu teori ekonomi, Hukum Okun namanya. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara makin besar. Dengan penerimaan yang makin besar, kita bisa mengalirkan lagi melalui APBN dan APBD untuk membiayai pembangunan, untuk membantu rakyat kita, termasuk program-program penanggulangan kemiskinan. Itu duduk perkaranya.

 

Siapa yang bisa membikin pertumbuhan, growth? Dunia bisnis, investasi. Siapa yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Dunia bisnis, investasi. Pemerintah hanya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sekitar tiga atau empat juta saja, itulah pegawai negeri, termasuk TNI dan Polri, selebihnya adalah created by the bisnis. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan pro-bisnis dan pro-investasi karena, kemudian ekonomi tumbuh dan berkembang akhirnya rakyat kita dapat pekerjaan, kemiskinan akan berkurang, berarti itu juga pro-rakyat. Jadi, statement Bapak sudah benar cuma kadang-kadang ada salah pengertian di antara kita.

 

Saudara-saudara,

 

Tadi saya mendengarkan beberapa harapan, usulan, dan permintaan dari REI, saya minta meskipun sudah direspon oleh Menpera, tapi para menteri wajib untuk menyimak untuk meresponnya secara positif. Pemerintah akan terus mengembangkan dan menetapkan kebijakan dan aturan yang tepat. Tidak mungkin kita mengembangkan kebijakan dan aturan yang menghambat, aturan yang mempersulit bukan yang mempermudah.

 

Menyangkut undang-undang, kalau itu harus sampai di undang-undang tentu perlu dibicarakan dengan DPR RI. Dan, tadi Menpera sudah menjelaskan sudah teralirkan draf untuk tabungan rakyat itu dan mudah-mudahan bisa segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

 

Kalau ada isu-isu yang sensitif, ada masalah yang sangat kontroversial maka kita harus pastikan dulu posisi kita di mana, pilihan kita di mana, sebelum kita terbitkan dalam undang-undang. Saya tidak ingin nasib sebuah undang-undang harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena ada perbedaan pandangan yang tajam, yang tidak setuju dengan undang-undang itu membawanya ke Mahkamah Konstitusi, kemudian diputuskan dan dibatalkan. Kita mencegah hal itu sering terjadi karena akan mengganggu kepastian. Padahal di negara mana pun investasi dan dunia bisnis mengharapkan certainty, termasuk legal certainty, dan  perceptibility, baik itu policies maupun regulations.

 

Oleh karena itulah, kita akan terus dorong lahir dan terbitnya undang-undang itu dengan harapan isu-isu yang sensitif dan kontroversial sudah kita temukan, apa namanya, opsinya. Di negeri ini memang ada yang serba anti-asing. Begitu ada kalimat kepemilikan asing langsung dianggap itu neolib dianggap itu kita tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dianggap itu tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

 

Oleh karena itu, berikan penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya kepada rakyat Indonesia. Tidak mungkinlah negara ini, pemerintah ini, Saudara REI juga mengusulkan sesuatu yang tidak mengutamakan kepentingan nasional kita, betul? Ya. Oleh karena itu, tolong jernih berpikir, tidak ada niatan dari siapa pun lah untuk mengembangkan kebijakan, undang-undang dan aturan yang tidak pro-negeri sendiri, tidak pro-rakyat sendiri. Masalahnya sekarang dunia makin kompetitif, negara-negara lain itu bukan berarti tidak cinta pada bangsa dan negaranya, pada rakyatnya, tapi mereka cerdas menangkap peluang.

 

Nah, di sini lah mari kita pikirkan satu kontruksi undang-undang tetap menjunjung tinggi kepentingan nasional, tetapi kita cerdas dan bisa mengalirkan sumber-sumber kemakmuran dalam era globalisasi ini. Itulah yang menjadi konsep dasar dan controlling ideas ketika kita menyusun entah undang-undang, kebijakan maupun peraturan-peraturan.

