Sambutan Presiden RI pd Acara Rakornas Kabinet Kerja Tahun 2014, tgl. 4 Nov 2014

Selasa, 04 November 2014
Di baca 1525 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA

RAPAT KOORDINASI NASIONAL KABINET KERJA TAHUN 2014

DI ISTANA NEGARA, JAKARTA

TANGGAL 4 NOVEMBER 2014

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

 

Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden, Pak Menteri Dalam Negeri, serta seluruh Kabinet Kerja, para Menko, para Menteri.

Yang saya hormati, seluruh Gubernur, yang pada pagi hari ini hadir, dan juga jajaran Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BIN, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Kejaksaan Agung, dan seluruh Kapolda yang pada pagi hari ini, dan Kabinda yang pada hari ini hadir.

 

Ini adalah pertemuan pertama kita, dan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang Pertama, yang berkaitan dengan politik. Karena setiap tamu dari luar, investor dari luar, selalu menyampaikan kepada saya kekhawatiran mengenai tensi politik kita. Saya sampaikan tidak ada masalah, selalu saya sampaikan tidak ada masalah. Dan pada pagi hari ini juga saya sampaikan kepada seluruh Gubernur, Kapolda, Kabinda, masalah politik tidak ada masalah. Dinamika seperti ini, yang ada di DPR juga seperti, itu juga sebuah dinamika politik yang sangat biasa, sangat biasa. Jadi tidak, saya kira yang di daerah juga tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi, nanti sebentar lagi juga akan selesai.

 

Kemudian yang kedua, banyak keluhan-keluhan yang saya dengar yang berkaitan dengan perizinan. Oleh sebab itu, saya meminta agar terus dilakukan reformasi di birokrasi kita. Di sisi apa? Karena saya juga mantan walikota dan juga mantan gubernur, jadi sedikit-sedikit yang ada di kota, kabupaten, di provinsi itu tahu.

 

Yang pertama, tolong dilihat, ini kepada seluruh jajaran Gubernur, dilihat mengenai postur APBD yang ada di kabupaten, kota, dan di provinsi. Di kabupaten, kota, coba dilihat anggaran langsung dan tidak langsung, anggaran aparatur, atau belanja aparatur, dan belanja pembangunan, anggaran pembangunan dilihat. Yang saya tahu, di kota, kabupaten itu angkanya rata-rata 80-20, ada yang 85-15, sedang anggaran aparatur, belanja aparatur itu 80, yang 20 itu yang anggaran pembangunannya. Ini berbahaya, ini harus dirubah.

 

Caranya seperti apa? Dilihat secara detail, harus kita lihat secara detail. Saya mohon, Bapak-Ibu Gubernur menyampaikan kepada bupati, walikota, harus, terutama anggaran-anggaran aparatur yang bisa diambil, itu diambil untuk digeser kepada anggaran pembangunan, itu bisa dilakukan. Pada saat saya menjadi walikota, posisi saat itu 74-26. Satu tahun bisa kita balik menjadi 49-51. Tetapi memang harus detail, kerjanya memang harus detail. Sudah kayak kerja akuntan. Satu persatu dilihat sehingga yang bisa kita kirim, yang bisa kita deliver ke masyarakat lebih banyak anggaran pembangunan. Di gubernur-an juga seperti itu, tolong dilihat posisi postur anggaran kita.

 

Kemudian yang kedua, saya sudah melihat di tingkat provinsi yang namanya one stop service banyak yang sudah ada, banyak yang sudah siap. Di kabupaten, kota juga ada yang sudah siap, juga banyak yang sudah siap. Tetapi juga masih banyak yang belum, masih banyak yang belum. Ini adalah wajib bagi kita semuanya. Kita harapkan seluruh gubernur menyampaikan kepada bupati, walikota bahwa semua kota, kabupaten, wajib punya one stop service, karena kita akan mulai promosi besar-besaran mengenai investasi.

 

Kita harus sadar bahwa APBN kita sangat limit sekali. Satu-satunya jalan untuk mempercepat proses pembangunan adalah investasi. Tetapi, yang namanya investasi kita juga harus milih, milih-milih investor, itu milih-milih. Kalau infrastruktur silakan masuk, entah untuk pelabuhan, jalan tol, untuk power plant, untuk jalur rel kereta api, investor silakan. Tetapi kalau untuk sumber daya alam, hati-hati memberikan izin kita, hati-hati.  Karena kekayaan sumber daya alam itu harus sebesar-besarnya kita pakai untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini yang harus direm kencang.

 

Kita pernah mengalami yang namanya kutukan minyak, atau kutukan hutan. Apa itu? Sebetulnya waktu booming minyak saat itu, kita ini bisa mempunyai sebuah sumber keuangan yang sangat besar sekali. Tapi ternyata kita tidak bisa memanfaatkan. Hutan juga yang, sama, tidak bisa kita manfaatkan saat kita melakukan eksploitasi besar-besaran. Oleh sebab itu, yang namanya sekarang ini minerba betul-betul kita minta direm. Agar apa? Sumber daya alam kita ini nanti keluar itu dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi. Kita akan usahakan investasi-investasi di bidang ini dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi, hingga nilai tambah itu ada di negara kita.

