APBN 2020 Pertumbuhan Ekonomi dan Indonesia Maju

 
bagikan berita ke :

Jumat, 06 Desember 2019
Di baca 4781 kali

Oleh:

Eddy Cahyono Sugiarto

(Asdep Humas Kemensetneg)

 

APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan strategis  dalam  memastikan pencapaian target – target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi  menuju Indonesia Maju.

Sebagai sebuah kebijakan fiskal, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan  secara  kredibel,  efektif efesien serta berkelanjutan,  sehingga dapat menjadi  menjadi motor penggerak  penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik  menjadi suatu keniscayaan dalam melewati fase lombatan besar menuju Indonesia Maju 2045, yang semakin menjadi krusial  ditengah kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan akibat  perang dagang AS dan China yang belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Kita dapat mencermati bagaimana dampak konstelasi ekonomi global  terhadap pertumbuhan ekonomi regional, untuk kawasan Asia misalnya, Singapura hanya tumbuh 0,5%, Malaysia 4,37%, Thailand 2,35%, kita patut bersyukur Indonesia  dengan segala dinamika internal yang ada masih mampu tumbuh 5,02%.

Stablisasi pertumbuhan ekonomi domestik dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia pada masa mendatang merupakan tantangan bersama yang harus digapai,  agar akselerasi Indonesia Maju sebagaimana yang telah digariskan Presiden Jokowi dapat kita capai, utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bermunculannya  pusat-pusat ekonomi regional baru dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Hal ini perlu menjadi fokus perhatian  kita semua agar  dapat  memacu pertumbuhan ekonomi, menggairahkan investasi dan ekspor. Juga dalam rangka mendorong daya saing nasional sehingga delivered dalam pengurangan kemiskinan dan  ketimpangan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif.

Strategi Perbaikan Kualitas Belanja

Sebagaimana kita ketahui Bersama Presiden Jokowi telah  menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 pada  Kamis, 14 November 2019  di Istana Negara Jakarta.

DIPA tersebut merupakan operasionalisasi dari APBN  2020 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam APBN, terdapat daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). 

Secara garis besar, struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan. Adapun yang menjadi faktor penentu postur APBN adalah pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan. Pendapatan negara dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Melihat perkembangan ekonomi global dan realisasi penerimaan pajak 2019 yang hanya tumbuh 0.23% dibandingkan 2018, maka salah satu pilihan strategi dalam tetap menjaga stabilisasi pertumbuhan ekonomi adalah dengan memastikan kualitas belanja dalam APBN 2020  bebar-benar memiliki korelasi  bagi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju.

Peran strategis APBN 2020 dalam membangun fondasi Indonesia Maju melalui stabilisasi pertumbuhan ekonomi sekaligus menandakan  tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Perbaikan kualitas belanja pada Alokasi belanja negara untuk APBN 2020,  sebesar Rp2.540,4 triliun, perlu terus ditingkatkan sehingga alokasi Rp909,6 triliun untuk 87 kementerian/lembaga (KL) dan Rp856,9 triliun untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa  dapat dipastikan efektifitasnya dalam mendukung visi Indonesia Maju.

Perbaikan kualitas belanja harus difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki korelasi dengan upaya pemerintah memastikan berjalannya lima program prioritas di dalam  APBN 2020,  seperti pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan policy, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.

K/L pusat dan daerah diharapkan dapat  bergerak cepat dan melakukan perubahan pola pikir dengan meninggalkan pola-pola lama  dalam penggunaan APBN 2020, dengan memastikan terjadinya peningkatan kualitas belanja yang memiliki korelasi terhadap pencapaian program prioritas dan penjadwalan pemanfaatannya  yang tidak ditunda-tunda, dengan melakukan percepatan penyiapan bisnis prosesnya,  terutama belanja modal,  agar delivered yang dapat dirasakan manfaat nyatanya oleh masyarakat.

Peningkatan kualitas belanja diharapkan juga berjalan sampai dengan tingkat daerah, mengingat semakin meningkatnya transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2020, upaya untuk menekankan efektifitas  dan akuntabilitas pemanfaatannya  perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat terus meningkat.

Visi Indonesia Maju sejatinya merupakan tahapan lompatan besar yang membutuhkan  carapandang baru kerja tim,  yang membawa bangsa Indonesia kepada sebuah tujuan nasional sebagai shared vision, untuk itu optimalisasi  sumberdaya yang dimiliki  baik anggaran maupun pengelolanya agar benar-benar menjadi fokus perhatian dengan menghilangkan ego sektoral, ego institusi, ego daerah  dalam pembelanjaan APBN 2020.

Kita tentunya berharap APBN 2020  sebagai “uang kita”  dapat dimanfaatkan secara efektif agar fungsi ekonomi yang dimiliki APBN 2020  yakni fungsi  alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi berkonstribusi positip dalam meletakkan tahapan Indonesia Maju.