 

Saudara-saudara,

 

Saya ingin pada kesempatan yang baik ini, mengajak Saudara melihat ke depan, lima, sepuluh, lima belas tahun mendatang, prospek dan outlook perekonomian kita sebenarnya baik. Kalau Saudara menyimak berbagai telaah, analisis, dan report yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Internasional selama ini, juga mengatakan demikian. Oleh karena itu, kita sendiri yang punya negara, yang punya wilayah, yang punya potensi ini janganlah menyia-nyiakan momentum dan peluang besar ini, untuk secara cerdas melakukan segala sesuatunya mulai sekarang. Jangan menunggu lima, sepuluh tahun lagi, agar 2030 insya Allah apa yang menjadi harapan kita, Indonesia benar-benar menjadi emerging economy dengan pendapatan perkapita yang makin tinggi itu bisa kita capai.

 

Growth kita sekarang yang di atas 6% sebetulnya tidak mudah dicapai oleh negara mana pun. Dengan ukuran GDP seperti yang kita miliki, US$ 1 trilyun by purchasing power parity, ekonomi kita sesama G-20 itu sekarang tumbuh nomor dua, setelah Tiongkok. Kalau kita bisa terus menjaga pertumbuhan di atas 6% ini, maka Insya Allah 2025 sesuai dengan MP3EI dan 2030 maka implikasinya akan sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi.

 

Yang kedua, GDP and income perkapita ini juga terus naik. Saudara masih ingat 2004 dulu 1.100, sekarang mendekati 4.000, hampir naik 400%. Saudara masih ingat sebelum krisis 1998, 1200 ketika krisis drop serendah-rendahnya 600 mudah-mudahan sejalan dengan six point some percent growth, maka GDP dan income perkapita itu terus didorong naik. Apa artinya saudara-saudara? Naiknya GDP, naiknya income perkapita, terjaganya high growth, strong growth, ini maka middle class and consuming class akan meningkat dengan tajam.

 

McKinsey mengatakan, Saudara juga menyimak, sekarang ada empat puluh lima juta consuming class, menuju 2030 akan menjadi one hundred and thirty five million consuming class, 135 juta middle class, consuming class. Berapa kali lipat penduduk Malaysia? Berapa kali lipat penduduk Singapura? Apa akibatnya lagi? Akan ada raising demand barang dan jasa, dan akan mengubah equation antara supply dan demand. Kalau demands meningkat termasuk demand atau kebutuhan atas perumahan, hunian dan properti maka diperlukan supply yang lebih besar lagi, untuk memenuhi kebutuhan itu, itu juga hukum ekonomi.

 

Oleh karena itu, dengan cerita singkat saya ini, Saudara-saudara keluarga besar REI, keluarga besar pengembang mesti punya optimisme dan mesti menyambut peluang besar itu, dengan sekali lagi menata segalanya mulai sekarang mempersiapkan baik-baik dan kemudian bersama-sama pemerintah, bersama-sama pihak terkait, melakukan upaya sungguh-sungguh untuk memanfaatkan momentum yang baik itu.

 

Saudara-saudara,

 

Saudara sudah tahu kebijakan dasar kita tentang perumahan. Sederhananya adalah, bagi saudara-saudara kita yang berpenghasilan menengah ke atas, yang mereka mampu menyediakan dan membeli rumah serta hunian yang baik, maka kita gunakan economic mechanism, market mechanism. Itu namanya adil. Tapi, ada saudara-saudara kita yang penghasilannya pas-pasan, kelas bawah, tentu pemerintah wajib membantu. Dengan demikian, mereka juga punya kemampuan untuk memiliki tempat hunian, dan itu juga amanah Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita.

 

Dan, meskipun rumah itu sederhana, bagi yang penghasilannya pas-pasan, tapi haruslah tetap layak huni. Kemudian juga sehat, dalam lingkungan yang sehat dan jangan lupa memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Jangan sampai karena murah, karena sederhana lantas begitu ada gempa membahayakan keselamatan dan keamanan bagi keluarga yang menghuni perumahan itu.