 

One, kembali ke one stop service tadi. One stop sevice ini adalah wajib. Nanti akan, mulai tahun depan, akan kita berikan waktu setahun setelah itu sudah tidak ada waktu lagi. Yang tidak, daerah, kabupaten, kota, maupun provinsi yang belum mempunyai one stop service, bisa nanti DAK-nya dihilangkan. Kita stop DAK-nya. Ini politik anggaran. Bisa saja nanti hitungan DAU-nya dikurangi. Karena ini, meskipun saya tahu, hitung-hitungan DAK itu ada caranya. Tapi ya, memang harus kita lakukan, supaya kita bisa men-drive  agar semuanya siap dengan one stop service ini. Karena ini yang selalu dikeluhkan oleh dunia investasi, perizinan. Karena keluhannya perizinan.

 

Listrik banyak yang nggak siap, apa? Perizinan, di pusat juga maupun yang ada di daerah. Saya terakhir ke Palembang, diberi informasi ngurus pembangkit listrik, power plant, sudah sudah 4 tahun atau, 6 tahun tambah 2 tahun. 6 tahun tidak selesai, ngurus izinnya saja. Bayangkan, 6 tahun! Padahal kita tahu di Sumatera Selatan itu sangat, bukan kekurangan, sangat kekurangan. Di Sumatera Utara juga sama, kemarin ketemu Bapak Gubernur, sama. Listriknya kurang, listriknya nggak ada, tapi izin-izinnya juga tidak bisa jalan, realisasinya dari investasi itu tidak ada. Inilah yang terus terang, masalahnya ada di pusat juga, izin-izin lama sekali, ada di? muter-muter. Kemarin saya cek satu persatu, titik nggak benarnya ada di mana sampai izin kok? Ya kalau sebulan dua bulan masihlah, ya? Tapi kalau sudah bertahun-tahun itu pasti ada yang keliru, ada yang bermain-main. Dan, itulah yang baru kita cari.

 

Kemudian ke depan, juga kita ingin membangun sebuah cash management system dari APBN ke APBD sehingga controlling setiap penggunaan anggaran itu kelihatan. Saya kira perbaikan-perbaikan seperti ini akan terus kita lakukan dan dukungan sekali lagi, dukungan dari gubernur, dari provinsi, dari kabupaten, kota itu sangat kita perlukan sekali. Karena sebetulnya, berhasilnya pembangunan nasional adalah agregat dari kumpulan dari berhasilnya kulaitas pembangunan yang ada di daerah.

 

Yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian,

Ini masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Coba gambarnya. Ini postur anggaran kita. Anggaran kita 2015 itu kurang lebih Rp 2.019 triliun. Untuk subsidi, subsidi, ini 300-an, subsidi energi, subsidi BBM Rp 330-an triliun, 330 triliun. Sehingga, inilah yang sangat memberatkan posisi anggaran kita, ruang fiskal kita. Ruang anggaran kita menjadi sempit sekali, belum untuk pembayaran hutang Rp 400-an triliun, ini sangat besar sekali. Terus.

 

Coba kalau kita bandingkan, subsidi BBM dengan penggunaan anggaran untuk infrastruktur, untuk kesehatan. Terus. Ini, ini kelihatan. Subisidi BBM selama 5 tahun, kalau kita hitung. Coba yang lima tahunan, nah, selama lima tahun subsidi BBM Rp 714 triliun. Selama lima tahun, Rp. 714 triliun setiap hari kita bakar dan hilang, kita bakar-hilang, kita bakar-hilang Rp 714 triliun selama 5 tahun. Untuk kesehatan hanya Rp 202 triliun. Coba Bapak-Ibu semuanya membandingkan. Kemudian untuk infrastruktur Rp 577, kalah juga dengan subsidi BBM. Ini yang mau kita buka. Tiap hari kita membakar, membakar, membakar itu terus dan yang justru sangat penting untuk kesehatan, untuk infrastruktur jauh dengan subsidi BBM itu.

 

Inilah yang harus kita rubah dan kita harapkan Gubernur, Kapolda, Kabinda, semuanya bisa menjelaskan posisi-posisi ini. Nggak ada negara yang lain melakukan ini. Dan supaya diketahui, 71% yang menikmati subsidi BBM ini adalah yang menengah atas. Ini dari hasil studi. Ini lagi, ini tantangan-tantangan ekonomi kita. Ke depan, saya kira kalau eksternal kita memang mengalami tekanan di kurs dolar ke rupiah, suku bunga, the fed, ini juga ada kenaikan 0,25-1%. Ini juga harus diikuti terus, aliran modal asing yang kadang pergi, ini harus ditarik kembali agar, baik neraca transaksi berjalan maupun neraca perdagangan kita, ini ke depan memang harus diolah agar ekspor bisa lebih banyak dari impor kita. Karena memang kita ini defisit, kita ini defisit neraca perdagangan, defisit di neraca transaksi berjalan. Semuanya itu harus mulai kita benarkan. Oleh sebab itu, industri-industri yang berorientasi ekspor harus diberikan peluang yang sebanyak-banyaknya, kemudian pengurangan impor ini terutama memang impor dari minyak kita, sehingga itu nanti juga akan mulai kita lakukan pengurangan-pengurangan.

