Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Respons Kebijakan dan Perumusan Strategi Komunikasi Publik yang Tepat atas Potensi Reklasifikasi Pasar Indonesia oleh MSCI” di Ruang Aspirasi, Gedung Sayap Timur, Kemensetneg, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menjadi forum diskusi dan pertukaran pandangan untuk membahas perkembangan pasar modal Indonesia, serta merumuskan strategi komunikasi publik yang tepat dalam merespons isu tersebut.
Kepala Biro Humas Kemensetneg, Faisal Fahmi, menyampaikan bahwa dinamika pasar modal memerlukan perhatian tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dalam pengelolaan informasi yang jelas dan tepat menjadi aspek penting untuk membantu masyarakat memahami perkembangan situasi dan menjaga kepercayaan publik.
“Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang tepat, jelas, dan menenangkan kepada masyarakat guna menjaga kepercayaan publik serta mendukung stabilitas pasar keuangan Indonesia,” jelas Faisal.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Bidang Riset Fiskal dan Moneter Sigmaphi Indonesia, Muhammad Islam, menekankan bahwa strategi komunikasi publik perlu berjalan selaras dengan kualitas kebijakan dan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan. Ia menjelaskan bahwa komunikasi berperan penting dalam membantu masyarakat memahami substansi kebijakan, namun tidak dapat menggantikan upaya penyelesaian persoalan yang mendasarinya.
“Komunikasi yang baik tidak dapat menggantikan kebijakan yang buruk. Sebaliknya, kebijakan yang baik dapat dipersepsikan buruk apabila tidak dikomunikasikan dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhammad Islam menyoroti pentingnya transparansi dan tata kelola pasar modal, termasuk struktur pasar dan konsentrasi kepemilikan saham. Menurutnya penyampaian informasi mengenai reformasi pasar modal perlu disertai bukti pelaksanaan dan hasil yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku pasar memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan perbaikan yang dilakukan.
“Pengumuman reformasi (pasar modal) tidak serta-merta menjadi bukti keberhasilan reformasi. Pasar membutuhkan bukti konkret bahwa perubahan benar-benar telah dilaksanakan dan memberikan hasil yang dapat diverifikasi,” ujarnya.
Selain membahas dinamika pasar modal, diskusi juga menyoroti strategi komunikasi pemerintah dalam merespons berbagai isu yang berkembang secara bersamaan. Muhammad Islam menekankan pentingnya memetakan persoalan berdasarkan karakteristiknya, baik yang berkaitan dengan persepsi, kebutuhan informasi, maupun substansi kebijakan. Pemetaan tersebut disesuaikan dengan konteks persoalan dan kebutuhan masing-masing audiens.
Diskusi juga membahas pemilihan juru bicara berdasarkan kompetensi, penyelarasan pesan antarpemangku kepentingan, serta pentingnya penyampaian informasi yang transparan dan proporsional. Peserta turut bertukar pandangan mengenai perlunya indikator yang terukur untuk memantau perkembangan situasi dan menjadi dasar evaluasi langkah-langkah yang ditempuh.
Melalui FGD ini, Kemensetneg mendorong penguatan koordinasi dan perumusan strategi komunikasi publik yang informatif, transparan dan kredibel dalam merespon perkembangan pasar modal. Komunikasi yang didukung oleh substansi kebijakan dan langkah perbaikan yang nyata diharapkan dapat membantu membangun pemahaman publik serta memelihara kepercayaan pasar keuangan Indonesia. (KHA-Humas Kemensetneg)