Kemensetneg, BKKBN, dan UNFPA Selenggarakan Program Pelatihan Internasional tentang Rantai Pasokan Alat Kontrasepsi untuk Keluarga Berencana
Pemerintah Indonesia, dhi. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kembali bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia untuk menyelenggarakan program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kali ini, program yang dilaksanakan bertajuk SSTC Online Knowledge Sharing Program on Contraceptive Supply Chain Management for the Philippines berlangsung pada tanggal 7 s.d. 9 Maret 2022 dan diikuti oleh 57 peserta dari Filipina. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian program KSST yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara di tahun 2022.
Program ini merupakan inisiatif baru hasil kesepakatan Bi-National Annual Steering Committee Meeting Pemerintah Indonesia dan Filipina yang dilaksanakan pada Desember 2021 untuk memperkuat KSST kedua negara. Tujuannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman Indonesia di bidang keluarga berencana, khususnya terkait penanganan rantai pasokan alat kontrasepsi agar masyarakat memiliki akses yang memadai ke alat kontrasepsi.
Program dibuka dengan sambutan oleh Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara; Anjali Sen, Representative UNFPA Indonesia; Lolito Tacardon, Wakil Direktur Eksekutif Commission on Population and Development; dan Prof. Rizal Martua Damanik, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, BKKBN. Para pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewakili Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia pun turut hadir pada acara pembukaan.
Dalam sambutannya, Setya menyampaikan bahwa program kependudukan dan keluarga berencana merupakan salah satu program prioritas KSST yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. “Pada program ini, kita berfokus pada distribusi pasokan alat kontrasepsi yang merupakan aspek signifikan guna menjamin setiap warga mendapatkan akses ke alat kontrasepsi dan pelayanan keluarga berencana yang memadai,” ujar Setya.
Foto: Biro KTLN-Humas Kemensetneg
Lolito juga mengapresiasi penyelenggaraan pelatihan kali ini yang menambah cakupan topik kerja sama kedua negara di bidang program kependudukan dan keluarga berencana. “Manajemen rantai pasok mengenai alat kontrasepsi di Filipina menjadi fokus dari Pemerintah Filipina, terutama di daerah-daerah terpencil, di mana ketersediaan alat kontrasepsi masih sering terkendala,” kata Lolito.
Di sisi lain, Anjali mengapresiasi penyelenggaraan program KSST di tengah pandemi, terutama karena topik mengenai keluarga sangat relevan di masa pandemi. “Saya berharap program ini dapat menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan antar peserta.” ujar Anjali.
Program secara resmi dibuka oleh Rizal, yang menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan dalam distribusi pasokan alat kontrasepsi karena wilayah geografis Indonesia yang luas dan tingkat populasi yang tinggi. “Namun, Indonesia menjawab tantangan tersebut dengan mengembangkan Stokku, yaitu sistem yang dapat memantau penanganan distribusi alat kontrasepsi ke daerah-daerah terpencil,” kata Rizal. Ia pun menambahkan bahwa BKKBN akan terus melakukan inovasi agar setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses yang memadai ke alat kontrasepsi.
Foto: Biro KTLN-Humas Kemensetneg
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan terkait rantai pasok alat kontrasepsi oleh beberapa narasumber dari BKKBN. Selain itu, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk melihat cara kerja sistem Stokku dalam memantau distribusi alat kontrasepsi. Pada hari terakhir program, para peserta menyusun akan action plan yang akan diimplementasikan di negaranya. (BKTLN-Humas Kemensetneg)
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri
Kementerian Sekretariat Negara
T: +6221 38901135
E: biro_ktln@setneg.go.id
Web: http://ktln.setneg.go.id ; https://isstc.setneg.go.id/