 

Kemudian harga komoditas, ini juga menekan dari faktor eksternal kita, harga komoditas kita yang relatif stagnan, baik yang batu bara, CPO, kelapa sawit, dan yang lain-lainnya. Karena kita ketahui bahwa 65% ekspor kita adalah komoditas primer. Ini yang juga harus dibalik, tadi di depan juga sudah kami sampaikan, harus merupakan nanti barang setengah jadi atau barang jadi sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri.

 

Kemudian faktor-faktor internal, tadi sudah saya sampaikan, mengenai defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi, subisidi BBM, dan likuiditas kita yang ketat ini tidak menjadi hal yang perlu terus kita amati dan kita lihat. Oleh sebab itu, dari kondisi-kondisi yang ada, kita ingin mengalihkan, tadi dari yang konsumtif kepada yang produktif, dari yang boros untuk subsidi BBM kepada hal yang produktif, kepada usaha-usaha yang produktif. Jadi kita ingin ada pengalihan subsidi BBM, dari subsidi BBM ke nantinya akan diarahkan kepada subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani, kemudian infrastruktur irigasi juga arahnya kepada petani, infrastruktur bendungan juga nantinya kepada petani. Karena arah kita, target kita dalam tiga tahun harus swasembada, itu sudah target.

 

Setiap tahun akan dibangun 5-7 bendungan, tahun ini akan dimulai 5, tahun depan 7 terus, dan bergulir, dan kita harapkan dari seluruh Gubernur nantinya bisa memberikan informasi mengenai kekuatan-kekuatan sisi pertanian yang ada di provinsi masing-masing, sehingga titik mana yang bisa kita kejar untuk menaikkan produksi pertanian kita, tidak hanya beras, tidak hanya padi, tapi bisa gula, bisa kedelai yang selama ini kita terus melakukan impor.

 

Ini hanya bisa kita lakukan kalau kita punya bendungan baru, kita punya irigasi baru. Karena dari checking dan identifikasi kita di lapangan, 52% irigasi kita semuanya rusak. Dan kita harapkan, karena ini nanti terutama bagian untuk irigasi, ini ada pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ada pekerjaaan yang dilakukan oleh provinsi, dan ada yang dilakukan oleh kabupaten dan kota untuk masuk ke sawah. Pembagian ini memang harus nanti diarahkan, baik oleh Kementerian PU, oleh Kementerian Pertanian dan juga oleh Kementerian Keuangan supaya ini sambung. Jangan sampai nanti apa, damnya selesai, waduknya selesai, irigasinya baru dimulai. Ini harus paralel semuanya, sehingga dalam dua tahun ke depan ini semuanya sambung dari waduk masuk ke sawah, ini semuanya terkerjakan secara terintegrasi dengan baik. Dan akan kita lihat kalau ini nanti sambung semuanya, saya yakin Insya Allah, dalam tiga tahun target untuk swasembada itu bisa kita, kita capai. Hitung-hitungannya sudah detail sekali, ini, bulan ini apa, ini, bulan, semester pertama, semester kedua, tahun depan, tahun depannya lagi, detail sekali.

 

Ada Menteri Pertanian dan Menteri PU sekarang hampir setiap hari sambung dan nanti kita harapkan seluruh kementerian berbicara dengan gubernur, agar semuanya betul-betul sambung dan terintegrasi. Jangan sampai nanti kota atau kabupaten sudah menyiapkan irigasinya, waduknya belum jadi. Untuk apa, sudah keburu rusak ininya baru?  Semuanya harus berbicara, semuanya harus berkomunikasi. Terus.

 

Kemudian subisidi BBM sebagian nanti juga akan kita arahkan kepada mesin kapal dan refrigerator, pendingin untuk ikan, untuk nelayan. Akan kita arahkan ke sana, karena uang yang dihemat dari subsidi juga sangat besar sekali. Sebagian juga akan kita berikan kepada penambahan modal bagi usaha mikro, usaha kecil yang ada di daerah, yang ada di desa.

 

Kemudian infrastruktur, Bapak-Ibu yang saya hormati, kita memang memerlukan pelabuhan. Saya kira di hampir di semua provinsi ini diperlukan sekali. Ada yang harus dibangun baru, ada yang harus diperluas. Target kita dalam tiga-empat tahun ini ada 24 yang akan kita perluas, dan kita bangun lewat investasi dan juga lewat APBN, tapi yang banyak lewat investasi. Oleh sebab itu, nantinya apabila dimulai, saya minta agar masalah perizinan, masalah pembebasan lahan itu dari provinsi bisa membantu, menyelesaikan terutama di sisi pembebasan tanah dan izin. Sebagai contoh, Tanjung Priok, target kita nanti 2017 itu US$ 15  juta per tahun, yang sebelumnya 2009, US$3,6 juta. Di pelabuhan-pelabuhan yang lainnya nanti juga, target kita akan lipat seperti ini. Dan ini bisa kita lakukan kalau ada investasi masuk. Dan investasi itu bisa masuk kalau lingkungan, apa, ramah investasi itu bisa kita lakukan.