 

Nah, di sinilah, Saudara-saudara diperlukan sinergi, kerja sama dan kebersamaan antara pemerintah baik pusat maupun daerah sama-sama. Demikian juga para pengembang jajaran REI baik pusat juga daerah, dan tentunya unsur-unsur dunia usaha yang lain. Nah, kalau kita berbicara total football seperti ini, sinergi yang baik, maka akan lebih bagus lagi upaya kita untuk menambah jumlah rumah dan tempat hunian di tahun-tahun mendatang.

 

Saya berbicara masalah sinergi tadi, kemarin dalam Sidang Kabinet Paripurna yang saya pimpin, saya sudah mengeluarkan intruksi untuk segera memberlakukan monitoring system, bagi kemudahan dan kelancaran proses perizinan. Banyak sekali kerugian di negeri ini karena investasi dan kegiatan usaha. Kalau bicara investasi jangan seolah-olah hanya asing justru yang paling banyak investasi usaha dalam negeri. Banyak sekali lagi, investasi yang sering kandas, karena izinnya macet di simpul-simpul tertentu. Kerugian negara bertrilyun-trilyun akibat itu, yang bersalah tidak merasa bersalah, rakyat tidak tahu, setiap hari yang diunjuk rasa  SBY. Padahal simpul-simpul itu ada di mana-mana.

 

Oleh karena itu, monitoring system sebagai focal point-nya Kepala BKPM nanti, Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan jajaran Menteri Perekonomian. Menko Perekonomian yang akan mengkoordinasikan nanti, kita akan lacak, akan ada tracking di mana macetnya. Bisa saja yang lebih macet di pusat, bisa saja di kementerian-kementerian tertentu, dirjen-dirjen tertentu, mungkin juga di daerah, entah di provinsi, kabupaten, dan kota, dan saya minta dibuka ke publik, siapa yang menghambat pembangunan di negeri ini.

 

Saya bahkan sudah mengeluarkan intruksi untuk jajaran pemerintahan kepada para menteri, kemarin Saudara-saudara dengar, kalau ada hambatan internal di kementerian, harusnya seminggu selesai, tiga bulan, harusnya dialirkan, tidak dialirkan, barangkali pikirannya lain-lain, mau minta ini, minta itu. Maka, demikian juga di daerah, jangan ada dusta di antara kita.

 

Saya sudah minta kalau ada elemen-elemen itu angkat saja, kalau tidak berani, kasih tahu saya. Saya sudah lama menyampaikan masih ada, masih saja ada seperti-seperti ini, saya kira sudah cukup, enough is enough. Kalau memang betul-betul menghambat sesuatu yang baik untuk rakyat kita, yah sudahlah berarti tidak bisa bersama-sama kita untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan ini. Dan, saya minta dukungan rakyat sebetulnya apabila memang ada penghambat-pengambat seperti itu, yah sudah kita suruh minggir saja. Kalau ada hambatan di daerah, sering ada Pilkada, ya janganlah rakyat memilih pejabat-pejabat yang kebahagiaannya menghambat, kebahagiaannya mempersulit semua urusan, ya. Ini juga pendidikan politik yang baik, demokrasi yang baik.

 

Saudara-saudara,

 

Saya tertarik dengan yang disampaikan tadi, baik oleh Menpera maupun Ketua Umum REI bahwa REI atau usaha perumahan ini bisa menyumbang penciptaan lapangan pekerjaan. Saya dengarkan tadi untuk satu milyar rupiah itu bisa menciptakan seratus pekerja sepanjang tahun, berarti kalau satu trilyun maka seratus ribu, kalau lima trilyun berarti lima ratus ribu.