Dalam mendukung visi Indonesia Maju, kebijakan fiskal APBN 2020 diarahkan untuk mendukung peningkatan akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di periode sebelumnya, Presiden Jokowi telah berhasil meletakkan fondasi Indonesia Maju  dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan serta menghubungkan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sementara dalam APBN 2020 ini arah pembangunan lebih menekankan pada pengembangan SDM yang menjadi prioritas pembangunan, meskipun percepatan infrastruktur yang terintegrasi masih terus dilakukan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menempuh tiga strategi kebijakan fiskal, yaitu memobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing, kebijakan belanja negara yang berkualitas dalam mendukung program - program prioritas, serta pembiayaan yang kreatif dan mitigasi risiko.

Hal tersebut berkaitan dengan peran vital kebijakan fiskal pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap laju perekonomian nasional. Sehingga pengelolaan keuangan yang efektif dalam penyaluran dana untuk memacu sektor – sektor produktif dan meningkatkan daya saing ekonomi menjadi faktor yang perlu diperhatikan. 

Kualitas SDM Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Human capital theory menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan investasi keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Studi tersebut menunjukkan adanya dampak yang sangat kuat dari perubahan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jorgenson dan Fraumeni (1993) mengkalkulasi bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja menyumbang seperempat dari pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 1948 dan 1986. Sebuah fakta yang sangat relevan jika mengamati hubungan antara peningkatan kualitas SDM terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Di sisi lain, Tiongkok mengoptimalkan seluruh portofolio investasi baik human capital maupun physical capital untuk mendorong tingkat pertumbuhan tertinggi. Dapat dicermati bersama bahwa terdapat kesamaan strategi arah pembangunan antara Indonesia dengan Tiongkok.

Capaian laju pertumbuhan ekonomi 5% yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga negara dengan kondisi ekonomi terbaik di dunia selama 2019 setelah RRT dan India, menjadi momentum pemerintah untuk optimis menuju Indonesia Maju 2045.

Sehingga, jika Indonesia dapat konsisten dalam mengupayakan cita – cita bersama, maka visi Indonesia Maju sebagai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

Dalam APBN 2020 komitmen untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM ditandai dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun.

Sedangkan untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp132,2 triliun  yakni naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun.

Dapat dicermati bersama bahwa struktur anggaran tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi dalam mengupayakan pembangunan nasional berkelanjutan dengan berfokus pada peningkatan human capital investment.

Strategi tersebut tercermin dalam reformasi fiskal yang lebih berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didesain secara komprehensif dengan memperhatikan faktor – faktor penunjang. Dapat dicermati bersama bahwa terdapat tren peningkatan anggaran dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan bagian dari fokus belanja pemerintah.

Sejalan dengan strategi fiskal pemerintah, pembiayaan investasi pemerintah tahun 2020 juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pengalokasian beberapa komponen dana abadi bidang pendidikan, yang mencakup dana pengembangan pendidikan nasional, dana abadi penelitian, serta dua komponen dana abadi yang mulai dialokasikan tahun 2020, yaitu dana abadi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi.

Langkah strategis yang diambil pemerintahan Presiden Jokowi untuk mendorong peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing patut diapresiasi dan didukung dalam menyiapkan generasi yang kreatif dan inovatif. Pasalnya, era revolusi industri 4.0 tidak hanya memberikan dobrakan dalam penggunaan IT dalam industri manufaktur, tetapi juga mengekspansi pengembangan sektor jasa melalui start-up ataupun layanan e-commerse.

Data total realisasi penanaman modal asing Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan pada sektor jasa, bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2019. Pada triwulan II/2019 sektor jasa mampu merealisasikan investasi sebesar 213,2 juta US$ atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan triwulan I/2019 sebesar 89.655,2 ribu US$, bahkan mengalahkan total realisasi investasi satu tahun periode 2018 yang masih di angka 692.905,1 ribu US$.

Tren investasi yang terus meningkat pada sektor jasa tersebut memberikan sinyal bahwa kebutuhan skilled labour juga semakin meningkat dan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi. Sehingga, strategi prioritas pemerintah saat ini yang lebih berfokus pada peningkatan daya saing nasional dengan memperbaiki kualitas SDM sangatlah make sense untuk mendekatkan visi menuju Indonesia Maju 2045.

Kita tentunya berharap APBN 2020 tetap menjadi stimulus penggerak roda perekonomian nasional untuk terus tumbuh di saat berbagai tekanan akibat ketidakpastian geopolitik internasional. Reformasi fiskal yang telah dilakukan pemerintah dengan menggunakan pola money follows program yang berorientasi pada impact dan outcome semoga dapat efektif menopang kemandirian ekonomi nasional dengan adanya sinkronisasi dan pengembangan skema pembiayaan kreatif serta memberdayakan peran swasta, BUMN/BUMD dan BLU di lingkungan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dengan struktur anggaran dalam APBN 2020 yang lebih memprioritaskan peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat diikuti dengan gerak langkah bersama  dan konsistensi dengan terus meningkatkan kualitas belanja sebagai bentuk akuntabilitas pemanfaatan “uang kita” yang didedikasikan untuk stabilisasi pertumbuhan ekonomi guna mendukung lompatan  besar  memperkuat daya saing menuju Indonesia Maju 2045.  Semoga.


Foto: BPMI Sekretariat Presiden

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
4           6           2           2           2