Ini potensi-potensi pelabuhan yang kira-kira akan kita bangun, moga-moga semuanya sudah kena bintang. Tapi kalau nggak ada nanti bisa diusulkan asal ada alasan-alasan yang masuk akal, sehingga potensi yang ada itu nantinya bisa kita tambahkan.

Kemudian jalur rel kereta api, ini investasi, investor juga antri. Baik nantinya untuk perencanaan di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, maupun ada sebagian di Papua. Ini agar juga nanti dibantu terutama bidang perizinan dan pembebasan lahan, karena kita ingin cepat-cepat memulai investasi di bidang ini, dalam rangka untuk memperkuat jalur distribusi logistik di seluruh Tanah Air. Terus.

 

Transportasi massa di beberapa kota, ada 6 kota, yang akan juga investasi akan masuk, diharapkan nanti, sekali lagi, masalah perizinan, masalah pembebasan lahan itu juga bisa dibantu. Ini sebagai contoh, jangan sampai nanti juga terjadi di daerah yang lain, di Jakarta. Kita sudah terlambat sangat lama sekali. Sudah direncanakan dua puluh enam tahun yang lalu, duapuluh enam tahun yang lalu, dan baru bisa dimulai setahun yang lalu. Karena apa? Ya, memang ruwet sekali. Apa pun yang berhubungan dengan pusat dan daerah, kebetulan yang di Jakarta ini pusat dan daerah, ruwet sekali.

 

Saya yang ngurus saja sampai betul-betul nggak bisa ngomong, nggak perlu, dan nggak perlu saya ceritakan. Tetapi saya kira nanti kita harapkan di kota yang lain, di provinsi yang lain, ini bisa didorong agar cepat bisa dilakukan. Karena kalau tidak, yang namanya infrastruktur itu semakin lama akan semakin mahal. Mahalnya karena pembebasan tanah, pasti akan semakin mahal. Di Jakarta ini kalau 26 tahun yang lalu sudah dimulai berarti 20 tahun yang lalu kita sudah punya MRT. Pembebasan lahan lebih murah. Saya nggak tau berapa triliun untuk pembebasan tanah, MRT di Jakarta, harga tanah sudah mahal sekali.

 

Yang kedua, kita ini sudah ruwet. Lalu lintas sudah ruwet baru dibangun. Ini juga ongkosnya mahal sekali. Sehingga antisipasi itu mesti jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian barangnya sendiri sudah harganya menjadi mahal. Jadi yang namanya infrastruktur apa pun semakin cepat dibangun, itu akan semakin murah dan akan melancarkan perputaran ekonomi kita.

 

Kemudian agenda maritim kita. Tadi sudah kita sampaikan, beberapa, 24 pelabuhan yang akan segera kita perluas dan kita bangun agar tol laut kita ini segera bisa berjalan. sehingga distribusi logistik antar pulau, kita harus sadar semuanya, negara kita mempunyai 17.000 pulau. Jadi kalau laut tidak kita perkuat, transportasi di laut tidak kita kerjakan, semuanya akan menjadi mahal. Saya berikan contoh, yang sering saya berikan contoh, semen. Semen di Jawa itu harganya 6.000, eh Rp 60.000, Rp 60.000-70.000, saya pernah bertanya kepada Pak Bupati di Papua, saya pernah ngomong harganya Rp 1.500.000/sak, diprotes oleh pak Bupati di Papua. "Tidak Pak, bukan Rp 1.500.000 Pak, per sak Pak." Saya pikir, waduh jangan-jangan kemahalan informasi yang saya terima, ternyata kurang. "Harganya di tempat kami Pak, Rp 2.500.000, Pak." Bayangkan, ini apa? Ini ada manajemen distribusi logistik kita yang harus kita betulkan. Saya pikir, waduh Rp 1.500.000 jangan-jangan informasi keliru, harganya mungkin 400.000 ternyata malah tambah menjadi Rp 2.500.000. Bapak-Ibu bisa bayangkan, betapa ada sebuah perbedaan yang luar biasa.

 

Kemudian listrik juga tadi sudah saya sampaikan, power plant ini diperlukan di semua kepulauan kita baik di Papua, Maluku, di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa pun, di Sumatera juga sama, problem-nya di sini. Kalau listrik ada, itu industri baru masuk. Listrik ada, manufaktur itu baru bisa masuk. Listrik ada, kawasan industri baru bisa berjalan. Banyak investor, investasi yang mau masuk ke sebuah daerah, pertanyaannya pasti ke listrik dan kita tidak siap di situ. Oleh sebab itu, ini harus paralel agar seluruh gubernur itu mendorong agar yang namanya investasi, listrik, sudah jangan mikir panjang-panjang, segera dimulai, sudah diperintah saja. Dari sini juga sama, segera dimulai, Bapak-Ibu juga sama, segera dimulai, sudah. Kalau tidak, bisa gelap, ini sudah mulai gelap, di Sumatera Selatan, saya kemarin juga keluhan dari Sumatera Utara, mungkin kalau saya tanya satu-satu, Kalbar, semuanya, Gorontalo, semuanya, pasti semuanya, sudah.

 

Jangan, jangan tunggu-tunggu lagi, sudah, harus segera suruh dimulai. Dan kita harapkan nanti juga Kapolda itu juga kalau ada krisis energi seperti ini, krisis listrik seperti ini, juga agar pengamanan investasi itu juga ikut mengamankan, ikut mengamankan. Kalau ini nggak ada, ini problem-nya memang problem yang ruwet, betul-betul ruwet. Investor ngantri di sini kurang, ya udah, banyak lampu, ini kan mesti ada yang keliru, kenapa ini tidak? Banyak sekali hal-hal seperti ini yang harus kita luruskan. Terus.

 

Di pembebasan lahan, ini saya juga melihat waktu ke Kalimantan, waktu ini, juga ada problem. Jalan tol berhenti gara-gara juga permasalahan. Tolong kalau ada hal seperti ini, Bapak Gubernur bisa langsung telepon saya udah, telepon langsung saja udah, problemnya apa mungkin ada problem di Kementerian Kehutanan, misalnya udah telepon, kemarin Pak Gubernur Sumatera Utara juga sama, masalah relokasi Sinabung, itu juga sudah, nggak tahu berapa tahun diajukan nggak nongol-nongol dari Kementerian Kehutanan, saya telpon langsung saat itu, saya minta satu hari jadi, ternyata satu hari juga jadi, sudah dikirim. Ini gini, tolong nanti saya ditelepon. Pak Alex ada masalah, telepon, Pak listriknya belum nih, Pak. Ini ada di mana di kementerian mana? ESDM udah. Mana Kementerian ESDM, udah telepon sehari rampung. Kita pingin hal-hal yang seperti itu, cepat-cepatan dikit. Kita udah terlambat, udah ditinggal negara di kanan kiri kita.

 

Dan untuk pembebasan lahan seperti ini, gubernur, bupati, walikota juga harus mau turun. Saya berikan contoh di Jakarta saja ya, pembangunan jalan JORR di Selatan Jakarta. Jalur lingkar luar Jakarta di Selatan nih, sudah dimulai 15 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu berhenti gara-gara satu setengah kilo yang tidak bisa dibebaskan, satu setengah kilo, 142 keluarga tidak mau gara-gara masalah kompensasi. Seperti ini harus ditegasi, dan harus mau turun. Kalau nggak ya nggak rampung-rampung. Ini kita turun empat kali selama empat bulan ya bisa selesai, kumpulin, ya ngomong sendiri memang.

 

Saya turun empat kali, Alhamdulilah rampung ya, kadang-kadang massa itu perlu didekati, perlu diajak bicara, perlu dijelaskan. Empat bulan selesai,  lima bulan dikerjakan oleh Kementerian PU, rampung, sekarang sudah. Ini mangkrak seperti ini udah 7 tahun. Mangkrak seperti ini itu diterus-teruskan dan kita sebagai pemerintah tidak berani tegas, tidak mau menyelesaikan ya nggak akan rampung-rampung. Tujuh tahun ini mangkrak dan sekarang sudah bisa digunakan.

 

Dan terakhir, saya kira tadi sudah saya sampaikan mengenai one stop service. Ini di nasional juga belum punya. Tapi saya targetkan dalam 3 sampai 6 bulan ini juga harus selesai, pusat ada one stop service, di provinsi ada, di kabupaten, kota ada, ada semuanya. Nanti akan cepat proses-proses perizinan kita. Jadi, kalau semuanya ada, kita harapkan yang namanya pertumbuhan ekonomi itu  betul-betul akan kelihatan, bergeraknya akan kelihatan. Saya yakin ini adalah berkat kerja sama antara pusat dan daerah yang selalu harus berjalan beriringan.

 

Itu saya kira, Ibu dan Bapak sekalian, Saudara-saudara sekalian, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya juga minta apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan yang berkaitan tadi apa yang saya sampaikan bisa diusulkan, bisa disampaikan pada kesempatan pada siang hari ini baik oleh Gubernur, oleh Kapolda, maupun Kabinda. Apabila ada hal yang sangat perlu, silakan disampaikan. Tetapi kalau nggak ada, ya jangan. Silakan.

 

Gubernur Papua:

Assalamualaikum Warakhmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Selamat siang,

Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Kabinet Kerja yang saya hormati,

Kapolri, Kepala Polri, Panglima TNI, para sejawat Gubernur seluruh Indonesia yang saya hormati. Saya ingin pertegas sedikit kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Aceh. Kini kita sudah memasuki tahun ke-13 dari 25 tahun, dan diberi kepercayaan kepada dua daerah ini menjadi daerah khusus. Saya ingin bertanya Pak Presiden, Pak, apakah masih mau lanjut sampai kita harus berakhir sesuai Undang-Undang 21, atau, Bapak Presiden ada kebijakan lain untuk otonomi khusus? Karena saya ikuti pernyataan Mendagri ya kecuali Aceh yang karena perjanjian Helsinki, Papua kemungkinan ada kebijakan lain dari pemerintah pusat, inilah, itu yang pertama.

 

Kedua Bapak Pesiden, kita di daerah, tentu situasi, kondisi daerah yang berbeda dengan provinsi sama provinsi berbeda. Oleh karena itu, masalah utama itu, yang tadi Bapak sampaikan, masalah tanah di Papua sangat aneh, sangat sulit karena kepemilikannya itu komunal, hampir semuanya tidak punya sertifikat, kepemilikan bersama semua. Ini yang menjadi hambatan utama di Papua. Harga-harga naik karena tidak bisa kita bangun industri yang terintegrasi. Itu yang membuat Papua, berapa pun Bapak kirim dana di Papua tidak ada artinya di Papua, karena nilainya, harganya luar biasa, sangat tinggi. Ini yang mungkin harus ada solusi dari Bapak Presiden di kepemimpinan Bapak, karena bagaimana kita turunkan harga. Itu yang paling penting. Itu baru rakyat Papua bisa merasakan pembangunan di, di Papua. Dan itu dia Pak, tadi Pak Mendagri bilang tangan kiri adalah para menteri, tangan kanan kami para Gubernur, Pak Presiden. Jadi apa pun kebijakan kami adalah tangan kanan di daerah, jadi tidak lewat siapa-siapa. Itu yang saya mau tegaskan karena kami juga didatangi banyak, mengaku kami tim begini, tim begini, dan wah hampir setiap hari kita terima semua tim, Pak Jokowi mau datang begini, begini, kami pusing juga, Pak. Jadi, Bapak perlu tangan kanan para Gubernur, itu yang saya tegaskan. Jangan lagi datang tim, kami pusing semua Pak. Saya pikir itu yang saya sampaikan, sekian terima kasih.

 

Presiden:

Ya, satu dulu saya jawab.

Masalah Papua, kita sudah, saya sampaikan bahwa kita akan memberikan perhatian yang khusus pada wilayah timur karena memang ada ketimpangan. Nanti Pak Menteri Bappenas akan menyampaikan seperti apa kondisi dan fakta lapangannya. Tapi yang jelas orientasi saya adalah orientasi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Yang kita lihat sebetulnya supply anggaran ke Papua juga sudah luar biasa besarnya. Kalau tidak salah ingat, 30-an triliun. Ini besar sekali. Kalau manajemen anggaran itu dikelola dengan baik, uang 30 triliun juga sangat besar sekali. Saya jadi Walikota lima tahun itu hanya mengelola uang 3,5 triliun. Jadi Rp 30 triliun itu besar, hanya perlu fokus. Mau fokus ke mana? Kalau boleh saya sampaikan, di Papua saya kira fokusnya memang pendidikan dan kesehatan, yang basic human needs dulu, infrastruktur baru yang ketiga. Tetapi apa pun, sudah bolak-balik saya sampaikan, Papua akan saya berikan perhatian. Tapi orientasi kita adalah orientasi kesejahteraan. Dan kalau ada tam-tim, tam-tim yang datang ke Pak Gubernur, ya diabaikan saja. Yang ke saya juga banyak. Ya kan kita juga nggak ngerti ya, karena juga terlalu banyak tim-tim seperti itu. Tapi kalau nanti saya ke Papua, yang saya telpon pertama pasti Gubernurnya, bukan tim-nya. Tim yang mana saya juga nggak ngerti. Saya kira itu Pak Gub, jadi tetap yang, sekali lagi yang kita telepon mestinya ya gubernurnya. Silakan. Ya Sumatera satu, nanti Sulawesi satu.

 

Gubernur Sumatera Selatan:

Terima kasih Bapak Presiden.

Sebetulnya Sumatera Selatan tidak kekurangan listrik Pak, kita surplus 545 Mega Watt, dan dibantukan kepada provinsi tetangga. Yang terjadi ini sekarang adalah satu PLTG Borang rusak, dan ada transmisi yang rusak. Nah, untuk mensuplai gas untuk PLTG Borang memerlukan izin sampai ke Menteri ESDM. Dan itu lama, dulu Pak. Tapi menteri yang baru ini, hanya dalam waktu satu malam dia keluarkan izin itu, sehingga sekarang pulih.

 

Bapak Presiden,

Kami sudah lama atas nama para gubenur, berikanlah wewenang yang lebih kepada para gubernur, walaupun tidak harus berlebihan. Banyak yang bisa kami lakukan apabila kami diberikan wewenang yang lebih. Sumatera Selatan sedang membangun, akan membangun tapi sudah bertahun-tahun PLTU Sumsel 7, 8, 9 dan 10, 5.000 Mega Watt Pak, tapi sampai sekarang masih belum dimulai, katanya menunggu Presiden baru. Bapak Presiden, kalau misalnya izin itu diberikan wewenangnya kepada gubernur, sudah lama itu menjadi kenyataan, 5.000 Mega Watt masuk untuk Sumatera, jaringan Sumatera. Terima kasih, Bapak Presiden.