 

Kemarin kita bedah, kita diskusikan di tingkat Kabinet, Kabinet dan Komite Ekonomi Nasional, pengangguran kita ini sekarang 6,1%, sebenarnya kalau dikaitkan dengan negara-negara lain yang, ada yang mencapai 25% pengangguran itu belum lampu merah. Tetapi kita ingin lebih rendah lagi, kita ingin tahun demi tahun kita ciptakan lapangan pekerjaan. Ingat, setiap tahun juga dibanjiri lagi dengan angkatan kerja baru. Jadi di samping menyerap sisa pengangguran, harus menyerap pula angkatan kerja baru itu, nett-nya yang kita lihat. Nah, tahun-tahun terakhir ini nett-nya yang bisa kita serap dikaitkan dengan angkatan kerja dan serapan kerja itu, sekitar lima ratus ribu. Kita ingin tahun-tahun mendatang lebih tinggi lagi, harapan kita antara tujuh ratus ribu tercipta per tahunnya sampai satu juta. Kalau bisa kita hasilkan nett seperti itu lima ratus ribu, tujuh ratus ribu sampai satu juta, maka pengangguran kita akan turun mendekati 5% dan tidak mustahil di masa depan bisa lebih rendah lagi.

 

Nah, bicara tentang job creation, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Menpera tadi. Oleh karena itu, saya menugasi tentu Menko Perekonomian dengan Menpera, bersama-sama REI, coba susun bulan Desember ini jangan lama-lama. Bagaimana strategi konsep rencana aksi yang cespleng, agar pembangunan perumahan bisa menyumbang lapangan kerja yang lebih besar lagi. Kalau sudah ketemu, cocok, kewajiban pemerintah apa, Kewajiban REI apa, kewajiban dunia usaha yang lain juga seperti apa.

 

Saudara-saudara,

 

Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, insya Allah kalau memang kita berpikir keras dan bekerja keras kemudian, maka itu bisa kita atasi. Saya ingin betul REI, Kadin, Apindo bersama-sama pemerintah nanti merumuskan, tahun-tahun mendatang bagaimana kita sekali lagi menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar.

 

Ada kisah kecil, tahun 2004 Saudara-saudara, saya sudah dinyatakan sebagai Prsiden terpilih waktu itu, tapi belum dilantik karena saya mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu pada tanggal 20 Oktober 2004. Nah, masa itulah saya banyak berguru, banyak belajar, banyak menerima tamu, baik dari dalam negeri maupun sahabat-sahabat kita dari negara lain. Ada seorang yang punya reputasi internasional, ekonom, kebetulan seorang warga Malaysia, datang ke Indonesia berdiskusi dengan saya. Beliau tahu kalau saya segera akan menjadi Presiden dan ketika saya tanya; Saya ingin meningkatkan pertumbuhan, saya ingin menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan supaya kemiskinan berkurang, apakah bapak punya pengalaman untuk itu? Ada Bapak Presiden. Apa itu? Housing, perumahan. Ini true story, beliau ceritakan, wah perumahan a, b, c, d, e, f di (inaudible)... bergerak kemana-mana dan itu pekerjaan yang stay dan akan diperlukan terus, ya.

 

Oleh karena itulah, saya tertarik sekali tadi ketika dibahas di situ dan cobalah bareng-bareng kita, ini kan juga rumah untuk semua. Kalau kita bekerja bersama-sama pasti akan kita capai. Saya sudah minta Pak Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, kembangkan aturan, kebijakan yang kondusif untuk pengembangan perumahan, dan estate,  dan properti yang ada di DKI Jakarta ini.

 

Yang terakhir, permintaan khusus REI untuk saya bisa hadir di Padang, insya Allah saya akan datang. Nah, kalau saya datang harus ada oleh-olehnya artinya, apa yang akan direncanakan REI 2013-2014 mendatang, supaya saya senang karena kalau Bapak, Ibu, memberikan hadiah kepada saya, "Ini Pak Presiden, yang akan REI laksanakan bersama pemerintah, bersama yang lain." Saya bisa melapor kepada rakyat Indonesia.

 

Itulah harapan, ajakan, dan arahan saya kepada jajaran pemerintah, Saudara-saudara. Terima kasih sekali lagi, percayalah masa depan negeri ini akan makin baik, dibandingkan sekarang percayalah masa depan ekonomi kita, termasuk sektor perumahan juga akan makin baik, yang penting kita mohon pertolongan Allah dan mari kita bekerja sekeras mungkin bersama-sama. Dengan harapan itu semua, maka dengan terlebih dahulu memohon rida Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rakernas REI tahun 2012, dengan resmi, saya nyatakan dibuka.

 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

 

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI