Dukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Kemensetneg Gelar Webinar Keterbukaan Informasi Publik

 
bagikan berita ke :

Senin, 28 November 2022
Di baca 696 kali

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran menyelenggarakan webinar bertema “Transformasi Kehumasan Pemerintah Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, pada Senin (28/11).

 

Kegiatan ini merupakan upaya Kemensetneg dalam membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kepercayaan, reputasi, dan keterlibatan (engagement) publik pada setiap derap langkah organisasi, khususnya untuk terus meningkatkan layanan kehumasan pemerintah, sekaligus wadah berbagi gagasan, inspirasi, dan informasi dengan para pemangku kepentingan, acara ini juga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

 

Rangkaian kegiatan PPID Kemensetneg yang digelar selama tiga hari ini dibuka oleh Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama. Setya menyampaikan bahwa Kemensetneg terus mengakselerasi perbaikan dan menetapkan langkah-langkah strategis, utamanya menjadikan inovasi sebagai pondasi transformasi pengelolaan informasi publik.

 

“Pengelolaan informasi publik di lingkungan lembaga kepresidenan diharapkan tidak hanya menghasilkan output namun juga memiliki outcome dalam menyokong tata kelola pemerintahan yang baik dan berkonstribusi dalam menciptakan ketahanan informasi, memiliki makna, dan bermanfaat bagi publik,” jelas Setya.

 


Foto: Humas Kemensetneg

 

Lebih lanjut Setya pun menyampaikan terkait transformasi tata kelola pengelolaan informasi publik, “Kita semua perlu terus melakukan transformasi pelayanan kehumasan agar dapat memastikan keterbukaan informasi publik yang kita kembangkan dapat memenuhi aspek Availability, Accessibility, Affordability, dan Acceptability,” ujar Setya.

 

Sejalan dengan hal itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro pada sesi paparan menyampaikan bahwa perlunya PPID meningkatkan kemampuan diri dalam mengelola dengan baik segala informasi yang dimiliki badan publik. Nantinya, badan publik pun dituntut untuk mulai menyusun perencanaan informasi (information development plan) sehingga input, output, dan outcome dari kinerja badan publik dapat terukur dan dampaknya dirasakan oleh publik.

 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga mandiri yang memastikan kepatuhan publik badan publik terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya, KIP menyadari adanya tiga tantangan di dunia yang harus dihadapi. “Tantangan di dunia itu tiga. Globalisasi memunculkan persaingan, keterbukaan harus memunculkan partisipasi, kemudian teknologi memunculkan digitalisasi. Perubahannya ini.,” kata Donny.

 


Foto: Pras-Humas Kemensetneg

 

Dalam sesi paparan kedua, Direktur Utama PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero), Edy Setijono mengungkapkan strategi komunikasi PT TWC dalam hal pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai Cultural Theme Park berstandar internasional melalui upaya revitalisasi. Ada empat pilar dalam konsep pengelolaan TMII, yaitu inklusif, green, culture, dan smart.

 

Pilar Inklusif merujuk kepada sebuah destinasi wisata yang terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, bertoleransi, dan menghargai budaya. Konsep Green akan menjadikan TMII sebagai wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kini, TMII telah menyediakan Electric Vehicle (EV) berupa Shuttle Bus dan Tram Mover yang dapat digunakan oleh para pengunjung untuk berkeliling TMII. Konsep Culture berupaya mewujudkan TMII sebagai etalase yang merepresentasikan ragam budaya Indonesia, The Ultimate Showcase of Indonesia Beauty. Kemudian dengan konsep Smart, TMII mengembangkan dan mengimplementasikan platform digital untuk tata kelola TMII yang lebih baik dan menjadi representasi Indonesia Masa Depan.

 

Untuk menciptakan satu persepsi yang sama terkait keterbukaan informasi publik, Kepala Biro Humas, Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mendukung keterbukaan informasi publik untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ajak Eddy.

 

Lebih lanjut Eddy menyampaikan bahwa transformasi digital pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemensetneg berlandaskan inovasi. “Pilar utama transformasi pengelolaan kehumasan adalah inovasi sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara, yakni dengan deregulasi, debirokratisasi, digitalisasi, penyederhanaan business processes, dengan meningkatkan kualitas SDM dan pemanfaatan IT,” jelas Eddy.

 


Foto: Pras-Humas Kemensetneg

 

Eddy pun menjelaskan terkait transformasi pelayanan publik di Kemensetneg, “Kami mencoba mentranformasikan pelayanan publik dengan integrasi data dan informasi, bersama teman-teman unit kerja lainnya di Kemensetneg melalui koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dalam ekosistem inovasi,” ujar Eddy.

 

Turut hadir dalam langsung di kegiatan webinar, Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristanto; Direktur Umum PPK GBK, Susan Widijaningsih; Direktur Pemberdayaan Kawasan PPK Kemayoran, Biwodotomo Witoradyo; anggota PPID Kemensetneg, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (KHA/WKA-Humas Kemensetneg)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0