 

Presiden:

Ini yang kemarin, Pak Gubernur memang menyampaikan izin listriknya 6 tahun, itu pun belum selesai. Waktu saya ketemu terakhir, Pak saya ingin minta satu, izin pembangkit listriknya ini segera diselesaikan, ada urusan listrik itu juga bisa diselesaikan. Tapi ternyata, Pak Gub langsung ke Pak Menteri. Tapi juga sudah diselesaikan, alhamdulillah. Yang lain-lain kalau bisa telepon ke menteri-menteri silakan, nggak usah lewat saya. Tapi kalau nggak rampung, menterinya nggak ngerampungin telepon saya.

 

Kewenangan mengenai izin-izin, saya kira nanti akan coba dilakukan kalkulasi, kalau memang bisa didelegasikan ya kenapa tidak? Buat kita nggak ada masalah, didelegasikan akan lebih simpel, akan lebih cepat. Buat saya tidak ada masalah, tetapi nanti biar dikalkulasi dari kementerian terlebih dahulu. Beri saya waktu, Pak Gub. Ya kan, kalau memang bisa didelegasikan ke gubernur akan kita berikan. Silakan Sulawesi.

 

Gubernur Gorontalo:

Terima kasih Bapak Presiden.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Bapak Presiden, dan seluruh Hadirin,

Memang persoalan Gorontalo banyak Pak Presiden. Cuma, saya fokus saja seperti mungkin Pak Presiden masih ingat, kita sama-sama satu bus Pak, waktu Bapak masih Gubernur, kita ke Bogor, yaitu masalah listrik Pak. Kalau beliau surplus, kita sangat defisit. Dan pembangunan listrik Gorontalo itu sudah 7 tahun, hanya 2 X 25 Mega nggak selesai-selesai, Pak. Itu pertama, dan itu masih programnya Pak Jusuf Kalla 10.000 Mega pertama nggak selesai Pak. Sekarang kita di Gorontalo setiap hari mati listrik digilir karena kita masih interkoneksi dengan Sulawesi Utara. Saya dimaki rakyat Pak, tiap hari rakyat SMS saya, sama dengan Pak Presiden, SMS. Nomor saya itu seluruh rakyat tahu, Gubernur hanya tidur, Gubernur hanya jalan-jalan, kapan Gubernur mati sama dengan listrik? itu sumpah dari rakyat, Pak. Mudah-mudahan Pak Gubernur segera mati sama dengan listrik, Pak. Karena kekesalannya rakyat Gorontalo terhadap listrik. Kapan Gorontalo bisa maju, Pak, kalau nggak ada listrik?

 

Yang kedua, kami juga sekarang lagi membangun atau merencanakan pembangunan Waduk Dumbaya Bulan. Itu fungsinya cukup banyak, Pak. Pak Rahmat Gobel, putra Gorontalo juga sudah tahu persis itu, sudah lama. Sejak Pak Habibie jadi Presiden dari tahun 1998 sampai sekarang tidak selesai Pak. Itu fungsinya banyak, bisa untuk listrik 250 Mega, bisa untuk irigasi, yang Pak Presiden katakan tadi, itu untuk pengendalian banjir dan untuk wisata Pak. Tolong Pak.

 

Yang terakhir perizinan, Pak. Kami sangat setuju karena para gubernur ini adalah perpanjangan tangan Pak Presiden di daerah. Kalau izin-izinnya hanya dipegang oleh 34 gubernur Pak, Pak Presiden sangat mudah berkomunikasi dengan kami, Pak. Silakan dijewer para gubernur ini kalau izinnya sampai 1 minggu Pak. Kami siap 1 hari, Pak Presiden sampaikan izinnya, kami selesaikan Pak. Dari pada 550 Bupati/Walikota sulit. Jangankan Pak Presiden, kami yang di daerah saja dengan mereka sulit Pak untuk mengontrol mereka khusus untuk perizinan. Jadi izin kalau bisa Pak, bukan kami minta diistimewakan, tetapi lebih mudah berkoordinasi. Terima kasih Pak Presiden,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

Presiden:

Waalaikumsalam,

Ini tolong Gorontalo, Bu Menteri, Pak Menteri ESDM, dan Bu Menteri BUMN nanti, apa itu? Biar segera diselesaikan. Tapi, investornya sudah ada, Pak? Problemnya? Problemnya apa katanya? Ya udah, nanti saya cari. Kalimantan silakan. Ya boleh, Kepulauan Riau.

 

Gubernur Kepulauan Riau:

Terima kasih Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden,

Ada tiga hal yang saya ingin sampaikan,

Pertama, bahwa Provinsi Kepulauan Riau adalah termasuk salah satu provinsi yang belum mempunyai Rencana Tata Ruang. Tata Ruang, bukan rencana, kalau rencana sudah ada. Ini adalah berkaitan dengan belum tuntasnya keputusan dari Menteri Kehutanan. Hasil administrasi sudah kami beritahukan, instansi terkait sudah selesai, tetapi keputusan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan dengan Keputusan 467 tahun 2014 dan Keputusan 867 tahun 2014 belum menjawab kebutuhan dari provinsi ini, sehingga belum bisa dijadikan dasar untuk Tata Ruang. Dan ini berakibat bahwa tidak ada kepastian hukum berkaitan dengan investasi, terutama di daerah FTZ, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun.

 

Oleh karena itu, kami mengharapkan kiranya keluarkan saja keputusan sesuai dengan hasil evaluasi itu, sehingga bisa menjawab kebutuhan daripada, terutama adalah investasi. Dan ini berkaitan juga dengan listrik. Alhamdulillah, 3 tahun yang lalu kami sudah mendapat persetujuan untuk connecting listrik 55 Mega watt dari Batam ke Pulau Bintan. Tapi, terakhir ini kendalanya juga berkaitan dengan hutan, karena infrastruktur melalui hutan lindung. Perizinan saya ajukan lebih dari 1 tahun yang lalu tapi sampai sekarang pun perizinan menggunakan hutan itu belum muncul. Sehingga, tentu belum bisa dilakukan connecting ini sendiri.

 

Yang kedua, saya melihat tadi gambaran Bintan, mengenai pelabuhan, poros maritim. Perlu saya sampaikan Bapak Presiden, bahwa Kepulauan Riau 96% wilayahnya adalah laut, dan ada beberapa pulau-pulau perbatasan terdepan. Kenapa tidak, bahwa Bintan sendiri juga harus ada di pulau Riau, kalau saya nilai belum kelihatan Bintan itu, dan ini sangat penting. Karena saya lihat mengandalkan ada transportasi laut, terutama adalah pulau terluar. Dan yang ketiga adalah dua tahun yang lalu, kami sudah mendapat persetujuan untuk gas, yang gas sekarang adalah melewati pulau dan laut di Singapura. Kami tunjukkan bagaimana pun kami pun mendapatkan itu. Alhamdulillah sudah disetujui. tetapi tangkinya artinya sambungan itu dari satu pipa itu ke salah satu pulau di Kepulauan Riau, yang itu penting, itu belum selesai. Itu akan sangat mengganggu dengan pasokan untuk listrik dan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi, oleh karena itu, saya kira bahwa segera tangki ini bisa dibuat sehingga dengan demikian tentunya kebutuhan gas itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat provinsi Kepulauan Riau, terima kasih.

 

Presiden :

Terima kasih Pak Gub.

Jadi yang tadi masalah Pak Menteri, itu ada masalah, ya kalau apa? Ada hutan lindung, kemudian kalau untuk, apa ininya (kirterianya) apa? Transmisinya itu kan juga tidak kepakai seluruh hutan kan, hanya paling untuk towernya saja kan? Tower-tower beberapa titik pun tidak tidak keseluruhan. Saya kira, kita apa, butuh untuk kepentingan masyarakatnya juga harus didahulukan, tanpa tidak merusak hutan lindung yang ada. Segera nanti biar diselesaikan dari Kementerian Kehutanan. Kemudian mengenai Kepulauan Riau memang beberapa pulau ada perencanaan, tetapi belum bisa kami sampaikan karena nanti, ini apa? Ada rencana khusus sendiri. Nanti-nanti akan saya undang Pak Gubernur khusus membicarakan masalah ini terutama yang berkaitan dengan apa, ekonomi. Dan Tata Ruang ini bagiannya siapa? Agraria, nanti juga ini Pak Ferry juga cepat kok kalau kerja. Mohon nanti juga diselesaikan. Ini sampai sore ini nanti.

 

Tapi, sekali lagi nanti seperti ini akan kita lakukan dengan Kapolda, dengan Kabinda, dan gubernur rutin 2 bulan - 3 bulan dalam forum-forum yang berbeda, sehingga problem-problem yang ada di daerah, baik yang berkaitan dengan keamanan, baik yang berkaitan dengan ekonomi, dan yang lain-lainnya semuanya bisa kita selesaikan satu-persatu. Dan saya sangat yakin, insya Allah dengan kerja sama seperti ini, kekuatan kita akan dilihat oleh negara lain. Saya yakin itu, asal ada kerja sama, ada kegotong-royongan di antara kita, insya Allah nanti akan ada sebuah perubahan sesuai target tadi yang saya minta yang berkait dengan swasembada pangan, kedaulatan pangan, serta yang berkait dengan energi satu persatu akan bisa kita selesaikan.

 

Saya kira itu, Ibu-Bapak sekalian, Ibu Gubernur, Kapolda, Kabinda yang pada pagi hari ini hadir. Terima kasih atas seluruh kehadiran dan perhatian yang diberikan. Kalau ada hal yang sangat mendesak dan sangat urgent untuk bisa disampaikan, saya persilakan telepon saya. Tapi kalau yang penting banget, nanti Pak Gubernur Aceh setelah ini ke kantor aja.

Terima kasih.

 

Wassalamualaikum warakhmatullah wabarakatuh.

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI